UNIVSMUNIVSM
Lex MandiriLex MandiriPartai politik merupakan aktor penting dalam sistem demokrasi, namun secara hukum tata negara Indonesia, keberadaannya tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Posisi ini menjadikan partai politik sebagai entitas non-konstitusional yang tetap memiliki peran strategis dalam pembentukan pemerintahan dan pengisian jabatan publik. Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari lemahnya demokrasi internal partai, yang sering kali diwarnai sentralisasi kekuasaan, minimnya transparansi, dan rendahnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas demokrasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi regulasi internal partai politik dari perspektif hukum tata negara, khususnya untuk menjamin demokrasi internal sebagai syarat keberlangsungan demokrasi yang sehat.
Meskipun partai politik tidak diatur langsung dalam konstitusi, regulasi internal yang kuat dan implementatif menjadi urgensi untuk menjamin demokrasi internal.Tanpa perbaikan ini, partai politik berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang jauh dari prinsip demokrasi substantif.
Untuk memperkuat demokrasi internal partai politik di Indonesia, disarankan untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, mekanisme pemilihan yang demokratis, serta perlindungan hak anggota. Selain itu, perlu ada standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik untuk memastikan demokrasi internal. Pengaturan internal yang kuat dan demokratis akan menjadi instrumen krusial untuk mencegah praktik oligarki internal dan meningkatkan akuntabilitas partai kepada anggotanya dan publik. Dengan demikian, partai politik dapat berfungsi sebagai sarana representasi demokratis yang sejati, bukan sekadar instrumen dominasi elite.
| File size | 511.43 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Dalam hal ini, direkomendasikan untuk mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serta mengatur periode transisi sesuaiDalam hal ini, direkomendasikan untuk mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serta mengatur periode transisi sesuai
UMMUUMMU Era demokrasi langsung di Indonesia pascareformasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya melalui mekanismeEra demokrasi langsung di Indonesia pascareformasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya melalui mekanisme
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, kendala anggaran dan sumber daya turut membatasi pelaksanaan konsultasi publik yang optimal di berbagai daerah.menjawab persoalan tersebut,Selain itu, kendala anggaran dan sumber daya turut membatasi pelaksanaan konsultasi publik yang optimal di berbagai daerah.menjawab persoalan tersebut,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengusulkan ambang batas maksimal koalisi untuk memperkuat fungsi demokrasi partai politik, memperkuat peran oposisi, dan memberikan pilihanPenelitian ini mengusulkan ambang batas maksimal koalisi untuk memperkuat fungsi demokrasi partai politik, memperkuat peran oposisi, dan memberikan pilihan
IAIN MADURAIAIN MADURA Pada masa pemerintahan kedua, Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas dengan membubarkan dua organisasi Islam terkemuka di Indonesia, yaitu HizbutPada masa pemerintahan kedua, Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas dengan membubarkan dua organisasi Islam terkemuka di Indonesia, yaitu Hizbut
APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,
OJSOJS Lalu, menjelaskan hubungan erat antara Pendidikan dan demokrasi. serta, ketertarikan mahasiswa Universitan Pendidikan Indonesia dalam demokrasi. tentunya,Lalu, menjelaskan hubungan erat antara Pendidikan dan demokrasi. serta, ketertarikan mahasiswa Universitan Pendidikan Indonesia dalam demokrasi. tentunya,
UNTAGUNTAG Secara keseluruhan, menyebabkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif belum tercapai secara optimal dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat. UntukSecara keseluruhan, menyebabkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif belum tercapai secara optimal dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat. Untuk
Useful /
UNIVSMUNIVSM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hak politik warga negara dalam negara hukum demokratis serta mengkaji dinamika dan hambatanArtikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hak politik warga negara dalam negara hukum demokratis serta mengkaji dinamika dan hambatan
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus penegakan hukum Syariah di era digital dan menyoroti urgensi reformasi kebijakan untuk menangani kejahatanPenelitian ini memberikan kontribusi pada diskursus penegakan hukum Syariah di era digital dan menyoroti urgensi reformasi kebijakan untuk menangani kejahatan
UNUDUNUD Temuan menunjukkan bahwa sekolah bilingual secara efektif mengintegrasikan filosofi Menyama Braya, yang menekankan kesetaraan, kerja sama, empati, danTemuan menunjukkan bahwa sekolah bilingual secara efektif mengintegrasikan filosofi Menyama Braya, yang menekankan kesetaraan, kerja sama, empati, dan
UMUM The research results show that adult individuals with low levels of mindfulness have low emotional regulation abilities, and age does not play a role asThe research results show that adult individuals with low levels of mindfulness have low emotional regulation abilities, and age does not play a role as