UCYUCY
Fortiori Law JournalFortiori Law JournalMediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Mediasi penal menyelesaikan perkara pidana dengan cara damai yang dapat dikatakan sebagai konsep yang menyatukan para korban dan pelaku tindak pidana dan dibantu oleh seorang mediator yang netral untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang menyangkut para pihak. Dalam kasus perkara kasus tindak pidana lalu lintas sudah semestinya bisa diterapkan mediasi penal ini. Sistem ini dilahirkan akibat masalah yang timbul dari sistem peradilan pidana beserta pemidaaannya yang tidak melegakan dan menyembuhkan korban tindak pidana lalu lintas.
Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dibagi menjadi 4 kelas, yaitu.ringan, sedang, berat, dan lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja).Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.Biasanya penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dapat diterapkan pada perkara kecelakaan lalu lintas yang memiliki kelas ringan dan kerugian materiil saja.Sedangkan untuk kelas sedang dan berat yang sampai menimbulkan korban jiwa dapat diterapkan mediasi penal akan tetapi hal ini tidak dapat menggugurkan penuntutan terhadap pelaku, dan apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka penyidik akan menerima surat pernyataan dari kedua belah pihak dan dilampirkan pada berkas perkara untuk bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.
Untuk penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas dengan mediasi penal perlu dibuatnya payung hukum, agar terciptanya suatu kepastian hukum. Dan juga agar penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan landasan yang kuat. Diharapkan dalam penerapan mediasi penal untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan dapat dijadikan alternatif, dan juga dapat dijadikan sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia mengingat kelebihan dari mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana banyak dan juga dapat memberikan kepuasan pada pihak-pihak yang berperkara dan apabila dalam melakukan mediasi penal mencapai kesepakatan damai sudah tidak perlu lagi untuk melanjutkan perkara ke pengadilan.
| File size | 675.94 KB |
| Pages | 33 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu prosesAnalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses
DINASTIRESDINASTIRES Larangan ini lebih jelas dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 bersama Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977. Upaya penyelesaianLarangan ini lebih jelas dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 bersama Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977. Upaya penyelesaian
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan secara deskriptif analitis. Hasil penelitianMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian
PUBMEDIAPUBMEDIA G/2023/PA. Pml. Hasil menunjukkan bahwa istri cucu pewaris tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan langsung denganG/2023/PA. Pml. Hasil menunjukkan bahwa istri cucu pewaris tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan langsung dengan
UNIRAYAUNIRAYA Penerapan Hukumnya kurang tepat karena menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang menentukan bahwa jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuhPenerapan Hukumnya kurang tepat karena menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang menentukan bahwa jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
UNIRAYAUNIRAYA Sehingga keabsahan kontrak elektronik harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1320Sehingga keabsahan kontrak elektronik harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1320
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Namun, pelaksanaan program menghadapi kendala serius seperti kurangnya kerja sama antarinstansi, anggaran yang minim, dan minimnya sosialisasi Undang-UndangNamun, pelaksanaan program menghadapi kendala serius seperti kurangnya kerja sama antarinstansi, anggaran yang minim, dan minimnya sosialisasi Undang-Undang
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Kondisi itu boleh dilaksanakan dengan beberapa bentuk yaitu dengan media telekonfersi, video konfrensi atau Zoom Cloud Meeting (ZCM). Kesemua cara tersebutKondisi itu boleh dilaksanakan dengan beberapa bentuk yaitu dengan media telekonfersi, video konfrensi atau Zoom Cloud Meeting (ZCM). Kesemua cara tersebut
Useful /
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Keunggulan Gemini AI terutama terlihat dalam aspek kontekstualisasi dan personalisasi materi pembelajaran. Hasil analisis penerimaan teknologi menunjukkanKeunggulan Gemini AI terutama terlihat dalam aspek kontekstualisasi dan personalisasi materi pembelajaran. Hasil analisis penerimaan teknologi menunjukkan
DINASTIRESDINASTIRES Kebijakan ini mencerminkan upaya reformasi sistem peradilan agar lebih efisien dan berorientasi pada penyelesaian damai. Penelitian ini bertujuan untukKebijakan ini mencerminkan upaya reformasi sistem peradilan agar lebih efisien dan berorientasi pada penyelesaian damai. Penelitian ini bertujuan untuk
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Mahasiswa dapat berpikir dan bernalar tentang suatu masalah matematika jika mereka dapat memahami masalah tersebut. Cara pandang terhadap masalah matematikaMahasiswa dapat berpikir dan bernalar tentang suatu masalah matematika jika mereka dapat memahami masalah tersebut. Cara pandang terhadap masalah matematika
UNIRAYAUNIRAYA i1986 iK/Pid/1989 tanggal i21 iMaret i1990 imestinya ihakim imenyuaikan ipertimbangannya ipada iutusan imahkamah iagung iterbaru iyang iYurisprudensi iMARI.i1986 iK/Pid/1989 tanggal i21 iMaret i1990 imestinya ihakim imenyuaikan ipertimbangannya ipada iutusan imahkamah iagung iterbaru iyang iYurisprudensi iMARI.