IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWKomisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal Polri untuk mendukung kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, peran dan kewenangan Kompolnas dalam mengawasi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri masih ambigu dan menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum yang melekat pada Kompolnas, yang mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkaji urgensi reformasi kewenangan Kompolnas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada instrumen hukum seperti UUD 1945, Perpres No. 17 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 104/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kompolnas tidak efektif karena terbatasnya kewenangan, ketergantungan pada sistem pengawasan internal Polri, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya independensi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural terhadap dasar hukum Kompolnas, khususnya mengganti Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang-undang untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal dalam negara hukum demokratis.
Peran Kompolnas dalam mengawasi kasus pidana anggota Polri belum efektif karena keterbatasan kewenangan, ketergantungan pada sistem internal Polri, serta kurangnya sumber daya dan independensi.Reformasi struktural diperlukan dengan mengganti Perpres No.17 Tahun 2011 menjadi undang‑undang yang memberi Kompolnas kewenangan investigatif, akses data, dan partisipasi publik.Penyusunan undang‑undang khusus tersebut diharapkan memperkuat efektivitas, kredibilitas, dan orientasi kepentingan publik dalam pengawasan eksternal Polri.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana pembentukan undang‑undang khusus yang menggantikan Perpres No. 17 Tahun 2011 dapat meningkatkan kapasitas investigatif Kompolnas serta memperjelas akuntabilitasnya dalam menangani kasus pidana anggota Polri; selanjutnya, studi empiris mengenai dampak pemberian anggaran dan sumber daya manusia yang mandiri bagi Kompolnas dapat memberikan gambaran tentang peningkatan efisiensi dalam memproses pengaduan publik serta pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat; serta terakhir, penelitian tentang integrasi platform digital untuk pelaporan publik dapat menilai sejauh mana transparansi dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi dan keberhasilan fungsi pengawasan eksternal Kompolnas.
- SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA? | IBLAM... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/528SMART GOVERNANCE PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA SIAPKAH INDONESIA IBLAM ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 528
- Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di... doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6288Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan Propam dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di doi 10 36418 syntax literate v7i2 6288
- Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/639Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 639
| File size | 249.28 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Sistem ini secara signifikan meningkatkan transparansi melalui akses informasi real‑time dan pencatatan digital semua aktivitas lelang, sehingga memudahkanSistem ini secara signifikan meningkatkan transparansi melalui akses informasi real‑time dan pencatatan digital semua aktivitas lelang, sehingga memudahkan
LP3MZHLP3MZH Sehingga system pengendalian internal dapat berjalan secara efektif. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, fungsi pengawasanSehingga system pengendalian internal dapat berjalan secara efektif. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, fungsi pengawasan
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Artikel ini mengkaji mengenai implementasi sistem PPDB berbasis zonasi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang adil danArtikel ini mengkaji mengenai implementasi sistem PPDB berbasis zonasi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang adil dan
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Pemerintah perlu memastikan transformasi digital yang merata dengan meningkatkan infrastruktur, mendorong literasi digital, dan melindungi privasi dataPemerintah perlu memastikan transformasi digital yang merata dengan meningkatkan infrastruktur, mendorong literasi digital, dan melindungi privasi data
UIN SUSKAUIN SUSKA Terakhir, mereka memperdalam pengetahuan agama mereka, baik untuk pengembangan spiritual pribadi maupun untuk penyebaran kepada publik dengan mempelajariTerakhir, mereka memperdalam pengetahuan agama mereka, baik untuk pengembangan spiritual pribadi maupun untuk penyebaran kepada publik dengan mempelajari
NEOLECTURANEOLECTURA Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim dalamRumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam
UNISTIUNISTI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.
AMIKOM PURWOKERTOAMIKOM PURWOKERTO Selain itu, variabel pengawasan internal dapat memediasi akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pegawai. Hasil ini diharapkan dapat dimanfaatkanSelain itu, variabel pengawasan internal dapat memediasi akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pegawai. Hasil ini diharapkan dapat dimanfaatkan
Useful /
RISETPRESSRISETPRESS Kesiapan lingkungan, jaringan sosial, dan tata kelola informal sangat mempengaruhi kemampuan pasar untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrem. PenelitianKesiapan lingkungan, jaringan sosial, dan tata kelola informal sangat mempengaruhi kemampuan pasar untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrem. Penelitian
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Through consistent content, strong spiritual narratives, and direct engagement with her followers, Ustadzah Halimah successfully builds an image as anThrough consistent content, strong spiritual narratives, and direct engagement with her followers, Ustadzah Halimah successfully builds an image as an
UNPUNP Thus, the properties of copper nanoparticles render it an antibacterial, antimicrobial, and anti-fungal material. Similarity substitutions were appliedThus, the properties of copper nanoparticles render it an antibacterial, antimicrobial, and anti-fungal material. Similarity substitutions were applied
UNISTIUNISTI Sisanya sebesar 34,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Nilai R square sebesar 0,811 menunjukkan bahwa pengaruhSisanya sebesar 34,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Nilai R square sebesar 0,811 menunjukkan bahwa pengaruh