UNMUHUNMUH

POLITICOPOLITICO

Perempuan di Indonesia menghadapi kerentanan tinggi terhadap masalah kesehatan mental akibat ketidaksetaraan gender, kekerasan berbasis gender, dan kurangnya layanan psikologis yang responsif gender. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan psikologis yang ada dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesetaraan gender. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka terhadap dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan laporan nasional dan internasional dari lima tahun terakhir (2020–2025), ditemukan bahwa integrasi perspektif gender dalam layanan kesehatan mental masih terbatas. Kurangnya pelatihan bagi pekerja kesehatan mental, koordinasi yang lemah antar sektor, dan advokasi berbasis komunitas yang suboptimal merupakan hambatan utama. Reformasi kebijakan berbasis bukti, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan peran perempuan dalam proses kebijakan merupakan strategi penting menuju kesetaraan gender dalam kesehatan mental.

Kebijakan psikologis untuk perempuan di Indonesia harus berlandaskan pada keadilan gender yang revolusioner, bukan hanya fokus pada pengobatan medis semata.Strategi utama mencakup ketersediaan layanan psikososial yang responsif gender, literasi kesehatan mental, sistem rujukan inklusif, pemberdayaan perempuan sebagai agen kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor.Implementasi efektif memerlukan komitmen politik, anggaran yang responsif gender, peningkatan kapasitas teknis, dan budaya organisasi yang mendukung inovasi berbasis bukti serta akuntabilitas.

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas layanan konseling digital bagi perempuan di daerah terpencil, dengan mempertimbangkan faktor akses internet, literasi digital, dan relevansi budaya konten pendukung mental, untuk menilai sejauh mana platform kesehatan jiwa daring dapat menjangkau perempuan yang terisolasi secara geografis dan sosial. Kedua, penting untuk meneliti bagaimana norma patriarki di tingkat keluarga memengaruhi keputusan perempuan dalam mencari bantuan psikologis, termasuk peran anggota keluarga dalam mendorong atau menghambat akses layanan, agar dapat dirancang intervensi yang menyasar dinamika rumah tangga secara sensitif. Ketiga, perlu dikaji secara mendalam pelaksanaan integrasi pendekatan RESPECT dalam kebijakan daerah, khususnya dalam layanan Puskesmas, untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan praktik baik dalam penerapan kerangka kerja lintas sektor yang berorientasi pada keadilan gender dan pemulihan berbasis hak.

Read online
File size394.1 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

ads-block-test