UMAUMA
Jurnal Administrasi PublikJurnal Administrasi PublikPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui pengaruh persepsi guru pada kebijakan TIK terhadap peningkatan kualitas pendidikan, (2) Untuk mengetahui pengaruh implementasi Kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan, dan (3) Untuk mengetahui pengaruh persepsi guru pada kebijakan TIK dan implementasi kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pematang Siantar pada tahun 2013, populasi berjumlah 236 guru. Sampel Stratified Proportional Random Sampling berjumlah 127 guru dari SMA Negeri Kota Pematang Siantar. Analisis data secara kuantitatif, menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunakan studi korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif persepsi guru pada kebijakan TIK terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan korelasi yang sangat kuat (nilai 0,63); (2) Terdapat pengaruh positif implementasi kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan korelasi yang kuat (nilai 0,48); dan (3) Terdapat pengaruh positif persepsi guru pada kebijakan TIK dan implementasi kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran secara bersama-sama terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan korelasi yang sangat kuat (nilai 0,68).
Penelitian ini menemukan bahwa persepsi guru mengenai kebijakan TIK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri Kota Pematang Siantar.Implementasi kebijakan TIK sebagai sarana pembelajaran juga secara kuat menyumbang pada peningkatan kualitas pendidikan.Ketiganya bersinergi, sehingga kombinasi persepsi dan implementasi kebijakan TIK memberikan kontribusi terbesar terhadap kualitas pendidikan.Koefisien determinan R² sebesar 0,467 menunjukkan bahwa 46,7 % variasi peningkatan kualitas pendidikan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.
Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar penelitian lanjutan meneliti variasi persepsi dan implementasi kebijakan TIK pada berbagai tipe sekolah di wilayah lain untuk memastikan keunggulan implementasi. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan pelatihan profesional bagi guru mengenai integrasi teknologi secara sistematis untuk memperkuat persepsi positif dan mengurangi hambatan operasional. Terakhir, disarankan agar dimasukkan evaluasi dampak terhadap hasil belajar siswa dalam studi berikutnya guna menghubungkan persepsi guru secara langsung dengan pencapaian akademik siswa.
| File size | 846.63 KB |
| Pages | 29 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
MKRIMKRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara denganPenelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara dengan
MKRIMKRI Berdasarkan kajian konseptual serta analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin sebagai legislatur negatif dapat diartikan sebagaiBerdasarkan kajian konseptual serta analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin sebagai legislatur negatif dapat diartikan sebagai
UMAUMA Implementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat perbedaanImplementasi Kebijakan Pusat Informasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat perbedaan
UMAUMA Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja padaBerdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja pada
Useful /
MKRIMKRI 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan. Peran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase.30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan. Peran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase.
MKRIMKRI b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. d) Memutus perselisihanb) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. d) Memutus perselisihan
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT As a recommendation, the involvement of local health cadres and continuous educational programs are essential to ensure the sustainability of interventionAs a recommendation, the involvement of local health cadres and continuous educational programs are essential to ensure the sustainability of intervention
UMAUMA Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerimaHal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima