UIN BANTENUIN BANTEN
Al AhkamAl AhkamPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep Restorative Justice diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh kemiskinan. Karena banyaknya kelemahan dan masalah yang timbul sebagai akibat penegakan hukum represif positif, dianggap perlu untuk menyelesaikan kasus pidana ringan melalui upaya non-pidana dengan memenuhi prinsip Restorative Justice untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memenuhi rasa keadilan, daripada melakukan dan menyelesaikan kasus pidana melalui pengadilan, terutama bagi pelaku tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh kemiskinan.
Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan Restorative Justice dalam sistem pidana di Indonesia bertujuan untuk mencapai tujuan hukuman di Indonesia dalam hal memulihkan situasi seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mencegah pelaku tindak pidana, karena ketika seseorang melanggar hukum maka hal-hal akan berubah.Di sinilah terletak peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban tindak pidana.Melalui Restorative Justice, tujuan hukuman akan benar-benar tercapai, karena pendekatan Restorative Justice menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama dan segera mencoba mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak, sehingga dengan model seperti ini akan timbul tanggung jawab langsung dari pelaku kepada korban, karena mereka akan langsung menghadapi akibat dari perbuatan mereka.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara pendekatan Restorative Justice dengan sistem pidana konvensional dalam menangani kasus pencurian yang disebabkan oleh kemiskinan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi efektivitas dan manfaat masing-masing pendekatan dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada aspek-aspek seperti tingkat kepuasan korban, tingkat rekidivisme, dan dampak sosial dari penerapan Restorative Justice. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengembangkan pendekatan Restorative Justice di Indonesia.
- Commandment, commencement and restorative justice - Pavlich - 2022 - The Howard Journal of Crime and... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hojo.12462Commandment commencement and restorative justice Pavlich 2022 The Howard Journal of Crime and onlinelibrary wiley doi 10 1111 hojo 12462
- Restorative Justice for Perpetrators of Theft Crimes Caused by Poverty | Al Ahkam. restorative justice... doi.org/10.37035/ajh.v20i1.10115Restorative Justice for Perpetrators of Theft Crimes Caused by Poverty Al Ahkam restorative justice doi 10 37035 ajh v20i1 10115
| File size | 603.88 KB |
| Pages | 34 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi melalui regulasi terintegrasi, mekanisme berbasis sekolah, dan akuntabilitas kelembagaan yangPenelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi melalui regulasi terintegrasi, mekanisme berbasis sekolah, dan akuntabilitas kelembagaan yang
IBRAHIMYIBRAHIMY Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan sertifikat konvensional, sepanjang memenuhi prinsip autentikasi,Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan sertifikat konvensional, sepanjang memenuhi prinsip autentikasi,
HTPHTP Pandemi COVID-19 telah memicu krisis kesehatan global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkanPandemi COVID-19 telah memicu krisis kesehatan global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan
SAINSSAINS 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahan‑perubahan regulasi yang menyertainya hingga tahun 2025. Penelitian32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahan‑perubahan regulasi yang menyertainya hingga tahun 2025. Penelitian
AMSIRAMSIR 500 pelanggan pada tahun 2022 menjadi sekitar 7. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan kesuksesan strategi pemasaran, tetapi juga menimbulkan tanggung500 pelanggan pada tahun 2022 menjadi sekitar 7. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan kesuksesan strategi pemasaran, tetapi juga menimbulkan tanggung
UIN BANTENUIN BANTEN Mereka percaya bahwa SEMA memiliki potensi untuk melanggar kebebasan beragama dan keluarga yang dijamin oleh Konstitusi. Latar belakang pengesahan SEMAMereka percaya bahwa SEMA memiliki potensi untuk melanggar kebebasan beragama dan keluarga yang dijamin oleh Konstitusi. Latar belakang pengesahan SEMA
UHBUHB Penelitian ini mengkaji dinamika hukum dalam kemitraan inti-plasma di Indonesia dengan menyoroti ketimpangan struktural antara perusahaan inti dan peternakPenelitian ini mengkaji dinamika hukum dalam kemitraan inti-plasma di Indonesia dengan menyoroti ketimpangan struktural antara perusahaan inti dan peternak
UHBUHB Studi ini juga mengidentifikasi keterbatasan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk akses data yang terbatas, koordinasi antarlembagaStudi ini juga mengidentifikasi keterbatasan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk akses data yang terbatas, koordinasi antarlembaga
Useful /
UNDIPUNDIP Terkahir melakukan tahap penulisan. Berdasarkan penelitian ini bahwa dihasilkan rancangan kompleks Kerajaan kampa dengan konsep budaya yang disebut TaliTerkahir melakukan tahap penulisan. Berdasarkan penelitian ini bahwa dihasilkan rancangan kompleks Kerajaan kampa dengan konsep budaya yang disebut Tali
HTPHTP Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menampung perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya menyeluruh berupa peningkatanRegulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menampung perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya menyeluruh berupa peningkatan
AMSIRAMSIR Hukum progresif menuntut pemikiran yang lebih terbuka terhadap kemungkinan solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum. Dalam hal ini, penerapanHukum progresif menuntut pemikiran yang lebih terbuka terhadap kemungkinan solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum. Dalam hal ini, penerapan
UMCUMC Secara bersamaan, mereka yang mendapati hal tersebut dalam peranan-peranan lainnya melampaui argumentasi teori konseptual dan sinerginya dengan pengalamanSecara bersamaan, mereka yang mendapati hal tersebut dalam peranan-peranan lainnya melampaui argumentasi teori konseptual dan sinerginya dengan pengalaman