ONERESEARCHONERESEARCH

International Journal of Religious and Cultural StudiesInternational Journal of Religious and Cultural Studies

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Direktorat Jenderal Pajak telah mensosialisasikan penerapan PP 23 Tahun 2018 kepada masyarakat, terutama petani, menganalisis penerapan pajak terhadap petani yang tidak sedang masa panen sehingga tidak memperoleh penghasilan, serta menganalisis risiko kerugian yang dialami petani saat mengalami paceklik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengkaji PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 berdasarkan kondisi di lapangan serta didukung oleh berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat semakin merasa tidak nyaman dengan berbagai peraturan baru, terutama karena pendapatan petani di pedesaan bersifat tidak pasti. Penerapan peraturan perpajakan perlu ditinjau ulang agar aturan yang ada tidak membebani petani kecil.

Petani termasuk dalam kategori wajib pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018, tetapi sebagian besar petani di desa belum terdaftar sebagai wajib pajak karena minimnya sosialisasi dan informasi.Penerapan peraturan perpajakan yang mengenakan tarif 0,5% dari omzet tanpa memperhatikan kerugian atau biaya operasional dirasa memberatkan, terutama bagi petani yang pendapatannya tidak tetap.Oleh karena itu, peraturan perpajakan perlu ditinjau ulang agar tidak memberatkan masyarakat kecil, khususnya petani.

Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai kriteria objektif untuk menentukan batas minimal penghasilan petani yang wajib dikenai pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018, agar kebijakan perpajakan lebih adil dan mempertimbangkan ketidakpastian panen serta risiko gagal panen. Kedua, diperlukan studi tentang efektivitas model sosialisasi perpajakan yang sesuai untuk masyarakat pedesaan, termasuk media lokal dan peran tokoh masyarakat, agar petani memahami kewajiban dan hak mereka sebagai wajib pajak secara utuh. Ketiga, perlu dikaji penerapan sistem pemungutan pajak berbasis musiman yang menyesuaikan dengan siklus panen, bukan omzet tahunan, sehingga petani tidak dipaksa membayar pajak saat masa paceklik atau kerugian, menjadikan kebijakan lebih pro-rakyat dan berkeadilan.

  1. ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI JEMBATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia.... jibeka.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/55ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI JEMBATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia jibeka asia ac index php jibeka article view 55
  2. View of The Dilemma of Taxation Law for Small Farmer. view dilemma taxation law small farmer journals.oneresearch.id/index.php/ijracs/article/view/12/12View of The Dilemma of Taxation Law for Small Farmer view dilemma taxation law small farmer journals oneresearch index php ijracs article view 12 12
Read online
File size229.44 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Ma 2026More at 2026

UNSRATUNSRAT Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus secara parsial tidakSikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus secara parsial tidak

JURIS Pelaksanaan Penghitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Royalti Masa Pajak Januari Sampai Dengan Desember 2015 Pada Pt Atlas Copco Indonesia 2026More at 2026

STIAMISTIAMI Transaksi yang sering dilakukan adalah pembayaran royalti yang menjadi objek pajak penghasilan Pasal 26. PT Atlas Copco Indonesia telah memulai penghitunganTransaksi yang sering dilakukan adalah pembayaran royalti yang menjadi objek pajak penghasilan Pasal 26. PT Atlas Copco Indonesia telah memulai penghitungan

JURIS Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2026More at 2026

UNIKSUNIKS Berdasarkan analisis belanja, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 menunjukkan penurunan pada pertumbuhanBerdasarkan analisis belanja, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 menunjukkan penurunan pada pertumbuhan

JURIS Determination of Restaurant Tax Revenue Targets Case Study in Sumedang Regency 2025More at 2025

JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Dengan pendekatan metode campuran, penelitian ini menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengeksplorasi faktor‑faktor yang memengaruhiDengan pendekatan metode campuran, penelitian ini menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengeksplorasi faktor‑faktor yang memengaruhi

JURIS Public Service Logic A Systematic Literature Review and Future Research Agenda 2024More at 2024

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Perbedaan ini menunjukkan bahwa layanan publik seharusnya berfokus pada penciptaan nilai bersama daripada hanya mengandalkan pengiriman produk sepihak.Perbedaan ini menunjukkan bahwa layanan publik seharusnya berfokus pada penciptaan nilai bersama daripada hanya mengandalkan pengiriman produk sepihak.

JURIS Pajak Karbon Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Keterjangkauan di Indonesia 2023More at 2023

UBHARAUBHARA Agar pemungutan pajak Karbon dapat berjalan efektif maka diperlukan sinergi antar kementerian negara untuk memperjelas jawaban konstitusionalnya pada setiapAgar pemungutan pajak Karbon dapat berjalan efektif maka diperlukan sinergi antar kementerian negara untuk memperjelas jawaban konstitusionalnya pada setiap

JURIS Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Selain itu, PT. ABC diharapkan perlu menerapkan beberapa strategi lainnya agar penerapan manajemen strategi pada perusahaan lebih optimal, diantaranyaSelain itu, PT. ABC diharapkan perlu menerapkan beberapa strategi lainnya agar penerapan manajemen strategi pada perusahaan lebih optimal, diantaranya

JURIS Efektivitas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPPKA dalam Mengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai 2016More at 2016

UMAUMA Selain itu belum efisien karena terdapat pembiayaan ganda dan tidak dibuat jadwal secara jelas dan rinci. Dari aspek fleksibilitas belum cukup fleksibelSelain itu belum efisien karena terdapat pembiayaan ganda dan tidak dibuat jadwal secara jelas dan rinci. Dari aspek fleksibilitas belum cukup fleksibel

Useful /

JURIS Strategi Mengajarkan Seni Musik Pada Anak Usia Dini Di PAUD Syawal 2025More at 2025

DINIYAHDINIYAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan, seperti penggunaan alat musik sederhana, permainan musik, dan pendekatan berbasis aktivitas,Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan, seperti penggunaan alat musik sederhana, permainan musik, dan pendekatan berbasis aktivitas,

JURIS Pengaruh Live Streaming Selling Dan Discount Terhadap Impulsive Buying Pada Pengguna E Commerce TikTok Di Bekasi 2025More at 2025

SAINSSAINS Hasil penelitian menunjukkan bahwa Live Streaming selling dan diskon secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku impulsiveHasil penelitian menunjukkan bahwa Live Streaming selling dan diskon secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku impulsive

JURIS Peran Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini 2021More at 2021

DINIYAHDINIYAH Belum banyak yang membahas tentang peran media untuk anak usia dini. Media merupakan alat bentu yang digunakan oleh pengirim pesan kepada penenerima pesanBelum banyak yang membahas tentang peran media untuk anak usia dini. Media merupakan alat bentu yang digunakan oleh pengirim pesan kepada penenerima pesan

JURIS Analisis Kesiapan dan Kesulitan Lembaga PAUD dalam Menghadapi Akreditasi Melalui Pendampingan Akreditasi BAN PAUD Di TK Islam Al Madinah Kota Dumai 2021More at 2021

DINIYAHDINIYAH Pemerintah mewajibkan setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi untuk melakukan proses akreditasi. ProsesPemerintah mewajibkan setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi untuk melakukan proses akreditasi. Proses

ads-block-test