IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWKomisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal Polri untuk mendukung kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, peran dan kewenangan Kompolnas dalam mengawasi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri masih ambigu dan menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum yang melekat pada Kompolnas, yang mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkaji urgensi reformasi kewenangan Kompolnas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada instrumen hukum seperti UUD 1945, Perpres No. 17 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 104/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kompolnas tidak efektif karena terbatasnya kewenangan, ketergantungan pada sistem pengawasan internal Polri, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya independensi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural terhadap dasar hukum Kompolnas, khususnya mengganti Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang-undang untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal dalam negara hukum demokratis.
Peran Kompolnas dalam mengawasi kasus pidana anggota Polri belum efektif karena keterbatasan kewenangan, ketergantungan pada sistem internal Polri, serta kurangnya sumber daya dan independensi.Reformasi struktural diperlukan dengan mengganti Perpres No.17 Tahun 2011 menjadi undang‑undang yang memberi Kompolnas kewenangan investigatif, akses data, dan partisipasi publik.Penyusunan undang‑undang khusus tersebut diharapkan memperkuat efektivitas, kredibilitas, dan orientasi kepentingan publik dalam pengawasan eksternal Polri.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana pembentukan undang‑undang khusus yang menggantikan Perpres No. 17 Tahun 2011 dapat meningkatkan kapasitas investigatif Kompolnas serta memperjelas akuntabilitasnya dalam menangani kasus pidana anggota Polri; selanjutnya, studi empiris mengenai dampak pemberian anggaran dan sumber daya manusia yang mandiri bagi Kompolnas dapat memberikan gambaran tentang peningkatan efisiensi dalam memproses pengaduan publik serta pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat; serta terakhir, penelitian tentang integrasi platform digital untuk pelaporan publik dapat menilai sejauh mana transparansi dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi dan keberhasilan fungsi pengawasan eksternal Kompolnas.
- SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA? | IBLAM... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/528SMART GOVERNANCE PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA SIAPKAH INDONESIA IBLAM ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 528
- Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di... doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6288Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan Propam dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di doi 10 36418 syntax literate v7i2 6288
- Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/639Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 639
| File size | 249.28 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Penggunaan tiga mata pisau menghasilkan potongan sayuran yang paling merata dan sesuai dengan standar pakan unggas (50-100 mm). Alat ini berpotensi membantuPenggunaan tiga mata pisau menghasilkan potongan sayuran yang paling merata dan sesuai dengan standar pakan unggas (50-100 mm). Alat ini berpotensi membantu
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Roller ringan (10 Gram) ideal untuk akselerasi cepat, sementara roller berat (15 Gram) lebih cocok untuk efisiensi dan stabilitas pada kecepatan tinggi.Roller ringan (10 Gram) ideal untuk akselerasi cepat, sementara roller berat (15 Gram) lebih cocok untuk efisiensi dan stabilitas pada kecepatan tinggi.
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Jenis emisi yang diuji meliputi karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan karbon dioksida (CO₂). Penelitian dilakukan secara eksperimen kuantitatifJenis emisi yang diuji meliputi karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan karbon dioksida (CO₂). Penelitian dilakukan secara eksperimen kuantitatif
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Variabel yang diamati meliputi konsumsi daya listrik dan capaian suhu terendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi rangkaian kelistrikan seriVariabel yang diamati meliputi konsumsi daya listrik dan capaian suhu terendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi rangkaian kelistrikan seri
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Pada rasio tersebut, efisiensi penyisihan mencapai lebih dari 40% for BOD5, 40% for COD, 80% for oil and grease, 69% for sulfida and 60% for amonia. DenganPada rasio tersebut, efisiensi penyisihan mencapai lebih dari 40% for BOD5, 40% for COD, 80% for oil and grease, 69% for sulfida and 60% for amonia. Dengan
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Analisis Net Positive Suction Head (NPSH) menunjukkan bahwa sistem aman dari risiko kavitasi karena nilai NPSH tersedia (8,58 m) lebih besar dari NPSHAnalisis Net Positive Suction Head (NPSH) menunjukkan bahwa sistem aman dari risiko kavitasi karena nilai NPSH tersedia (8,58 m) lebih besar dari NPSH
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Nilai modulus Young juga meningkat hingga fraksi tersebut, kemudian menurun pada komposisi serat yang lebih tinggi akibat terbentuknya void dan aglomerasiNilai modulus Young juga meningkat hingga fraksi tersebut, kemudian menurun pada komposisi serat yang lebih tinggi akibat terbentuknya void dan aglomerasi
SUBSETSUBSET Penerapan model pengembangan Waterfall di penelitian ini dilakukan secara terstruktur dimulai dengan tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, ImplementasiPenerapan model pengembangan Waterfall di penelitian ini dilakukan secara terstruktur dimulai dengan tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, Implementasi
Useful /
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Tujuan penelitian ini adalah merencanakan desain mesin Ripple Mill dengan kapasitas 6 ton/jam yang efisien, efektif, dan ekonomis untuk mendukung prosesTujuan penelitian ini adalah merencanakan desain mesin Ripple Mill dengan kapasitas 6 ton/jam yang efisien, efektif, dan ekonomis untuk mendukung proses
IBLAMIBLAM Namun demikian, implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi problematika yuridis berupa ambiguitas norma yang menimbulkan wilayah abu-abu dan potensiNamun demikian, implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi problematika yuridis berupa ambiguitas norma yang menimbulkan wilayah abu-abu dan potensi
IBLAMIBLAM Pertama, sistem hukum Indonesia telah bertransformasi dari pendekatan teritorial-administratif yang kaku menuju perlindungan substantif yang adaptif, denganPertama, sistem hukum Indonesia telah bertransformasi dari pendekatan teritorial-administratif yang kaku menuju perlindungan substantif yang adaptif, dengan
IBLAMIBLAM Prinsip sentral tersebut adalah Asas Legalitas dalam sistem hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tidak adaPrinsip sentral tersebut adalah Asas Legalitas dalam sistem hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tidak ada