IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPenelitian ini mengkaji disharmoni regulasi dalam pengaturan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB-P2, yang menandai perubahan signifikan dari sistem sebelumnya yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD dan PMK 186/2019 belum mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan hukum, kompetensi, dan independensi penilai pajak pada sektor PBB-P2. PMK 186/2019 masih menempatkan penilai sebagai aparatur administratif, sementara UU HKPD menuntut profesionalisme tanpa mekanisme pelaksana yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi PMK 186/2019 atau pembentukan regulasi turunan baru guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penilaian PBB-P2 di daerah.
Secara normatif, baik PMK 186/2019 maupun UU HKPD belum secara eksplisit mengatur posisi, kualifikasi, dan independensi penilai PBB-P2.PMK 186/2019 cenderung menempatkan penilai sebagai aparatur administratif, sementara UU HKPD mengisyaratkan perluasan profesionalisme tanpa mengaturnya secara rinci.Oleh karena itu, harmonisasi perlu difokuskan pada penguatan norma yang mengatur penilai, terutama dalam aspek legal standing, kompetensi, sertifikasi, independensi, dan pengawasan.Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi PMK 186/2019 atau penerbitan peraturan pelaksana baru sebagai turunan UU HKPD.
Untuk meningkatkan kualitas penilaian PBB-P2 di daerah, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif. Revisi PMK 186/2019 atau pembentukan regulasi turunan baru dapat menjadi langkah strategis. Selain itu, perlu ada fokus pada pengembangan profesionalisme penilai pajak, termasuk kualifikasi, sertifikasi, dan independensi mereka. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana implementasi regulasi yang baru dapat meningkatkan kepastian hukum dan kualitas penilaian PBB-P2, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dapat diterapkan untuk menjamin profesionalisme penilai pajak.
| File size | 298.76 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Pola penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan kampung adat dilakukan dengan menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat. Keberadaan KampungPola penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan kampung adat dilakukan dengan menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat. Keberadaan Kampung
BPKBPK However, this accounting approach is not perfect and does not address the issue of opportunity costs. Capital charging can be a learning point for developingHowever, this accounting approach is not perfect and does not address the issue of opportunity costs. Capital charging can be a learning point for developing
KALBISKALBIS Penelitian ini mengembangkan Model 10P, yaitu kerangka konseptual yang memperluas bauran pemasaran tradisional menjadi sepuluh dimensi—Process, Partnership,Penelitian ini mengembangkan Model 10P, yaitu kerangka konseptual yang memperluas bauran pemasaran tradisional menjadi sepuluh dimensi—Process, Partnership,
MKRIMKRI Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurusPenelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tentang pemerintahan daerah terkait dengan asas desentralisasi asimetris sehingga lebih leluasa mengurus
UIDUID Mekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No. Pembentukan daerahMekanisme pemekaran Kabupaten Kepulauan Selaut Besar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 PP No. Pembentukan daerah
LPKIALPKIA Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi lapangan, wawancara, studi documenter, dan studi pustaka.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi lapangan, wawancara, studi documenter, dan studi pustaka.
UNAIUNAI Evaluasi mencakup delapan karakteristik untuk menilai kualitas perangkat lunak. Berdasarkan kriteria ini, sistem dinilai Excellent, menunjukkan bahwa iaEvaluasi mencakup delapan karakteristik untuk menilai kualitas perangkat lunak. Berdasarkan kriteria ini, sistem dinilai Excellent, menunjukkan bahwa ia
UADUAD Rumusan masalahnya: Pertama, Bagaimana pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam UU Nomor 10/2016; Kedua, Apa kelebihan danRumusan masalahnya: Pertama, Bagaimana pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam UU Nomor 10/2016; Kedua, Apa kelebihan dan
Useful /
IBLAMIBLAM Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang difokuskan padaMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang difokuskan pada
IBLAMIBLAM Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal untuk menelaah norma hukum dan prinsipMetode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal untuk menelaah norma hukum dan prinsip
UNAIUNAI Namun, akurasi sensor PIR dan variasi efisiensi perlu ditingkatkan. Pekerjaan masa depan harus fokus pada peningkatan kinerja sensor dan pengoptimalanNamun, akurasi sensor PIR dan variasi efisiensi perlu ditingkatkan. Pekerjaan masa depan harus fokus pada peningkatan kinerja sensor dan pengoptimalan
UNAIUNAI Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memperluas database, meningkatkan akurasi pengenalan gambar, dan menambahkan kemampuan offline agar aplikasiPengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memperluas database, meningkatkan akurasi pengenalan gambar, dan menambahkan kemampuan offline agar aplikasi