UIN ANTASARIUIN ANTASARI
Syariah: Jurnal Hukum dan PemikiranSyariah: Jurnal Hukum dan PemikiranCryptocurrency kian populer secara global, terutama di kalangan investor dan pelaku usaha digital. Seiring itu, perdebatan hukum Islam mengenai kehalalannya menguat. Ketidakjelasan posisi hukum di kalangan ulama menjadi tantangan dalam menyediakan panduan normatif. Fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency menuai kritik karena dianggap tidak selaras dengan konsep maslahah kontemporer dan dinamika ekonomi digital. Studi ini mengkaji secara kritis fatwa MUI tentang keharaman cryptocurrency melalui teori maslahah berbasis kognisi Al-Tufi dan pemikiran sarjana Muslim kontemporer yang menilai hukum berdasarkan pertimbangan mafsadah (bahaya) dan maslahah (manfaat) secara kontekstual. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, yang mengkaji fatwa MUI melalui prinsip fikih, maslahah, dan maqasid al-shariah, serta merujuk pada pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency berdasarkan empat aspek fikih—gharar (spekulasi), darar (bahaya), qimar (judi), dan silah (komoditas)—serta pendekatan hukum yang tekstual dan rigid, belum mempertimbangkan maslahah berbasis kognisi sebagai alternatif untuk mendorong regulasi yang pasti dan formulasi hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital. Studi ini merekomendasikan prioritisasi kepastian regulatif dan konstitusional oleh negara guna mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif dan progresif terhadap inovasi teknologi.
The Indonesian Ulema Councils (MUI) fatwa declaring cryptocurrency haram is grounded in four classical fiqh concepts—gharar, darar, qimar, and silah—within a textual-normative framework.While legally valid, this approach lacks responsiveness to the complexities of the digital economy.It fails to incorporate more adaptive frameworks, such as human cognition-based maslahah, which limits its practical relevance in contemporary financial contexts.Al-Tufis theory of maslahah, expanded by contemporary Muslim scholars, provides a rational, contextual, and progressive alternative to Islamic legal reasoning.By centering on human intellect and empirical realities, this approach enables a situational evaluation of harm and benefit, offering a more responsive legal methodology suited to issues such as cryptocurrency and digital finance while maintaining the ethical foundations of shariah.To actualize such responsiveness, state institutions must prioritize regulatory and constitutional clarity by reforming fatwa methodology, reinforcing collective ijtihad, and promoting interdisciplinary inquiry.These efforts will support the development of Islamic legal rulings that are both normatively grounded and capable of addressing the evolving landscape of modern financial technologies.
Untuk mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif dan progresif terhadap inovasi teknologi, negara perlu memprioritaskan kepastian regulatif dan konstitusional. Reformasi metodologi fatwa, penguatan ijtihad kolektif, dan promosi penelitian interdisipliner dapat mendukung pengembangan putusan hukum Islam yang normatif dan mampu menanggapi lanskap teknologi keuangan modern yang terus berkembang.
- One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872One moment please moment please wait request verified doi 10 59966 setyaki v1i3 872
- Transactions of Cryptocurrency in the Perspective of Islamic Finance and Economics | Batubara | Muqtasid:... muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/9377Transactions of Cryptocurrency in the Perspective of Islamic Finance and Economics Batubara Muqtasid muqtasid iainsalatiga ac index php muqtasid article view 9377
- The future of cryptocurrency legality in Indonesia | Journal of Economics and Business Letters. future... journal.privietlab.org/index.php/JEBL/article/view/87The future of cryptocurrency legality in Indonesia Journal of Economics and Business Letters future journal privietlab index php JEBL article view 87
| File size | 941.11 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi dan literasi keuangan terhadap keunggulan kompetitif berkelanjutan UMKM kuliner di KotaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi dan literasi keuangan terhadap keunggulan kompetitif berkelanjutan UMKM kuliner di Kota
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Implementasi rekam medis elektronik mewajibkan rumah sakit menerapkan standar perlindungan data, sistem keamanan informasi, serta mekanisme pelaporan danImplementasi rekam medis elektronik mewajibkan rumah sakit menerapkan standar perlindungan data, sistem keamanan informasi, serta mekanisme pelaporan dan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Secara umum, simpulan dalam penelitian ini adalah jika pembelajaran Bahasa Indonesia dilakukan dengan menggunakan model discovery learning, hasil belajarSecara umum, simpulan dalam penelitian ini adalah jika pembelajaran Bahasa Indonesia dilakukan dengan menggunakan model discovery learning, hasil belajar
OJS INDONESIAOJS INDONESIA The methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, writtenThe methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, written
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Variabel bebas adalah Kredit Usaha Rakyat dan Lokasi Usaha. Sedangkan variabel terikat adalah Pendapatan Usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.Variabel bebas adalah Kredit Usaha Rakyat dan Lokasi Usaha. Sedangkan variabel terikat adalah Pendapatan Usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.
UINSAIZUUINSAIZU Pengalaman masyarakat Jrahi menunjukkan bahwa ʿurf (kebiasaan) dan maṣlaḥah (kemaslahatan) berfungsi sebagai prinsip hukum hidup yang memandu pengambilanPengalaman masyarakat Jrahi menunjukkan bahwa ʿurf (kebiasaan) dan maṣlaḥah (kemaslahatan) berfungsi sebagai prinsip hukum hidup yang memandu pengambilan
UMMUMM Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan fatwa di antara para ulama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia) terhadap berbagaiPenelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan fatwa di antara para ulama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia) terhadap berbagai
UINUIN Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap fatwa. Untuk mendapatkan pengukuran yang akurat, penelitian ini juga melibatkanPenelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap fatwa. Untuk mendapatkan pengukuran yang akurat, penelitian ini juga melibatkan
Useful /
UNUJAUNUJA Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan matematika menunjukkan peran penting dalam mengembangkan pendekatan pendidikan yang holistik. Penerapan metodeIntegrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan matematika menunjukkan peran penting dalam mengembangkan pendekatan pendidikan yang holistik. Penerapan metode
UINUIN Maqāṣid al-sharīat memiliki dua peran utama yang signifikan bernama sistem direktif dan defensif, yang menjadikan agama sebagai kekuatan pendorongMaqāṣid al-sharīat memiliki dua peran utama yang signifikan bernama sistem direktif dan defensif, yang menjadikan agama sebagai kekuatan pendorong
UINUIN Kajian ini menganalisis bagaimana interaksi antara syariat Islam dan produk hukum daerah dilakukan melalui penalaran berbasis Maqāṣid al-Sharīat dalamKajian ini menganalisis bagaimana interaksi antara syariat Islam dan produk hukum daerah dilakukan melalui penalaran berbasis Maqāṣid al-Sharīat dalam
UINUIN Penelitian ini menguji fatwā hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sikap dan prosedur praktis umat Islam Indonesia dalam beragamaPenelitian ini menguji fatwā hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sikap dan prosedur praktis umat Islam Indonesia dalam beragama