UIDUID
Reformasi HukumReformasi HukumIndonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur silang dunia menghadapi dinamika pergerakan manusia global, termasuk immigratoir, asylum seeker, dan refugee. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum tindakan administratif keimigrasian Indonesia serta implikasinya terhadap kedaulatan dan kebijakan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kepustakaan dan analisis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional belum sepenuhnya selaras dengan prinsip lex superior derogat legi inferior, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi tetap menanggung beban penanganan asylum seeker dan refugee. Kondisi ini menegaskan perlunya revisi regulasi agar lebih adaptif terhadap realitas sosial dan kebutuhan praktis di lapangan. Kesimpulannya, peran Direktorat Jenderal Imigrasi RI harus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait. Rekomendasi penelitian ini menekankan tiga hal: pertama, revisi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 agar selaras dengan kepentingan nasional; kedua, peninjauan mekanisme penetapan status pengungsi oleh UNHCR melalui konsultasi dengan pemerintah Indonesia; dan ketiga, kepastian pendanaan logistik serta sarana prasarana oleh IOM agar tidak menjadi beban negara.
Regulasi terkait Immigratoir, Asylum Seeker, dan Refugee belum sepenuhnya mencerminkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tetapi menanggung beban penanganan.Peran instansi terkait perlu dioptimalkan melalui koordinasi lintas sektor, melibatkan TNI Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait.Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 diperlukan, dan penetapan status oleh UNHCR hendaknya berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi RI, disertai kepastian pendanaan oleh IOM.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa aspek penting terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model penampungan pengungsi, termasuk community house dan pusat detensi, dengan mempertimbangkan aspek biaya, kesejahteraan pengungsi, dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Apakah ada model alternatif yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani kebutuhan pengungsi sambil meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat setempat? Kedua, penelitian dapat diarahkan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan non-ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 terhadap perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia, serta mengidentifikasi mekanisme hukum dan kebijakan alternatif yang dapat memberikan perlindungan yang memadai tanpa harus meratifikasi konvensi tersebut. Bagaimana Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasionalnya terkait pengungsi tanpa harus terikat pada konvensi yang dianggap membebani? Ketiga, studi lebih lanjut dapat meneliti peran dan tanggung jawab berbagai lembaga pemerintah dan organisasi internasional dalam penanganan pengungsi, serta mengidentifikasi potensi koordinasi yang lebih efektif dan efisien. Bagaimana sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, IOM, dan pemerintah daerah dapat ditingkatkan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada pengungsi?.
- Интеграция инокультурных иммигрантов: опыт ФРГ. logo name authors... doi.org/10.17976/jpps/2017.06.12oCAAIa EUCEAUI AC UC e logo name authors doi 10 17976 jpps 2017 06 12
- Modern Migration Pattern in Indonesia: Dilemmas of a Transit Country | UNISCI. modern migration pattern... unisci.es/modern-migration-pattern-in-indonesia-dilemmas-of-a-transit-countryModern Migration Pattern in Indonesia Dilemmas of a Transit Country UNISCI modern migration pattern unisci es modern migration pattern in indonesia dilemmas of a transit country
- Syrian Refugees’ Participation in Language Classes: Motivators and Barriers | Refuge: Canada's... refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40799Syrian RefugeesAo Participation in Language Classes Motivators and Barriers Refuge Canadas refuge journalsrku ca index php refuge article view 40799
| File size | 422.15 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UIDUID Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, ECtHR memperluas pemaknaan locus standi dengan mengakui asosiasi sebagai pihak yang memiliki kedudukanHasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, ECtHR memperluas pemaknaan locus standi dengan mengakui asosiasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan
UIDUID Hasil penelitian menunjukkan bahwa UA telah mengadaptasi prinsip non-interference melalui Constitutive Act of The African Union dengan memasukkan klausulHasil penelitian menunjukkan bahwa UA telah mengadaptasi prinsip non-interference melalui Constitutive Act of The African Union dengan memasukkan klausul
UIDUID Disimpulkan bahwa Danantara memperkuat kepastian hukum bagi investor asing serta menjadi instrumen strategis pembaharuan tata kelola investasi nasional.Disimpulkan bahwa Danantara memperkuat kepastian hukum bagi investor asing serta menjadi instrumen strategis pembaharuan tata kelola investasi nasional.
UIDUID Pembaharuan pertanggungjawaban pidana pada kejahatan deepfake berbasis AI sebagai konsepsi atas penerapan asas culpabilitas merupakan langkah strategisPembaharuan pertanggungjawaban pidana pada kejahatan deepfake berbasis AI sebagai konsepsi atas penerapan asas culpabilitas merupakan langkah strategis
Useful /
UTMUTM Validitas menggunakan teknik triangulasi data. Penelitian ini menghasilkan data berupa alat pertanian di wilayah Gunung Sumbing yaitu cangkul suru danValiditas menggunakan teknik triangulasi data. Penelitian ini menghasilkan data berupa alat pertanian di wilayah Gunung Sumbing yaitu cangkul suru dan
UIDUID Hasil dari penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan peradilan, dan perumusan instrumen hukum yang lebih jelas dalamHasil dari penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan peradilan, dan perumusan instrumen hukum yang lebih jelas dalam
UIDUID Melalui metode kualitatif, kami menemukan bahwa lembaga-lembaga Islam (waqf, zakat, pembenaran syariah) menjadi struktur komunitas yang menganut tanggungMelalui metode kualitatif, kami menemukan bahwa lembaga-lembaga Islam (waqf, zakat, pembenaran syariah) menjadi struktur komunitas yang menganut tanggung
UNSUDAUNSUDA Oleh karena itu, diperlukan metode pengajaran yang efektif agar literasi Islam dapat berkembang optimal. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakanOleh karena itu, diperlukan metode pengajaran yang efektif agar literasi Islam dapat berkembang optimal. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan