UINMADURAUINMADURA
Mabny: Journal of Sharia Management and BusinessMabny: Journal of Sharia Management and BusinessPenelitian ini bertujuan untuk melihat optimalisasi legalitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Tasikmalaya dan menganalisis peran zakat sebagai keuangan sosial dalam membantu dan pemberdayaan masyarakat serta dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan beberapa objek UPZ di Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum serius menggalakkan potensi zakat, namun dalam hal penghimpunan zakat yang dilakukan oleh UPZ sudah efektif dan efisien. Dana zakat seharusnya dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif dan padat karya serta menjadikan masjid sebagai basis pemberdayaan masyarakat.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum serius dalam melihat potensi dana umat Islam yang dimiliki, hal ini dibuktikan dari belum adanya peraturan daerah khusus tentang zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan UPZ di Tasikmalaya.Meskipun demikian, penghimpunan dan penyaluran yang dilakukan oleh UPZ telah menunjukkan kinerja yang cukup efektif dan efisien.Dengan angka kemiskinan dan gini rasio yang tinggi di Tasikmalaya, diperlukan strategi seperti penerbitan peraturan daerah tentang zakat, peningkatan profesionalisme UPZ, dan pengalokasian dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menginvestigasi secara mendalam faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam mengeluarkan peraturan daerah tentang zakat, serta dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan zakat oleh UPZ. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur secara empiris pengaruh program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik di Tasikmalaya, dengan mempertimbangkan variabel moderasi seperti tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas SDM UPZ. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model-model inovatif dalam pengelolaan zakat yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memperluas jangkauan penerima manfaat, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
| File size | 389.4 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan dana BOS, semakin baik pula pengelolaannya. Transparansi dan akuntabilitas bersama-samaSemakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan dana BOS, semakin baik pula pengelolaannya. Transparansi dan akuntabilitas bersama-sama
UNZAHUNZAH Artikel ini membahas sejarah perkembangan, definisi, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat (humas) secara global. Penulis menelusuriArtikel ini membahas sejarah perkembangan, definisi, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat (humas) secara global. Penulis menelusuri
UIBUUIBU Oleh karena itu, integrasi keanekaragaman burung lokal sebagai sumber belajar kontekstual dianggap sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan pemahamanOleh karena itu, integrasi keanekaragaman burung lokal sebagai sumber belajar kontekstual dianggap sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan pemahaman
ARSILMEDIAARSILMEDIA The lack of resting places for tourists such as cottages and lodging places also triggers the lack of interest of tourists to visit. Conversely, if theThe lack of resting places for tourists such as cottages and lodging places also triggers the lack of interest of tourists to visit. Conversely, if the
UMBUMB Masyarakat saat ini memanfaatkan tepi muara Sungai Ayung untuk kegiatan rekreasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memiliki desain yang mendukungMasyarakat saat ini memanfaatkan tepi muara Sungai Ayung untuk kegiatan rekreasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memiliki desain yang mendukung
UMIUMI Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu. setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disahkan, baru kegiatan belanja desaBerdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu. setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disahkan, baru kegiatan belanja desa
STIAMISTIAMI Selain itu, penanganan perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan saja tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta.Selain itu, penanganan perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan saja tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta.
STIAMISTIAMI Tujuan studi ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif pemangku kepentingan terhadap adopsi kebijakan kemitraan publik-swasta (KPS) dalam penyediaan layananTujuan studi ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif pemangku kepentingan terhadap adopsi kebijakan kemitraan publik-swasta (KPS) dalam penyediaan layanan
Useful /
UNJUNJ Sistem presensi kehadiran mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika menggunakan QR code dan fingerprint berhasil dirancang dengan baik serta hasil presensiSistem presensi kehadiran mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika menggunakan QR code dan fingerprint berhasil dirancang dengan baik serta hasil presensi
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei. Pengambilan sampel dalam pengumpulan data menggunakan sampling acak (Probability Sampling).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei. Pengambilan sampel dalam pengumpulan data menggunakan sampling acak (Probability Sampling).
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, penulis menyimpulkan bahwa hakim perlu mempertimbangkan prinsipBerdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, penulis menyimpulkan bahwa hakim perlu mempertimbangkan prinsip
JMAN UPIYPTKJMAN UPIYPTK These results highlight that crime prevention policies in urban areas should primarily focus on improving education quality, while also addressing housingThese results highlight that crime prevention policies in urban areas should primarily focus on improving education quality, while also addressing housing