UIN ANTASARIUIN ANTASARI
Syariah: Jurnal Hukum dan PemikiranSyariah: Jurnal Hukum dan PemikiranCryptocurrency kian populer secara global, terutama di kalangan investor dan pelaku usaha digital. Seiring itu, perdebatan hukum Islam mengenai kehalalannya menguat. Ketidakjelasan posisi hukum di kalangan ulama menjadi tantangan dalam menyediakan panduan normatif. Fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency menuai kritik karena dianggap tidak selaras dengan konsep maslahah kontemporer dan dinamika ekonomi digital. Studi ini mengkaji secara kritis fatwa MUI tentang keharaman cryptocurrency melalui teori maslahah berbasis kognisi Al-Tufi dan pemikiran sarjana Muslim kontemporer yang menilai hukum berdasarkan pertimbangan mafsadah (bahaya) dan maslahah (manfaat) secara kontekstual. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, yang mengkaji fatwa MUI melalui prinsip fikih, maslahah, dan maqasid al-shariah, serta merujuk pada pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency berdasarkan empat aspek fikih—gharar (spekulasi), darar (bahaya), qimar (judi), dan silah (komoditas)—serta pendekatan hukum yang tekstual dan rigid, belum mempertimbangkan maslahah berbasis kognisi sebagai alternatif untuk mendorong regulasi yang pasti dan formulasi hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital. Studi ini merekomendasikan prioritisasi kepastian regulatif dan konstitusional oleh negara guna mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif dan progresif terhadap inovasi teknologi.
The Indonesian Ulema Councils (MUI) fatwa declaring cryptocurrency haram is grounded in four classical fiqh concepts—gharar, darar, qimar, and silah—within a textual-normative framework.While legally valid, this approach lacks responsiveness to the complexities of the digital economy.It fails to incorporate more adaptive frameworks, such as human cognition-based maslahah, which limits its practical relevance in contemporary financial contexts.Al-Tufis theory of maslahah, expanded by contemporary Muslim scholars, provides a rational, contextual, and progressive alternative to Islamic legal reasoning.By centering on human intellect and empirical realities, this approach enables a situational evaluation of harm and benefit, offering a more responsive legal methodology suited to issues such as cryptocurrency and digital finance while maintaining the ethical foundations of shariah.To actualize such responsiveness, state institutions must prioritize regulatory and constitutional clarity by reforming fatwa methodology, reinforcing collective ijtihad, and promoting interdisciplinary inquiry.These efforts will support the development of Islamic legal rulings that are both normatively grounded and capable of addressing the evolving landscape of modern financial technologies.
Untuk mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif dan progresif terhadap inovasi teknologi, negara perlu memprioritaskan kepastian regulatif dan konstitusional. Reformasi metodologi fatwa, penguatan ijtihad kolektif, dan promosi penelitian interdisipliner dapat mendukung pengembangan putusan hukum Islam yang normatif dan mampu menanggapi lanskap teknologi keuangan modern yang terus berkembang.
- One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872One moment please moment please wait request verified doi 10 59966 setyaki v1i3 872
- Transactions of Cryptocurrency in the Perspective of Islamic Finance and Economics | Batubara | Muqtasid:... muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/9377Transactions of Cryptocurrency in the Perspective of Islamic Finance and Economics Batubara Muqtasid muqtasid iainsalatiga ac index php muqtasid article view 9377
- The future of cryptocurrency legality in Indonesia | Journal of Economics and Business Letters. future... journal.privietlab.org/index.php/JEBL/article/view/87The future of cryptocurrency legality in Indonesia Journal of Economics and Business Letters future journal privietlab index php JEBL article view 87
| File size | 941.11 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESUNES Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, seperti kewajiban anak untuk meminta maaf kepada korban,Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, seperti kewajiban anak untuk meminta maaf kepada korban,
UINSAIZUUINSAIZU Dengan menggunakan penelitian kualitatif berbasis participatory action research, data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, danDengan menggunakan penelitian kualitatif berbasis participatory action research, data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan
IAINPTKIAINPTK Temuan penting dalam tulisan ini adanya sikap radikalis dalam pemahaman fiqih tentang penentuan arah kiblat yang disebabkan bedanya pemahaman dan pendekatanTemuan penting dalam tulisan ini adanya sikap radikalis dalam pemahaman fiqih tentang penentuan arah kiblat yang disebabkan bedanya pemahaman dan pendekatan
TAMANLITERATAMANLITERA Melihat besarnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang/jasa melalui pihak lain maka Dewan Syariah Nasional memutuskan Fatwa tentangMelihat besarnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang/jasa melalui pihak lain maka Dewan Syariah Nasional memutuskan Fatwa tentang
TAMANLITERATAMANLITERA Secara umum, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungSecara umum, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
UMMUMM Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fatwa dari Timur Tengah dan Asia Tenggara sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperolehMetode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fatwa dari Timur Tengah dan Asia Tenggara sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh
UADUAD Akan tetapi, perusahaan ini tidak memberi rincian penyelesaian yang dilakukan atau lokasi lahan yang dituntut. Konflik ini memunculkan pertanyaan yangAkan tetapi, perusahaan ini tidak memberi rincian penyelesaian yang dilakukan atau lokasi lahan yang dituntut. Konflik ini memunculkan pertanyaan yang
UINUIN Dana talangan haji diberikan kepada nasabah yang mampu melunasinya sebelum melaksanakan ibadah haji. Akad yang digunakan dalam talangan haji berbeda-beda;Dana talangan haji diberikan kepada nasabah yang mampu melunasinya sebelum melaksanakan ibadah haji. Akad yang digunakan dalam talangan haji berbeda-beda;
Useful /
UNUJAUNUJA Using a quantitative, survey-based approach, this study involved 91 teachers: 30 in the pilot study and 61 in the main sample. Data were collected throughUsing a quantitative, survey-based approach, this study involved 91 teachers: 30 in the pilot study and 61 in the main sample. Data were collected through
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Studi risiko toksoplasmosis pada hewan peliharaan di kota metropolitan serta menyoroti pentingnya deteksi dini dan upaya pencegahan berbasis komunitas.Studi risiko toksoplasmosis pada hewan peliharaan di kota metropolitan serta menyoroti pentingnya deteksi dini dan upaya pencegahan berbasis komunitas.
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Siswa-siswa tersebut merasakan manfaat dari layanan bimbingan konseling, seperti peningkatan kesadaran diri, perbaikan perilaku, dan kemampuan untuk menyelesaikanSiswa-siswa tersebut merasakan manfaat dari layanan bimbingan konseling, seperti peningkatan kesadaran diri, perbaikan perilaku, dan kemampuan untuk menyelesaikan
UMMUMM Perbedaan antara rasio keadilan dan rasa keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan mengurangi legitimasi sistem hukum. oleh karena itu, keseimbanganPerbedaan antara rasio keadilan dan rasa keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan mengurangi legitimasi sistem hukum. oleh karena itu, keseimbangan