UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumIndonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur silang dunia menghadapi dinamika pergerakan manusia global, termasuk immigratoir, asylum seeker, dan refugee. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum tindakan administratif keimigrasian Indonesia serta implikasinya terhadap kedaulatan dan kebijakan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kepustakaan dan analisis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional belum sepenuhnya selaras dengan prinsip lex superior derogat legi inferior, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi tetap menanggung beban penanganan asylum seeker dan refugee. Kondisi ini menegaskan perlunya revisi regulasi agar lebih adaptif terhadap realitas sosial dan kebutuhan praktis di lapangan. Kesimpulannya, peran Direktorat Jenderal Imigrasi RI harus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait. Rekomendasi penelitian ini menekankan tiga hal: pertama, revisi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 agar selaras dengan kepentingan nasional; kedua, peninjauan mekanisme penetapan status pengungsi oleh UNHCR melalui konsultasi dengan pemerintah Indonesia; dan ketiga, kepastian pendanaan logistik serta sarana prasarana oleh IOM agar tidak menjadi beban negara.
Regulasi terkait Immigratoir, Asylum Seeker, dan Refugee belum sepenuhnya mencerminkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tetapi menanggung beban penanganan.Peran instansi terkait perlu dioptimalkan melalui koordinasi lintas sektor, melibatkan TNI Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait.Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 diperlukan, dan penetapan status oleh UNHCR hendaknya berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi RI, disertai kepastian pendanaan oleh IOM.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa aspek penting terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model penampungan pengungsi, termasuk community house dan pusat detensi, dengan mempertimbangkan aspek biaya, kesejahteraan pengungsi, dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Apakah ada model alternatif yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani kebutuhan pengungsi sambil meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat setempat? Kedua, penelitian dapat diarahkan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan non-ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 terhadap perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia, serta mengidentifikasi mekanisme hukum dan kebijakan alternatif yang dapat memberikan perlindungan yang memadai tanpa harus meratifikasi konvensi tersebut. Bagaimana Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasionalnya terkait pengungsi tanpa harus terikat pada konvensi yang dianggap membebani? Ketiga, studi lebih lanjut dapat meneliti peran dan tanggung jawab berbagai lembaga pemerintah dan organisasi internasional dalam penanganan pengungsi, serta mengidentifikasi potensi koordinasi yang lebih efektif dan efisien. Bagaimana sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, IOM, dan pemerintah daerah dapat ditingkatkan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada pengungsi?.
- Интеграция инокультурных иммигрантов: опыт ФРГ. logo name authors... doi.org/10.17976/jpps/2017.06.12oCAAIa EUCEAUI AC UC e logo name authors doi 10 17976 jpps 2017 06 12
- Modern Migration Pattern in Indonesia: Dilemmas of a Transit Country | UNISCI. modern migration pattern... unisci.es/modern-migration-pattern-in-indonesia-dilemmas-of-a-transit-countryModern Migration Pattern in Indonesia Dilemmas of a Transit Country UNISCI modern migration pattern unisci es modern migration pattern in indonesia dilemmas of a transit country
- Syrian Refugees’ Participation in Language Classes: Motivators and Barriers | Refuge: Canada's... refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40799Syrian RefugeesAo Participation in Language Classes Motivators and Barriers Refuge Canadas refuge journalsrku ca index php refuge article view 40799
| File size | 422.15 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Pasal 76C Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk bullying,Pasal 76C Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk bullying,
JOURNAL GEHUJOURNAL GEHU Studi ini menekankan bahwa efektivitas E‑Government bergantung pada dukungan berkelanjutan, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatanStudi ini menekankan bahwa efektivitas E‑Government bergantung pada dukungan berkelanjutan, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan
STAIN TDMSTAIN TDM Penelitian ini meneliti upaya penegakan hukum terhadap prostitusi online di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH). PenelitianPenelitian ini meneliti upaya penegakan hukum terhadap prostitusi online di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH). Penelitian
STIE AASSTIE AAS Metode kualitatif dengan tinjauan literatur menunjukkan bahwa adanya pajak ganda mengakibatkan peningkatan biaya fiskal, waktu, dan psikologis bagi wajibMetode kualitatif dengan tinjauan literatur menunjukkan bahwa adanya pajak ganda mengakibatkan peningkatan biaya fiskal, waktu, dan psikologis bagi wajib
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Dasar yang digunakan untuk memetakan produk smartphone adalah persepsi konsumen terhadap kemiripan atribut turunan yang terdiri dari bentuk, fitur, kualitasDasar yang digunakan untuk memetakan produk smartphone adalah persepsi konsumen terhadap kemiripan atribut turunan yang terdiri dari bentuk, fitur, kualitas
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Hasil ini mengindikasikan pentingnya Bank BRI Unit Kebun Bunga Palembang untuk terus meningkatkan kualitas layanan, penanganan komplain, citra, dan kepuasanHasil ini mengindikasikan pentingnya Bank BRI Unit Kebun Bunga Palembang untuk terus meningkatkan kualitas layanan, penanganan komplain, citra, dan kepuasan
UMNYARSIUMNYARSI Kewenangan PTUN dalam menangani sengketa proses pemilu memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya menghadapi tantangan normatif dan praktis.Kewenangan PTUN dalam menangani sengketa proses pemilu memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya menghadapi tantangan normatif dan praktis.
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam konteks hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam konteks hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri,
Useful /
DOKICTIDOKICTI IPOT Syariah berperan penting sebagai platform investasi saham daring yang menyediakan layanan perdagangan, informasi pasar, riset, manajemen portofolio,IPOT Syariah berperan penting sebagai platform investasi saham daring yang menyediakan layanan perdagangan, informasi pasar, riset, manajemen portofolio,
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Berdasarkan gender karyawan laki‑laki mempunyai persepsi lebih positif pada dimensi kepercayaan diri, inspirasi yang memotivasi dan pengaruh ideal, sedangkanBerdasarkan gender karyawan laki‑laki mempunyai persepsi lebih positif pada dimensi kepercayaan diri, inspirasi yang memotivasi dan pengaruh ideal, sedangkan
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Sehingga hasil penilaian pun tidak memberikan gambaran mengenai kinerja karyawan selama periode yang ditentukan. Hasil analisa yang ditemukan adalah 1).Sehingga hasil penilaian pun tidak memberikan gambaran mengenai kinerja karyawan selama periode yang ditentukan. Hasil analisa yang ditemukan adalah 1).
STAINSTAIN Perubahan perkembangan dalam Hukum Privat/Perdata modern berkaitan erat dengan perubahan masyarakat dan rezim yang berkuasa, yang semakin menguatnya peranPerubahan perkembangan dalam Hukum Privat/Perdata modern berkaitan erat dengan perubahan masyarakat dan rezim yang berkuasa, yang semakin menguatnya peran