UIN ANTASARIUIN ANTASARI
Syariah: Jurnal Hukum dan PemikiranSyariah: Jurnal Hukum dan PemikiranCryptocurrency kian populer secara global, terutama di kalangan investor dan pelaku usaha digital. Seiring itu, perdebatan hukum Islam mengenai kehalalannya menguat. Ketidakjelasan posisi hukum di kalangan ulama menjadi tantangan dalam menyediakan panduan normatif. Fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency menuai kritik karena dianggap tidak selaras dengan konsep maslahah kontemporer dan dinamika ekonomi digital. Studi ini mengkaji secara kritis fatwa MUI tentang keharaman cryptocurrency melalui teori maslahah berbasis kognisi Al-Tufi dan pemikiran sarjana Muslim kontemporer yang menilai hukum berdasarkan pertimbangan mafsadah (bahaya) dan maslahah (manfaat) secara kontekstual. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, yang mengkaji fatwa MUI melalui prinsip fikih, maslahah, dan maqasid al-shariah, serta merujuk pada pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency berdasarkan empat aspek fikih—gharar (spekulasi), darar (bahaya), qimar (judi), dan silah (komoditas)—serta pendekatan hukum yang tekstual dan rigid, belum mempertimbangkan maslahah berbasis kognisi sebagai alternatif untuk mendorong regulasi yang pasti dan formulasi hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital. Studi ini merekomendasikan prioritisasi kepastian regulatif dan konstitusional oleh negara guna mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif dan progresif terhadap inovasi teknologi.
The Indonesian Ulema Councils (MUI) fatwa declaring cryptocurrency haram is grounded in four classical fiqh concepts—gharar, darar, qimar, and silah—within a textual-normative framework.While legally valid, this approach lacks responsiveness to the complexities of the digital economy.It fails to incorporate more adaptive frameworks, such as human cognition-based maslahah, which limits its practical relevance in contemporary financial contexts.Al-Tufis theory of maslahah, expanded by contemporary Muslim scholars, provides a rational, contextual, and progressive alternative to Islamic legal reasoning.By centering on human intellect and empirical realities, this approach enables a situational evaluation of harm and benefit, offering a more responsive legal methodology suited to issues such as cryptocurrency and digital finance while maintaining the ethical foundations of shariah.To actualize such responsiveness, state institutions must prioritize regulatory and constitutional clarity by reforming fatwa methodology, reinforcing collective ijtihad, and promoting interdisciplinary inquiry.These efforts will support the development of Islamic legal rulings that are both normatively grounded and capable of addressing the evolving landscape of modern financial technologies.
Untuk mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif dan progresif terhadap inovasi teknologi, negara perlu memprioritaskan kepastian regulatif dan konstitusional. Reformasi metodologi fatwa, penguatan ijtihad kolektif, dan promosi penelitian interdisipliner dapat mendukung pengembangan putusan hukum Islam yang normatif dan mampu menanggapi lanskap teknologi keuangan modern yang terus berkembang.
- One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872One moment please moment please wait request verified doi 10 59966 setyaki v1i3 872
- Transactions of Cryptocurrency in the Perspective of Islamic Finance and Economics | Batubara | Muqtasid:... muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/9377Transactions of Cryptocurrency in the Perspective of Islamic Finance and Economics Batubara Muqtasid muqtasid iainsalatiga ac index php muqtasid article view 9377
- The future of cryptocurrency legality in Indonesia | Journal of Economics and Business Letters. future... journal.privietlab.org/index.php/JEBL/article/view/87The future of cryptocurrency legality in Indonesia Journal of Economics and Business Letters future journal privietlab index php JEBL article view 87
| File size | 941.11 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Meskipun ada beberapa kendala yang harus dievaluasi berdasarkan inovasi strategi atau kebijakan yaitu dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan olehMeskipun ada beberapa kendala yang harus dievaluasi berdasarkan inovasi strategi atau kebijakan yaitu dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh
UNESUNES Penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pelakuPenyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba Polresta Padang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua pelaku
UINSAIZUUINSAIZU Industri halal semakin diakui oleh pemerintah Indonesia, regulator, dan konsumen Muslim sebagai sektor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Penelitian iniIndustri halal semakin diakui oleh pemerintah Indonesia, regulator, dan konsumen Muslim sebagai sektor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini
IAINPTKIAINPTK Temuan dalam artikel menunjukkan tiga pola utama perubahan: pelonggaran ketentuan yang semula ketat, pembatalan fatwa sebelumnya, dan penyempurnaan normaTemuan dalam artikel menunjukkan tiga pola utama perubahan: pelonggaran ketentuan yang semula ketat, pembatalan fatwa sebelumnya, dan penyempurnaan norma
DINASTIREVDINASTIREV Kemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang RepublikKemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang Republik
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siapSebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siap
DINASTIREVDINASTIREV TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.
IAINPTKIAINPTK Perkembangan zaman semakin menuntut banyaknya persaingan dalam ranah pekerjaan yang mana hal ini menuntut peran perempuan untuk ikut andil dalam persainganPerkembangan zaman semakin menuntut banyaknya persaingan dalam ranah pekerjaan yang mana hal ini menuntut peran perempuan untuk ikut andil dalam persaingan
Useful /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Dengan menyelaraskan komitmen pemilu dengan kewajiban hukum, kerangka kerja yang diusulkan memperkuat pemerintahan demokratis dan rule of law. Studi iniDengan menyelaraskan komitmen pemilu dengan kewajiban hukum, kerangka kerja yang diusulkan memperkuat pemerintahan demokratis dan rule of law. Studi ini
UGMUGM Penelitian membuktikan bahwa penerbitan obligasi hijau meningkatkan nilai intrinsik perusahaan, diukur dengan peningkatan sekitar 0. Dampak positif iniPenelitian membuktikan bahwa penerbitan obligasi hijau meningkatkan nilai intrinsik perusahaan, diukur dengan peningkatan sekitar 0. Dampak positif ini
IAINPTKIAINPTK Studi ini melibatkan 200 responden yang aktif menggunakan platform media sosial untuk menemukan, mempertimbangkan, dan membeli produk digital. Data dianalisisStudi ini melibatkan 200 responden yang aktif menggunakan platform media sosial untuk menemukan, mempertimbangkan, dan membeli produk digital. Data dianalisis
UAIUAI Di antaranya ada tiga kegiatan utama yaitu Membuat dan Menarik Drum Kayu, Tarian Drum Kayu dan Sembahyang kepada Drum Kayu, serta terdapat pula kegiatanDi antaranya ada tiga kegiatan utama yaitu Membuat dan Menarik Drum Kayu, Tarian Drum Kayu dan Sembahyang kepada Drum Kayu, serta terdapat pula kegiatan