IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan di tingkat daerah. Pola rekrutmen yang terpusat menyebabkan konsentrasi hakim ad hoc di kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat di kabupaten/kota yang jauh dari pusat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menghambat pemerataan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang bersifat nasional belum mendukung prinsip desentralisasi peradilan Tipikor. Reformasi pengaturan diperlukan melalui penerapan rekrutmen berbasis kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, dan ketersediaan sumber daya manusia lokal. Selain lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel guna memperkuat pemerataan akses keadilan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 masih bersifat terpusat dan belum responsif terhadap kebutuhan daerah.Ketiadaan mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang terdesentralisasi telah menyebabkan terkonsentrasinya sumber daya manusia pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di kota-kota besar, sehingga menghambat pemerataan keberadaan Pengadilan Tipikor di seluruh wilayah.Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan hakim ad hoc dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, serta potensi sumber daya manusia.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang terdapat dalam paper, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan yang potensial. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas model rekrutmen hakim ad hoc di negara-negara yang berhasil menerapkan desentralisasi peradilan Tipikor, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian kualitatif mendalam mengenai persepsi masyarakat di daerah terpencil terhadap akses keadilan dalam perkara korupsi, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak ketimpangan distribusi Pengadilan Tipikor. Ketiga, penelitian kuantitatif mengenai hubungan antara tingkat kerawanan korupsi di suatu daerah dengan ketersediaan hakim ad hoc yang kompeten, dapat memberikan bukti empiris yang mendukung perlunya penyesuaian rekrutmen hakim ad hoc dengan kebutuhan daerah. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat saling memperkuat, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perbaikan sistem peradilan Tipikor di Indonesia. Dengan menggabungkan hasil studi komparatif, persepsi masyarakat, dan data empiris, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan di seluruh wilayah Indonesia.
| File size | 532.92 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
LPKIALPKIA These challenges include a slow application process, inefficient data verification, and a suboptimal Approval Rate. The previous blog-based registrationThese challenges include a slow application process, inefficient data verification, and a suboptimal Approval Rate. The previous blog-based registration
STIALANSTIALAN Sinergi lintas sektor yang efektif juga menjadi elemen penting dalam memastikan koordinasi antar lembaga berjalan optimal, sehingga menghindari tumpangSinergi lintas sektor yang efektif juga menjadi elemen penting dalam memastikan koordinasi antar lembaga berjalan optimal, sehingga menghindari tumpang
USMUSM Perbandingan antara metode fuzzy mamdani dan fuzzy tsukamoto juga memberikan gambaran bahwa kedua metode tersebut memiliki keunggulan dan keterbatasanPerbandingan antara metode fuzzy mamdani dan fuzzy tsukamoto juga memberikan gambaran bahwa kedua metode tersebut memiliki keunggulan dan keterbatasan
UNYUNY Sistem bumi untuk satelit terdiri dari stasiun bumi dan pusat-pusat kendali yang bekerja sama untuk mendukung satelit dan pengguna data. Stasiun bumi terdiriSistem bumi untuk satelit terdiri dari stasiun bumi dan pusat-pusat kendali yang bekerja sama untuk mendukung satelit dan pengguna data. Stasiun bumi terdiri
USMUSM Pembentukan karakter pada anak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, terutama ketika dihadapkan denganPembentukan karakter pada anak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, terutama ketika dihadapkan dengan
USMUSM Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, pemasangan sensor IoT, dan pendampingan penggunaan teknologi. Hasil menunjukkan peningkatan efisiensiMetode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, pemasangan sensor IoT, dan pendampingan penggunaan teknologi. Hasil menunjukkan peningkatan efisiensi
USMUSM skor pre‑test 45 menjadi 85 pada post‑test, dua kali lipat. Enam naskah siap submit, melebihi target, dan terbentuk komunitas menulis aktif di sekolahskor pre‑test 45 menjadi 85 pada post‑test, dua kali lipat. Enam naskah siap submit, melebihi target, dan terbentuk komunitas menulis aktif di sekolah
JOURNAL IASSSFJOURNAL IASSSF Temuan menunjukkan bahwa emisi CO2 (eq) total biogas POME mencapai -24,62 kg CO2 (eq), eutrofikasi -0,2188 kg PO4^3‑ (eq) dan asidifikasi 0,00552 kgTemuan menunjukkan bahwa emisi CO2 (eq) total biogas POME mencapai -24,62 kg CO2 (eq), eutrofikasi -0,2188 kg PO4^3‑ (eq) dan asidifikasi 0,00552 kg
Useful /
STIALANSTIALAN Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berhasil menstabilkan ekonomi makro selama pandemiPenelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berhasil menstabilkan ekonomi makro selama pandemi
IBLAMIBLAM Ketiga, perbandingan antara Asia dan Afrika menunjukkan bahwa Asia lebih maju dalam institucionalisasi mediasi, sedangkan Afrika masih didominasi olehKetiga, perbandingan antara Asia dan Afrika menunjukkan bahwa Asia lebih maju dalam institucionalisasi mediasi, sedangkan Afrika masih didominasi oleh
IBLAMIBLAM Kondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif dan secara tegas mengakomodasi prinsip exclusionary rules. Selain itu, pembentukanKondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif dan secara tegas mengakomodasi prinsip exclusionary rules. Selain itu, pembentukan
PSPINDONESIAPSPINDONESIA Ada pihak-pihak yang pro tapi juga tak sedikit pihak yang kontra dengan hal tersebut sesuai dengan pembuktian mereka masing-masing. Terlepas dari banyaknyaAda pihak-pihak yang pro tapi juga tak sedikit pihak yang kontra dengan hal tersebut sesuai dengan pembuktian mereka masing-masing. Terlepas dari banyaknya