STDIISSTDIIS

Al-Majaalis : Jurnal Dirasat IslamiyahAl-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang diharapkan berjalan harmonis. Namun, terdapat beberapa kondisi yang dapat merusak tujuan tersebut, di antaranya adalah kebohongan mengenai orientasi seksual sebelum pernikahan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang sangat berpotensi merusak kepercayaan dan mengganggu hak-hak pasangan dalam mencapai tujuan pernikahan. Penelitian ini menganalisis pembatalan pernikahan karena orientasi seksual dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. Kasus ini melibatkan seorang istri yang mengajukan pembatalan pernikahan setelah mengetahui bahwa suaminya adalah homoseksual, yang baru mengungkapkan setelah pernikahan berlangsung. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatalan pernikahan dapat diajukan jika ada unsur penipuan atau salah sangka mengenai identitas pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dua perspektif hukum dalam pembatalan pernikahan ini, yakni hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis putusan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr membatalkan pernikahan karena adanya penipuan terkait orientasi seksual pasangan, sesuai dengan Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 72 KHI. Pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum untuk melindungi hak Pemohon atas keadilan. Fasakh dalam hukum Islam adalah pembatalan pernikahan yang sah jika ditemukan cacat atau aib yang melanggar syarat pernikahan, seperti homoseksualitas, sebagaimana diputuskan dalam perkara No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.Jr tentang pembatalan pernikahan berdasarkan Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 72 KHI didasarkan pada adanya unsur salah sangka mengenai orientasi seksual salah satu pihak.Pengadilan menyatakan pernikahan tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan akibat penipuan yang merugikan tujuan pernikahan.Fasakh atau pembatalan perkawinan dalam Islam dilakukan apabila terdapat cacat atau ketidaksempurnaan yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, seperti keturunan dan hubungan biologis yang sah.Pembatalan pernikahan disebabkan oleh homoseksualitas suami yang dianggap sebagai bentuk penipuan dan melanggar syarat sah pernikahan dalam Islam.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial bagi individu yang mengalami pembatalan pernikahan akibat pengungkapan orientasi seksual. Hal ini penting untuk memahami bagaimana individu tersebut dapat beradaptasi dan membangun kembali kehidupannya setelah mengalami pengalaman traumatis. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan putusan pengadilan agama di berbagai daerah terkait kasus serupa, untuk mengidentifikasi adanya perbedaan interpretasi hukum dan dampaknya terhadap keadilan bagi para pihak yang terlibat. Ketiga, penelitian dapat mengkaji efektivitas program pendampingan hukum dan psikologis bagi korban penipuan dalam pernikahan, khususnya yang melibatkan pengungkapan orientasi seksual, untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan mereka mendapatkan dukungan yang memadai. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas permasalahan pembatalan pernikahan akibat pengungkapan orientasi seksual, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan sosial.

  1. Memahami desain metode penelitian kualitatif | Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. memahami desain... doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075Memahami desain metode penelitian kualitatif Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum memahami desain doi 10 21831 hum v21i1 38075
Read online
File size436.34 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

JURIS Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian menggunakan metode komparatif literatur untuk mengeksplorasi hak dan kewajiban pekerja dalam kedua kerangka legal-religius ini, dengan fokusPenelitian menggunakan metode komparatif literatur untuk mengeksplorasi hak dan kewajiban pekerja dalam kedua kerangka legal-religius ini, dengan fokus

JURIS Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba Studi Pasal 114 Ayat 2 dan 19 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Kategori jarimah hirabah diterapkan mengingat kejahatan narkotika dikategorikan sebagai jarimah khamr kubra yang mengancam lima kebutuhan primer manusia.Kategori jarimah hirabah diterapkan mengingat kejahatan narkotika dikategorikan sebagai jarimah khamr kubra yang mengancam lima kebutuhan primer manusia.

