IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPenelitian ini mengkaji disharmoni regulasi dalam pengaturan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB-P2, yang menandai perubahan signifikan dari sistem sebelumnya yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD dan PMK 186/2019 belum mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan hukum, kompetensi, dan independensi penilai pajak pada sektor PBB-P2. PMK 186/2019 masih menempatkan penilai sebagai aparatur administratif, sementara UU HKPD menuntut profesionalisme tanpa mekanisme pelaksana yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi PMK 186/2019 atau pembentukan regulasi turunan baru guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penilaian PBB-P2 di daerah.
Secara normatif, baik PMK 186/2019 maupun UU HKPD belum secara eksplisit mengatur posisi, kualifikasi, dan independensi penilai PBB-P2.PMK 186/2019 cenderung menempatkan penilai sebagai aparatur administratif, sementara UU HKPD mengisyaratkan perluasan profesionalisme tanpa mengaturnya secara rinci.Oleh karena itu, harmonisasi perlu difokuskan pada penguatan norma yang mengatur penilai, terutama dalam aspek legal standing, kompetensi, sertifikasi, independensi, dan pengawasan.Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi PMK 186/2019 atau penerbitan peraturan pelaksana baru sebagai turunan UU HKPD.
Untuk meningkatkan kualitas penilaian PBB-P2 di daerah, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif. Revisi PMK 186/2019 atau pembentukan regulasi turunan baru dapat menjadi langkah strategis. Selain itu, perlu ada fokus pada pengembangan profesionalisme penilai pajak, termasuk kualifikasi, sertifikasi, dan independensi mereka. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana implementasi regulasi yang baru dapat meningkatkan kepastian hukum dan kualitas penilaian PBB-P2, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dapat diterapkan untuk menjamin profesionalisme penilai pajak.
| File size | 298.76 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
PIPI Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 22 perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunakanTeknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 22 perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunakan
KPUKPU Ketiga, bagaimana implikasi abusive executive power terhadap demokrasi serta upaya memulihkannya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatifKetiga, bagaimana implikasi abusive executive power terhadap demokrasi serta upaya memulihkannya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
UBBUBB Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemasangan spanduk memiliki dampak positif pada kepatuhan pajak, meskipun upaya optimisasi masih diperlukan melalui sosialisasiPenelitian ini menyimpulkan bahwa pemasangan spanduk memiliki dampak positif pada kepatuhan pajak, meskipun upaya optimisasi masih diperlukan melalui sosialisasi
UNRIUNRI Peran birokrasi pemerintahan melalui reformasi birokrasi sedikit banyak ada perubahan melalui bidang bidang pelayanan ke yang lebih E-Government melaluiPeran birokrasi pemerintahan melalui reformasi birokrasi sedikit banyak ada perubahan melalui bidang bidang pelayanan ke yang lebih E-Government melalui
UntikaUntika Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pemerintah daerah kabupaten memiliki peranan penting dalam upaya adaptasiPenelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pemerintah daerah kabupaten memiliki peranan penting dalam upaya adaptasi
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Pergolakan di antara daerah semakin menguat ketika sumber daya alam yang dirasa memberikan keuntungan signifikan, tetapi tidak berbanding lurus denganPergolakan di antara daerah semakin menguat ketika sumber daya alam yang dirasa memberikan keuntungan signifikan, tetapi tidak berbanding lurus dengan
UNTAG SMDUNTAG SMD Alat analisis yang digunakan dalam analisis rasio profitabilitas terdiri dari Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Gross Profit Margin.Alat analisis yang digunakan dalam analisis rasio profitabilitas terdiri dari Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Gross Profit Margin.
UNTAG SMDUNTAG SMD Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vogels Approximation Method (VAM) sebagai alokasi beban sementara dan Modified Distribution sebagaiAlat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vogels Approximation Method (VAM) sebagai alokasi beban sementara dan Modified Distribution sebagai
Useful /
PNLPNL Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem PV 1600 Wp untuk penerangan mencapai efisiensi energi puncak 8,67 % namun terbatas oleh faktor termodinamika,Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem PV 1600 Wp untuk penerangan mencapai efisiensi energi puncak 8,67 % namun terbatas oleh faktor termodinamika,
UGMUGM While our single-arm meta-analysis showed a statistically significant increase in hemoglobin levels following Spirulina supplementation, the comparativeWhile our single-arm meta-analysis showed a statistically significant increase in hemoglobin levels following Spirulina supplementation, the comparative
UNTAG SMDUNTAG SMD Sementara itu, gratification shopping, idea shopping, role shopping, dan achievement tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Secara keseluruhan,Sementara itu, gratification shopping, idea shopping, role shopping, dan achievement tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Secara keseluruhan,
UNTAG SMDUNTAG SMD Hal ini disebabkan oleh pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah, yang memberi kesempatan bagi PT Astra International Tbk untukHal ini disebabkan oleh pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah, yang memberi kesempatan bagi PT Astra International Tbk untuk