Publisher

RISETPRESSRISETPRESS

Journal Pancasila International Journal of Applied Social SciencePancasila International Journal of Applied Social Science Abstract

Ekspansi kesejahteraan sosial telah muncul sebagai poros utama agenda Global Selatan untuk pengurangan kemiskinan dan kesetaraan gender. Terlepas dari janji kebijakan progresif, terjemahan niat ini menjadi akses yang adil tidaklah merata. Literatur saat ini tampaknya lebih fokus pada desain dan indikator cakupan kebijakan, menciptakan kesenjangan signifikan dalam literatur mengenai peran gender dan pengaruhnya terhadap akses dalam implementasi sehari-hari, terutama dalam pengaturan komparatif. Studi ini mengisi kesenjangan ini dengan memeriksa akses gender terhadap layanan kesejahteraan sosial di Zanzibar dan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk memeriksa peran mediasi janji kebijakan terhadap inklusi dan fungsi gender melalui proses kebijakan. Desain penelitian adalah metodologi komparatif kualitatif yang melibatkan data sekunder, seperti dokumen kebijakan, laporan administratif, dan studi empiris yang ada. Diskusi akan didorong oleh model terpadu yang melibatkan Teori Kebijakan Sosial Feminis dan Birokrasi Tingkat Jalan. Temuan dari analisis kualitatif dokumen kebijakan, laporan program, dan studi empiris yang ada menunjukkan bahwa inklusi perempuan secara habitual dimediasi oleh beban perawatan, ketidaksetaraan dokumentasi, dan interpretasi petugas garis depan tentang kelayakan. Akibatnya, janji kebijakan cenderung memberikan hasil yang berbeda dan tertunda. Dengan menyoroti mekanisme tersebut, studi ini berkontribusi pada wacana terkini tentang tata kelola kesejahteraan di tingkat internasional dan menekankan perlunya merevisi praktik implementasi dan ambisi legislatif.

Conclusion

Studi ini bertujuan untuk secara kritis memeriksa kesenjangan antara janji kebijakan untuk memajukan inklusi dan pengalaman aktual mengakses layanan kesejahteraan sosial di Zanzibar dan Indonesia.Studi ini, yang bergerak melampaui debat kebijakan konvensional untuk mengatasi masalah dalam implementasi kebijakan, menggunakan Teori Kebijakan Sosial Feminis, dikombinasikan dengan teori birokrasi tingkat jalan Lipsky, untuk mengembangkan pemahaman yang kaya tentang proses mengakses layanan kesejahteraan sosial.Studi ini telah menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak dapat diasumsikan ketika perempuan diidentifikasi sebagai penerima manfaat utama dalam dokumen kebijakan.Dalam kedua konteks tersebut, sistem kesejahteraan sosial mengekspresikan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kesetaraan, perlindungan, dan inklusi.Namun, nilai-nilai ini disaring melalui keterbatasan gender dalam kehidupan sehari-hari, seperti kewajiban perawatan, ketergantungan ekonomi, kurangnya kendali atas status dokumentasi, dan persepsi sosial tentang kelayakan.Sementara itu, ruang untuk kebijaksanaan administratif oleh pejabat garis depan juga memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan.Dengan demikian, inklusi pada akhirnya dicapai, diperebutkan, atau ditolak di tingkat ini.Analisis komparatif ini mengungkapkan bahwa proses tersebut tidaklah pengecualian dalam sistem administratif tertentu, melainkan menyoroti tantangan struktural yang lebih luas dalam tata kelola kesejahteraan di Global Selatan.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan untuk memperdalam pemahaman kita tentang dinamika akses kesejahteraan sosial dan mengatasi kesenjangan yang ada. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana norma-norma budaya dan praktik-praktik sosial yang berlaku di Zanzibar dan Indonesia secara khusus memengaruhi pengalaman perempuan dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat melibatkan studi etnografi yang mendalam untuk memahami bagaimana perempuan menavigasi sistem kesejahteraan sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan intervensi yang dirancang untuk mengurangi beban perawatan yang dialami oleh perempuan, seperti penyediaan layanan penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas, serta dukungan untuk pembagian tanggung jawab rumah tangga yang lebih adil. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap informasi dan layanan kesejahteraan sosial, terutama di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau. Hal ini dapat melibatkan pengembangan aplikasi seluler atau platform online yang menyediakan informasi tentang program kesejahteraan sosial, serta memungkinkan perempuan untuk mengajukan permohonan bantuan secara online. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan di Zanzibar dan Indonesia.

References

1. Between Policy and Reality: Gendered Gaps in Accessing Social Welfare Services in Zanzibar and Indonesia... risetpress.com/index.php/pancasila/article/view/2223Between Policy and Reality Gendered Gaps in Accessing Social Welfare Services in Zanzibar and Indonesia risetpress index php pancasila article view 2223
2. Gender Inequality and Health Disparities: Addressing Social Discrimination and Poverty in the Pursuit... doi.org/10.4018/979-8-3693-9755-8.ch007Gender Inequality and Health Disparities Addressing Social Discrimination and Poverty in the Pursuit doi 10 4018 979 8 3693 9755 8 ch007
3. De‐gendering parents: Gender inclusion and standardised language in screen‐level... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12597DeyAAAagendering parents Gender inclusion and standardised language in screenyAAAalevel onlinelibrary wiley doi 10 1111 ijsw 12597

Metadata

File size	386.55 KB
Pages	15
DMCA	Report