BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 tahun 2015 menyebutkan bahwa daerah yang melaksanakan Pilkada namun hanya terdapat satu pasangan calon tetap harus diselenggarakan. Pilkada dengan satu pasangan calon tunggal tetap dilakukan dengan mekanisme pilihan setuju atau tidak setuju, yang kemudian berkembang menjadi memilih antara kolom bergambar dan kolom kosong tidak bergambar sebagai upaya melindungi hak konstitusional pemilih dan pasangan calon yang sudah mendaftar. Namun yang menarik adalah munculnya kelompok pendukung kolom kosong tidak bergambar tersebut. Munculnya kelompok pendukung kolom kosong ini telah menimbulkan perdebatan baru terkait bagaimana kedudukan hukumnya pada Pilkada calon tunggal.
8 Tahun 2015 perubahan pertama UU No.4 Tahun 2017 tentang Kampanye tidak mengatur secara khusus tentang kampanye yang dilakukan oleh kelompok pendukung kolom kosong tidak bergambar dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon.Kehadiran kelompok pendukung kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dicegah dan dilarang kehadirannya dalam sistem demokrasi di tingkat lokal.Kehadiran kelompok tersebut harus mendapat perlindungan hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan pilihan politiknya dalam suatu pemilihan kepala daerah.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak kehadiran pendukung kolom kosong terhadap integritas proses pemilu, khususnya dalam konteks daerah dengan satu pasangan calon. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai kerangka hukum yang ideal untuk melindungi hak partisipasi politik kelompok ini tanpa melanggar prinsip demokratis. Penelitian juga bisa mengeksplorasi efektivitas mekanisme pengawasan terhadap kampanye kolom kosong untuk mencegah konflik horizontal antarpendukung. Ketiga, studi tentang perbandingan regulasi pemilu di berbagai negara yang mengakui hak kelompok serupa dapat memberikan wawasan untuk menyempurnakan sistem hukum pemilu di Indonesia.
| File size | 488.17 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
HARAPANHARAPAN Selain itu, apabila dikaji dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, bahwa apabila dilihat dariSelain itu, apabila dikaji dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, bahwa apabila dilihat dari
FHUKIFHUKI Keunikan penelitian ini terletak pada analisis kritisnya terhadap pergeseran peran MK dalam rezim Pilkada pasca-2022 dan usulan penguatan desain institusionalKeunikan penelitian ini terletak pada analisis kritisnya terhadap pergeseran peran MK dalam rezim Pilkada pasca-2022 dan usulan penguatan desain institusional
FHUKIFHUKI Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi aset perusahaan di atas HGB telah tersedia, efektivitasnya sangatPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi aset perusahaan di atas HGB telah tersedia, efektivitasnya sangat
UntikaUntika Melalui mandat Pasal 18 dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, pemerintah daerah memikul tanggung jawab sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak atas informasi.Melalui mandat Pasal 18 dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, pemerintah daerah memikul tanggung jawab sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak atas informasi.
SAINSSAINS Maraknya praktik investasi bodong di kawasan Asia Tenggara menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap investor serta kurang efektifnya pengawasanMaraknya praktik investasi bodong di kawasan Asia Tenggara menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap investor serta kurang efektifnya pengawasan
UEUUEU Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut JudicialPengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut Judicial
UTBUTB Reformasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan global perlu terus dilakukan agar sistem hukum dan regulasi di Indonesia mampu beradaptasiReformasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan global perlu terus dilakukan agar sistem hukum dan regulasi di Indonesia mampu beradaptasi
UNARSUNARS Namun, peraturan ini memerlukan penjabaran lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaNamun, peraturan ini memerlukan penjabaran lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Useful /
UEUUEU Penelitian menggunakan desain studi kasus dengan kerangka DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Data dikumpulkan melalui pengukuran waktuPenelitian menggunakan desain studi kasus dengan kerangka DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Data dikumpulkan melalui pengukuran waktu
UMSUMS Sistem ini dapat mengontrol lampu dan perangkat lain menggunakan modul relay, ESP8266 Node MCU, dan pengontrol sentuh. Penggunaan Blynk memungkinkan kontrolSistem ini dapat mengontrol lampu dan perangkat lain menggunakan modul relay, ESP8266 Node MCU, dan pengontrol sentuh. Penggunaan Blynk memungkinkan kontrol
UMSUMS Untuk meningkatkan nilai keandalan yaitu dengan mengurangi frekuensi terjadinya gangguan dan dilakukan pemeliharaan secara preventif guna meningkatkanUntuk meningkatkan nilai keandalan yaitu dengan mengurangi frekuensi terjadinya gangguan dan dilakukan pemeliharaan secara preventif guna meningkatkan
BAWASLUBAWASLU Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memberikan legitimasi bagi penguasa yang akan memimpin selama 5 (lima) tahun. Salah satu masalah yang selaluPemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memberikan legitimasi bagi penguasa yang akan memimpin selama 5 (lima) tahun. Salah satu masalah yang selalu