UCYUCY

Fortiori Law JournalFortiori Law Journal

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Mediasi penal menyelesaikan perkara pidana dengan cara damai yang dapat dikatakan sebagai konsep yang menyatukan para korban dan pelaku tindak pidana dan dibantu oleh seorang mediator yang netral untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang menyangkut para pihak. Dalam kasus perkara kasus tindak pidana lalu lintas sudah semestinya bisa diterapkan mediasi penal ini. Sistem ini dilahirkan akibat masalah yang timbul dari sistem peradilan pidana beserta pemidaaannya yang tidak melegakan dan menyembuhkan korban tindak pidana lalu lintas.

Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dibagi menjadi 4 kelas, yaitu.ringan, sedang, berat, dan lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja).Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.Biasanya penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dapat diterapkan pada perkara kecelakaan lalu lintas yang memiliki kelas ringan dan kerugian materiil saja.Sedangkan untuk kelas sedang dan berat yang sampai menimbulkan korban jiwa dapat diterapkan mediasi penal akan tetapi hal ini tidak dapat menggugurkan penuntutan terhadap pelaku, dan apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka penyidik akan menerima surat pernyataan dari kedua belah pihak dan dilampirkan pada berkas perkara untuk bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Untuk penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas dengan mediasi penal perlu dibuatnya payung hukum, agar terciptanya suatu kepastian hukum. Dan juga agar penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan landasan yang kuat. Diharapkan dalam penerapan mediasi penal untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan dapat dijadikan alternatif, dan juga dapat dijadikan sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia mengingat kelebihan dari mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana banyak dan juga dapat memberikan kepuasan pada pihak-pihak yang berperkara dan apabila dalam melakukan mediasi penal mencapai kesepakatan damai sudah tidak perlu lagi untuk melanjutkan perkara ke pengadilan.

Read online
File size675.94 KB
Pages33
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA G/2006. Dalam pilihan ini, pihak yang berperkara dinyatakan telah menjalankan perintah atas tanah yang diperebutkan. Jenis eksplorasi yang digunakan adalahG/2006. Dalam pilihan ini, pihak yang berperkara dinyatakan telah menjalankan perintah atas tanah yang diperebutkan. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Hukum Adat Di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta yang adaJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta yang ada

JURIS Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Upaya Partisipasi Dalam Pembangunan Desa 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Keterwakilan perempuan berarti ikut serta dalam pembangunan desa, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang politik dan pendidikan. Peran sertaKeterwakilan perempuan berarti ikut serta dalam pembangunan desa, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang politik dan pendidikan. Peran serta

JURIS Kekuatan Hukum Perkawinan Adat di Desa Hilitota Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Artinya, ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah merupakan penyempurna dari sistem perkawinan adat yangArtinya, ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah merupakan penyempurna dari sistem perkawinan adat yang

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Di Bawah Ancaman Minimum Pada Tindak Pidana Narkotika 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan telah memenuhi syarat hukum, meskipun terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang NomorPertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan telah memenuhi syarat hukum, meskipun terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Pembuat Iklan Perusahaan Di Internet Tanpa Izin Studi Putusan Nomor 819 Pid Sus 2016 PN Jmb 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penulis menyarankan supaya dalam menangani perkara tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik, hakim harus mempertimbangkan secaraPenulis menyarankan supaya dalam menangani perkara tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik, hakim harus mempertimbangkan secara

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Penelantaran Anak Studi Putusan Nomor 141 Pid Sus 2015 Pn Skt 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan,Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan,

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Persetubuhan di Luar Perkawinan yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Desa Siofabanua 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yangJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang

Useful /

JURIS Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 1169 K Pid Sus 2019 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada (studi putusanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada (studi putusan

JURIS Struktur Modal Ukuran dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Peran Tata Kelola sebagai Pemoderasi 2026More at 2026

UKMCUKMC Namun, kepemilikan institusional memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, menandakan bahwa kehadiran investor institusional dapatNamun, kepemilikan institusional memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, menandakan bahwa kehadiran investor institusional dapat

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka telah diatur didalam peraturan perundang-undanganBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka telah diatur didalam peraturan perundang-undangan

JURIS Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat dan Matinya Orang Studi Putusan Nomor 451 Pid B 2022 PN Jkt Utr 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Penulis menyarankan kepada pihak penegak Hukum dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara Pidana agar lebih teliti dalam menjatuhkanPenulis menyarankan kepada pihak penegak Hukum dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara Pidana agar lebih teliti dalam menjatuhkan

ads-block-test