MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan komponen esensial dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik, bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja PNS secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penilaian ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS terdiri dari dua elemen utama: Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang mengevaluasi pencapaian target kerja, serta penilaian perilaku kerja, yang menilai aspek-aspek seperti integritas, disiplin, dan orientasi pelayanan. Proses penilaian dilakukan secara periodik dan hasilnya berpengaruh signifikan terhadap perkembangan karier, seperti promosi, rotasi, pemberian penghargaan, atau sanksi. Meskipun peraturan telah mengatur secara rinci mekanisme penilaian, pelaksanaan di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk subjektivitas penilai, ketidakjelasan indikator kinerja, serta kurangnya pemahaman dan keterampilan PNS dalam menyusun SKP. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penilaian dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi PNS, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses penilaian. Penilaian prestasi kerja yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pengaturan penilaian kinerja PNS melalui peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, dengan adanya peningkatan kompetensi, pemanfaatan teknologi, dan pengawasan yang ketat, diharapkan penilaian kinerja PNS dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil.Rekomendasi untuk perbaikan sistem penilaian kinerja meliputi peningkatan kualitas pelatihan bagi PNS, pengembangan sistem teknologi yang lebih canggih, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penilaian.
Pertama, perlu dikaji bagaimana efektivitas sistem penilaian kinerja PNS berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan objektivitas dan transparansi di instansi-instansi pemerintah daerah, mengingat masih banyak wilayah yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem digital secara menyeluruh. Kedua, penting untuk meneliti faktor-faktor non-teknis yang memengaruhi akurasi penilaian kinerja, seperti dinamika hubungan antara atasan dan bawahan, tingkat pemahaman terhadap SKP, serta budaya organisasi, guna mengidentifikasi hambatan internal yang kurang terlihat dalam regulasi formal. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang desain sistem penilaian kinerja yang terintegrasi dengan mekanisme pengaduan dan banding secara daring, sehingga PNS dapat mengajukan keberatan secara transparan dan ditindaklanjuti secara akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem penilaian. Gabungan ketiga pendekatan ini dapat membentuk kerangka penilaian kinerja yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga adil dan responsif secara organisasional. Penelitian lanjutan sebaiknya dilakukan secara empiris di berbagai instansi dengan karakteristik berbeda untuk melihat adaptasi sistem terhadap konteks lokal. Fokus pada aspek pelatihan digital dan literasi regulasi bagi PNS juga perlu menjadi bagian dari agenda penelitian. Dengan pendekatan holistik, sistem penilaian kinerja dapat berkembang menjadi alat manajemen yang benar-benar mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
| File size | 265.2 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Kerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkanKerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkan
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Hasil penelitian ini menyimpulkan; (1) Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapatHasil penelitian ini menyimpulkan; (1) Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pengembangan karir berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. DisiplinPengembangan karir berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Disiplin
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah analisis inferensial menggunakan Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkanTeknik analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah analisis inferensial menggunakan Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan
STIALANSTIALAN Jurnal Good Governance berperan sebagai media pengembangan ilmu administrasi melalui penyebarluasan hasil penelitian dan diskusi akademik. Artikel yangJurnal Good Governance berperan sebagai media pengembangan ilmu administrasi melalui penyebarluasan hasil penelitian dan diskusi akademik. Artikel yang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dampak dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada menuju sistem rekrutmen yang lebih fleksibel,Dampak dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada menuju sistem rekrutmen yang lebih fleksibel,
UMPOUMPO Hal ini terlihat dari kualifikasi hasil penelitian pada seluruh sila Pancasila yang memiliki kualifikasi sangat baik, kecuali pada item pernyataan keteladananHal ini terlihat dari kualifikasi hasil penelitian pada seluruh sila Pancasila yang memiliki kualifikasi sangat baik, kecuali pada item pernyataan keteladanan
UNTAG SMDUNTAG SMD Populasi penelitian adalah pegawai negeri yang bekerja pada kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Timur. Sampel penelitian dilakukan dengan pengisian kuesionerPopulasi penelitian adalah pegawai negeri yang bekerja pada kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Timur. Sampel penelitian dilakukan dengan pengisian kuesioner
Useful /
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Makalah ini mengeksplorasi konsep tersebut dan mengusulkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap makna hidup dapat dikategorikan ke dalam duaMakalah ini mengeksplorasi konsep tersebut dan mengusulkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap makna hidup dapat dikategorikan ke dalam dua
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Academic staff members play a fundamental role in the intellectual development of institutions. This role is also reflected in the productivity level ofAcademic staff members play a fundamental role in the intellectual development of institutions. This role is also reflected in the productivity level of
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Analisis dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldana (2013), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara teori, restorativeAnalisis dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldana (2013), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara teori, restorative
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Kesimpulannya, implementasi SIREKAP di Kota Batam belum berjalan optimal dan masih menghadapi hambatan teknis serta organisasi, sehingga diperlukan evaluasiKesimpulannya, implementasi SIREKAP di Kota Batam belum berjalan optimal dan masih menghadapi hambatan teknis serta organisasi, sehingga diperlukan evaluasi