IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWKomisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal Polri untuk mendukung kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, peran dan kewenangan Kompolnas dalam mengawasi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri masih ambigu dan menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum yang melekat pada Kompolnas, yang mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkaji urgensi reformasi kewenangan Kompolnas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada instrumen hukum seperti UUD 1945, Perpres No. 17 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 104/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kompolnas tidak efektif karena terbatasnya kewenangan, ketergantungan pada sistem pengawasan internal Polri, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya independensi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural terhadap dasar hukum Kompolnas, khususnya mengganti Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang-undang untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal dalam negara hukum demokratis.
Peran Kompolnas dalam mengawasi kasus pidana anggota Polri belum efektif karena keterbatasan kewenangan, ketergantungan pada sistem internal Polri, serta kurangnya sumber daya dan independensi.Reformasi struktural diperlukan dengan mengganti Perpres No.17 Tahun 2011 menjadi undang‑undang yang memberi Kompolnas kewenangan investigatif, akses data, dan partisipasi publik.Penyusunan undang‑undang khusus tersebut diharapkan memperkuat efektivitas, kredibilitas, dan orientasi kepentingan publik dalam pengawasan eksternal Polri.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana pembentukan undang‑undang khusus yang menggantikan Perpres No. 17 Tahun 2011 dapat meningkatkan kapasitas investigatif Kompolnas serta memperjelas akuntabilitasnya dalam menangani kasus pidana anggota Polri; selanjutnya, studi empiris mengenai dampak pemberian anggaran dan sumber daya manusia yang mandiri bagi Kompolnas dapat memberikan gambaran tentang peningkatan efisiensi dalam memproses pengaduan publik serta pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat; serta terakhir, penelitian tentang integrasi platform digital untuk pelaporan publik dapat menilai sejauh mana transparansi dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi dan keberhasilan fungsi pengawasan eksternal Kompolnas.
- SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA? | IBLAM... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/528SMART GOVERNANCE PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA SIAPKAH INDONESIA IBLAM ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 528
- Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di... doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6288Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan Propam dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di doi 10 36418 syntax literate v7i2 6288
- Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/639Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 639
| File size | 249.28 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Berdasarkan rekonseptualisasi peran DPR ini, artikel mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi diberi ruang untuk melakukan pengujian formil terhadap undang-undangBerdasarkan rekonseptualisasi peran DPR ini, artikel mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi diberi ruang untuk melakukan pengujian formil terhadap undang-undang
LAAROIBALAAROIBA Secara parsial (uji T) diperoleh hasil bahwa green accounting berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, kinerja lingkungan tidak berpengaruhSecara parsial (uji T) diperoleh hasil bahwa green accounting berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, kinerja lingkungan tidak berpengaruh
YWNRYWNR Financial stability berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Temuan ini mendukung Teori Segitiga Kecurangan yang menyatakanFinancial stability berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Temuan ini mendukung Teori Segitiga Kecurangan yang menyatakan
UNESUNES Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yangHasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yang
UNIBAUNIBA Rumusan masalah dalam artikel ini telah dijawab dengan mengidentifikasi bagaimana pergeseran substansi hukum ketenagakerjaan dalam Omnibus Law cenderungRumusan masalah dalam artikel ini telah dijawab dengan mengidentifikasi bagaimana pergeseran substansi hukum ketenagakerjaan dalam Omnibus Law cenderung
ASDKVIASDKVI Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemetaan isu, sentimen, serta narasi yang berkembang di ruang digital.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemetaan isu, sentimen, serta narasi yang berkembang di ruang digital.
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kapasitas institusi Kepolisian Negara dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata Tinombala 2023-2024Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kapasitas institusi Kepolisian Negara dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata Tinombala 2023-2024
UNISSULAUNISSULA Namun, keduanya memiliki fungsi yang tidak setara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hingga kini telah diubah menjadi undang-undang terbaru, yaitu Undang-UndangNamun, keduanya memiliki fungsi yang tidak setara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 hingga kini telah diubah menjadi undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang
Useful /
UNIBAUNIBA Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap pentingnya pembukuan sederhana, kesadaran hukum dalam aktivitas digital, danHasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap pentingnya pembukuan sederhana, kesadaran hukum dalam aktivitas digital, dan
FKIP UWGMFKIP UWGM Studi ini merekomendasikan integrasi musik sebagai bagian dari kurikulum PAUD untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Penelitian ini menyimpulkanStudi ini merekomendasikan integrasi musik sebagai bagian dari kurikulum PAUD untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Penelitian ini menyimpulkan
FKIP UWGMFKIP UWGM Kegiatan pemberian Healthy Drinks di RA Masyitoh Wareng terdiri dari berbagai minuman sehat selama satu bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95% anakKegiatan pemberian Healthy Drinks di RA Masyitoh Wareng terdiri dari berbagai minuman sehat selama satu bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95% anak
UNIBAUNIBA Indona shop menjual berbagai tas baik untuk wanita dan anak-anak. Untuk itu pengabdian masyarakat kali adalah pembinaan dalam memahami dan membuat perencanaanIndona shop menjual berbagai tas baik untuk wanita dan anak-anak. Untuk itu pengabdian masyarakat kali adalah pembinaan dalam memahami dan membuat perencanaan