IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan di tingkat daerah. Pola rekrutmen yang terpusat menyebabkan konsentrasi hakim ad hoc di kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat di kabupaten/kota yang jauh dari pusat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menghambat pemerataan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang bersifat nasional belum mendukung prinsip desentralisasi peradilan Tipikor. Reformasi pengaturan diperlukan melalui penerapan rekrutmen berbasis kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, dan ketersediaan sumber daya manusia lokal. Selain lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel guna memperkuat pemerataan akses keadilan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 masih bersifat terpusat dan belum responsif terhadap kebutuhan daerah.Ketiadaan mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang terdesentralisasi telah menyebabkan terkonsentrasinya sumber daya manusia pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di kota-kota besar, sehingga menghambat pemerataan keberadaan Pengadilan Tipikor di seluruh wilayah.Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan hakim ad hoc dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, serta potensi sumber daya manusia.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang terdapat dalam paper, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan yang potensial. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas model rekrutmen hakim ad hoc di negara-negara yang berhasil menerapkan desentralisasi peradilan Tipikor, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian kualitatif mendalam mengenai persepsi masyarakat di daerah terpencil terhadap akses keadilan dalam perkara korupsi, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak ketimpangan distribusi Pengadilan Tipikor. Ketiga, penelitian kuantitatif mengenai hubungan antara tingkat kerawanan korupsi di suatu daerah dengan ketersediaan hakim ad hoc yang kompeten, dapat memberikan bukti empiris yang mendukung perlunya penyesuaian rekrutmen hakim ad hoc dengan kebutuhan daerah. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat saling memperkuat, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perbaikan sistem peradilan Tipikor di Indonesia. Dengan menggabungkan hasil studi komparatif, persepsi masyarakat, dan data empiris, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan di seluruh wilayah Indonesia.
| File size | 532.92 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
ASY SYUKRIYYAHASY SYUKRIYYAH Upaya yang dapat dilakukan keluarga meliputi: (1) menginternalisasi nilai-nilai syariah yang menekankan konsekuensi duniawi dan ukhrawi dari pelanggaranUpaya yang dapat dilakukan keluarga meliputi: (1) menginternalisasi nilai-nilai syariah yang menekankan konsekuensi duniawi dan ukhrawi dari pelanggaran
OJSOJS PAI berperan strategis dalam membentuk karakter, moral, dan identitas keagamaan peserta didik, melampaui sekadar transfer pengetahuan. Dengan adanya tantanganPAI berperan strategis dalam membentuk karakter, moral, dan identitas keagamaan peserta didik, melampaui sekadar transfer pengetahuan. Dengan adanya tantangan
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana keterampilan komunikasi efektif, komunikasi terbuka, dan komunikasi yang jelas berperanPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana keterampilan komunikasi efektif, komunikasi terbuka, dan komunikasi yang jelas berperan
DHARMAWACANADHARMAWACANA Pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisienPengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Data terdiri dari kutipan-kutipan dari teks novel yang menunjukan jenis kemiskinan dan kejahatan yang dialami oleh tokoh utama Ikal, dan masyarakat sekitarnya.Data terdiri dari kutipan-kutipan dari teks novel yang menunjukan jenis kemiskinan dan kejahatan yang dialami oleh tokoh utama Ikal, dan masyarakat sekitarnya.
UNARSUNARS Pendidikan agama dan dukungan pemerintah berpengaruh secara simultan pada kepatuhan membayar ZIS oleh ASN. Pendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadapPendidikan agama dan dukungan pemerintah berpengaruh secara simultan pada kepatuhan membayar ZIS oleh ASN. Pendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadap
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Pemberdayaan, kemandirian, serta pengutamaan manfaat dengan perhatian khusus pada kelompok rentan, antara lain ibu, bayi, anak pra sekolah dan anak sekolah,Pemberdayaan, kemandirian, serta pengutamaan manfaat dengan perhatian khusus pada kelompok rentan, antara lain ibu, bayi, anak pra sekolah dan anak sekolah,
JQWHJQWH Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 29 November 2019 di Wilayah Kerja Puskesmas Sehati Kabupaten Malinau Provinsi KalimantanBerdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 29 November 2019 di Wilayah Kerja Puskesmas Sehati Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan
Useful /
DHARMAWACANADHARMAWACANA Penerapan metode Customer Relationship Management (CRM) di PT Go Rental menunjukkan kebutuhan akan sistem yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensiPenerapan metode Customer Relationship Management (CRM) di PT Go Rental menunjukkan kebutuhan akan sistem yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi
UNARSUNARS Prosedur pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut mencantumkan nama anak, nama ibu kandung, nama saksi, dan tidak mencantumkan nama ayah. Akta kelahiranProsedur pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut mencantumkan nama anak, nama ibu kandung, nama saksi, dan tidak mencantumkan nama ayah. Akta kelahiran
UNARSUNARS Perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi online menjadi dua macam yaitu; Perlindungan hukum preventif yaitu pihak dari kepolisian,Perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi online menjadi dua macam yaitu; Perlindungan hukum preventif yaitu pihak dari kepolisian,
UNARSUNARS Suara yang diperoleh partai politik tidak dapat diikutsertakan dalam konversi suara menjadi kursi jika kurang dari persentase minimal suara yang telahSuara yang diperoleh partai politik tidak dapat diikutsertakan dalam konversi suara menjadi kursi jika kurang dari persentase minimal suara yang telah