SAINSSAINS
JUSTLAW : Journal Science and Theory of lawJUSTLAW : Journal Science and Theory of lawPenegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas publik. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, hakim memiliki kewenangan luas dalam menjatuhkan vonis berdasarkan ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yudisial dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan hakim dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori kewenangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini telah menggunakan kewenangannya secara mandiri dengan memperhatikan unsur formil dan materil, namun terdapat celah penilaian subjektif yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Di sisi lain, mekanisme pengawasan melalui Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan kontrol publik masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yudisial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan dan penyusunan pedoman pemidanaan yang terstruktur guna menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan integritas dalam putusan hakim atas perkara korupsi.
Hakim dalam perkara ini telah menjalankan fungsi yudisialnya berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, dengan mempertimbangkan fakta dan hukum yang terungkap di persidangan.Meskipun demikian, putusan ini juga menunjukkan bagaimana kewenangan yudisial dapat dimaknai luas, sehingga hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan berat ringannya vonis.Ketiadaan pedoman pemidanaan yang mengikat secara tegas berpotensi menimbulkan disparitas putusan.Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam proses penjatuhan vonis untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh faktor-faktor non-yuridis, seperti latar belakang sosial-ekonomi terdakwa dan tekanan opini publik, terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme pengawasan yang ada, seperti peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dalam mencegah penyalahgunaan wewenang hakim. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi model pedoman pemidanaan yang lebih sistematis dan terstruktur, yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis yang proporsional dan konsisten. Pengembangan penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara korupsi, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih substantif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
| File size | 362.58 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Namun, kewenangan ini dibatasi oleh Surat Edar Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menangani perkara pemutusanNamun, kewenangan ini dibatasi oleh Surat Edar Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menangani perkara pemutusan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dan perusahaan daerah kotaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dan perusahaan daerah kota
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum disebut anak luar kawin. Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 TahunAnak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum disebut anak luar kawin. Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Kata Kunci: Pailit; Perbuatan melawan hukum; Itikad baik. Penerapan asas itikad baik pada peralihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap debitorKata Kunci: Pailit; Perbuatan melawan hukum; Itikad baik. Penerapan asas itikad baik pada peralihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap debitor
UMELMANDIRIUMELMANDIRI 07/2018, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen. Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko,07/2018, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen. Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko,
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Salah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelahSalah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Untuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahanUntuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus BLBI adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional,Langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus BLBI adalah mengalihkan hak tagih BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional,
Useful /
STIKMKSSTIKMKS Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat kondisi kunjungan pasien yang setiap bulan tidak stabil dan banyaknya keluhan dari pasien seputarHasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat kondisi kunjungan pasien yang setiap bulan tidak stabil dan banyaknya keluhan dari pasien seputar
UKRIDAUKRIDA Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan NPC yang dihasilkan oleh mini break pada pekerja yang menggunakan VDT standar dan wide screen. IntervensiTujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan NPC yang dihasilkan oleh mini break pada pekerja yang menggunakan VDT standar dan wide screen. Intervensi
STIKMKSSTIKMKS Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan pada tekanan darah tidak hanya dipengaruhi oleh tipe kepribadian, tetapi juga oleh faktor-faktor lain sepertiPenelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan pada tekanan darah tidak hanya dipengaruhi oleh tipe kepribadian, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti
SAINSSAINS Konsep Green Banking (Sustainable Finance) itu merupakan upaya mitigasi risiko pada aspek risiko sosial dan lingkungan yang terjadi di kemudian hari, dariKonsep Green Banking (Sustainable Finance) itu merupakan upaya mitigasi risiko pada aspek risiko sosial dan lingkungan yang terjadi di kemudian hari, dari