UNIVSMUNIVSM
Lex MandiriLex MandiriPartai politik merupakan aktor penting dalam sistem demokrasi, namun secara hukum tata negara Indonesia, keberadaannya tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Posisi ini menjadikan partai politik sebagai entitas non-konstitusional yang tetap memiliki peran strategis dalam pembentukan pemerintahan dan pengisian jabatan publik. Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari lemahnya demokrasi internal partai, yang sering kali diwarnai sentralisasi kekuasaan, minimnya transparansi, dan rendahnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas demokrasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi regulasi internal partai politik dari perspektif hukum tata negara, khususnya untuk menjamin demokrasi internal sebagai syarat keberlangsungan demokrasi yang sehat.
Meskipun partai politik tidak diatur langsung dalam konstitusi, regulasi internal yang kuat dan implementatif menjadi urgensi untuk menjamin demokrasi internal.Tanpa perbaikan ini, partai politik berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang jauh dari prinsip demokrasi substantif.
Untuk memperkuat demokrasi internal partai politik di Indonesia, disarankan untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, mekanisme pemilihan yang demokratis, serta perlindungan hak anggota. Selain itu, perlu ada standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik untuk memastikan demokrasi internal. Pengaturan internal yang kuat dan demokratis akan menjadi instrumen krusial untuk mencegah praktik oligarki internal dan meningkatkan akuntabilitas partai kepada anggotanya dan publik. Dengan demikian, partai politik dapat berfungsi sebagai sarana representasi demokratis yang sejati, bukan sekadar instrumen dominasi elite.
| File size | 511.43 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Artikel yang berjudul “Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Bidang Pendidikan Tinggi ini fokus pada kajianArtikel yang berjudul “Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Bidang Pendidikan Tinggi ini fokus pada kajian
IAIN MADURAIAIN MADURA Hal ini mendapatkan legitimasi dari yurisprudensi politik yang ingin dipromosikan oleh kelompok Islam. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagaiHal ini mendapatkan legitimasi dari yurisprudensi politik yang ingin dipromosikan oleh kelompok Islam. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai
APPIHIAPPIHI Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam pembahasan, serta tidak tercerminnya prinsip demokrasi yang seharusnyaHal ini terlihat dari minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam pembahasan, serta tidak tercerminnya prinsip demokrasi yang seharusnya
UNHASUNHAS Studi ini merupakan penelitian normatif‑legal dengan menggunakan pendekatan undang‑undang, putusan (case), dan konseptual. Makalah ini memberikan informasiStudi ini merupakan penelitian normatif‑legal dengan menggunakan pendekatan undang‑undang, putusan (case), dan konseptual. Makalah ini memberikan informasi
UNESUNES d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar masyarakat tidak panik akibat penyebaran berita tersebut. e.d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar masyarakat tidak panik akibat penyebaran berita tersebut. e.
OJSOJS tentunya, dengan adanya penelitian para mahasiswa bisa lebih terbuka tentang demokrasi karena mahasiswa juga memiliki peran penting dalam membangun demokrasitentunya, dengan adanya penelitian para mahasiswa bisa lebih terbuka tentang demokrasi karena mahasiswa juga memiliki peran penting dalam membangun demokrasi
UNTAGUNTAG Selain itu, perwakilan masyarakat juga telah diberikan kesempatan seluas-luasnya, tetapi masalah partisipasi masyarakat yang menjadi faktor utama timbulSelain itu, perwakilan masyarakat juga telah diberikan kesempatan seluas-luasnya, tetapi masalah partisipasi masyarakat yang menjadi faktor utama timbul
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Nyatanya, meraih kebangkitan yang istimewa selama tahun 1990‑an. Awal tahun 1933, berdiri Nederlandsche Indische Fascisten Organisatie (NIFO) di Batavia.Nyatanya, meraih kebangkitan yang istimewa selama tahun 1990‑an. Awal tahun 1933, berdiri Nederlandsche Indische Fascisten Organisatie (NIFO) di Batavia.
Useful /
UNIVSMUNIVSM Perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan elemen fundamental dalam negara hukum yang demokratis karena menjadi sarana utamaPerlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan elemen fundamental dalam negara hukum yang demokratis karena menjadi sarana utama
SAINTEKMUSAINTEKMU Sistem yang dirancang dapat membuat jangkauan lebih luas lagi untuk mempromosikan bisnis melalui website, meningkatkan omset, pengelolaan data pelanggan,Sistem yang dirancang dapat membuat jangkauan lebih luas lagi untuk mempromosikan bisnis melalui website, meningkatkan omset, pengelolaan data pelanggan,
IAINPTKIAINPTK Katalis dapat digunakan hingga lima kali siklus tanpa penurunan aktivitas signifikan. Hasil uji sifat fisikokimia biodiesel memenuhi SNI 7182:2015. PenelitianKatalis dapat digunakan hingga lima kali siklus tanpa penurunan aktivitas signifikan. Hasil uji sifat fisikokimia biodiesel memenuhi SNI 7182:2015. Penelitian
APTKLHIAPTKLHI Pemangku kepentingan kunci yang memegang peran dominan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup KabupatenPemangku kepentingan kunci yang memegang peran dominan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten