IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWKomisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal Polri untuk mendukung kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, peran dan kewenangan Kompolnas dalam mengawasi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri masih ambigu dan menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum yang melekat pada Kompolnas, yang mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkaji urgensi reformasi kewenangan Kompolnas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada instrumen hukum seperti UUD 1945, Perpres No. 17 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 104/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kompolnas tidak efektif karena terbatasnya kewenangan, ketergantungan pada sistem pengawasan internal Polri, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya independensi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural terhadap dasar hukum Kompolnas, khususnya mengganti Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang-undang untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal dalam negara hukum demokratis.
Peran Kompolnas dalam mengawasi kasus pidana anggota Polri belum efektif karena keterbatasan kewenangan, ketergantungan pada sistem internal Polri, serta kurangnya sumber daya dan independensi.Reformasi struktural diperlukan dengan mengganti Perpres No.17 Tahun 2011 menjadi undang‑undang yang memberi Kompolnas kewenangan investigatif, akses data, dan partisipasi publik.Penyusunan undang‑undang khusus tersebut diharapkan memperkuat efektivitas, kredibilitas, dan orientasi kepentingan publik dalam pengawasan eksternal Polri.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana pembentukan undang‑undang khusus yang menggantikan Perpres No. 17 Tahun 2011 dapat meningkatkan kapasitas investigatif Kompolnas serta memperjelas akuntabilitasnya dalam menangani kasus pidana anggota Polri; selanjutnya, studi empiris mengenai dampak pemberian anggaran dan sumber daya manusia yang mandiri bagi Kompolnas dapat memberikan gambaran tentang peningkatan efisiensi dalam memproses pengaduan publik serta pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat; serta terakhir, penelitian tentang integrasi platform digital untuk pelaporan publik dapat menilai sejauh mana transparansi dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi dan keberhasilan fungsi pengawasan eksternal Kompolnas.
- SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA? | IBLAM... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/528SMART GOVERNANCE PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA SIAPKAH INDONESIA IBLAM ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 528
- Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di... doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6288Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan Propam dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di doi 10 36418 syntax literate v7i2 6288
- Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/639Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 639
| File size | 249.28 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, putusan tersebut menunjukkan konsistensi penerapan doktrin mens rea dan actus reus dalam hukum pidana korupsi, sekaligus mencerminkan upayaSelain itu, putusan tersebut menunjukkan konsistensi penerapan doktrin mens rea dan actus reus dalam hukum pidana korupsi, sekaligus mencerminkan upaya
RADJAPUBLIKARADJAPUBLIKA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran program kerja, disiplin aparatur, dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadapHasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran program kerja, disiplin aparatur, dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
DHSJOURNALDHSJOURNAL Pencatatan pendapatan sering tidak didukung oleh dokumentasi yang lengkap, dan tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas di antara administrator keuangan.Pencatatan pendapatan sering tidak didukung oleh dokumentasi yang lengkap, dan tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas di antara administrator keuangan.
STIAP JEMBERSTIAP JEMBER Penelitian ini mengevaluasi kualitas layanan pencatatan nikah di KUA Ambulu. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan sampling purposif, diketahui bahwaPenelitian ini mengevaluasi kualitas layanan pencatatan nikah di KUA Ambulu. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan sampling purposif, diketahui bahwa
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengawasan internal di Dinas Koperasi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal yang efektif merupakanBerdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengawasan internal di Dinas Koperasi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal yang efektif merupakan
NEOLECTURANEOLECTURA Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukumPendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum
UNUBLITARUNUBLITAR Variabel independen meliputi Inventory Turnover, Inventory to Sales Ratio, dan Net Profit Margin. Seluruh usaha di sektor tekstil dan pakaian jadi jadiVariabel independen meliputi Inventory Turnover, Inventory to Sales Ratio, dan Net Profit Margin. Seluruh usaha di sektor tekstil dan pakaian jadi jadi
KOMPETIFKOMPETIF Nilai pengaruh partisipasi anggota bersifat positif namun tidak signifikan terhadap kinerja KUD, artinya semakin tinggi partisipasi anggota, kinerja KUDNilai pengaruh partisipasi anggota bersifat positif namun tidak signifikan terhadap kinerja KUD, artinya semakin tinggi partisipasi anggota, kinerja KUD
Useful /
IBLAMIBLAM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengaturan pemulihan aset terhadap penerapan prinsip exclusionary rules dalam penegakan tindak pidanaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengaturan pemulihan aset terhadap penerapan prinsip exclusionary rules dalam penegakan tindak pidana
ITSCIENCEITSCIENCE Adanya rasa keingintahuan pada anak adalah hal yang penting untuk menanamkan rasa kepedulianya kepada lingkungan sekitar dengan menjaga ekologi, salahAdanya rasa keingintahuan pada anak adalah hal yang penting untuk menanamkan rasa kepedulianya kepada lingkungan sekitar dengan menjaga ekologi, salah
KOMPETIFKOMPETIF Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif, melibatkan data primer yang diperoleh dari 79 perawat di dua rumah sakitMetode yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif, melibatkan data primer yang diperoleh dari 79 perawat di dua rumah sakit
CERICCERIC Tujuan penelitian mengetahui pengaruh karakteristik orangtua dan lingkungan rumah terhadap perkembangan balita. Disain penelitian deskriptif korelasi denganTujuan penelitian mengetahui pengaruh karakteristik orangtua dan lingkungan rumah terhadap perkembangan balita. Disain penelitian deskriptif korelasi dengan