ADPEBIADPEBI

International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and Governance

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan nilai‑nilai filsafat hukum dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia, serta mengkaji kesesuaian antara nilai‑nilai filsafat hukum dengan peraturan daerah yang telah dibentuk. Penelitian ini menggunakan jenis riset deskriptif‑analitis dengan pendekatan hukum normatif. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan primer. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai‑nilai filsafat hukum dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang nilai‑nilai filsafat hukum di kalangan pembuat peraturan daerah, partisipasi masyarakat yang minim dalam proses pembentukan peraturan daerah, dan penegakan hukum yang lemah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokusnya terhadap penerapan nilai‑nilai filsafat hukum serta kurangnya analisis mengenai dampak peraturan daerah yang tidak mengikuti nilai‑nilai tersebut.

Komisi Layanan Peradilan (JSC) merupakan lembaga konstitusional utama yang bertugas mempromosikan dan melindungi independensi serta akuntabilitas peradilan, sekaligus memastikan administrasi keadilan yang efektif, transparan, dan adil.Sejarah panjang Somalia menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pembentukan badan pengawas peradilan sejak era mandat kolonial, berbagai faktor politik, kelemahan struktural, dan ketidakselarasan konstitusi masih menghalangi pembentukan JSC yang berfungsi secara penuh.Oleh karena itu, penting untuk segera mewujudkan Komisi Layanan Peradilan Nasional yang konstitusional demi menegakkan independensi peradilan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Somalia.

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki model struktur federalisasi peradilan yang paling cocok untuk mendukung fungsi efektif JSC di Somalia, dengan membandingkan contoh negara-negara federasi serupa dan menilai implikasi konstitusionalnya; selanjutnya, sebuah studi empiris perlu mengevaluasi bagaimana politisasi dalam proses pemilihan anggota JSC memengaruhi keputusan peradilan dan persepsi publik terhadap keadilan, menggunakan data kasus dan survei stakeholder; terakhir, penelitian tentang mekanisme pembiayaan berkelanjutan bagi JSC, termasuk analisis sumber pendanaan internasional, alokasi anggaran nasional, dan strategi transparansi keuangan, dapat memberikan rekomendasi praktis untuk mengatasi kendala finansial yang menghambat operasionalisasi komisi tersebut.

Read online
File size381.68 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test