UIN ANTASARIUIN ANTASARI
Syariah: Jurnal Hukum dan PemikiranSyariah: Jurnal Hukum dan PemikiranCryptocurrency kian populer secara global, terutama di kalangan investor dan pelaku usaha digital. Seiring itu, perdebatan hukum Islam mengenai kehalalannya menguat. Ketidakjelasan posisi hukum di kalangan ulama menjadi tantangan dalam menyediakan panduan normatif. Fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency menuai kritik karena dianggap tidak selaras dengan konsep maslahah kontemporer dan dinamika ekonomi digital. Studi ini mengkaji secara kritis fatwa MUI tentang keharaman cryptocurrency melalui teori maslahah berbasis kognisi Al-Tufi dan pemikiran sarjana Muslim kontemporer yang menilai hukum berdasarkan pertimbangan mafsadah (bahaya) dan maslahah (manfaat) secara kontekstual. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, yang mengkaji fatwa MUI melalui prinsip fikih, maslahah, dan maqasid al-shariah, serta merujuk pada pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency berdasarkan empat aspek fikih—gharar (spekulasi), darar (bahaya), qimar (judi), dan silah (komoditas)—serta pendekatan hukum yang tekstual dan rigid, belum mempertimbangkan maslahah berbasis kognisi sebagai alternatif untuk mendorong regulasi yang pasti dan formulasi hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital. Studi ini merekomendasikan prioritisasi kepastian regulatif dan konstitusional oleh negara guna mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif dan progresif terhadap inovasi teknologi.
The Indonesian Ulema Councils (MUI) fatwa declaring cryptocurrency haram is grounded in four classical fiqh concepts—gharar, darar, qimar, and silah—within a textual-normative framework.While legally valid, this approach lacks responsiveness to the complexities of the digital economy.It fails to incorporate more adaptive frameworks, such as human cognition-based maslahah, which limits its practical relevance in contemporary financial contexts.Al-Tufis theory of maslahah, expanded by contemporary Muslim scholars, provides a rational, contextual, and progressive alternative to Islamic legal reasoning.By centering on human intellect and empirical realities, this approach enables a situational evaluation of harm and benefit, offering a more responsive legal methodology suited to issues such as cryptocurrency and digital finance while maintaining the ethical foundations of shariah.To actualize such responsiveness, state institutions must prioritize regulatory and constitutional clarity by reforming fatwa methodology, reinforcing collective ijtihad, and promoting interdisciplinary inquiry.These efforts will support the development of Islamic legal rulings that are both normatively grounded and capable of addressing the evolving landscape of modern financial technologies.
Untuk mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif dan progresif terhadap inovasi teknologi, negara perlu memprioritaskan kepastian regulatif dan konstitusional. Reformasi metodologi fatwa, penguatan ijtihad kolektif, dan promosi penelitian interdisipliner dapat mendukung pengembangan putusan hukum Islam yang normatif dan mampu menanggapi lanskap teknologi keuangan modern yang terus berkembang.
- One moment, please.... moment please wait request verified doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872One moment please moment please wait request verified doi 10 59966 setyaki v1i3 872
- Transactions of Cryptocurrency in the Perspective of Islamic Finance and Economics | Batubara | Muqtasid:... muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/9377Transactions of Cryptocurrency in the Perspective of Islamic Finance and Economics Batubara Muqtasid muqtasid iainsalatiga ac index php muqtasid article view 9377
- The future of cryptocurrency legality in Indonesia | Journal of Economics and Business Letters. future... journal.privietlab.org/index.php/JEBL/article/view/87The future of cryptocurrency legality in Indonesia Journal of Economics and Business Letters future journal privietlab index php JEBL article view 87
| File size | 941.11 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
TAMANLITERATAMANLITERA Diskusi dalam buku ini didasarkan pada pembacaan kritis terhadap teks-teks klasik dan hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Buku ini diharapkanDiskusi dalam buku ini didasarkan pada pembacaan kritis terhadap teks-teks klasik dan hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Buku ini diharapkan
UINSAIZUUINSAIZU Perbandingan hukum kekerasan dalam rumah tangga Indonesia dan Malaysia mengungkapkan kekuatan dan kelemahan komplementer dalam perlindungan korban. 23Perbandingan hukum kekerasan dalam rumah tangga Indonesia dan Malaysia mengungkapkan kekuatan dan kelemahan komplementer dalam perlindungan korban. 23
IAINPTKIAINPTK Temuan menunjukkan perlunya pendekatan sosial-hukum yang interdisipliner untuk memahami perkembangan otoritas hukum Islam, serta pentingnya institusi keagamaanTemuan menunjukkan perlunya pendekatan sosial-hukum yang interdisipliner untuk memahami perkembangan otoritas hukum Islam, serta pentingnya institusi keagamaan
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap layanan sertifikasi halal serta mengidentifikasi hambatan dan strategiPenelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap layanan sertifikasi halal serta mengidentifikasi hambatan dan strategi
TAMANLITERATAMANLITERA Menurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaranMenurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran
UMMUMM Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan fatwa di antara para ulama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia) terhadap berbagaiPenelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan fatwa di antara para ulama di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia) terhadap berbagai
UADUAD Laporan survey menyatakan bahwa sekitar 113.595 Ha lahan konsesi milik PT Arara Abadi telah diklaim oleh masyarakat lokal. Walaupun perusahaan ini menegaskanLaporan survey menyatakan bahwa sekitar 113.595 Ha lahan konsesi milik PT Arara Abadi telah diklaim oleh masyarakat lokal. Walaupun perusahaan ini menegaskan
UADUAD Sebelum institusi fatwa muncul di Indonesia pada abad ke-20, Muslim lokal Indonesia telah meminta fatwa kepada salah seorang grand mufti di Arab Saudi.Sebelum institusi fatwa muncul di Indonesia pada abad ke-20, Muslim lokal Indonesia telah meminta fatwa kepada salah seorang grand mufti di Arab Saudi.
Useful /
UNUJAUNUJA 3 percent of the variance in madrasah effectiveness. These results highlight that the managerial and human dimensions play a crucial role in improving3 percent of the variance in madrasah effectiveness. These results highlight that the managerial and human dimensions play a crucial role in improving
IAINPTKIAINPTK Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan variasi komposisi plastik PP 0%, 10%, 20%, dan 30% dari berat total campuran. Hasil pengujian menunjukkanMetode yang digunakan adalah eksperimen dengan variasi komposisi plastik PP 0%, 10%, 20%, dan 30% dari berat total campuran. Hasil pengujian menunjukkan
UGMUGM Model pembelajaran mesin terbukti lebih unggul dibandingkan investor manusia dalam mendeteksi perilaku herd‑ing adaptif di pasar AS, Malaysia, dan Indonesia,Model pembelajaran mesin terbukti lebih unggul dibandingkan investor manusia dalam mendeteksi perilaku herd‑ing adaptif di pasar AS, Malaysia, dan Indonesia,
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Sebagai seorang konselor, kita harus memahami bagaimana karakteristik dari siswa yang memerlukan bimbingan, sehingga kita dapat membuat situasi yang nyamanSebagai seorang konselor, kita harus memahami bagaimana karakteristik dari siswa yang memerlukan bimbingan, sehingga kita dapat membuat situasi yang nyaman