Publisher

CEREDINDONESIACEREDINDONESIA

Journal International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Abstract

Penelitian ini didorong oleh konvergensi disrupsi teknologi digital, yang memunculkan fenomena Uberization of Drug Trafficking, dan reformasi hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tindak pidana peredaran narkotika melalui media massa mulai dari web permukaan hingga darknet dalam kerangka hukum baru, serta untuk mengidentifikasi potensi celah impunitas akibat periode transisi regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP dari retributif menjadi rehabilitatif dan restoratif memberikan diferensiasi tajam dalam penanganan antara penyalahguna dan sindikat. Namun, pencabutan ketentuan lex specialis tertentu dalam Undang-Undang Narkotika berpotensi menciptakan vakum hukum (rechtsvacuum) terkait tindak pidana transaksi elektronik jika tidak diantisipasi dengan interpretasi hukum progresif, khususnya melalui konstruksi alat perantara dan tanggung jawab pidana korporasi. Kompleksitas modus operandi yang memanfaatkan enkripsi end-to-end dan cryptocurrency menuntut reorientasi strategi penegakan hukum dari pendekatan konvensional menuju pendekatan Smart Power yang mengintegrasikan digital forensics, Kecerdasan Buatan (AI), dan kerja sama internasional yang solid.

Conclusion

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa peredaran narkotika melalui media massa merupakan tantangan fundamental yang timbul dari ketidakselarasan antara laju inovasi teknologi dan adaptabilitas instrumen hukum.KUHP baru memperkenalkan kerangka kerja pemidanaan yang lebih manusiawi dan fleksibel.namun, periode implementasi transisi membawa risiko ketidakpastian hukum yang harus diantisipasi secara cermat.Pergeseran lokasi transaksi dari pasar fisik ke lingkungan digital telah secara signifikan mengubah profil risiko dan modus operandi kejahatan narkotika, sehingga memerlukan kompetensi lanjutan dalam forensik digital dan analisis data besar di kalangan penegak hukum.Penegakan hukum yang efektif di masa depan tidak hanya bergantung pada mekanisme penegakan konvensional, tetapi juga pada integrasi teknologi forensik canggih dengan kerangka hukum yang adaptif dan berwawasan ke depan.

Future Research

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan teknologi enkripsi, dengan fokus pada bagaimana prinsip tersebut dapat menyeimbangkan antara perlindungan privasi dan kebutuhan untuk mengungkap kejahatan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kolaborasi yang efektif antara penegak hukum, penyedia layanan internet, dan platform media sosial dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran konten terkait narkotika secara daring, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan etika yang relevan. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak program rehabilitasi berbasis teknologi terhadap penurunan tingkat residivisme pada pengguna narkotika, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan program tersebut. Integrasi ketiga saran ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memerangi kejahatan narkotika secara efektif, sambil tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan.

References

1. Criminal Law Policy in Dealing With The Development of Transnational Cyber Crime | International Journal... doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.652Criminal Law Policy in Dealing With The Development of Transnational Cyber Crime International Journal doi 10 62951 ijsl v2i2 652

Metadata

File size	434.77 KB
Pages	10
DMCA	Report