STIATA BALONGSTIATA BALONG
JAPBJAPBAnggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyoroti salah satu catatan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Catatan yang dimaksud adalah masih tingginya tunggakan iuran BPJS Kesehatan peserta aktif pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam mematuhi pembayaran iuran harus menjadi bahan evaluasi internal BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan. Ketidakpatuhan tersebut bisa saja muncul karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kita ketahui di lapangan, ketika iuran sudah dibayarkan dan mereka melakukan rujuk ke fasilitas kesehatan (faskes) yang lebih tinggi, itu kadang membutuhkan anggaran kembali, yang kadang-kadang masyarakat ketika dibenturkan hal seperti itu mereka kadang gelagapan, Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX bersama Direktur Utama dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Faktor- Faktor Penyebab Penunggakan Pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling pada tiga informan. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan model interaktif yaitu kondensasi data , reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang memengaruhi penunggakan pembayaran BPJS Kesehatan di Kecamatan Murung Pudak adalah faktor pendapatan dan pekerjaan. Mayoritas informan mengalami kesulitan dalam membayar iuran secara konsisten karena memiliki pendapatan yang rendah atau tidak stabil, serta memiliki pekerjaan yang tidak tetap atau tidak memiliki pendapatan tetap.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang memengaruhi penunggakan pembayaran BPJS Kesehatan di Kecamatan Murung Pudak adalah faktor pendapatan dan pekerjaan.Mayoritas informan mengalami kesulitan dalam membayar iuran secara konsisten karena memiliki pendapatan yang rendah atau tidak stabil, serta memiliki pekerjaan yang tidak tetap atau tidak memiliki pendapatan tetap.Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat tentang manfaat BPJS Kesehatan dan perlunya dukungan dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membayar iuran.Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai peran edukasi dan sosialisasi BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran iuran secara tepat waktu. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas program bantuan keuangan atau subsidi yang ditujukan bagi peserta BPJS Kesehatan yang berpenghasilan rendah, dengan fokus pada dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pembayaran iuran. Ketiga, penelitian dapat menginvestigasi potensi kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan mikro untuk menyediakan opsi pembayaran iuran yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi masyarakat, seperti skema cicilan atau pembayaran melalui dompet digital. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penunggakan pembayaran BPJS Kesehatan dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.
| File size | 679.64 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UP45UP45 Metode yang diterapkan meliputi observasi langsung, wawancara, dan analisis data dari proses produksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa cacat paling dominanMetode yang diterapkan meliputi observasi langsung, wawancara, dan analisis data dari proses produksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa cacat paling dominan
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER dan rasionalisasi muncul karena pelaku menganggap tindakan tersebut sebagai efisiensi untuk kelangsungan proyek. Interaksi ketiga unsur tersebut membentukdan rasionalisasi muncul karena pelaku menganggap tindakan tersebut sebagai efisiensi untuk kelangsungan proyek. Interaksi ketiga unsur tersebut membentuk
STIKESPANTIRAPIHSTIKESPANTIRAPIH Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden (78,1%) memiliki pengetahuan tingkat sedang, sedangkan sebagian kecil (15,6%) tingkat tinggi dan 6,3% rendah.Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden (78,1%) memiliki pengetahuan tingkat sedang, sedangkan sebagian kecil (15,6%) tingkat tinggi dan 6,3% rendah.
UNIVEDUNIVED Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Peneliti memperoleh dataPenelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Peneliti memperoleh data
UMAUMA Peran Reserse Kriminal Umum dalam mengatasi penanggulangan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan adalah sebagai bagian dari lembaga kepolisianPeran Reserse Kriminal Umum dalam mengatasi penanggulangan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan adalah sebagai bagian dari lembaga kepolisian
UMAUMA Penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat danPenerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat dan
UMAUMA Penegakan hukum dengan sarana penal, seperti penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, sudah sangat baik dan sesuai hukum. Namun, selain saranaPenegakan hukum dengan sarana penal, seperti penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, sudah sangat baik dan sesuai hukum. Namun, selain sarana
UBUB Koperasi merupakan pelaku usaha yang mempunyai jatidiri berbeda dengan pelaku usaha lain, bertujuan mensejahterakan anggota, menjamin keadilan pemerataanKoperasi merupakan pelaku usaha yang mempunyai jatidiri berbeda dengan pelaku usaha lain, bertujuan mensejahterakan anggota, menjamin keadilan pemerataan
Useful /
BSIBSI Penelitian ini menganalisis peran moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan antara mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dan Return on Assets (ROA)Penelitian ini menganalisis peran moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan antara mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dan Return on Assets (ROA)
STIATA BALONGSTIATA BALONG Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap kepuasan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong dan untukPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap kepuasan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong dan untuk
STIATA BALONGSTIATA BALONG Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib PajakMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak
POLTEKMUPOLTEKMU Ini menunjukkan bahwa kedua tes tersebut memiliki kualitas yang baik, dengan pemeriksaan hemoglobin memiliki kualitas yang lebih tinggi dimana nilai sigmaIni menunjukkan bahwa kedua tes tersebut memiliki kualitas yang baik, dengan pemeriksaan hemoglobin memiliki kualitas yang lebih tinggi dimana nilai sigma