IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPenelitian ini mengkaji disharmoni regulasi dalam pengaturan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB-P2, yang menandai perubahan signifikan dari sistem sebelumnya yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD dan PMK 186/2019 belum mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan hukum, kompetensi, dan independensi penilai pajak pada sektor PBB-P2. PMK 186/2019 masih menempatkan penilai sebagai aparatur administratif, sementara UU HKPD menuntut profesionalisme tanpa mekanisme pelaksana yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi PMK 186/2019 atau pembentukan regulasi turunan baru guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penilaian PBB-P2 di daerah.
Secara normatif, baik PMK 186/2019 maupun UU HKPD belum secara eksplisit mengatur posisi, kualifikasi, dan independensi penilai PBB-P2.PMK 186/2019 cenderung menempatkan penilai sebagai aparatur administratif, sementara UU HKPD mengisyaratkan perluasan profesionalisme tanpa mengaturnya secara rinci.Oleh karena itu, harmonisasi perlu difokuskan pada penguatan norma yang mengatur penilai, terutama dalam aspek legal standing, kompetensi, sertifikasi, independensi, dan pengawasan.Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi PMK 186/2019 atau penerbitan peraturan pelaksana baru sebagai turunan UU HKPD.
Untuk meningkatkan kualitas penilaian PBB-P2 di daerah, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif. Revisi PMK 186/2019 atau pembentukan regulasi turunan baru dapat menjadi langkah strategis. Selain itu, perlu ada fokus pada pengembangan profesionalisme penilai pajak, termasuk kualifikasi, sertifikasi, dan independensi mereka. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana implementasi regulasi yang baru dapat meningkatkan kepastian hukum dan kualitas penilaian PBB-P2, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dapat diterapkan untuk menjamin profesionalisme penilai pajak.
| File size | 298.76 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan 3 mata pisau memberikan hasil cacahan yang paling merata dan sesuai standar pakan unggas (50–100 mm). PerangkatHasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan 3 mata pisau memberikan hasil cacahan yang paling merata dan sesuai standar pakan unggas (50–100 mm). Perangkat
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemilihan berat roller harus disesuaikan dengan kebutuhan berkendara, di mana roller ringan cocok untukKesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemilihan berat roller harus disesuaikan dengan kebutuhan berkendara, di mana roller ringan cocok untuk
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh usia kendaraan dan kapasitas mesin (CC) terhadap emisi gas buang sepeda motor injeksi berbahan bakarPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh usia kendaraan dan kapasitas mesin (CC) terhadap emisi gas buang sepeda motor injeksi berbahan bakar
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Capaian suhu terendah konfigurasi rangkaian kelistrikan seri tercatat 9,71% lebih rendah dibandingkan konfigurasi rangkaian kelistrikan paralel. Dari hasilCapaian suhu terendah konfigurasi rangkaian kelistrikan seri tercatat 9,71% lebih rendah dibandingkan konfigurasi rangkaian kelistrikan paralel. Dari hasil
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Penambahan aditif serbuk kulit singkong yang disintesis dan TiO2 pada membran PVDF memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan filtrasiPenambahan aditif serbuk kulit singkong yang disintesis dan TiO2 pada membran PVDF memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan filtrasi
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Desa Jajaran Baru, distribusi air bersih belum berjalan optimal akibat penggunaan sistem perpompaan yang kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk merancangDesa Jajaran Baru, distribusi air bersih belum berjalan optimal akibat penggunaan sistem perpompaan yang kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Proses pembuatan spesimen dilakukan dengan metode hand lay-up, dan pengujian tarik mengacu pada standar ASTM D638. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatanProses pembuatan spesimen dilakukan dengan metode hand lay-up, dan pengujian tarik mengacu pada standar ASTM D638. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan
SUBSETSUBSET Penerapan model pengembangan Waterfall di penelitian ini dilakukan secara terstruktur dimulai dengan tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, ImplementasiPenerapan model pengembangan Waterfall di penelitian ini dilakukan secara terstruktur dimulai dengan tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, Implementasi
Useful /
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Virgin Coconut Oil (VCO) adalah produk olahan dari daging kelapa yang berbentuk cairan jernih, tidak berasa, dan memiliki aroma khas kelapa. VCO diperolehVirgin Coconut Oil (VCO) adalah produk olahan dari daging kelapa yang berbentuk cairan jernih, tidak berasa, dan memiliki aroma khas kelapa. VCO diperoleh
IBLAMIBLAM Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkajiPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkaji
IBLAMIBLAM Era digital telah mengubah lanskap perdagangan global, mempermudah akses informasi namun juga meningkatkan risiko pelanggaran Kekayaan Intelektual, khususnyaEra digital telah mengubah lanskap perdagangan global, mempermudah akses informasi namun juga meningkatkan risiko pelanggaran Kekayaan Intelektual, khususnya
IBLAMIBLAM Untuk mewujudkan ketahanan dan kepatuhan data, harmonisasi Strategi Backup 3-2-1 dengan regulasi nasional dan praktik operasional harus segera diimplementasikan.Untuk mewujudkan ketahanan dan kepatuhan data, harmonisasi Strategi Backup 3-2-1 dengan regulasi nasional dan praktik operasional harus segera diimplementasikan.