UNIPASUNIPAS

Kertha WidyaKertha Widya

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan tradisi yang luar biasa melimpah. Namun diantara banyaknya keragaman tradisi dan budaya, terdapat beberapa tradisi di Indonesia yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunya yaitu tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia. Dari hal tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu efektivitas penerapan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan upaya penyeimbangan antara penghormatan hak asasi manusia dan pelestarian tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif menggambarkan pelaksanaan norma hukum mengenai HAM.

Efektivitas penerapan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait dengan pengasingan pada tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia telah efektif dilaksanakan.Hal ini disebabkan karena pelaksanaan tradisi ini setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 34, tradisi Manak Salah tidak memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut, yaitu unsur diasingkan secara sewenang-wenang.Masyarakat telah diberikan kebebasan untuk memilih menjalankan tradisi Manak Salah tanpa adanya tekanan dari pemerintah Desa Padangbulia.Penyeimbangan antara penghormatan hak asasi manusia dan pelestarian tradisi pengasingan di Desa Padangbulia dapat dilakukan dengan cara revitalisasi tradisi dengan menyesuaikannya agar selaras prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga nilai budaya tetap terjaga tanpa mengabaikan peraturan yang ada.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara tradisi Manak Salah dengan tradisi serupa di daerah lain di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Studi komparatif ini dapat membantu memahami bagaimana tradisi serupa di tempat lain telah beradaptasi dengan prinsip-prinsip HAM dan bagaimana masyarakat setempat menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan penghormatan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat fokus pada dampak sosial dan psikologis dari tradisi Manak Salah terhadap keluarga yang terlibat, serta bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memastikan kesejahteraan keluarga tersebut selama dan setelah pelaksanaan tradisi. Terakhir, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan penghormatan hak asasi manusia, serta bagaimana pendidikan dapat membantu masyarakat memahami dan menghargai nilai-nilai budaya tanpa mengabaikan hak-hak individu.

Read online
File size411.65 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

JURIS Strategi Pemasaran Politik Lis Darmansyah Raja Ariza dalam Pilkada Pilkwako Tanjungpinang 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Kekuatan utama strategi pemasaran politik Lis-Raja terletak pada kombinasi pengalaman politik dan birokrasi yang saling melengkapi, program yang sangatKekuatan utama strategi pemasaran politik Lis-Raja terletak pada kombinasi pengalaman politik dan birokrasi yang saling melengkapi, program yang sangat

JURIS Peran Non Governmental Intermediary dalam Menjembatani Petani dan Pemerintah Model Kelembagaan Baru untuk Akselerasi Reforma Agraria 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Ketimpangan agraria dan hambatan birokrasi yang kompleks menghalangi percepatan reforma agraria, sementara Non‑Governmental Intermediary (NGI) berperanKetimpangan agraria dan hambatan birokrasi yang kompleks menghalangi percepatan reforma agraria, sementara Non‑Governmental Intermediary (NGI) berperan

JURIS Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135 PUU XXII 2024 Constitutional or Unconstitutional 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif bertujuan untuk menguji efektivitas model serentak sebelumnya,Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis yuridis kualitatif bertujuan untuk menguji efektivitas model serentak sebelumnya,

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan 2023More at 2023

UNIGRESUNIGRES Notaris pengganti memegang tanggung jawab penting yang sama dengan notaris. Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindunganNotaris pengganti memegang tanggung jawab penting yang sama dengan notaris. Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan

JURIS Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Selain itu, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di RS Muhammadiyah Gresik terlebihSelain itu, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di RS Muhammadiyah Gresik terlebih

JURIS Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat 1 Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uang pisah jika terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karena itu, kerangka hukum ketenagakerjaan13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uang pisah jika terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karena itu, kerangka hukum ketenagakerjaan

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja dinyatakan cacat hukum, sehingga Pintardjo Soeltan Strepoeo dan Nyonya Janda Mumahhaimawati terbuktiSurabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja dinyatakan cacat hukum, sehingga Pintardjo Soeltan Strepoeo dan Nyonya Janda Mumahhaimawati terbukti

JURIS Dampak Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Pembebanan Jaminan Fidusia, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, mensyaratkan pembuatan akta notaris dalam Bahasa Indonesia sebagai akta JaminanPembebanan Jaminan Fidusia, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, mensyaratkan pembuatan akta notaris dalam Bahasa Indonesia sebagai akta Jaminan

Useful /

JURIS Implementasi Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia di Hotel Lombok Plaza Analisis Praktik Rekrutmen Pelatihan dan Loyalitas Karyawan 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan tingkat okupansi hotel, dengan strategi rekrutmen internalHasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan tingkat okupansi hotel, dengan strategi rekrutmen internal

JURIS Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Desa Nagrak Di Kabupaten Subang 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Perkembangan pariwisata di Kabupaten Subang bagian selatan, khususnya di Kecamatan Ciater, memberi dampak pada aspek ekonomi sosial dan lingkungan. FasilitasPerkembangan pariwisata di Kabupaten Subang bagian selatan, khususnya di Kecamatan Ciater, memberi dampak pada aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Fasilitas

JURIS Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Usaha Tanaman Hias di Dusun Pemunut Desa Suranadi 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Dusun Pemunut yang berlokasi di desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pernah dihuni masyarakat dengan profesi pertanian buah dan sayuran.Dusun Pemunut yang berlokasi di desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pernah dihuni masyarakat dengan profesi pertanian buah dan sayuran.

JURIS Tanggung Gugat Terhadap Perusahaan Pemasang Iklan Yang Merugikan Konsumen 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas maka dilihat pada KUHPerdata khususnya pasal 1365 yaitu dinyatakan bahwa dikatakan perbuatan melawan hukumUntuk menjawab permasalahan tersebut diatas maka dilihat pada KUHPerdata khususnya pasal 1365 yaitu dinyatakan bahwa dikatakan perbuatan melawan hukum

ads-block-test