STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabPengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Lombok Timur merupakan proses strategis yang berdampak pada penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karna itu, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana ketentuan hukum mengatur pengangkatan PLT Dirut dan sejauh mana pengangkatan tersebut memengaruhi penerapan prinsip good governance. Penelitian menggunakan metode normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan Permendagri No. 23/2024. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkatan PLT Dirut masih menghadapi kendala dalam hal transparansi dan partisipasi publik, serta pengawasan yang belum optimal sehingga berpotensi menurunkan legitimasi dan efektivitas pengelolaan. Selain itu, ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam proses pengangkatan. Kesimpulannya, penguatan regulasi, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan evaluasi kinerja secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan pengangkatan PLT berjalan sesuai prinsip good governance dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di PDAM Lombok Timur.
Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Lombok Timur harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang jelas dan tegas, termasuk peraturan perundang-undangan serta regulasi internal yang mengatur mekanisme seleksi, kriteria, dan masa jabatan PLT.Namun, dalam praktiknya, proses pengangkatan PLT di PDAM Lombok Timur masih menunjukkan kelemahan dalam penerapan ketentuan hukum tersebut, seperti kurangnya transparansi dan pengawasan yang memadai.Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan legitimasi pengangkatan, sehingga perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar pengangkatan PLT dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan mendukung tata kelola yang baik.Pengangkatan PLT Dirut PDAM Lombok Timur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas.Proses pengangkatan yang kurang transparan dan minimnya partisipasi publik serta pemangku kepentingan mengurangi legitimasi dan kepercayaan masyarakat.Selain itu, akuntabilitas pengelolaan PLT juga perlu diperkuat melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan yang efektif.Efektivitas pengelolaan PDAM sangat bergantung pada prosedur seleksi yang jelas dan kompetensi PLT yang diangkat.Oleh karena itu, pengangkatan PLT yang sesuai dengan prinsip good governance akan memperkuat tata kelola BUMD dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk meningkatkan penerapan prinsip good governance dalam pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Lombok Timur, perlu dilakukan penguatan regulasi dan mekanisme pengangkatan PLT agar prosesnya lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, peran serta partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam proses pengangkatan harus ditingkatkan untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Evaluasi kinerja PLT secara berkala dan penerapan sistem pengawasan yang ketat juga sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan PDAM. Dengan demikian, pengelolaan pengangkatan PLT Dirut harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya tata kelola BUMD yang baik dan berkelanjutan.
| File size | 324.76 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNBARIUNBARI Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih terbatas karena kendala internal seperti keterbatasan sumber dayaPengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih terbatas karena kendala internal seperti keterbatasan sumber daya
UMMUUMMU Penelitian ini menelaah dinamika politik, praktik korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum transendental sebagai “nurani hukum dalam birokrasi daerah.Penelitian ini menelaah dinamika politik, praktik korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum transendental sebagai “nurani hukum dalam birokrasi daerah.
DINASTIREVDINASTIREV Independensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional.Independensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional.
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak dilakukan guna memperjelas tugas dan fungsi yangHasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak dilakukan guna memperjelas tugas dan fungsi yang
BALIDWIPABALIDWIPA Amandemen Undang‑Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana tercermin dalamAmandemen Undang‑Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam
CASSRCASSR Dengan adanya pilkada, masyarakat daerah telah memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Namun, masih ada beberapa tantangan yangDengan adanya pilkada, masyarakat daerah telah memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Namun, masih ada beberapa tantangan yang
UNSUNS Penelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasisPenelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasis
UIBUIB Sebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerahSebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerah
Useful /
UNBARIUNBARI Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupanPenegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan
ADAIADAI Penelitian ini menganalisis interaksi antara faktor internal seperti Fraud Diamond dan sifat Machiavellian, serta faktor eksternal seperti religiositasPenelitian ini menganalisis interaksi antara faktor internal seperti Fraud Diamond dan sifat Machiavellian, serta faktor eksternal seperti religiositas
UNSUNS Hal ini merupakan penyebab utama munculnya aktivitas pertambangan ilegal, yang pada akhirnya berarti manfaat pengelolaan sumur tua di daerah penghasilHal ini merupakan penyebab utama munculnya aktivitas pertambangan ilegal, yang pada akhirnya berarti manfaat pengelolaan sumur tua di daerah penghasil
UNSUNS Sumber daya tambang merupakan sumber kemakmuran bagi daerah, namun perlu komitmen dari pemerintah daerah, institusi publik, sektor swasta dan masyarakatSumber daya tambang merupakan sumber kemakmuran bagi daerah, namun perlu komitmen dari pemerintah daerah, institusi publik, sektor swasta dan masyarakat