UPN VeteranUPN Veteran

Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraDinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara

Inovasi merupakan metode baru untuk meningkatkan mutu/kualitas terhadap suatu program atau barang yang sudah ada. Inovasi adalah hal baru yang memerlukan proses dalam pengaplikasiannya. Artinya bahwa tidak semua inovasi dapat secara langsung diterima/diadopsi oleh kalayak umum. Inovasi perlu dikomunikasikan terlebih dahulu, kemudian proses putusan inovasi, yakni proses seseorang/individu menerima atau menolak suatu inovasi. Inovasi penempatan pegawai perlu dilakukan melalui jalan penempatan pegawai pada suatu tempat atau jabatan yang paling sesuai, dengan penempatan pegawai yang tepat akan meningkatkan semangat kerja pegawai yang bersangkutan. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penempatan pegawai ASN di Kabupaten Talaud bagian humas dan protokol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai ASN masih kurang memperhatikan spesifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan pegawai.

Penempatan pegawai pada Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Kepulauan Talaud sebaiknya lebih memperhatikan spesifikasi pendidikan formal dan pengalaman kerja.Keterampilan kerja Pegawai Negeri Sipil perlu diperhatikan dalam menempatkan pegawai pada jabatan yang akan dipangkunya.Kemampuan kerja yang dimiliki pegawai dengan beban kerja yang diberikan kepadanya juga perlu diperhatikan.Minat kerja pegawai perlu dipertimbangkan sebelum menempatkan pegawai pada suatu jabatan tertentu untuk meningkatkan semangat kerja.

Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model penempatan pegawai yang lebih efektif dengan mempertimbangkan faktor latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keterampilan kerja. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak penempatan pegawai yang sesuai dengan minat dan kemampuan terhadap produktivitas kerja. Terakhir, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai penerapan prinsip good governance dalam sistem penempatan pegawai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.

  1. DOI Name 10.3300 Values. name values index type timestamp data admin handle create delete derived prefix... doi.org/10.3300DOI Name 10 3300 Values name values index type timestamp data admin handle create delete derived prefix doi 10 3300
Read online
File size390.55 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Pada Masa Pandemi Covid 19 2026More at 2026

JAYABAYAJAYABAYA Pelayanan publik di Kecamatan Kemayoran pada masa pandemi Covid-19 tidak ada masalah dan lancar serta dalam pelaksanaannya taat pada protokol kesehatanPelayanan publik di Kecamatan Kemayoran pada masa pandemi Covid-19 tidak ada masalah dan lancar serta dalam pelaksanaannya taat pada protokol kesehatan

JURIS Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2025More at 2025

UHBUHB Dan (2) Bagaimana Konsep Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif denganDan (2) Bagaimana Konsep Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan

JURIS Peran Hukum Administrasi Kesehatan dalam Pengawasan Asuransi Kesehatan Pemerintah dan Swasta di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Keseluruhan upaya ini diharapkan mampu menciptakan sistem asuransi kesehatan nasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan bagiKeseluruhan upaya ini diharapkan mampu menciptakan sistem asuransi kesehatan nasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan bagi

JURIS Penegakan Hukum Lingkungan dalam Tata Kelola dan Pengawasan Pertambangan Ilegal Studi Kasus Pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Sentralisasi kewenangan pasca revisi UU Minerba 2020 justru melemahkan kontrol lokal, sehingga respons pemerintah bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.Sentralisasi kewenangan pasca revisi UU Minerba 2020 justru melemahkan kontrol lokal, sehingga respons pemerintah bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

JURIS Implikasi Yuridis Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Desa 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perubahan regulasi ini memperluas, memperjelas, dan memperkuat peran BPK dalam mengawasi pengelolaanPermasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perubahan regulasi ini memperluas, memperjelas, dan memperkuat peran BPK dalam mengawasi pengelolaan

JURIS Analisis Normatif Pengangkatan Pelaksana Tugas PLT Dirut PDAM Lombok Timur Dalam Perspektif Good Governance 2025More at 2025

STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM 23/2024. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkatan PLT Dirut masih menghadapi kendala dalam hal transparansi dan partisipasi publik, serta pengawasan23/2024. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkatan PLT Dirut masih menghadapi kendala dalam hal transparansi dan partisipasi publik, serta pengawasan

JURIS Matanre Siri Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 2022More at 2022

SEBISEBI Sehingga Matanre Siri dikonstruksi dengan maksud untuk mencapai keseragaman yang telah ditetapkan oleh otoritas. Matanre Siri terbukti menjadi faktor pentingSehingga Matanre Siri dikonstruksi dengan maksud untuk mencapai keseragaman yang telah ditetapkan oleh otoritas. Matanre Siri terbukti menjadi faktor penting

JURIS Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan di BEI Periode 2017 2019 2021More at 2021

UNIMUNIM Kinerja keuagan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. sebab return yang diambil banyak, maka stakeholder juga akan terjamin kesejahteraanya. Hal itu akanKinerja keuagan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. sebab return yang diambil banyak, maka stakeholder juga akan terjamin kesejahteraanya. Hal itu akan

Useful /

JURIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN TAMBAK MENJADI KAWASAN PERUMAHAN DI DESA BANJAR KEMUNING KABUPATEN SIDOARJO 2025More at 2025

UPN VeteranUPN Veteran Koordinasi antar lembaga teknis berjalan, tetapi belum responsif terhadap dampak sosial dan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilanKoordinasi antar lembaga teknis berjalan, tetapi belum responsif terhadap dampak sosial dan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan

JURIS Kebijakan Pencatatan Perkawinan Siri di Kartu Keluarga dari Sudut Pandang Administrasi Kependudukan dan Status Hukum 2023More at 2023

UPN VeteranUPN Veteran Kedua, sudut pandang status hukum tentang adanya Kebijakan Pencatatan Perkawinan Siri di KK bahwa perkawinan siri sepanjang belum dilakukan pendaftaranKedua, sudut pandang status hukum tentang adanya Kebijakan Pencatatan Perkawinan Siri di KK bahwa perkawinan siri sepanjang belum dilakukan pendaftaran

JURIS Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Sistem E Warung di Kota Tomohon 2023More at 2023

UPN VeteranUPN Veteran Evaluasi mengungkap adanya ketidaksesuaian data penerima, kurangnya pengawasan, serta pelanggaran prosedur oleh agen e‑Warung, sehingga efektivitas programEvaluasi mengungkap adanya ketidaksesuaian data penerima, kurangnya pengawasan, serta pelanggaran prosedur oleh agen e‑Warung, sehingga efektivitas program

JURIS Pengaruh Teknologi Informasi Budaya Organisasi dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus PT Pegadaian Cabang Dompu Soriutu 2021More at 2021

UNIMUNIM Jumlah kuesioner yang disebarkan pada penelitian ini kepada 35 responden. Data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda denganJumlah kuesioner yang disebarkan pada penelitian ini kepada 35 responden. Data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan

ads-block-test