Publisher

STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM

Journal JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Abstract

Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Lombok Timur merupakan proses strategis yang berdampak pada penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karna itu, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana ketentuan hukum mengatur pengangkatan PLT Dirut dan sejauh mana pengangkatan tersebut memengaruhi penerapan prinsip good governance. Penelitian menggunakan metode normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan Permendagri No. 23/2024. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkatan PLT Dirut masih menghadapi kendala dalam hal transparansi dan partisipasi publik, serta pengawasan yang belum optimal sehingga berpotensi menurunkan legitimasi dan efektivitas pengelolaan. Selain itu, ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam proses pengangkatan. Kesimpulannya, penguatan regulasi, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan evaluasi kinerja secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan pengangkatan PLT berjalan sesuai prinsip good governance dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di PDAM Lombok Timur.

Conclusion

Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Lombok Timur harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang jelas dan tegas, termasuk peraturan perundang-undangan serta regulasi internal yang mengatur mekanisme seleksi, kriteria, dan masa jabatan PLT.Namun, dalam praktiknya, proses pengangkatan PLT di PDAM Lombok Timur masih menunjukkan kelemahan dalam penerapan ketentuan hukum tersebut, seperti kurangnya transparansi dan pengawasan yang memadai.Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan legitimasi pengangkatan, sehingga perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar pengangkatan PLT dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan mendukung tata kelola yang baik.Pengangkatan PLT Dirut PDAM Lombok Timur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas.Proses pengangkatan yang kurang transparan dan minimnya partisipasi publik serta pemangku kepentingan mengurangi legitimasi dan kepercayaan masyarakat.Selain itu, akuntabilitas pengelolaan PLT juga perlu diperkuat melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan yang efektif.Efektivitas pengelolaan PDAM sangat bergantung pada prosedur seleksi yang jelas dan kompetensi PLT yang diangkat.Oleh karena itu, pengangkatan PLT yang sesuai dengan prinsip good governance akan memperkuat tata kelola BUMD dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Future Research

Untuk meningkatkan penerapan prinsip good governance dalam pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Lombok Timur, perlu dilakukan penguatan regulasi dan mekanisme pengangkatan PLT agar prosesnya lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, peran serta partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam proses pengangkatan harus ditingkatkan untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Evaluasi kinerja PLT secara berkala dan penerapan sistem pengawasan yang ketat juga sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan PDAM. Dengan demikian, pengelolaan pengangkatan PLT Dirut harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya tata kelola BUMD yang baik dan berkelanjutan.

Metadata

File size	324.76 KB
Pages	14
DMCA	Report