Publisher

UCYUCY

Journal Academy of Education JournalAcademy of Education Journal Abstract

Integrasi suatu negara dengan sistem ekonomi internasional yang kapitalis menyebabkan sistem ekonomi nasional negara menjadi subordinasi dari internasional ekonomi karena teori ini melihat dunia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu : negara pusat, negara yang dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki sistem kapitalisme modern (misalnya : negara-negara G7) dan kelompok negara satelit (bekas negara koloni). Suatu hal menarik dari teori ini adanya pembagian kerja internasional di mana negara-negara metropol adalah negara yang memproses bahan-bahan mentah yang disediakan oleh negara-negara satelit menjadi produk-produk industri yang kemudian dijual kembali sebagai produk industrial di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam hal ini sektor ekonomi tradisional mendapat fungsi baru yaitu sebagai penyedia tenaga yang murah dan lahan yang murah untuk kepentingan pengembangan sektor modern yang merupakan wakil kapitalisme modern. Akibatnya muncul kelompok birokrat politik sebagai sebagai pusat kekuasaan, birokrasi sebagai penunjang kebijakan-kebijakan ekonomi. Jadi negara dengan aparatnya oleh pendekatan ini dianggap sebagai Comprador : kelompok yang memberikan fasilitas utama bagi kepentingan-kepentingan modal asing dengan memperoleh bayaran tertentu. Ia juga merupakan kelompok yang menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar kapitalisme itu sendiri, karena industrialisasi mula muncul di negara-negara yang sedang berkembang.

Conclusion

Akumulasi modal di negara berkembang sangat bergantung pada daya saing, akses pasar domestik dan luar negeri, serta kebijakan negara dalam mengarahkan ekonomi.Berdasarkan teori ketergantungan, industrialisasi di negara periferal mengarah pada integrasi dan subordinasi ekonomi nasional terhadap sistem kapitalis internasional, dengan pembagian kerja di mana negara pusat mengolah bahan mentah dari negara satelit.Integrasi ini menghasilkan munculnya birokrat politik sebagai pusat kekuasaan yang mendukung kebijakan ekonomi dan memfasilitasi modal asing, bertindak sebagai kelompok Comprador.

Future Research

Melihat paparan mengenai birokrasi sebagai sentralisasi kekuasaan politik-ekonomi dan tantangannya terhadap industrialisasi di Indonesia pada masa Orde Baru, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang menjanjikan. Pertama, penting untuk mengkaji bagaimana dinamika sentralisasi kekuasaan birokrasi dan patronase bisnis telah berevolusi pasca-Orde Baru. Apakah mekanisme Dwi-fungsi ABRI telah digantikan oleh bentuk intervensi negara yang lain, ataukah corak patrimonialisme masih relevan dalam konteks politik dan ekonomi modern Indonesia? Penelitian ini dapat membandingkan struktur kekuasaan dan dampaknya terhadap iklim investasi di dua era tersebut. Kedua, mengingat adanya perbandingan dengan negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan yang mampu melakukan industrialisasi tanpa terjerat dalam ketergantungan negatif, penelitian komparatif dapat mendalami faktor-faktor kelembagaan dan tata kelola yang membedakan keberhasilan mereka. Fokusnya adalah pada strategi spesifik dalam mengelola hubungan antara negara, birokrasi, dan modal asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meminimalkan praktik patronase yang menghambat investasi jangka panjang. Ketiga, untuk mengatasi hambatan investasi jangka menengah dan panjang yang diakibatkan oleh ketidakpastian kebijakan dan patronase, studi lanjutan dapat merancang dan menguji model reformasi tata kelola ekonomi. Ini mencakup identifikasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi birokrasi dari kepentingan politik dan militer. Mengapa negara-negara tertentu lebih mampu menciptakan kerangka hukum dan kelembagaan yang stabil untuk investor? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan ditemukan solusi konkret untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia di kancah global.

Metadata

File size	169.17 KB
Pages	10
DMCA	Report