UBHARAJAYAUBHARAJAYA
Abdi BharaAbdi BharaPerkawinan merupakan hak setiap manusia yang dibatasi oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Hak melaksanakan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia kawin, yakni minimal 19 (sembilan belas) tahun. Namun pada kenyataan, banyak terjadi fenomena perkawinan di bawah 19 tahun, khususnya di Bongas, Indramayu, Jawa Barat. Daerah pesisir pantai ini memiliki kebiasaan masyarakat yang menjadi budaya lokal yang sangat unik namun miris, yakni masih berlaku nya diskriminasi gender. Perempuan dianggap sudah dapat melakukan perkawinan jika sudah ada laki-laki yang dianggap cocok, walaupun perempuan tersebut masih bersekolah dan pada akhirnya putus sekolah. Apabila musim panen, maka perkawinan banyak dilaksanakan. Ketika musim paceklik, terjadi perceraian. Orangtua di daerah tersebut lebih bangga memiliki anak perempuan janda ketimbang memiliki anak perempuan yang belum menikah.
Penulis menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Bongas, Indramayu, disebabkan oleh budaya lokal yang masih mendiskriminasikan perempuan.Perempuan dianggap tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan menikah dan kemudian meningkatkan taraf hidupnya.Masyarakat dengan budaya lokal di Bongas, Indramayu, seringkali mendapatkan penyuluhan tentang minimalisir perkawinan di bawah umur, namun tidak juga berpengaruh banyak karena memang sudah terbentuk budaya lokal dengan kebanggaan memiliki anak perempuan janda dibandingkan belum menikah.Penulis melakukan penyuluhan hukum dan memberikan pengetahuan serta regulasi dan dampak yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur, dengan harapan dapat mengubah pola pikir masyarakat Bongas, Indramayu, untuk lebih mempertimbangkan perihal perkawinan di bawah umur.Solusi yang diberikan oleh penulis untuk menekan angka perkawinan di bawah umur adalah peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, akses pendidikan formal, program pemberdayaan ekonomi, peran tokoh masyarakat dan agama, peningkatan dukungan psikososial, dan monitoring dan evaluasi program.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi lebih mendalam tentang dampak psikologis dan sosial dari perkawinan di bawah umur terhadap perempuan, serta bagaimana diskriminasi gender mempengaruhi keputusan pernikahan dini. Selain itu, penelitian tentang efektivitas program-program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur juga dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya. Terakhir, penelitian tentang peran tokoh masyarakat dan agama dalam mengubah norma sosial dan budaya lokal yang mendukung perkawinan di bawah umur dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang solusi yang dapat diterapkan.
| File size | 484.47 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Selain itu, studi ini merinci proses transformasi digital bertahap dalam layanan publik: digitalisasi, digitalisasi, integrasi, dan tata kelola cerdas,Selain itu, studi ini merinci proses transformasi digital bertahap dalam layanan publik: digitalisasi, digitalisasi, integrasi, dan tata kelola cerdas,
DINASTIRESDINASTIRES Dominan platform digital di Indonesia mengendalikan aset strategis dalam bentuk data pengguna masif dan algoritma pencarian/rekomendasi yang berfungsiDominan platform digital di Indonesia mengendalikan aset strategis dalam bentuk data pengguna masif dan algoritma pencarian/rekomendasi yang berfungsi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penyelesaian Sengketa dari Pinjaman Online Para pihak dapat diselesaikan dengan dua cara. Jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melaluiPenyelesaian Sengketa dari Pinjaman Online Para pihak dapat diselesaikan dengan dua cara. Jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melalui
RCF INDONESIARCF INDONESIA Transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Artikel ini bertujuan untukTransformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Artikel ini bertujuan untuk
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Untuk menjembatani kesenjangan ini, artikel ini mengusulkan pendekatan hibrida yang mengintegrasikan standar perlindungan data internasional dengan strategiUntuk menjembatani kesenjangan ini, artikel ini mengusulkan pendekatan hibrida yang mengintegrasikan standar perlindungan data internasional dengan strategi
STKIP JBSTKIP JB Pelaksanaan tradisi nyadran berlangsung secara khusyu dan khidmad. Tradisi nyadran diawali dengan pembacaan tahlil dan doa serta sholawat, kemudian kirabPelaksanaan tradisi nyadran berlangsung secara khusyu dan khidmad. Tradisi nyadran diawali dengan pembacaan tahlil dan doa serta sholawat, kemudian kirab
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA 12 Tahun 2018. Layanan produk keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) butir d PJOK Nomor 12 Tahun 2018. Berkaitan dengan syarat12 Tahun 2018. Layanan produk keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) butir d PJOK Nomor 12 Tahun 2018. Berkaitan dengan syarat
UM SURABAYAUM SURABAYA Berdasarkan kajian General Data Protection Regulation (GDPR), regulasi tersebut hanya berlaku di Uni Eropa dan tidak mencakup negara lain, termasuk Indonesia.Berdasarkan kajian General Data Protection Regulation (GDPR), regulasi tersebut hanya berlaku di Uni Eropa dan tidak mencakup negara lain, termasuk Indonesia.
Useful /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Program ini juga mencakup peningkatan keterampilan pustakawan dan staf administrasi dalam mengelola dan mengorganisasi koleksi hukum secara sistematis.Program ini juga mencakup peningkatan keterampilan pustakawan dan staf administrasi dalam mengelola dan mengorganisasi koleksi hukum secara sistematis.
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Peningkatan kemampuan analisis hukum mitra tercermin dalam pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik peristiwa hukum, khususnya dalam mengidentifikasiPeningkatan kemampuan analisis hukum mitra tercermin dalam pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik peristiwa hukum, khususnya dalam mengidentifikasi
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai salah satu instrumenUndang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai salah satu instrumen
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Opini yang berkembang membuat masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menentukanOpini yang berkembang membuat masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan