STIEJBSTIEJB
Journal of Economics and Regional ScienceJournal of Economics and Regional SciencePenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap pelayanan publik pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua menggunakan metode deskriptif, dimana metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data hasil penelitian tetapi tidak untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas terhadap ciri-ciri populasi. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga menggunakan metode penelitian asosiatif, dimana metode penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tidak bebas (dependent). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan pelayanan publik ternyata sudahlah diterapkan dengan baik pada pelaksanaan penerapan pelayanan publik, namun disisi lain berbeda dengan prinsip keadilan yang masih terdapat penyimpangan sehingga pelayanan yang diberikan belumlah adil bagi masyarakat. Dan berdasarkan hasil uji pada setiap indikator Transparansi, Responsiv dan Keadilan ternyata menunjukan bahwa Good Governance mempunyai pengaruh dalam mendukung terlaksananya pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan prinsip Good Governance pada indikator transparansi, responsiv, dan keadilan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sudah baik dalam mendukung terlaksananya pelayanan publik.Namun, prinsip keadilan masih memerlukan pembenahan agar pelayanan yang diberikan lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.Penerapan Good Governance dapat mempengaruhi dan membantu kualitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas terkait.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor penghambat penerapan prinsip keadilan dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk analisis mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap keadilan pelayanan yang diberikan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Good Governance secara komprehensif, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan Good Governance dan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Mimika.
| File size | 545.1 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UHBUHB Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya basic research (penelitian dasar) yang melandasi perencanaan pembentukanBeberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya basic research (penelitian dasar) yang melandasi perencanaan pembentukan
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip responsibility masih lemah akibat keterbatasan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagaiHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip responsibility masih lemah akibat keterbatasan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai
UNIKUUNIKU Pada tahap pelaksanaan, penggarap dilibatkan dalam penanaman, pemeliharaan dan perlindungan hutan. tahap alokasi bagi hasil terlibat dalam pelaksanaanPada tahap pelaksanaan, penggarap dilibatkan dalam penanaman, pemeliharaan dan perlindungan hutan. tahap alokasi bagi hasil terlibat dalam pelaksanaan
UIDUID Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaan modal negara dari sisi pembiayaan keuangan negara selalu dikaitkan dengan penerbitan Peraturan PemerintahPermasalahan yang dihadapi adalah penyertaan modal negara dari sisi pembiayaan keuangan negara selalu dikaitkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah
UNSULTRAUNSULTRA Analisis SWOT diterapkan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan usaha arang tempurung kelapa. Hasil kegiatan menunjukkanAnalisis SWOT diterapkan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan usaha arang tempurung kelapa. Hasil kegiatan menunjukkan
SEBISEBI 109, meskipun banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum melakukannya. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan membandingkan109, meskipun banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum melakukannya. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan membandingkan
STIEJBSTIEJB Sementara itu, pekerja di bagian hutan berisiko keracunan bisa ular, cedera akibat benda tajam, dan tertimpa pohon. Secara keseluruhan, potensi bahayaSementara itu, pekerja di bagian hutan berisiko keracunan bisa ular, cedera akibat benda tajam, dan tertimpa pohon. Secara keseluruhan, potensi bahaya
STAINSTAIN atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. atau satu pelaku usaha atau satu kelompokatau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. atau satu pelaku usaha atau satu kelompok
Useful /
UIDUID Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28
IAIANNAWAWIIAIANNAWAWI Nilai-nilai tersebut perlu diberikan kepada para peserta didik yang ada pada segala jenjang agar dalam kehidupaan tidak tersesat dan tidak menyelewengNilai-nilai tersebut perlu diberikan kepada para peserta didik yang ada pada segala jenjang agar dalam kehidupaan tidak tersesat dan tidak menyeleweng
MAHADEWAMAHADEWA Data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui lembar observasi, sedangkan data hasil belajar diperoleh dari tes akhir siklus. Hasil menunjukkan aktivitasData aktivitas belajar siswa diperoleh melalui lembar observasi, sedangkan data hasil belajar diperoleh dari tes akhir siklus. Hasil menunjukkan aktivitas
MAHADEWAMAHADEWA Dari kriteria HOTS, 40 soal memenuhi kriteria soal yaitu terpenuhinya aspek materi. Kualitas secara empiris berdasarkan analisis hasil uji coba lapangan.Dari kriteria HOTS, 40 soal memenuhi kriteria soal yaitu terpenuhinya aspek materi. Kualitas secara empiris berdasarkan analisis hasil uji coba lapangan.