WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsShophouses were previously ineligible for ownership rights due to their designation for commercial purposes, while ownership rights were exclusively granted for residential properties. However, shophouses can also serve as dwellings, creating inconsistency with the philosophical underpinnings of property rights. This article examines property rights in Indonesia and specifically related to shophouses. The research methodology involves legal research utilizing statutory and conceptual approaches. Findings indicate that property rights in Indonesia are hereditary, with the highest level of strength and comprehensiveness. Ownership of shophouses can be established through property rights, subject to obtaining permission for dual use, valid/expired Building Use Rights, and registered rights holder.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak milik di Indonesia dicirikan sebagai hak turun-temurun, dengan tingkat kekuatan dan komprehensifitas tertinggi.Pemilikan shophouse dapat ditetapkan melalui hak milik, dengan syarat memperoleh izin penggunaan lahan dan bangunan untuk tujuan komersial dan tempat tinggal, memiliki Hak Penggunaan Bangunan atau Hak Penggunaan yang sah atau kedaluwarsa, dan/atau memiliki nama pemegang hak terdaftar yang masih hidup atau meninggal.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 telah membawa kemajuan yang signifikan dalam proses pemberian hak milik kepada shophouse.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial-ekonomi dari pemberian hak milik shophouse terhadap masyarakat sekitar, khususnya terkait dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara regulasi pemberian hak milik shophouse di Indonesia dengan negara lain, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan. Ketiga, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai potensi konflik yang mungkin timbul akibat pemberian hak milik shophouse, serta merumuskan strategi penyelesaian konflik yang efektif dan adil. Pengembangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyempurnaan kebijakan pertanahan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 0. home browse journals resources submission books us contact information aims scope editorial board... doi.org/10.13189/cea.2021.0903350 home browse journals resources submission books us contact information aims scope editorial board doi 10 13189 cea 2021 090335
- Implementation of Social Function in Land Acquisition | Atlantis Press. social function land acquisition... atlantis-press.com/proceedings/icblt-18/25905510Implementation of Social Function in Land Acquisition Atlantis Press social function land acquisition atlantis press proceedings icblt 18 25905510
- Women Residents’ Quality of Life in the Shophouse in Medan, Indonesia | Environment-Behaviour... doi.org/10.21834/ebpj.v5i15.2495Women ResidentsyCE Quality of Life in the Shophouse in Medan Indonesia Environment Behaviour doi 10 21834 ebpj v5i15 2495
- One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.55324/josr.v2i6.903One moment please moment please wait request verified doi 10 55324 josr v2i6 903
| File size | 339.39 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kelurahan Lasiana, dan KantorPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kelurahan Lasiana, dan Kantor
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komunikasi antar pihak terkait menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan kebijakan. Perlu adanya penguatanRendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komunikasi antar pihak terkait menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan kebijakan. Perlu adanya penguatan
STISASABANGSTISASABANG Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT. Seiring berkembangnya zaman, banyak terjadi masalah fiqhKarenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT. Seiring berkembangnya zaman, banyak terjadi masalah fiqh
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan analisis normatif dan konseptual, dapat disimpulkan bahwa sertifikat elektronik memiliki validitas hukum sebagai bukti kepemilikan hak pertanahanBerdasarkan analisis normatif dan konseptual, dapat disimpulkan bahwa sertifikat elektronik memiliki validitas hukum sebagai bukti kepemilikan hak pertanahan
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini juga menyajikan kerangka hukum multidisiplin untuk tata kelola pertanahan digital yang menjembatani hukum Islam dan sekuler. Model ini relevanPenelitian ini juga menyajikan kerangka hukum multidisiplin untuk tata kelola pertanahan digital yang menjembatani hukum Islam dan sekuler. Model ini relevan
UM SURABAYAUM SURABAYA Setiap ragam persoalan nasional sedikit banyak terkait dengan agama. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum keluarga berencana dalam fiqihSetiap ragam persoalan nasional sedikit banyak terkait dengan agama. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum keluarga berencana dalam fiqih
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Dalam konteks pengalihan hak atas kapal di atas 7GT masih dilakukan di bawah tangan, maka sebaiknya pihak-pihak penjual dan pembeli kapal menggunakan jasaDalam konteks pengalihan hak atas kapal di atas 7GT masih dilakukan di bawah tangan, maka sebaiknya pihak-pihak penjual dan pembeli kapal menggunakan jasa
UNIGRESUNIGRES Pendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikatPendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat
Useful /
STPMATARAMSTPMATARAM Loyalitas karyawan dibangun melalui pemberian benefit yang kompetitif, kegiatan kebersamaan, serta sistem promosi berbasis evaluasi kinerja. Temuan iniLoyalitas karyawan dibangun melalui pemberian benefit yang kompetitif, kegiatan kebersamaan, serta sistem promosi berbasis evaluasi kinerja. Temuan ini
STPMATARAMSTPMATARAM Analisis dilakukan secara komparatif, membandingkan data sebelum dan setelah pengembangan pariwisata. Hasil menunjukkan bahwa pariwisata merangsang aspekAnalisis dilakukan secara komparatif, membandingkan data sebelum dan setelah pengembangan pariwisata. Hasil menunjukkan bahwa pariwisata merangsang aspek
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Diperlukan pengisian kesenjangan hukum dalam mengatasi ancaman yang kompleks dan multidimensional melalui perumusan ancaman hibrida. Dalam kesimpulan,Diperlukan pengisian kesenjangan hukum dalam mengatasi ancaman yang kompleks dan multidimensional melalui perumusan ancaman hibrida. Dalam kesimpulan,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The Indonesian state acknowledges customary law as integral to its legal framework, recognizing the importance of preserving indigenous cultures and traditions.The Indonesian state acknowledges customary law as integral to its legal framework, recognizing the importance of preserving indigenous cultures and traditions.