UMAUMA

JPPUMA: Journal of Governmental and Political Science University of Medan AreaJPPUMA: Journal of Governmental and Political Science University of Medan Area

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan fungsi pelayanan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam implementasinya terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan upaya apa yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mengatasi kendala menuju pada standard pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu. Pelaksanaan Perda tersebut dibuat dalam upaya mewujudkan program penyempurnaan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah yang pesat melakukan pembangunan, yang menyatukan konsep baru dan lama, walaupun sampai saat ini, belum adanya konsep tata ruang yang jelas dan tegas yang mengakibatkan Kabupaten Deli Serdang telah mengalami masalah banjir dan kemacetan sistem lalulintas yang semakin parah, akibat pengaturan tata bangunan belum sejalan dengan peruntukan tata ruang. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan arti penting dan manfaatnya memiliki IMB.

Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah belum cukup efektif dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya serta dalam melakukan program-program kerja yang menjadi tanggung jawabnya.Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat kurang terjalin dengan baik.Hal ini menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas BPD dan mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pertama, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesadaran dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan, untuk memahami bagaimana faktor pendidikan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam prosedur perizinan. Kedua, penting untuk meneliti efektivitas sistem sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyampaikan pentingnya IMB, serta strategi apa yang paling efisien dalam menjangkau masyarakat yang bervariasi latar belakangnya. Ketiga, perlu dilakukan penelitian tentang integrasi tata ruang dan perizinan bangunan melalui pendekatan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata kota, untuk memastikan kebijakan perizinan mendukung kesejahteraan dan keteraturan lingkungan secara berkelanjutan.

Read online
File size159.67 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test