Publisher

KEMNAKERKEMNAKER

Journal Jurnal KetenagakerjaanJurnal Ketenagakerjaan Abstract

Dampak berbagai krisis baik kesehatan, ekonomi dan krisis akibat perkembangan teknologi terhadap pekerja ditransmisikan melalui tiga hal: 1) penurunan tingkat upah, 2) pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berkurangnya kesempatan kerja, dan 3) keterbatasan perlindungan sosial khususnya bagi para pekerja rentan. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, dibutuhkan sebuah kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dari berbagai bentuk krisis dan tentunya berkemampuan dari sisi pembiayaan. Program perlindungan sosial yang ada di Indonesia dinilai sudah cukup komprehensif melindungi pekerja termasuk pemberi kerja, di mana jenis‑jenis program tersebut dapat dikategorikan sebagai program perlindungan sosial dasar yang tergolong adaptif walaupun dalam realitasnya masih terdapat permasalahan di sana‑sini khususnya terkait cakupan kepesertaan dan nilai manfaat. Mengingat kemampuan negara dalam membiayai program perlindungan sosial yang sifatnya non‑kontribusi sangat terbatas, maka untuk menciptakan perlindungan sosial yang berkemampuan, mekanisme kontribusi sosial (pengusaha‑pekerja dan pemerintah) sangat dibutuhkan guna menjamin keberlanjutannya. Sosialisasi yang masif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat serta penegakan hukum terhadap ketentuan jaminan sosial menjadi cara sukses meningkatkan cakupan kepesertaan yang menjadi unsur penting dalam menciptakan pembiayaan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Conclusion

Kontribusi sosial memegang peranan penting dalam pendanaan perlindungan sosial, sehingga memperluas cakupan kepesertaan dan kontribusi merupakan strategi pembiayaan yang berkelanjutan.Meskipun kebijakan perlindungan sosial di Indonesia sudah cukup komprehensif, masih terdapat kekurangan dalam cakupan manfaat, terutama bagi pekerja informal, sehingga diperlukan sumber pendanaan tambahan serta program bantuan sosial dan jaminan sosial yang terintegrasi.Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi, informasi, dan partisipasi, sehingga perlu upaya masif dalam penyuluhan serta mekanisme kontribusi bersama pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk meningkatkan inklusi perlindungan sosial.

Future Research

Penelitian selanjutnya sebaiknya mengevaluasi efektivitas platform digital dalam menyampaikan informasi perlindungan sosial kepada pekerja informal, terutama di daerah pedesaan, dengan mengukur perubahan tingkat kepesertaan dan pemahaman mereka. Selanjutnya, diperlukan kajian mengenai mekanisme pembiayaan alternatif, seperti mikro‑kontribusi melalui pembayaran seluler, untuk meningkatkan partisipasi pekerja berpenghasilan rendah dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta menilai dampaknya terhadap keberlanjutan dana. Terakhir, sebuah studi longitudinal dapat dianalisis untuk mengukur pengaruh skema perlindungan sosial terintegrasi yang menggabungkan bantuan tunai dan asuransi terhadap ketahanan pekerja selama krisis di masa depan, dengan membandingkan hasil ekonomi dan kesejahteraan antara penerima dan non‑penerima program.

References

1. PELAKSANAAN HUMAS DALAM SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN... doi.org/10.24036/jmpe.v1i2.4751PELAKSANAAN HUMAS DALAM SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN doi 10 24036 jmpe v1i2 4751
2. Social protection systems and the future of work: Ensuring social security for digital platform workers... doi.org/10.1111/issr.12212Social protection systems and the future of work Ensuring social security for digital platform workers doi 10 1111 issr 12212
3. Social Protection and the Labour Market: Towards a Research Agenda - Lund - 2008 - IDS Bulletin - Wiley... doi.wiley.com/10.1111/j.1759-5436.2008.tb00449.xSocial Protection and the Labour Market Towards a Research Agenda Lund 2008 IDS Bulletin Wiley doi wiley 10 1111 j 1759 5436 2008 tb00449 x

Metadata

File size	1.57 MB
Pages	15
DMCA	Report