IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan di tingkat daerah. Pola rekrutmen yang terpusat menyebabkan konsentrasi hakim ad hoc di kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat di kabupaten/kota yang jauh dari pusat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menghambat pemerataan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang bersifat nasional belum mendukung prinsip desentralisasi peradilan Tipikor. Reformasi pengaturan diperlukan melalui penerapan rekrutmen berbasis kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, dan ketersediaan sumber daya manusia lokal. Selain lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel guna memperkuat pemerataan akses keadilan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 masih bersifat terpusat dan belum responsif terhadap kebutuhan daerah.Ketiadaan mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang terdesentralisasi telah menyebabkan terkonsentrasinya sumber daya manusia pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di kota-kota besar, sehingga menghambat pemerataan keberadaan Pengadilan Tipikor di seluruh wilayah.Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan hakim ad hoc dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, serta potensi sumber daya manusia.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang terdapat dalam paper, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan yang potensial. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas model rekrutmen hakim ad hoc di negara-negara yang berhasil menerapkan desentralisasi peradilan Tipikor, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian kualitatif mendalam mengenai persepsi masyarakat di daerah terpencil terhadap akses keadilan dalam perkara korupsi, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak ketimpangan distribusi Pengadilan Tipikor. Ketiga, penelitian kuantitatif mengenai hubungan antara tingkat kerawanan korupsi di suatu daerah dengan ketersediaan hakim ad hoc yang kompeten, dapat memberikan bukti empiris yang mendukung perlunya penyesuaian rekrutmen hakim ad hoc dengan kebutuhan daerah. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat saling memperkuat, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perbaikan sistem peradilan Tipikor di Indonesia. Dengan menggabungkan hasil studi komparatif, persepsi masyarakat, dan data empiris, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan di seluruh wilayah Indonesia.
| File size | 532.92 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara melalui layanan pro bono (prodeo) di Pengadilan Agama sebagai salah satu upayaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara melalui layanan pro bono (prodeo) di Pengadilan Agama sebagai salah satu upaya
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Jika memungkinkan, wali dapat menginvestasikan harta tersebut untuk menjaga nilai harta hingga anak dewasa, tetapi investasi ini harus dilakukan denganJika memungkinkan, wali dapat menginvestasikan harta tersebut untuk menjaga nilai harta hingga anak dewasa, tetapi investasi ini harus dilakukan dengan
DINASTIREVDINASTIREV Disarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya bantuan hukum, baik kepada pemerintah daerah maupunDisarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya bantuan hukum, baik kepada pemerintah daerah maupun
AKABAAKABA Kajian ini menegaskan bahwa pendampingan hukum oleh advokat dapat memperkuat akses perempuan terhadap keadilan dalam gugatan cerai ghoib, sesuai denganKajian ini menegaskan bahwa pendampingan hukum oleh advokat dapat memperkuat akses perempuan terhadap keadilan dalam gugatan cerai ghoib, sesuai dengan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Penekanan juga diberikan bahwa selain dimaknai dalam ranah agama, konsep kafaah diakui dalam tradisi beberapa kelompok etnis di Indonesia, antara lainPenekanan juga diberikan bahwa selain dimaknai dalam ranah agama, konsep kafaah diakui dalam tradisi beberapa kelompok etnis di Indonesia, antara lain
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Konflik keluarga merupakan isu sosial yang semakin meningkat di masyarakat modern, termasuk dalam komunitas Muslim. Pendekatan hukum seringkali gagal menanganiKonflik keluarga merupakan isu sosial yang semakin meningkat di masyarakat modern, termasuk dalam komunitas Muslim. Pendekatan hukum seringkali gagal menangani
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Artikel dimulai dengan landasan konseptual weton dan pasaran, mengeksplorasi tradisi perjodohan berbasis elemen tersebut, menganalisis metode perhitunganArtikel dimulai dengan landasan konseptual weton dan pasaran, mengeksplorasi tradisi perjodohan berbasis elemen tersebut, menganalisis metode perhitungan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perlindungan hukum bagi konsumen penting untuk mencegah permasalahan di masa depan, mengingat setiap orang pasti pernah menjadi konsumen suatu produk atauPerlindungan hukum bagi konsumen penting untuk mencegah permasalahan di masa depan, mengingat setiap orang pasti pernah menjadi konsumen suatu produk atau
Useful /
IBLAMIBLAM Namun, ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai prinsip exclusionary rules dalam hukum positif Indonesia telah menimbulkan ketidakharmonisan antaraNamun, ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai prinsip exclusionary rules dalam hukum positif Indonesia telah menimbulkan ketidakharmonisan antara
JURNALISTIQOMAHJURNALISTIQOMAH Literature ini secara konsisten menunjukkan bahwa penggunaan birth ball efektif dalam mengurangi intensitas nyeri persalinan. Hasil ini didukung oleh sejumlahLiterature ini secara konsisten menunjukkan bahwa penggunaan birth ball efektif dalam mengurangi intensitas nyeri persalinan. Hasil ini didukung oleh sejumlah
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Metode pelaksanaan mencakup pelatihan membaca dan membuat komik edukatif bertema antikorupsi, serta sesi mendongeng tokoh inspiratif dari khazanah IslamMetode pelaksanaan mencakup pelatihan membaca dan membuat komik edukatif bertema antikorupsi, serta sesi mendongeng tokoh inspiratif dari khazanah Islam
JURNALISTIQOMAHJURNALISTIQOMAH 6 dari bagian akademik. Analisis dilakukan dengan uji chi-square. Hasil menunjukkan 73,5% responden merupakan mahasiswa rantau, dengan 45,4% mahasiswa6 dari bagian akademik. Analisis dilakukan dengan uji chi-square. Hasil menunjukkan 73,5% responden merupakan mahasiswa rantau, dengan 45,4% mahasiswa