BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 tahun 2015 menyebutkan bahwa daerah yang melaksanakan Pilkada namun hanya terdapat satu pasangan calon tetap harus diselenggarakan. Pilkada dengan satu pasangan calon tunggal tetap dilakukan dengan mekanisme pilihan setuju atau tidak setuju, yang kemudian berkembang menjadi memilih antara kolom bergambar dan kolom kosong tidak bergambar sebagai upaya melindungi hak konstitusional pemilih dan pasangan calon yang sudah mendaftar. Namun yang menarik adalah munculnya kelompok pendukung kolom kosong tidak bergambar tersebut. Munculnya kelompok pendukung kolom kosong ini telah menimbulkan perdebatan baru terkait bagaimana kedudukan hukumnya pada Pilkada calon tunggal.
8 Tahun 2015 perubahan pertama UU No.4 Tahun 2017 tentang Kampanye tidak mengatur secara khusus tentang kampanye yang dilakukan oleh kelompok pendukung kolom kosong tidak bergambar dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon.Kehadiran kelompok pendukung kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dicegah dan dilarang kehadirannya dalam sistem demokrasi di tingkat lokal.Kehadiran kelompok tersebut harus mendapat perlindungan hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan pilihan politiknya dalam suatu pemilihan kepala daerah.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak kehadiran pendukung kolom kosong terhadap integritas proses pemilu, khususnya dalam konteks daerah dengan satu pasangan calon. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai kerangka hukum yang ideal untuk melindungi hak partisipasi politik kelompok ini tanpa melanggar prinsip demokratis. Penelitian juga bisa mengeksplorasi efektivitas mekanisme pengawasan terhadap kampanye kolom kosong untuk mencegah konflik horizontal antarpendukung. Ketiga, studi tentang perbandingan regulasi pemilu di berbagai negara yang mengakui hak kelompok serupa dapat memberikan wawasan untuk menyempurnakan sistem hukum pemilu di Indonesia.
| File size | 488.17 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Pelayanan Publik baik di pusat maupun di daerah masih belum menerapkan nilai-nilai Etika disebabkan adanya pemahaman yang beragam, tidak didukung kebijakanPelayanan Publik baik di pusat maupun di daerah masih belum menerapkan nilai-nilai Etika disebabkan adanya pemahaman yang beragam, tidak didukung kebijakan
UMTSUMTS Pendekatan analisis isi dilakukan untuk mengelompokkan komentar menjadi negatif, netral, dan pembelaan. Sebagian besar komentar mendukung stigma negatif,Pendekatan analisis isi dilakukan untuk mengelompokkan komentar menjadi negatif, netral, dan pembelaan. Sebagian besar komentar mendukung stigma negatif,
UMTSUMTS Hal ini menyebabkan turunnya jumlah armada angkot yang beroperasi, trayek aktif dan penghasilan harian sopir angkot. Dinas Perhubungan Kota Surabaya padaHal ini menyebabkan turunnya jumlah armada angkot yang beroperasi, trayek aktif dan penghasilan harian sopir angkot. Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada
UMTSUMTS Populasi dan sampel adalah petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau, penelitian ini juga mengakses situs web resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau.Populasi dan sampel adalah petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau, penelitian ini juga mengakses situs web resmi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Baubau.
UMTSUMTS Ketiga, strategi pendukung sumber daya yang meliputi pelatihan kader posyandu, peningkatan fasilitas kesehatan di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit,Ketiga, strategi pendukung sumber daya yang meliputi pelatihan kader posyandu, peningkatan fasilitas kesehatan di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit,
UMTSUMTS Hasil analisis menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang tersedia dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta evaluasi layanan digital memilikiHasil analisis menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang tersedia dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta evaluasi layanan digital memiliki
UNIVEDUNIVED BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial yang esensial dan wajib dalam administrasi publik di Indonesia, bertujuan memberikan perlindungan kesehatanBPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial yang esensial dan wajib dalam administrasi publik di Indonesia, bertujuan memberikan perlindungan kesehatan
BAWASLUBAWASLU Penggunaan e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dapatPenggunaan e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dapat
Useful /
UMTSUMTS Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap narasumber yang memahami tradisi wuat wai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacaraData dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap narasumber yang memahami tradisi wuat wai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara
POLTEKKESGORONTALOPOLTEKKESGORONTALO Data collection, conducted from May to August 2024, utilized the PUQE-24 score. Univariate analysis was used for frequency distributions, while bivariateData collection, conducted from May to August 2024, utilized the PUQE-24 score. Univariate analysis was used for frequency distributions, while bivariate
UMSUMS Dari pengujian yang dilakukan, alat rancangan monitoring daya listrik telah bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Alat ini dapat mengontrol, monitoringDari pengujian yang dilakukan, alat rancangan monitoring daya listrik telah bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Alat ini dapat mengontrol, monitoring
BAWASLUBAWASLU Praktik politik uang belum memiliki definisi yang jelas, namun melibatkan tindakan seperti vote buying dan vote broker. Pengawasan oleh Bawaslu tidak menemukanPraktik politik uang belum memiliki definisi yang jelas, namun melibatkan tindakan seperti vote buying dan vote broker. Pengawasan oleh Bawaslu tidak menemukan