ADPEBIADPEBI

International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and Governance

The purpose of this study is to analyze the application of legal philosophy values in the formation of regional regulations in Indonesia, as well as to examine the suitability between legal philosophy values and regional regulations that have been formed. This study uses a descriptive analytical research type with a normative legal approach method. Research data were obtained from primary, secondary and primary legal materials. Data collection techniques were carried out qualitatively. The results of the study indicate that the application of legal philosophy values in the formation of regional regulations in Indonesia is still not optimal. This is due to several factors, such as a lack of understanding of the values of legal philosophy among regional regulation makers, minimal community participation in the process of forming regional regulations, and weak law enforcement. This study has limitations in its focus on the application of legal philosophy values and a lack of analysis of the impact of regional regulations that do not follow these values.

The study concludes that the implementation of legal philosophy values in the formation of regional regulations in Indonesia requires alignment with fundamental legal principles, namely justice, legal certainty, and expediency.The incompatibility between legal philosophy values and regional regulations is influenced by factors such as limited understanding among drafters, minimal public participation, and weak law enforcement.These findings offer practical contributions for government stakeholders by emphasizing the need to improve the quality of regional regulations through enhanced public participation and strengthened law enforcement to achieve good governance.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam konteks regional yang lebih spesifik di Indonesia, misalnya dengan menganalisis peraturan daerah tertentu di berbagai daerah dan melakukan survei terhadap pembuat peraturan, anggota masyarakat, dan penegak hukum. Selain itu, penting untuk meneliti bagaimana nilai-nilai filsafat hukum dapat diintegrasikan ke dalam proses penyusunan peraturan daerah secara sistematis, termasuk melalui pelatihan bagi pembuat peraturan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, penelitian dapat difokuskan pada dampak dari peraturan daerah yang tidak selaras dengan nilai-nilai filsafat hukum terhadap masyarakat dan pembangunan daerah, serta mencari solusi untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Penelitian ini dapat dilakukan dengan pendekatan studi kasus atau komparatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas permasalahan dan efektivitas solusi yang ditawarkan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan relevan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas peraturan daerah dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

  1. ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJAMIN KONSTITUSI | Parlindungan... jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/684ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJAMIN KONSTITUSI Parlindungan jurnal ensiklopediaku ojs 2 4 8 3 index php sosial article view 684
  2. Philosophical Establishment Of Regional Regulations Based On Regional Characteristics | Sedubun | Pattimura... doi.org/10.47268/palau.v5i1.476Philosophical Establishment Of Regional Regulations Based On Regional Characteristics Sedubun Pattimura doi 10 47268 palau v5i1 476
  3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEJAHTERA DALAM... doi.org/10.33760/jch.v5i1.185PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEJAHTERA DALAM doi 10 33760 jch v5i1 185
  4. Legal Politics of Establishing a New Autonomous Region in the Shape of a City | Widodo | International... doi.org/10.11114/ijsss.v9i5.5290Legal Politics of Establishing a New Autonomous Region in the Shape of a City Widodo International doi 10 11114 ijsss v9i5 5290
Read online
File size290.07 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

ads-block-test