JURIS Problematika Penerapan Pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris terhadap Penegakan Hukum Pidana Problems with the Application of Article 66 of the Law on Notary Positions on Criminal Law Enforcement 2022More at 2022

UIDUID Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membandingkan Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemeriksaan akta dan notaris (kerahasiaanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membandingkan Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemeriksaan akta dan notaris (kerahasiaan

JURIS Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat The Urgency Ratification RUU PDP to the Protection Data Leakage Receive SMS Dana Cepat 2022More at 2022

UIDUID RUU PDP mengatur sanksi pidana bagi pelaku kebocoran data SMS dana cepat, termasuk hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga lima puluh miliarRUU PDP mengatur sanksi pidana bagi pelaku kebocoran data SMS dana cepat, termasuk hukuman penjara hingga lima tahun dan denda hingga lima puluh miliar

JURIS Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan The Problem of Disputes Settlement at The Tax Court in Realizing a Simple 2022More at 2022

UIDUID Permasalahan yaitu apa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. dan upaya apa yang dapat ditempuh agarPermasalahan yaitu apa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. dan upaya apa yang dapat ditempuh agar

JURIS Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orangtua Pada Masa Pandemi Covid 19 Cancellation of Marriage for Girls Under the Minimum Age Due to Elements of C 2022More at 2022

UIDUID Keadaan ekonomi yang sulit membuat beberapa orangtua beranggapan bahwa dengan mengawinkan anak mereka dapat meringankan beban keluarga. Rumusan masalahKeadaan ekonomi yang sulit membuat beberapa orangtua beranggapan bahwa dengan mengawinkan anak mereka dapat meringankan beban keluarga. Rumusan masalah

JURIS Aspek Hukum Penjualan Produk Co branding pada Loka Pasar E commerce tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia Legal Aspect of Selling Co branding Products at Market Place 2022More at 2022

UIDUID Penjualan produk co-branding tanpa seizin pemegang hak atas merek terkenal telah mendatangkan kerugian yang ditimbulkan oleh kedua merek terkenal, baikPenjualan produk co-branding tanpa seizin pemegang hak atas merek terkenal telah mendatangkan kerugian yang ditimbulkan oleh kedua merek terkenal, baik

JURIS Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Jakarta Melalui Proses Konsiliasi Dispute Settlement Effectiveness By The Jakarta Consumer Dispute Settlement Agenc 2022More at 2022

UIDUID Faktor-faktor penghambat BPSK Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa konsumen adalah sengketa yang diadukan bukan wewenang BPSK Jakarta; memakan waktuFaktor-faktor penghambat BPSK Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa konsumen adalah sengketa yang diadukan bukan wewenang BPSK Jakarta; memakan waktu

Useful /

JURIS Survei Tes Keterampilan Passing Bawah Bola Voli Pada Peserta Didik Kelas IX Di SMP Islam Attarbiyah 2025More at 2025

UNSIKAUNSIKA Sumber data dalam penelitian ini adalah guru PJOK bolavoli SMP Islam Attarbiyyah dan peserta didik bolavoli di SMP Islam Attarbiyyah sebanyak 53 orangSumber data dalam penelitian ini adalah guru PJOK bolavoli SMP Islam Attarbiyyah dan peserta didik bolavoli di SMP Islam Attarbiyyah sebanyak 53 orang

JURIS Tingkat Motivasi Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Pencak Silat di SMA Negeri 7 Depok 2025More at 2025

UNSIKAUNSIKA Untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat, beberapa tindakan perlu ditindaklanjuti, yaitu. PolaUntuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat, beberapa tindakan perlu ditindaklanjuti, yaitu. Pola

JURIS Effect of Reward and Work Environment on Employee Performance Through Work Satisfaction as a Mediation Study on Employees of PT International Chemical Industry 2022More at 2022

DINASTIPUBDINASTIPUB Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh reward dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh reward dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Penelitian

JURIS THE EFFECT OF MODEL PROBLEM BASED LEARNING PBL Case Study at Class VIII MTsN Meureudu 2017More at 2017

SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT (1) Penerapan model PBL mempengaruhi PPP dan pemahaman siswa kelas delapan MTsN Meureudu mengenai bahan kimia dalam makanan. Pengaruh tersebut terlihat(1) Penerapan model PBL mempengaruhi PPP dan pemahaman siswa kelas delapan MTsN Meureudu mengenai bahan kimia dalam makanan. Pengaruh tersebut terlihat

ads-block-test