IBLAMIBLAM

IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEW

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal Polri untuk mendukung kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, peran dan kewenangan Kompolnas dalam mengawasi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri masih ambigu dan menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum yang melekat pada Kompolnas, yang mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkaji urgensi reformasi kewenangan Kompolnas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada instrumen hukum seperti UUD 1945, Perpres No. 17 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 104/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kompolnas tidak efektif karena terbatasnya kewenangan, ketergantungan pada sistem pengawasan internal Polri, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya independensi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural terhadap dasar hukum Kompolnas, khususnya mengganti Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang-undang untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal dalam negara hukum demokratis.

Peran Kompolnas dalam mengawasi kasus pidana anggota Polri belum efektif karena keterbatasan kewenangan, ketergantungan pada sistem internal Polri, serta kurangnya sumber daya dan independensi.Reformasi struktural diperlukan dengan mengganti Perpres No.17 Tahun 2011 menjadi undang‑undang yang memberi Kompolnas kewenangan investigatif, akses data, dan partisipasi publik.Penyusunan undang‑undang khusus tersebut diharapkan memperkuat efektivitas, kredibilitas, dan orientasi kepentingan publik dalam pengawasan eksternal Polri.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana pembentukan undang‑undang khusus yang menggantikan Perpres No. 17 Tahun 2011 dapat meningkatkan kapasitas investigatif Kompolnas serta memperjelas akuntabilitasnya dalam menangani kasus pidana anggota Polri; selanjutnya, studi empiris mengenai dampak pemberian anggaran dan sumber daya manusia yang mandiri bagi Kompolnas dapat memberikan gambaran tentang peningkatan efisiensi dalam memproses pengaduan publik serta pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat; serta terakhir, penelitian tentang integrasi platform digital untuk pelaporan publik dapat menilai sejauh mana transparansi dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi dan keberhasilan fungsi pengawasan eksternal Kompolnas.

  1. SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA? | IBLAM... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/528SMART GOVERNANCE PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA SIAPKAH INDONESIA IBLAM ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 528
  2. Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di... doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6288Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan Propam dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di doi 10 36418 syntax literate v7i2 6288
  3. Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/639Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 639
Read online
File size249.28 KB
Pages27
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Pengawasan Internal pada Koperasi Studi pada Koperasi BMT Maslahah Jawa Timur 2026More at 2026

LP3MZHLP3MZH Disamping itu juga untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuanDisamping itu juga untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan

JURIS Analisis Prinsip Responsibility dalam GCG terhadap Pembayaran Pajak 2025More at 2025

ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan model penerapan prinsip responsibility dalam GCG desa melalui pendekatan sistem pelaporan, sosialisasi berbasisKontribusi penelitian ini adalah menawarkan model penerapan prinsip responsibility dalam GCG desa melalui pendekatan sistem pelaporan, sosialisasi berbasis

JURIS Implikasi Karakteristik Auditor Terhadap Kualitas Audit Pendekatan Kontinjensi Corporate Governance 2025More at 2025

UNIBAUNIBA Selanjutnya, Audit Report Lag terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap Firm Value dan memediasi secara parsial hubungan Audit Committee dan CapitalSelanjutnya, Audit Report Lag terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap Firm Value dan memediasi secara parsial hubungan Audit Committee dan Capital

JURIS Analisis Pengawasan Internal Pada Dinas Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan dan Kepercayaan Anggota 2025More at 2025

UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengawasan internal di Dinas Koperasi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal yang efektif merupakanBerdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengawasan internal di Dinas Koperasi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal yang efektif merupakan

JURIS Pengaruh Pajak Penghasilan Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sektor Consumer Non Cyclicals Tahun 2020 2022 2024More at 2024

USBIUSBI Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabelData yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel

JURIS Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan 2023More at 2023

UNISTIUNISTI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.

JURIS Pengaruh Digital Marketing Sistem Paylater Diskon Harbolnas Terhadap Motivasi Hedonis Dan Dampaknya Pada Impulse Buying 2022More at 2022

AMIKOM PURWOKERTOAMIKOM PURWOKERTO Studi ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh digital marketing, sistem paylater dan diskon harbolnas pada perilaku impulse buying dengan motivasi hedonisStudi ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh digital marketing, sistem paylater dan diskon harbolnas pada perilaku impulse buying dengan motivasi hedonis

JURIS Analisis Kinerja Pegawai Rumah Sakit Ginjal Rasyida Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Intervening 2022More at 2022

AMIKOM PURWOKERTOAMIKOM PURWOKERTO Penelitian ini menggunakan teknik analisis data SEM (Structural Equation Modeling) dengan aplikasi SmartPLS. Temuan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitasPenelitian ini menggunakan teknik analisis data SEM (Structural Equation Modeling) dengan aplikasi SmartPLS. Temuan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas

Useful /

JURIS Modern Approaches to Dispute Resolution Ad Hoc and Institutional Mediation in Asia and Africa 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Sementara itu, di Afrika, tradisi Ubuntu menyediakan fondasi moral untuk menyelesaikan sengketa komunitas dan konflik sosial.mediasi ad hoc terbukti efektifSementara itu, di Afrika, tradisi Ubuntu menyediakan fondasi moral untuk menyelesaikan sengketa komunitas dan konflik sosial.mediasi ad hoc terbukti efektif

JURIS Urgensi Pengaturan Khusus Femisida dalam Sistem Hukum Indonesia Studi Kasus Putusan No 1466 K Pid 2024 Putusan No 871 Pid B 2024 Pn Srg dan Putusan No 11 K Pm I 06 Al Iv 2025 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perspektif-analitis. Sumber data mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang‑undanganPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perspektif-analitis. Sumber data mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang‑undangan

JURIS The Urgency of Regulating Asset Recovery at the District Attorney Level to Ensure the Exclusionary Rules Principle in Corruption Crimes 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi dan standar operasional prosedur tingkat Kejaksaan Negeri berpotensi melemahkan legitimasi penegakanHasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi dan standar operasional prosedur tingkat Kejaksaan Negeri berpotensi melemahkan legitimasi penegakan

JURIS Pengaruh Budaya Kaizen Terhadap Kinerja Karyawan PT MPM Insurance Cabang Palembang 2023More at 2023

UNISTIUNISTI Budaya Kaizen yang mencakup dimensi pelatihan dan pendidikan, hubungan kerja, tempat kerja, dan disiplin kerja telah menunjukkan kontribusi positif terhadapBudaya Kaizen yang mencakup dimensi pelatihan dan pendidikan, hubungan kerja, tempat kerja, dan disiplin kerja telah menunjukkan kontribusi positif terhadap

ads-block-test