UIN BANTENUIN BANTEN
Al AhkamAl AhkamPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep Restorative Justice diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh kemiskinan. Karena banyaknya kelemahan dan masalah yang timbul sebagai akibat penegakan hukum represif positif, dianggap perlu untuk menyelesaikan kasus pidana ringan melalui upaya non-pidana dengan memenuhi prinsip Restorative Justice untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memenuhi rasa keadilan, daripada melakukan dan menyelesaikan kasus pidana melalui pengadilan, terutama bagi pelaku tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh kemiskinan.
Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan Restorative Justice dalam sistem pidana di Indonesia bertujuan untuk mencapai tujuan hukuman di Indonesia dalam hal memulihkan situasi seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mencegah pelaku tindak pidana, karena ketika seseorang melanggar hukum maka hal-hal akan berubah.Di sinilah terletak peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban tindak pidana.Melalui Restorative Justice, tujuan hukuman akan benar-benar tercapai, karena pendekatan Restorative Justice menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama dan segera mencoba mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak, sehingga dengan model seperti ini akan timbul tanggung jawab langsung dari pelaku kepada korban, karena mereka akan langsung menghadapi akibat dari perbuatan mereka.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara pendekatan Restorative Justice dengan sistem pidana konvensional dalam menangani kasus pencurian yang disebabkan oleh kemiskinan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi efektivitas dan manfaat masing-masing pendekatan dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada aspek-aspek seperti tingkat kepuasan korban, tingkat rekidivisme, dan dampak sosial dari penerapan Restorative Justice. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengembangkan pendekatan Restorative Justice di Indonesia.
- Commandment, commencement and restorative justice - Pavlich - 2022 - The Howard Journal of Crime and... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hojo.12462Commandment commencement and restorative justice Pavlich 2022 The Howard Journal of Crime and onlinelibrary wiley doi 10 1111 hojo 12462
- Restorative Justice for Perpetrators of Theft Crimes Caused by Poverty | Al Ahkam. restorative justice... doi.org/10.37035/ajh.v20i1.10115Restorative Justice for Perpetrators of Theft Crimes Caused by Poverty Al Ahkam restorative justice doi 10 37035 ajh v20i1 10115
| File size | 603.88 KB |
| Pages | 34 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPRUMPR Kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas lapangan ini menegaskan bahwa peningkatan batas usia tidak boleh sekadar menjadi prosedur administratif,Kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas lapangan ini menegaskan bahwa peningkatan batas usia tidak boleh sekadar menjadi prosedur administratif,
UNIRAYAUNIRAYA Tran Minh Huy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun, peneliti menilai hukuman tersebutTran Minh Huy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun, peneliti menilai hukuman tersebut
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargainingPengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargaining
STAIMUTTAQIENSTAIMUTTAQIEN Nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam membimbing individu Muslim dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. PenelitianNilai-nilai Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam membimbing individu Muslim dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN. Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalamSebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN. Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam
UNIRAYAUNIRAYA Penulis menyarankan agar majelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana harus lebih berhati-hati dalam menilaiPenulis menyarankan agar majelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana harus lebih berhati-hati dalam menilai
UNUBLITARUNUBLITAR Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat peran mendengarkan musik sebagai self healing dalam penurunan stres pada penyintas Covid-19 di Surabaya. SebanyakPenelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat peran mendengarkan musik sebagai self healing dalam penurunan stres pada penyintas Covid-19 di Surabaya. Sebanyak
UNUBLITARUNUBLITAR Populasi penelitian ini adalah seluruh generasi milenial di wilayah Blitar dengan sampel penelitian terdiri dari 50 responden. Sampel ditentukan denganPopulasi penelitian ini adalah seluruh generasi milenial di wilayah Blitar dengan sampel penelitian terdiri dari 50 responden. Sampel ditentukan dengan
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Tbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah anakTbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah anak
UNIRAYAUNIRAYA B/2021/PN Tar). Bahwa Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagaimana yang dijatuhkan kepada pelaku kurang tepat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. SebagaimanaB/2021/PN Tar). Bahwa Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagaimana yang dijatuhkan kepada pelaku kurang tepat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagaimana
UNIRAYAUNIRAYA Anggota militer tersebut seharusnya tidak dikenakan sanksi meskipun perbuatannya memenuhi syarat pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang NomorAnggota militer tersebut seharusnya tidak dikenakan sanksi meskipun perbuatannya memenuhi syarat pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor
UIN BANTENUIN BANTEN Protecting children and vulnerable individuals should always remain a top priority. The issues of age of consent and child marriage are ongoing and requireProtecting children and vulnerable individuals should always remain a top priority. The issues of age of consent and child marriage are ongoing and require