UNIVSMUNIVSM
Lex MandiriLex MandiriPartai politik merupakan aktor penting dalam sistem demokrasi, namun secara hukum tata negara Indonesia, keberadaannya tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Posisi ini menjadikan partai politik sebagai entitas non-konstitusional yang tetap memiliki peran strategis dalam pembentukan pemerintahan dan pengisian jabatan publik. Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari lemahnya demokrasi internal partai, yang sering kali diwarnai sentralisasi kekuasaan, minimnya transparansi, dan rendahnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas demokrasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi regulasi internal partai politik dari perspektif hukum tata negara, khususnya untuk menjamin demokrasi internal sebagai syarat keberlangsungan demokrasi yang sehat.
Meskipun partai politik tidak diatur langsung dalam konstitusi, regulasi internal yang kuat dan implementatif menjadi urgensi untuk menjamin demokrasi internal.Tanpa perbaikan ini, partai politik berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang jauh dari prinsip demokrasi substantif.
Untuk memperkuat demokrasi internal partai politik di Indonesia, disarankan untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, mekanisme pemilihan yang demokratis, serta perlindungan hak anggota. Selain itu, perlu ada standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik untuk memastikan demokrasi internal. Pengaturan internal yang kuat dan demokratis akan menjadi instrumen krusial untuk mencegah praktik oligarki internal dan meningkatkan akuntabilitas partai kepada anggotanya dan publik. Dengan demikian, partai politik dapat berfungsi sebagai sarana representasi demokratis yang sejati, bukan sekadar instrumen dominasi elite.
| File size | 511.43 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Penelitian ini berpendapat bahwa pemilihan badan hukum memainkan peran kritis dalam memastikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan investorPenelitian ini berpendapat bahwa pemilihan badan hukum memainkan peran kritis dalam memastikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan investor
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur akademik. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, didukung oleh triangulasiData sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur akademik. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, didukung oleh triangulasi
RCRSRCRS Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang pendidikan tinggi ditetapkan dalam beberapa peraturan pemerintah yang mengacu padaKebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang pendidikan tinggi ditetapkan dalam beberapa peraturan pemerintah yang mengacu pada
IAIN CURUPIAIN CURUP Studi ini mengungkapkan hubungan fungsional yang tidak seimbang antara otoritas agama (DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah) dan regulator negara (OJK) dalamStudi ini mengungkapkan hubungan fungsional yang tidak seimbang antara otoritas agama (DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah) dan regulator negara (OJK) dalam
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarinstansi dan pendekatan budaya dalam pelaksanaan tugas keamanan. Temuan ini diharapkan dapat menjadiPenelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarinstansi dan pendekatan budaya dalam pelaksanaan tugas keamanan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi penguatan demokrasi berbasis Pancasila yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap mengakarPenelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi penguatan demokrasi berbasis Pancasila yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap mengakar
ISI DPSISI DPS Analisis data mengungkap bahwa pelabelan Nasdrun dalam artikel detikNews.com terdiri dari dua jenis ungkapan, yaitu disfemisme dan eufemisme. Wakil KetuaAnalisis data mengungkap bahwa pelabelan Nasdrun dalam artikel detikNews.com terdiri dari dua jenis ungkapan, yaitu disfemisme dan eufemisme. Wakil Ketua
UNTAGUNTAG Sehingga kualitas dan kuantitas proposal atau aspirasi belum dimaksimalkan dalam mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang dihasilkan dalam Musrenbangdes.Sehingga kualitas dan kuantitas proposal atau aspirasi belum dimaksimalkan dalam mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang dihasilkan dalam Musrenbangdes.
Useful /
UNIVSMUNIVSM Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih undang-undangnya tidak ada atau tidak lengkap. Langkah yang harus diambil Hakim adalah melakukan penemuanHakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih undang-undangnya tidak ada atau tidak lengkap. Langkah yang harus diambil Hakim adalah melakukan penemuan
RCRSRCRS Koreksi persaudaraan merupakan prasyarat untuk memampukan kita mengatasi semua kekurangan dengan bantuan Allah dan memperbaharui hidup kita. Koreksi persaudaraanKoreksi persaudaraan merupakan prasyarat untuk memampukan kita mengatasi semua kekurangan dengan bantuan Allah dan memperbaharui hidup kita. Koreksi persaudaraan
UMUM This research aims to investigate the role of age as a moderator in the contribution of mindfulness to emotion regulation abilities in adults in Indonesia.This research aims to investigate the role of age as a moderator in the contribution of mindfulness to emotion regulation abilities in adults in Indonesia.
UMUM Jumlah kuesioner yang kembali dan valid adalah 383, sedangkan analisis regresi yang digunakan adalah Macro PROCESS model yang dilakukan untuk menguji hipotesis.Jumlah kuesioner yang kembali dan valid adalah 383, sedangkan analisis regresi yang digunakan adalah Macro PROCESS model yang dilakukan untuk menguji hipotesis.