IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan di tingkat daerah. Pola rekrutmen yang terpusat menyebabkan konsentrasi hakim ad hoc di kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat di kabupaten/kota yang jauh dari pusat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menghambat pemerataan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang bersifat nasional belum mendukung prinsip desentralisasi peradilan Tipikor. Reformasi pengaturan diperlukan melalui penerapan rekrutmen berbasis kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, dan ketersediaan sumber daya manusia lokal. Selain lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel guna memperkuat pemerataan akses keadilan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 masih bersifat terpusat dan belum responsif terhadap kebutuhan daerah.Ketiadaan mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang terdesentralisasi telah menyebabkan terkonsentrasinya sumber daya manusia pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di kota-kota besar, sehingga menghambat pemerataan keberadaan Pengadilan Tipikor di seluruh wilayah.Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan hakim ad hoc dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, serta potensi sumber daya manusia.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang terdapat dalam paper, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan yang potensial. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas model rekrutmen hakim ad hoc di negara-negara yang berhasil menerapkan desentralisasi peradilan Tipikor, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian kualitatif mendalam mengenai persepsi masyarakat di daerah terpencil terhadap akses keadilan dalam perkara korupsi, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak ketimpangan distribusi Pengadilan Tipikor. Ketiga, penelitian kuantitatif mengenai hubungan antara tingkat kerawanan korupsi di suatu daerah dengan ketersediaan hakim ad hoc yang kompeten, dapat memberikan bukti empiris yang mendukung perlunya penyesuaian rekrutmen hakim ad hoc dengan kebutuhan daerah. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat saling memperkuat, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perbaikan sistem peradilan Tipikor di Indonesia. Dengan menggabungkan hasil studi komparatif, persepsi masyarakat, dan data empiris, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan di seluruh wilayah Indonesia.
| File size | 532.92 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Penting untuk melibatkan masyarakat pedesaan, khususnya petani, dalam pengembangan dan penggunaan terobosan teknis yang relevan. Keberhasilan penemuanPenting untuk melibatkan masyarakat pedesaan, khususnya petani, dalam pengembangan dan penggunaan terobosan teknis yang relevan. Keberhasilan penemuan
UNIFLORUNIFLOR Penelitian ini menunjukkan bahwa PBL dapat memberikan dampak transformatif pada sekolah-sekolah di pulau terpencil, meningkatkan baik kinerja akademikPenelitian ini menunjukkan bahwa PBL dapat memberikan dampak transformatif pada sekolah-sekolah di pulau terpencil, meningkatkan baik kinerja akademik
IPINTERNASIONALIPINTERNASIONAL Kegiatan pelayanan masyarakat ini berhasil mengembangkan kapabilitas mitra dalam menggunakan sistem pajak digital, sejalan dengan tujuan Pajak dan PengembanganKegiatan pelayanan masyarakat ini berhasil mengembangkan kapabilitas mitra dalam menggunakan sistem pajak digital, sejalan dengan tujuan Pajak dan Pengembangan
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2022 tentang Pengendalian Malaria, Pulau Riau memiliki patokan untuk penyusunan program pengobatan danMelalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2022 tentang Pengendalian Malaria, Pulau Riau memiliki patokan untuk penyusunan program pengobatan dan
MJIPUBLISHERMJIPUBLISHER Namun, implementasinya menunjukkan dampak yang beragam akibat perbedaan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan budaya pendidikan. PenelitianNamun, implementasinya menunjukkan dampak yang beragam akibat perbedaan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan budaya pendidikan. Penelitian
YANAYANA Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui observasi, kuesioner, dan wawancara dengan siswa dan staf perpustakaan. Hasil menunjukkanMetode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui observasi, kuesioner, dan wawancara dengan siswa dan staf perpustakaan. Hasil menunjukkan
IUQIBOGORIUQIBOGOR Selain itu, penggunaan m‑banking mengurangi antrian di cabang, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan kepuasan nasabah. Keberhasilan tersebutSelain itu, penggunaan m‑banking mengurangi antrian di cabang, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan kepuasan nasabah. Keberhasilan tersebut
KAMPUNGJURNALKAMPUNGJURNAL Penerapan discovery learning dalam pembelajaran sains di Madrasah Ibtidaiyah telah terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatanPenerapan discovery learning dalam pembelajaran sains di Madrasah Ibtidaiyah telah terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan
Useful /
IBLAMIBLAM Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 guna memberikan demarkasi kewenanganOleh karena itu, disarankan agar Pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 guna memberikan demarkasi kewenangan
KAMPUNGJURNALKAMPUNGJURNAL Hasil studi dari berbagai literatur pada tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis teori Vygotsky, seperti Problem Based LearningHasil studi dari berbagai literatur pada tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis teori Vygotsky, seperti Problem Based Learning
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep kejujuran, serta munculnya refleksi positif dalam perilaku sehari-hari. Selain itu,Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep kejujuran, serta munculnya refleksi positif dalam perilaku sehari-hari. Selain itu,
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Dampak positif tersebut meluas ke masyarakat sekitar, memperkuat praktik dan pemberdayaan spiritual, sehingga pelatihan berhasil mencapai tujuan peningkatanDampak positif tersebut meluas ke masyarakat sekitar, memperkuat praktik dan pemberdayaan spiritual, sehingga pelatihan berhasil mencapai tujuan peningkatan