ONERESEARCHONERESEARCH

International Journal of Religious and Cultural StudiesInternational Journal of Religious and Cultural Studies

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Direktorat Jenderal Pajak telah mensosialisasikan penerapan PP 23 Tahun 2018 kepada masyarakat, terutama petani, menganalisis penerapan pajak terhadap petani yang tidak sedang masa panen sehingga tidak memperoleh penghasilan, serta menganalisis risiko kerugian yang dialami petani saat mengalami paceklik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengkaji PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 berdasarkan kondisi di lapangan serta didukung oleh berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat semakin merasa tidak nyaman dengan berbagai peraturan baru, terutama karena pendapatan petani di pedesaan bersifat tidak pasti. Penerapan peraturan perpajakan perlu ditinjau ulang agar aturan yang ada tidak membebani petani kecil.

Petani termasuk dalam kategori wajib pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018, tetapi sebagian besar petani di desa belum terdaftar sebagai wajib pajak karena minimnya sosialisasi dan informasi.Penerapan peraturan perpajakan yang mengenakan tarif 0,5% dari omzet tanpa memperhatikan kerugian atau biaya operasional dirasa memberatkan, terutama bagi petani yang pendapatannya tidak tetap.Oleh karena itu, peraturan perpajakan perlu ditinjau ulang agar tidak memberatkan masyarakat kecil, khususnya petani.

Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai kriteria objektif untuk menentukan batas minimal penghasilan petani yang wajib dikenai pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018, agar kebijakan perpajakan lebih adil dan mempertimbangkan ketidakpastian panen serta risiko gagal panen. Kedua, diperlukan studi tentang efektivitas model sosialisasi perpajakan yang sesuai untuk masyarakat pedesaan, termasuk media lokal dan peran tokoh masyarakat, agar petani memahami kewajiban dan hak mereka sebagai wajib pajak secara utuh. Ketiga, perlu dikaji penerapan sistem pemungutan pajak berbasis musiman yang menyesuaikan dengan siklus panen, bukan omzet tahunan, sehingga petani tidak dipaksa membayar pajak saat masa paceklik atau kerugian, menjadikan kebijakan lebih pro-rakyat dan berkeadilan.

  1. ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI JEMBATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia.... jibeka.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/55ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI JEMBATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia jibeka asia ac index php jibeka article view 55
  2. View of The Dilemma of Taxation Law for Small Farmer. view dilemma taxation law small farmer journals.oneresearch.id/index.php/ijracs/article/view/12/12View of The Dilemma of Taxation Law for Small Farmer view dilemma taxation law small farmer journals oneresearch index php ijracs article view 12 12
Read online
File size229.44 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

ads-block-test