SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawPenegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas publik. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, hakim memiliki kewenangan luas dalam menjatuhkan vonis berdasarkan ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yudisial dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan hakim dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori kewenangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini telah menggunakan kewenangannya secara mandiri dengan memperhatikan unsur formil dan materil, namun terdapat celah penilaian subjektif yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Di sisi lain, mekanisme pengawasan melalui Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan kontrol publik masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yudisial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan dan penyusunan pedoman pemidanaan yang terstruktur guna menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan integritas dalam putusan hakim atas perkara korupsi.
Hakim dalam perkara ini telah menjalankan fungsi yudisialnya berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, dengan mempertimbangkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan.Meskipun demikian, putusan ini juga menunjukkan bagaimana kewenangan yudisial dapat dimaknai luas, sehingga hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan berat ringannya vonis.Ketiadaan pedoman pemidanaan yang mengikat secara tegas berpotensi menimbulkan disparitas putusan.Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam proses penjatuhan vonis untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh faktor-faktor non-yuridis, seperti latar belakang sosial-ekonomi terdakwa dan tekanan opini publik, terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme pengawasan yang ada, seperti peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dalam mencegah penyalahgunaan wewenang hakim. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi model pedoman pemidanaan yang lebih sistematis dan terstruktur, yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis yang proporsional dan konsisten. Pengembangan penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara korupsi, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih substantif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
| File size | 362.58 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUSIAUNUSIA 1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksi tegas untuk dunia digital, meski dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Perlindungan1/2024, hadir sebagai payung hukum dengan sanksi tegas untuk dunia digital, meski dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Perlindungan
UHTUHT Menyusun rencana kerja operasional dalam proses pengisian berkas persyaratan klaim BPJS, membuat susunan rincian pekerjaan dan job description dalam pengelolaanMenyusun rencana kerja operasional dalam proses pengisian berkas persyaratan klaim BPJS, membuat susunan rincian pekerjaan dan job description dalam pengelolaan
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Mediasi menjadi alternatif di luar pengadilan karena penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap lambat, membuang waktu, mahal, dan berbelit-belit.Mediasi menjadi alternatif di luar pengadilan karena penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap lambat, membuang waktu, mahal, dan berbelit-belit.
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam melestarikan hukum adat Jambi sekaligus mendukung harmonisasi dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam melestarikan hukum adat Jambi sekaligus mendukung harmonisasi dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia.
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Bisnis merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Di dalam menjalankan bisnis, adakalanya ditemui perselisihan antara pelaku usaha dengan pelakuBisnis merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Di dalam menjalankan bisnis, adakalanya ditemui perselisihan antara pelaku usaha dengan pelaku
UNUSIAUNUSIA Percepatan pelaksanaan reforma agraria dapat dilakukan melalui legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaanPercepatan pelaksanaan reforma agraria dapat dilakukan melalui legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan
ADPEBIADPEBI Studi ini mengidentifikasi tantangan utama seperti biaya tambahan untuk teknologi ramah lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap standar bangunan hijau sertaStudi ini mengidentifikasi tantangan utama seperti biaya tambahan untuk teknologi ramah lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap standar bangunan hijau serta
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Selain itu, jalan santai juga dapat dilakukan di berbagai tempat, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Kegiatan yang dilakukan Mahasiswa KKN iniSelain itu, jalan santai juga dapat dilakukan di berbagai tempat, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Kegiatan yang dilakukan Mahasiswa KKN ini
Useful /
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Hasil ini menunjukkan potensi besar dalam membentuk generasi muda yang mandiri secara finansial dan peduli lingkungan, sehingga dapat berkontribusi padaHasil ini menunjukkan potensi besar dalam membentuk generasi muda yang mandiri secara finansial dan peduli lingkungan, sehingga dapat berkontribusi pada
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Fitur yang dikembangkan terdiri atas fitur upload roster pelajaran dan fitur konseling dosen yang terintegrasi dalam SIBAIK. Hasil kegiatan menunjukkanFitur yang dikembangkan terdiri atas fitur upload roster pelajaran dan fitur konseling dosen yang terintegrasi dalam SIBAIK. Hasil kegiatan menunjukkan
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Artinya proses digitalisasi yang dijabarkan oleh tim pelaksana memberikan peluang bagi siswa dalam mengkreasikan ide produk menjadi peluang bisnis di masaArtinya proses digitalisasi yang dijabarkan oleh tim pelaksana memberikan peluang bagi siswa dalam mengkreasikan ide produk menjadi peluang bisnis di masa
SAINSSAINS Namun, penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, harus dimaknai secara luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyatNamun, penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, harus dimaknai secara luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat