DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini membahas implikasi monopoli semu yang muncul akibat dominasi Pertamina dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi, khususnya terkait kebijakan pengaturan impor BBM melalui Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tertanggal 17 Juli 2025. Monopoli semu terjadi ketika dominasi pasar terbentuk melalui kebijakan administratif yang membatasi akses pasar bagi pelaku usaha lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan analisis kualitatif-deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan impor BBM yang memberi preferensi kepada Pertamina dapat menghambat partisipasi investor swasta, meningkatkan risiko persaingan tidak sehat, dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada menurunnya minat investasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang menjamin akses pasar yang adil, transparansi impor, kepastian hukum kontraktual, dan mekanisme evaluasi dampak kebijakan secara berkala. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan monopoli semu, mendorong iklim investasi yang sehat, dan memastikan pengelolaan energi nasional yang berkelanjutan.
Fenomena monopoli semu di sektor minyak dan gas (minyak dan gas) adalah hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan nasional, dominasi BUMN (terutama Pertamina), dan prinsip-prinsip investasi, yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan.Inti masalahnya adalah peraturan administratif, seperti Surat Edaran T-19/MG.M/2025, yang membatasi impor bahan bakar, secara implisit memberikan keuntungan kompetitif kepada satu entitas.Kondisi ini sangat mengancam kebebasan berkontrak dan prinsip keadilan kontraktual bagi investor swasta, meningkatkan risiko dan menurunkan minat investasi dalam kontrak minyak dan gas, serta menciptakan ketidakpastian tentang keuntungan.Untuk mengatasi kompleksitas ini dan menyeimbangkan kepentingan nasional dengan persaingan bisnis yang sehat, diperlukan empat langkah reformasi strategis.pertama, membatasi peran pasar BUMN melalui legislasi untuk memberikan kepastian hukum yang kuat.Kedua, harmonisasi peraturan administratif dengan prinsip-prinsip investasi dan hukum perdata untuk menghilangkan inkonsistensi.Ketiga, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam mekanisme kontrak minyak dan gas untuk menarik modal jangka panjang.Keempat, memperkuat wewenang pengawasan KPPU dengan menerapkan efektif Peraturan KPPU 4/2023.Pendekatan terintegrasi ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem minyak dan gas yang menyeimbangkan kedaulatan negara, efisiensi ekonomi, dan kepastian hukum untuk investasi.
Berdasarkan penelitian ini, kami merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengatasi masalah monopoli semu di sektor minyak dan gas. Pertama, perlu ada batasan yang jelas terhadap peran pasar BUMN, bukan hanya kebijakan administratif seperti surat edaran. Batasan ini akan memberikan kepastian hukum bagi semua pelaku usaha dan mencegah perubahan kebijakan ad hoc yang mengganggu perencanaan investasi jangka panjang. Kedua, harmonisasi peraturan administratif dengan prinsip-prinsip investasi dan hukum perdata untuk menghilangkan inkonsistensi. Harmonisasi ini harus mengevaluasi semua kebijakan administratif yang memberikan preferensi kepada pelaku usaha tertentu tanpa dasar hukum yang memadai, memastikan setiap kebijakan sejalan dengan prinsip persaingan bisnis yang sehat. Ketiga, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam mekanisme kontrak minyak dan gas. Transparansi ini termasuk dalam aturan pembatasan impor karena usaha swasta sangat bergantung pada mekanisme impor untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia, termasuk mekanisme penentuan harga. Kepastian hukum dalam kontrak adalah kunci untuk menarik investasi jangka panjang yang diperlukan untuk pengembangan sektor minyak dan gas. Keempat, memperkuat wewenang pengawasan KPPU dengan menerapkan efektif Peraturan KPPU 4/2023. Peraturan ini memperkenalkan dua instrumen inovatif, yaitu Daftar Pertanyaan Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) dan Analisis Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU). KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan berdasarkan permintaan lembaga pemerintah atau inisiatif sendiri, dengan menggunakan AKPU. Jika suatu kebijakan dicurigai melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, KPPU akan menganalisis dampaknya dalam waktu 60 hari (dapat diperpanjang). Hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi KPPU, yang dapat berupa saran untuk mempertimbangkan, mengubah, atau mencabut kebijakan tersebut. Setelah mengajukan saran, KPPU akan memantau selama 60 hari. Meskipun rekomendasi KPPU tidak mengikat secara hukum, Peraturan KPPU 4/2023 menyediakan mekanisme penegakan yang lebih kuat, di mana jika lembaga tidak menerapkan saran, KPPU dapat mempublikasikan saran, melakukan sidang, dan/atau melaporkan kepada atasan lembaga tersebut. Efektivitas mekanisme ini terbukti dalam analisis mendalam KPPU terhadap kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi (melalui Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM. M/2025), yang membatasi peningkatan impor hingga maksimum 10% dari volume penjualan tahun 2024. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem minyak dan gas yang seimbang, yang menyeimbangkan kedaulatan negara, efisiensi ekonomi, dan kepastian hukum untuk investasi.
