DEWANSENGKETADEWANSENGKETA
JURNAL MEDIASI INDONESIAJURNAL MEDIASI INDONESIAMediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator. Mediasi menjadi alternatif di luar pengadilan karena penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap lambat, membuang waktu, mahal, dan berbelit-belit. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengubah mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan, khususnya sepakbola, yang kini mengacu pada Statuta FIFA dan PSSI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif konseptual dan menemukan bahwa penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesional pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menganut paradigma berbeda dibandingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Pemerintah Indonesia telah mengakomodir Lex Sportiva secara utuh, dan mediasi menjadi ujung tombak penyelesaian sengketa olahraga.
Penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesional setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.Pemerintah Indonesia telah mengakomodir Lex Sportiva secara menyeluruh, yang menekankan pentingnya aturan khusus dalam olahraga.Mekanisme penyelesaian sengketa dimulai dengan upaya musyawarah dan mufakat melalui NDRC, dan jika tidak tercapai, para pihak dapat memilih mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas NDRC dalam menyelesaikan sengketa upah pemain sepakbola profesional, termasuk analisis terhadap tingkat kepuasan para pihak yang terlibat. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah menerapkan Lex Sportiva secara komprehensif, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa non-finansial dalam olahraga, seperti sengketa terkait doping, transfer pemain, atau pelanggaran kode etik, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing jenis sengketa. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa olahraga yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan.
| File size | 137.12 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum esensial danPengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum esensial dan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuanBerdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan
UNIRAYAUNIRAYA Obat-obatan ini mungkin dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan indera perasa, meringankan atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkanObat-obatan ini mungkin dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan indera perasa, meringankan atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, mengenai kedudukan hak waris anak perempuan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat, tidak mendapatBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, mengenai kedudukan hak waris anak perempuan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat, tidak mendapat
UNIRAYAUNIRAYA Potensi ancaman pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) I KUHP adalah lima belas (15) tahun penjara. Teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalamPotensi ancaman pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) I KUHP adalah lima belas (15) tahun penjara. Teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Brb meliputi kompleksitas fakta hukum, keterbatasan teks hukum dan pluralitas Interpretasi: Hukum bukanlah ilmu pasti. Ada kemungkinan berbagai interpretasiBrb meliputi kompleksitas fakta hukum, keterbatasan teks hukum dan pluralitas Interpretasi: Hukum bukanlah ilmu pasti. Ada kemungkinan berbagai interpretasi
UNIRAYAUNIRAYA Jika perdamaian diterima oleh kedua belah pihak, kantor kejaksaan akan memasukkan perdamaian tersebut dalam siaran berita dan memberitahu pengadilan tinggiJika perdamaian diterima oleh kedua belah pihak, kantor kejaksaan akan memasukkan perdamaian tersebut dalam siaran berita dan memberitahu pengadilan tinggi
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan identitas terpidana II dalam Putusan Kasasi Nomor 128 K/PID/2016 Juncto peninjauan kembali Nomor 82 PK/PID/2017Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan identitas terpidana II dalam Putusan Kasasi Nomor 128 K/PID/2016 Juncto peninjauan kembali Nomor 82 PK/PID/2017
Useful /
SERAMBI MEKKAHSERAMBI MEKKAH Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi antarpribadi memiliki pengaruh signifikanBerdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi antarpribadi memiliki pengaruh signifikan
STIESASTIESA Model yang diusulkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan pembiayaan yang lebih adil,Model yang diusulkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan pembiayaan yang lebih adil,
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER The use of digital mapping to visually document customary land claims can help clarify conflicts and improve accuracy in the mediation process. IntegratingThe use of digital mapping to visually document customary land claims can help clarify conflicts and improve accuracy in the mediation process. Integrating
UM-SORONGUM-SORONG Dari hasil pembahasan tentang Perencanaan Sistem Perawatan Mesin, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu.merencanakan Prosedur Perawatan, Pedoman Perawatan,Dari hasil pembahasan tentang Perencanaan Sistem Perawatan Mesin, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu.merencanakan Prosedur Perawatan, Pedoman Perawatan,