UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran yang melibatkan penggunaan zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, baik berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Putusan bebas dapat terjadi apabila terdakwa memang benar sesuai dengan fakta hukum tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017 merupakan salah satu putusan dimana terdakwa diputus bebas oleh hakim. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 459 K/Pid.Sus/2017 ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa telah ditemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Namun, penulis juga berpendapat bahwa hakim tidak terlalu menelusuri asal-usul narkotika yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang apa bila seperti yang diketahui bahwa terdakwa tidak terbukti memiliki narkotika tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan semua fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan.Akan tetapi, penulis juga berpendapat bahwa hakim tidak terlalu menelusuri asal-usul narkotika yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang apa bila seperti yang diketahui bahwa terdakwa tidak terbukti memiliki narkotika tersebut.Bahwa hal tersebut kemudian manjadi satu hal membuat hakim kecolongan dalam membuktikan asal-usul narkotika tersebut.Bisa diketahui bahwa dalam hal jaksa penuntut umum melanggar kode etik dengan menggunakan barang bukti dan alat bukti yang diduga telah direkayasa atau diperoleh melalui cara yang melanggar hukum.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara putusan bebas dalam kasus narkotika dengan putusan bebas dalam kasus pidana lainnya, untuk menganalisis apakah ada perbedaan dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian tentang efektivitas rehabilitasi bagi pengguna narkotika, untuk melihat apakah rehabilitasi dapat menjadi alternatif yang lebih baik daripada hukuman penjara dalam menangani masalah narkotika. Terakhir, penelitian tentang peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah narkotika dapat dilakukan untuk melihat bagaimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan narkotika.

  1. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
  2. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  3. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
Read online
File size453.55 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Kedudukan Istri dari Cucu Pewaris untuk Memperoleh Hak Waris Melalui Wasiat Wajibah 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Pemberian wasiat wajibah kepada pihak tersebut tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum positif maupun fikih klasik. Secara substansial, pertimbanganPemberian wasiat wajibah kepada pihak tersebut tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum positif maupun fikih klasik. Secara substansial, pertimbangan

JURIS Analysis of the Supreme Court Decision on the Calculation of Compensation Based on the Reason for Termination of Employment Case Study of Supreme Court Decision Number 131 K Pdt Sus PHI 2024 2024More at 2024

UNESAUNESA Hasil penelitian terkait penentuan alasan pemutusan hubungan kerja tepat, namun dalam memutuskan kompensasi, Hakim tidak memberikan Upah Proses sesuaiHasil penelitian terkait penentuan alasan pemutusan hubungan kerja tepat, namun dalam memutuskan kompensasi, Hakim tidak memberikan Upah Proses sesuai

JURIS Unclear Status of Employment Agreement in Termination of Employment Legal Analysis of Supreme Court Decision Number 394 K Pdt Sus PHI 2023 Which Does Not Grant Replacement Money for Rights 2024More at 2024

UNESAUNESA Sus-PHI/2023 mengenai gugatan, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tetapi Hakim tidak memberikan penjelasan dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuanSus-PHI/2023 mengenai gugatan, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tetapi Hakim tidak memberikan penjelasan dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan

JURIS Authority of Amicus Curiae in Constitutional proceedings Bridging Society and the Constitutional Court 2024More at 2024

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Amicus Curiae belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsipnya diterima berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yangAmicus Curiae belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsipnya diterima berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang

JURIS Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat dan Matinya Orang Studi Putusan Nomor 451 Pid B 2022 PN Jkt Utr 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Salah satu Tindak Pidana kekerasan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu putusan nomor 451/Pid. B/2022/PN. Jkt. Utr. Pada putusanSalah satu Tindak Pidana kekerasan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu putusan nomor 451/Pid. B/2022/PN. Jkt. Utr. Pada putusan

JURIS The Principle of Justice as a Judges Considerations in the Concept of Third Party Responsibility Against Cooperative Legal Action 2024More at 2024

UNNESUNNES Penelitian ini secara kritis meneliti dan mengevaluasi pertimbangan yudisial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2019, dengan fokus khusus padaPenelitian ini secara kritis meneliti dan mengevaluasi pertimbangan yudisial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2019, dengan fokus khusus pada

JURIS Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kepemilikan hak tanah warisan yang diperoleh melalui harta peninggalan orang tua.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kepemilikan hak tanah warisan yang diperoleh melalui harta peninggalan orang tua.

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tulungagung 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Upaya restoratif juga dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia anak jalanan, pemantauan perkembangan, serta evaluasi terhadap perilakuUpaya restoratif juga dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia anak jalanan, pemantauan perkembangan, serta evaluasi terhadap perilaku

Useful /

JURIS Peran Kepala Desa Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa merencanakan pembangunan.Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa merencanakan pembangunan.

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Salah satu kemajuan yang dapat dirasakan ialah hadirnya Internet. Hadirnya internet mempermudah aktifitas kita untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunderSalah satu kemajuan yang dapat dirasakan ialah hadirnya Internet. Hadirnya internet mempermudah aktifitas kita untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder

JURIS Efektivitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana Di Indonesia 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu seberapa efektif sidang peradilan pidana di Indonesia. Terdapat dua sisi efek dari sidang peradilan ini.Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu seberapa efektif sidang peradilan pidana di Indonesia. Terdapat dua sisi efek dari sidang peradilan ini.

JURIS Misbuik Van Omstandigheden Merupakan Bentuk Penyimpangan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak memberikan persetujuan dalam suasana yang tidak bebas. Oleh karena itu, penyalahgunaan keadaan dianggapPenyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak memberikan persetujuan dalam suasana yang tidak bebas. Oleh karena itu, penyalahgunaan keadaan dianggap

ads-block-test