URECOLURECOL
Urecol Journal. Part H: Social, Art, and HumanitiesUrecol Journal. Part H: Social, Art, and HumanitiesProyek strategis nasional yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah tidak luput dari timbulnya sengketa atau perselisihan. Dalam penelitian ini mengangkat kasus ganti rugi imbas pembangunan infrastuktur jalan bebas hambatan atau Jalan tol Solo-Yogyakarta tepatnya di wilayah Klaten yang mengalami permasalahan salah satunya mengenai penetapan nilai ganti kerugian terhadap masyarakat yang terdampak. Permasalahan tersebut sampai masuk persidangan di Pengadilan Negeri Klaten dengan proses alur persidangan cepat yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai penyelesaian ganti rugi lahan terdampak jalan tol Solo-Yogyakarta di Pengadilan Negeri Klaten serta menggali fakta-fakta guna mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dari perspektif pihak pemohon dalam penyelesaian ganti rugi lahan yang terdampak jalan tol Solo-Yogyakarta.
Proses ganti rugi lahan di proyek Solo‑Yogyakarta masih belum memberikan hak proporsional kepada pemohon.Kurangnya sosialisasi peraturan dan ketidaksesuaian nilai ganti rugi menjadi hambatan utama.Perlunya mekanisme klarifikasi dan partisipasi masyarakat dapat mempercepat penyelesaian.
Sebuah studi lebih lanjut dapat meneliti efektivitas program klarifikasi nilai ganti rugi yang dirancang khusus untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proyek tol Solo‑Yogyakarta, sehingga dapat meminimalisir konflik di masa depan. Penelitian lain dapat mengkaji pengaruh perbedaan interpretasi jangka waktu pengajuan keberatan antara PERMA No. 3 Tahun 2016 dan PERMA No. 2 Tahun 2021 terhadap hak penyerahan perintah gugatan, dengan tujuan memformulasikan pedoman waktu yang harmonis dan adil bagi semua pihak. Akhirnya, kajian empiris bisa mengevaluasi model mekanisme mediasi yang melibatkan lembaga bantuan hukum, badan pertanahan, dan pihak pengembang, untuk menentukan apakah proses mediasi dapat menjembatani perbedaan kebutuhan dan ekspektasi antara pemohon dan pihak pemerintah, sehingga mempercepsikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan memuaskan.
| File size | 163.51 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Sgi tentang penipuan pelaku diputus oleh hakim dengan pidana penjara 6 tahun.menurut penulis hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatanSgi tentang penipuan pelaku diputus oleh hakim dengan pidana penjara 6 tahun.menurut penulis hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan
UNIRAYAUNIRAYA Jenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan menggunakan metodologi hukum, pendekatan kasus, pendekatan pemikiran, dan metodologiJenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan menggunakan metodologi hukum, pendekatan kasus, pendekatan pemikiran, dan metodologi
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Oleh karena itu, beberapa strategi diusulkan, termasuk memperkuat peran lembaga adat, menyelenggarakan pendidikan adat, melibatkan tokoh agama, serta memfasilitasiOleh karena itu, beberapa strategi diusulkan, termasuk memperkuat peran lembaga adat, menyelenggarakan pendidikan adat, melibatkan tokoh agama, serta memfasilitasi
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Peristiwa seperti itu dapat menimbulkan sengketa antara perusahaan dengan individu. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa ini salah satunyaPeristiwa seperti itu dapat menimbulkan sengketa antara perusahaan dengan individu. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa ini salah satunya
STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. HasilMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau hukum empiris dengan metode pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan studiPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau hukum empiris dengan metode pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan studi
UNIRAYAUNIRAYA Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, serta dicatatkanDalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, serta dicatatkan
LMULMU Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang bisa diungkap antara lain. analisis geospatial memberikan kemudahan dalam penentuan lokasi relokasiPenelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang bisa diungkap antara lain. analisis geospatial memberikan kemudahan dalam penentuan lokasi relokasi
Useful /
UNESAUNESA Peran pemerintah daerah dinilai terbatas akibat pengawasan yang lemah dan intervensi yang terlambat, sehingga menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanyaPeran pemerintah daerah dinilai terbatas akibat pengawasan yang lemah dan intervensi yang terlambat, sehingga menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya
169169 dan 4) transkulturasi, yaitu perpaduan berbagai budaya sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi diidentifikasi dengan bentuk aslinya, menghasilkan hibridadan 4) transkulturasi, yaitu perpaduan berbagai budaya sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi diidentifikasi dengan bentuk aslinya, menghasilkan hibrida
URECOLURECOL Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, pengembangan pariwisataData diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, pengembangan pariwisata
URECOLURECOL Dalam pandangan Islam sudah dijelaskan dalam al‑Quran surat al‑Araf: 80 dan literatur lain bahwa pebuatan homoseksual ini termasuk perbuatan keji yangDalam pandangan Islam sudah dijelaskan dalam al‑Quran surat al‑Araf: 80 dan literatur lain bahwa pebuatan homoseksual ini termasuk perbuatan keji yang