- The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia |... journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/46286The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia journal unnes ac sju index php lslr article view 46286
- Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam | Jurnal Konstitusi. dinamika konsepsi penguasaan... doi.org/10.31078/jk12210Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Jurnal Konstitusi dinamika konsepsi penguasaan doi 10 31078 jk12210
| File size | 382.95 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Perlindungan berupa pembebasan tanggung jawab hukum bagi notaris yang tidak mencantumkan atau mencantumkan secara keliru informasi BO didasarkan pada konsistensiPerlindungan berupa pembebasan tanggung jawab hukum bagi notaris yang tidak mencantumkan atau mencantumkan secara keliru informasi BO didasarkan pada konsistensi
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini mengonfirmasi bahwa praktik diplomasi paralel tidak hanya memperluas peran pemerintah kota dalam hubungan internasional, tetapi juga memperkayaPenelitian ini mengonfirmasi bahwa praktik diplomasi paralel tidak hanya memperluas peran pemerintah kota dalam hubungan internasional, tetapi juga memperkaya
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA KPPU menangani kasus ini karena terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganKPPU menangani kasus ini karena terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
UBYUBY Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh suplementasi minyak maggot (Hermetia illucens) dalam ransum terhadap performa ayam petelur, khususnyaPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh suplementasi minyak maggot (Hermetia illucens) dalam ransum terhadap performa ayam petelur, khususnya
IDEREACHIDEREACH Temuan studi mengindikasikan bahwa ketergantungan yang besar pada migas telah menghasilkan situasi yang rentan terhadap perubahan harga minyak dunia, memperlambatTemuan studi mengindikasikan bahwa ketergantungan yang besar pada migas telah menghasilkan situasi yang rentan terhadap perubahan harga minyak dunia, memperlambat
IDEREACHIDEREACH Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi perubahan, meningkatkan pelatihan digital, membangun sistem pengawasan yang transparan, dan melakukanOleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi perubahan, meningkatkan pelatihan digital, membangun sistem pengawasan yang transparan, dan melakukan
UNISSULAUNISSULA Dari sisi pemerintah, terdapat setidaknya tiga manfaat penerapan Omnibus Law, yaitu: pertama, menghilangkan tumpang‑tindih antara peraturan perundang‑undangan;Dari sisi pemerintah, terdapat setidaknya tiga manfaat penerapan Omnibus Law, yaitu: pertama, menghilangkan tumpang‑tindih antara peraturan perundang‑undangan;
UNSUNS Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Perempuan nelayan di komunitas pesisir Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan perekonomian rumah tangga, ketahanan pangan, dan keberlanjutanPerempuan nelayan di komunitas pesisir Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan perekonomian rumah tangga, ketahanan pangan, dan keberlanjutan
DINASTIRESDINASTIRES (6) sanksi yang gagal menimbulkan efek jera. (7) ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi atas pencemaran sumber daya air. dan (8) dominasi(6) sanksi yang gagal menimbulkan efek jera. (7) ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi atas pencemaran sumber daya air. dan (8) dominasi
DINASTIRESDINASTIRES Secara hukum, dipahami bahwa selama tidak ada hukum yang mengakui keberadaan masyarakat adat, mereka tetap tidak ada, sehingga secara resmi, norma adatSecara hukum, dipahami bahwa selama tidak ada hukum yang mengakui keberadaan masyarakat adat, mereka tetap tidak ada, sehingga secara resmi, norma adat
UNSUNS Sumber daya tambang merupakan sumber kemakmuran bagi daerah, namun perlu komitmen dari pemerintah daerah, institusi publik, sektor swasta dan masyarakatSumber daya tambang merupakan sumber kemakmuran bagi daerah, namun perlu komitmen dari pemerintah daerah, institusi publik, sektor swasta dan masyarakat