MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis generasi muda Indonesia dalam pembangunan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang ini menekankan hak dan kewajiban pemuda sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui pengembangan diri, peningkatan sumber daya manusia, dan partisipasi aktif dalam politik, sosial, dan ekonomi. Namun, generasi muda menghadapi tantangan signifikan seperti degradasi moral, radikalisme, dan korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kerangka hukum untuk mengatasi tantangan ini. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila berfokus pada pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah radikalisme. Implementasi hukum yang efektif dan program pendidikan karakter menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan mampu berkontribusi positif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda itu sendiri sangat penting untuk mengatasi tantangan dan memastikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan bangsa.
Penelitian ini menegaskan peran vital generasi muda sebagai agen perubahan dalam pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.Generasi muda menghadapi tantangan kompleks seperti degradasi moral, radikalisme, dan korupsi yang memerlukan penanganan komprehensif.Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi mereka dalam pembangunan bangsa.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas program pendidikan karakter dalam mencegah degradasi moral di kalangan generasi muda, dengan fokus pada metode pembelajaran yang inovatif dan partisipatif. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong generasi muda terlibat dalam tindakan radikal dan terorisme, serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif. Ketiga, penting untuk mengkaji peran teknologi dan media sosial dalam membentuk opini dan perilaku generasi muda, serta mengembangkan literasi digital yang kritis untuk mencegah penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberdayaan generasi muda Indonesia, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Dengan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi generasi muda, kita dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendukung perkembangan mereka.
| File size | 244.37 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI Strategi penguatan peran pemuda menuntut adanya dukungan ekosistem yang meliputi kebijakan afirmatif, pelatihan, kelembagaan, dan akses pendanaan. DenganStrategi penguatan peran pemuda menuntut adanya dukungan ekosistem yang meliputi kebijakan afirmatif, pelatihan, kelembagaan, dan akses pendanaan. Dengan
UntikaUntika Revisi Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi penting untuk menghindari kekosongan hukum di masa depan. Pendekatan kritis AdornoRevisi Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi penting untuk menghindari kekosongan hukum di masa depan. Pendekatan kritis Adorno
UntikaUntika Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 (Pemilu DPR 1999) danJenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 (Pemilu DPR 1999) dan
UntikaUntika Kebijakan yang hanya mengutamakan perlindungan anak dapat memicu kriminalisasi guru, sehingga perlu ada peraturan khusus yang melindungi keduanya secaraKebijakan yang hanya mengutamakan perlindungan anak dapat memicu kriminalisasi guru, sehingga perlu ada peraturan khusus yang melindungi keduanya secara
UntikaUntika Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks Demokrasi. Penelitian ini tergolongPenelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks Demokrasi. Penelitian ini tergolong
UPPUPP Materi disampaikan dengan jelas, memotivasi siswa untuk tidak melakukan bullying dan menjaga kesejahteraan teman sebaya. Disarankan agar sekolah konsistenMateri disampaikan dengan jelas, memotivasi siswa untuk tidak melakukan bullying dan menjaga kesejahteraan teman sebaya. Disarankan agar sekolah konsisten
UPPUPP Kekurangan gizi yang berlangsung pada anak yang sedang tumbuh merupakan masalah serius. Kondisi ini mencerminkan kebiasaan makan yang buruk. PemberianKekurangan gizi yang berlangsung pada anak yang sedang tumbuh merupakan masalah serius. Kondisi ini mencerminkan kebiasaan makan yang buruk. Pemberian
UNRIUNRI Bencana banjir di Provinsi Banten disebabkan oleh buruknya drainase, kurangnya resapan air, penebangan liar, dan sungai tidak terawat, serta rendahnyaBencana banjir di Provinsi Banten disebabkan oleh buruknya drainase, kurangnya resapan air, penebangan liar, dan sungai tidak terawat, serta rendahnya
Useful /
ISTAZISTAZ Hasil pengabdian ini memberikan gambaran antusias dan naiknya semangat siswa-siswi SDN Sumokali dan Madrasah Ibtidaiyah NU Sumokali dalam melaksanakanHasil pengabdian ini memberikan gambaran antusias dan naiknya semangat siswa-siswi SDN Sumokali dan Madrasah Ibtidaiyah NU Sumokali dalam melaksanakan
IAINIAIN Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan perkawinan beda agama bukan bentuk pelanggaran HAM, melainkan mekanisme perlindungan. Penelitian ini menunjukkanHasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan perkawinan beda agama bukan bentuk pelanggaran HAM, melainkan mekanisme perlindungan. Penelitian ini menunjukkan
UPPUPP Data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi serta evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatanData yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi serta evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penulisan ini dilatarbelakangi oleh penerapan restoratif justice yang merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihanPenulisan ini dilatarbelakangi oleh penerapan restoratif justice yang merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan