UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran yang melibatkan penggunaan zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, baik berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Putusan bebas dapat terjadi apabila terdakwa memang benar sesuai dengan fakta hukum tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017 merupakan salah satu putusan dimana terdakwa diputus bebas oleh hakim. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 459 K/Pid.Sus/2017 ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa telah ditemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Namun, penulis juga berpendapat bahwa hakim tidak terlalu menelusuri asal-usul narkotika yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang apa bila seperti yang diketahui bahwa terdakwa tidak terbukti memiliki narkotika tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan semua fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan.Akan tetapi, penulis juga berpendapat bahwa hakim tidak terlalu menelusuri asal-usul narkotika yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang apa bila seperti yang diketahui bahwa terdakwa tidak terbukti memiliki narkotika tersebut.Bahwa hal tersebut kemudian manjadi satu hal membuat hakim kecolongan dalam membuktikan asal-usul narkotika tersebut.Bisa diketahui bahwa dalam hal jaksa penuntut umum melanggar kode etik dengan menggunakan barang bukti dan alat bukti yang diduga telah direkayasa atau diperoleh melalui cara yang melanggar hukum.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara putusan bebas dalam kasus narkotika dengan putusan bebas dalam kasus pidana lainnya, untuk menganalisis apakah ada perbedaan dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian tentang efektivitas rehabilitasi bagi pengguna narkotika, untuk melihat apakah rehabilitasi dapat menjadi alternatif yang lebih baik daripada hukuman penjara dalam menangani masalah narkotika. Terakhir, penelitian tentang peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah narkotika dapat dilakukan untuk melihat bagaimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan narkotika.

  1. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
  2. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  3. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
Read online
File size453.55 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA G/2006. Dalam pilihan ini, pihak yang berperkara dinyatakan telah menjalankan perintah atas tanah yang diperebutkan. Jenis eksplorasi yang digunakan adalahG/2006. Dalam pilihan ini, pihak yang berperkara dinyatakan telah menjalankan perintah atas tanah yang diperebutkan. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Hukum Adat 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang dalam hal ini subjekNegara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang dalam hal ini subjek

JURIS Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Studi Putusan Nomor 36 Pid B 2013 PN Sgt 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Permasalahan dalam penelitian ini adalah pidana mati tidak tepat dijadikan salah satu sanksi pidana karena menghukum mati terpidana bertentangan denganPermasalahan dalam penelitian ini adalah pidana mati tidak tepat dijadikan salah satu sanksi pidana karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Penelantaran Anak Studi Putusan Nomor 141 Pid Sus 2015 Pn Skt 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memelihara anak-anak terlantar, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memelihara anak-anak terlantar, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Hukum Adat Di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Namun hukuman tersebut berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sama pada tahun 2012, yaitu korban dilarikan ke rumah sakitNamun hukuman tersebut berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sama pada tahun 2012, yaitu korban dilarikan ke rumah sakit

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Pembuat Iklan Perusahaan Di Internet Tanpa Izin Studi Putusan Nomor 819 Pid Sus 2016 PN Jmb 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Kejahatan pembuatan iklan bisnis ilegal di Internet adalah kejahatan memanfaatkan posisi bisnis orang lain untuk menipu orang melalui Internet. KeputusanKejahatan pembuatan iklan bisnis ilegal di Internet adalah kejahatan memanfaatkan posisi bisnis orang lain untuk menipu orang melalui Internet. Keputusan

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam putusan tersebut, ditetapkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan temuan penyelidikan. Berdasarkan alat bukti, visum, keteranganDalam putusan tersebut, ditetapkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan temuan penyelidikan. Berdasarkan alat bukti, visum, keterangan

JURIS Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Hamil 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Kka telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaKka telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Useful /

JURIS Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Di Bawah Ancaman Minimal Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 724 Pid Sus 2016 PN Sky 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Sky). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (StudiSky). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (Studi

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Secara Adat Kawin Terhalang Di Desa Hiligito Orahili Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis berpendapat bahwa aturan adat dari beberapa Desa atau Õri perlu dimuat dalam naskah agar penerapannya tetap sama,Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis berpendapat bahwa aturan adat dari beberapa Desa atau Õri perlu dimuat dalam naskah agar penerapannya tetap sama,

JURIS Penerapan Restorative Justice Terkait Penghentian Penuntutan Di Wilayah Kejaksaan Negeri Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hanya ancaman yang berumur kurang dari lima tahun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan restoratif. Tersangka harus baru pertama kali melakukan tindakHanya ancaman yang berumur kurang dari lima tahun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan restoratif. Tersangka harus baru pertama kali melakukan tindak

JURIS Implementasi Pengaturan Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Nias Selatan Studi Di Satlantas Polres Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Masyarakat terkadang kurang memahami manfaat helm, sehingga terkesan memakainya karena takut pada polisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasiMasyarakat terkadang kurang memahami manfaat helm, sehingga terkesan memakainya karena takut pada polisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi

ads-block-test