UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumRestorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh adat atau mitra untuk saling mencari satu-satunya pengaturan melalui keharmonisan dengan penekanan pada kembali ke keadaan semula. Mengingat landasan tersebut, penulis tertarik untuk mengarahkan penelitian dengan judul Sistem Mekanisme Penerapan Restorative Juctice Pada Tindak Pidana Penyaniyaan di Polres Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hokum sosiologis merupakan penelitian hukum sebagai pemeriksaan eksak untuk menemukan penerapan dan realitas suatu peraturan di mata masyarakat. Maksud dari penelitian hokum sosiologis adalah untuk mencari data tentang sesuatu yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah penjelasan yang melibatkan informasi pengantar untuk pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Analisis data terhadap informasi penelitian ini adalah dengan penentuan pemeriksaan subyektif, artinya penelitian yang berencana menggambarkan penelitian tentang sesuatu dan pada waktu tertentu. Biasanya dalam penelitian ini Anda sudah mendapatkan/memiliki gambaran sebagai informasi awal mengenai permasalahan yang akan diteliti. Mekanisme penerapan Restorative Justice di Polres Nias Selatan dalam Tindak Pidana Penganiayaan adalah harus dilakukan mediasi dengan bantuan pihak yang berwajib atau penyidik agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara pidana dan mencapai kesepakatan. Hal ini berdasarkan diskusi dan temuan penelitian. Bersama-sama, antara pelaku dan korban, guna terjalinnya perdamaian. Mengingat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penenganan Tindak Pidana Dalam Rangka Mendukung Keadilan. Inti dari Restorative Juctice adalah untuk menentukan kasus-kasus pidana dengan lebih menekankan pada mengembalikan kasus-kasus tersebut ke kondisi semula dibandingkan dengan meminta hukuman dari pengadilan.
Mekanisme penerapan Restorative Justice di Polres Nias Selatan dalam tindak pidana penganiayaan telah terbukti efektif dalam menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban.Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memberikan solusi yang lebih cepat dan hemat dibandingkan proses hukum tradisional.Namun, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keadilan yang merata dan mengurangi risiko kesalahpahaman dalam penerapannya.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas Restorative Justice dalam kasus penganiayaan di daerah lain untuk membandingkan hasilnya dengan Nias Selatan. 2. Perlu dilakukan analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang penerapan Restorative Justice terhadap tingkat kekerasan dan rekurensi tindak pidana. 3. Penelitian dapat dikembangkan untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam memfasilitasi proses restoratif, terutama di wilayah dengan struktur sosial yang kompleks.
| File size | 344.32 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUBAUMMUBA Identified protective factors include positive parent-child bonds, peer support, family resilience, and community involvement, while risk factors includeIdentified protective factors include positive parent-child bonds, peer support, family resilience, and community involvement, while risk factors include
IJBE RESEARCHIJBE RESEARCH Dengan mengadopsi aktivitas CSR yang optimal dan konsisten serta meningkatkan pembayaran dividen ke tingkat optimal, efek negatif tersebut dapat diminimalisirDengan mengadopsi aktivitas CSR yang optimal dan konsisten serta meningkatkan pembayaran dividen ke tingkat optimal, efek negatif tersebut dapat diminimalisir
LINTASBUDAYANUSANTARALINTASBUDAYANUSANTARA Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menelaah aspek keyakinan kesehatan dalam membentuk perilaku sehat pada masyarakat Jatinangor, menggunakan lensa TeoriPenelitian ini bertujuan mengkaji dan menelaah aspek keyakinan kesehatan dalam membentuk perilaku sehat pada masyarakat Jatinangor, menggunakan lensa Teori
UMPRUMPR Disarankan penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pendidikan politik sebagai resep memperkuat demokrasi lokal. Pemungutan SuaraDisarankan penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan pendidikan politik sebagai resep memperkuat demokrasi lokal. Pemungutan Suara
IPBIPB Penelitian ini mengkaji peran masyarakat lokal di Kecamatan Subah, Indonesia, dalam mengelola degradasi lingkungan dan mengurangi konflik sosial terkaitPenelitian ini mengkaji peran masyarakat lokal di Kecamatan Subah, Indonesia, dalam mengelola degradasi lingkungan dan mengurangi konflik sosial terkait
DINASTIREVDINASTIREV Adapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatanAdapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatan
STIKES AISYIYAH PALEMBANGSTIKES AISYIYAH PALEMBANG Hasil: Tingkat pengetahuan berdasarkan tahu dengan kategori baik 29 (72,5%), berdasarkan memahami memiliki tingkat baik 26 (65%) dan berdasarkan aplikasiHasil: Tingkat pengetahuan berdasarkan tahu dengan kategori baik 29 (72,5%), berdasarkan memahami memiliki tingkat baik 26 (65%) dan berdasarkan aplikasi
IPMIIPMI Kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peserta merasa senang dan puas dengan paparan materi yang diberikan. Para peserta mendapatkanKegiatan penyuluhan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peserta merasa senang dan puas dengan paparan materi yang diberikan. Para peserta mendapatkan
Useful /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Analisis kuantitatif Skor Dampak Akuntabilitas Hukum memastikan bahwa pelanggaran janji penciptaan pekerjaan dan kontradiksi kebijakan pajak mewakili defisitAnalisis kuantitatif Skor Dampak Akuntabilitas Hukum memastikan bahwa pelanggaran janji penciptaan pekerjaan dan kontradiksi kebijakan pajak mewakili defisit
IPBIPB Sumber daya lahan merupakan dasar penting dalam penyediaan sumber pangan yang tak tergantikan. Permintaan pangan yang terus meningkat menuntut perluasanSumber daya lahan merupakan dasar penting dalam penyediaan sumber pangan yang tak tergantikan. Permintaan pangan yang terus meningkat menuntut perluasan
DINASTIREVDINASTIREV Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang asing, proses nasionalisasi dan kompensasi selanjutnya,Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang asing, proses nasionalisasi dan kompensasi selanjutnya,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yangPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang