IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWFemisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem dan menunjukkan tren peningkatan di Indonesia. Data Komnas Perempuan mencatat 798 kasus femisida pada periode 2020–2023, sementara pemantauan media daring menemukan 290 kasus tambahan sepanjang Oktober 2023–Oktober 2024. Mayoritas pelaku berasal dari pasangan intim, dengan motif utama berupa kecemburuan, penolakan hubungan seksual, masalah finansial, dan kekerasan seksual. Ironisnya, kasus femisida masih diproses dengan pasal-pasal umum dalam KUHP, tanpa mempertimbangkan faktor gender sebagai pemberat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perspektif-analitis. Sumber data mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang‑undangan nasional, instrumen internasional seperti CEDAW dan DUHAM, serta bahan sekunder dari literatur akademis dan laporan Komnas Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma hukum yang menyebabkan perlindungan terhadap korban belum optimal dan hukuman bagi pelaku tidak mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, urgensi pengaturan khusus mengenai femisida menjadi sangat penting untuk memenuhi kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia, mencegah kekerasan berbasis gender, serta membangun sistem hukum pidana yang lebih responsif dan berkeadilan gender di Indonesia.
Implementasi peraturan perundang‑undangan di Indonesia belum secara khusus mengatur tindak pidana femisida, sehingga kasus femisida diproses dengan pasal umum KUHP dan perlindungan hukum bagi korban tetap tidak optimal.Ketiadaan regulasi khusus menimbulkan ketidakjelasan dalam mengakui diskriminasi gender serta menghambat pencapaian keadilan substantif, sementara kebutuhan akan pengaturan khusus semakin mendesak karena peningkatan kasus.Oleh karena itu, diperlukan regulasi femisida yang eksplisit, mencakup definisi, unsur pemberatan, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan, dengan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.
Penelitian selanjutnya dapat membandingkan efektivitas undang‑undang khusus femisida di negara‑negara dengan sistem hukum serupa, seperti Brazil atau Meksiko, untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang meningkatkan tingkat hukuman dan perlindungan korban, serta menguji relevansinya bagi Indonesia. Selanjutnya, studi eksperimental tentang pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum dan hakim dapat menilai perubahan dalam pengenalan motif femisida dan dampaknya terhadap keputusan peradilan, sehingga memberikan bukti empiris bagi kebijakan pelatihan. Selain itu, pengembangan platform data multidisiplin yang mengintegrasikan laporan kepolisian, rekam medis, dan pemantauan media daring dapat meningkatkan deteksi dan pelaporan kasus femisida; penelitian ini harus mengevaluasi kelayakan teknis, keamanan data, serta kontribusinya dalam mempercepat respons hukum dan layanan bagi korban.
- PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS |... doi.org/10.52249/ilr.v5i2.611PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS doi 10 52249 ilr v5i2 611
- Urgensi Pengaturan Khusus Femisida dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1466 K/Pid/2024,Putusan... doi.org/10.52249/ilr.v6i1.650Urgensi Pengaturan Khusus Femisida dalam Sistem Hukum Indonesia Studi Kasus Putusan No 1466 K Pid 2024 Putusan doi 10 52249 ilr v6i1 650
| File size | 166.42 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Kejahatan perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja menunjukkan bahwa ketersediaan instrumen hukum internasional, regional, dan nasional belum mampuKejahatan perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja menunjukkan bahwa ketersediaan instrumen hukum internasional, regional, dan nasional belum mampu
DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisisMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis
UNUSIAUNUSIA Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan perlindungan hukum korban dan memformulasikan model perlindungan hukum yang terintegrasi antara hukumPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan perlindungan hukum korban dan memformulasikan model perlindungan hukum yang terintegrasi antara hukum
UntikaUntika 23 Tahun 2004 berfungsi sebagai lex specialis yang menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan berfokus pada korban dibandingkan ketentuan umum KUHP.23 Tahun 2004 berfungsi sebagai lex specialis yang menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan berfokus pada korban dibandingkan ketentuan umum KUHP.
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non‑yuridis utama dalam penanggulangan kasus pornografi di Polres Boalemo, termasuk ketidakjelasanPenelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non‑yuridis utama dalam penanggulangan kasus pornografi di Polres Boalemo, termasuk ketidakjelasan
AMIKOMAMIKOM Hasil studi menunjukkan strategi pemerintah Vietnam pada periode 2017-2021 untuk mengimplementasikan strategi anti-perdagangan melalui kebijakan pencegahanHasil studi menunjukkan strategi pemerintah Vietnam pada periode 2017-2021 untuk mengimplementasikan strategi anti-perdagangan melalui kebijakan pencegahan
UNIPASUNIPAS Faktor penghambat efektivitas yaitu hambatan yang terjadi adalah pihak korban sulit mengutarakan penyebab terjadinya KDRT dalam arti sebab dan musababFaktor penghambat efektivitas yaitu hambatan yang terjadi adalah pihak korban sulit mengutarakan penyebab terjadinya KDRT dalam arti sebab dan musabab
UNSURUNSUR Berdasarkan pendekatan hukum progresif, maka program diversi dapat diperluas dengan model program diversi mediasi penal. Model diversi mediasi penal, akanBerdasarkan pendekatan hukum progresif, maka program diversi dapat diperluas dengan model program diversi mediasi penal. Model diversi mediasi penal, akan
Useful /
UntikaUntika Penting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluanPenting bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan
UntikaUntika Temuan ini berkontribusi pada diskursus hukum dan kebijakan tata kelola Forkopimcam dan memberikan wawasan tentang implementasi praktis kerangka kerjaTemuan ini berkontribusi pada diskursus hukum dan kebijakan tata kelola Forkopimcam dan memberikan wawasan tentang implementasi praktis kerangka kerja
UNSURUNSUR Kecerdasan Buatan tidak bertangungjawab atas kejadian yang tidak diharapkan dikemudian hari, baik secara perdata maupun secara administrasi bahkan secaraKecerdasan Buatan tidak bertangungjawab atas kejadian yang tidak diharapkan dikemudian hari, baik secara perdata maupun secara administrasi bahkan secara
UNSURUNSUR Kadangkala seseorang yang menggunakan dokumen palsu tersebut tidak mengetahui keaslian dari dokumen tersebut. Hal inilah yang membuat dilematis aparatKadangkala seseorang yang menggunakan dokumen palsu tersebut tidak mengetahui keaslian dari dokumen tersebut. Hal inilah yang membuat dilematis aparat