UPN VeteranUPN Veteran
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraDinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraPermasalahan dalam penelitian ini yaitu pelayanan perizinan, proses yang cukup panjang dan lama menjadi problem di masyarakat. Untuk melakukan perizinan harus melalui permohonan dan rekomendasi dari instansi terkait, seperti proses izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui DPMPTSP dalam melaksanakan Peraturan Bupati No 59 Tahun 2021. Teori dalam penelitian ini menggunakan Edward III (1980) yaitu a) komunikasi, b) sumber daya, c) sikap/disposisi, d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis sejauh mana Perbub No 59 Tahun 2021 dapat dilaksanakan. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles&Huberman (2014). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, dilihat dari : 1) dalam Komunikasi untuk berkoordinasi antara kantor Dinas Penanaman Modal dan Mal Pelayanan Publik dengan SKPD, staf di kantor DPMPTSP tidak diberiikan kewenagan penuh oleh kepala SKPD, 2) Sumber daya yang ada kurang memadahi dan kompeten, 3) sikap/disposisi, yaitu kurangnya kolaborasi antar kelembagaan, 4) Minimnya prinsip koordinasi, oleh karena itu diperlukan prinsip koordinasi yang harmonis yang merupakan kunci untuk menyatukan budaya dari masing-masing instansi.
Peraturan Bupati Bojonegoro No 59 Tahun 2021 belum berjalan optimal, dilihat dari teori Edward III (1980).Pertama, komunikasi antara DPMPTSP dan SKPD kurang sinergi, staf DPMPTSP tidak diberi kewenangan penuh oleh kepala SKPD, dan koordinasi masih terkendala ego sektoral.Kedua, sumber daya manusia yang ada kurang memadai dan kompeten, sehingga perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi digital.Ketiga, kurangnya kolaborasi antar kelembagaan memerlukan desain kolaborasi yang legal, transparan, dan inklusif.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas komunikasi antara DPMPTSP dan SKPD terkait, dengan fokus pada identifikasi hambatan komunikasi dan pengembangan strategi untuk meningkatkan koordinasi. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi kebijakan perizinan di Kabupaten Bojonegoro dengan daerah lain yang berhasil menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro, serta memperkuat implementasi kebijakan perizinan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, diharapkan pelayanan perizinan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan stakeholders.
| File size | 438.65 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, belum adanya pengaturan hukum yang spesifik mengenai mekanisme KIP-K Aspirasi menimbulkan persoalan kepastian hukum, akuntabilitas, serta potensiSelain itu, belum adanya pengaturan hukum yang spesifik mengenai mekanisme KIP-K Aspirasi menimbulkan persoalan kepastian hukum, akuntabilitas, serta potensi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI 1 Tahun 2025. Implementasi kebijakan menekankan pembatasan belanja non-prioritas, optimalisasi pendapatan, realokasi anggaran ke sektor produktif, serta1 Tahun 2025. Implementasi kebijakan menekankan pembatasan belanja non-prioritas, optimalisasi pendapatan, realokasi anggaran ke sektor produktif, serta
RCF INDONESIARCF INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis efektivitas penerapan teori permainan (game theory) dalam optimalisasi sumber daya dan prosesPenelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis efektivitas penerapan teori permainan (game theory) dalam optimalisasi sumber daya dan proses
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Penerapan konsep smart city di Indonesia merupakan salah satu strategi untuk pengembangan berkelanjutan dan layanan publik yang optimal. Kota Palu, sebagaiPenerapan konsep smart city di Indonesia merupakan salah satu strategi untuk pengembangan berkelanjutan dan layanan publik yang optimal. Kota Palu, sebagai
JOIVJOIV Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan perencanaan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) menggunakan Terrestrial Trunked Radio (TETRA) padaPenelitian ini bertujuan mengimplementasikan perencanaan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) menggunakan Terrestrial Trunked Radio (TETRA) pada
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Analisis SERVQUAL mengindikasikan semua dimensi—tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy—memiliki nilai gap positif, menandakanAnalisis SERVQUAL mengindikasikan semua dimensi—tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy—memiliki nilai gap positif, menandakan
JOIVJOIV Penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara pemikiran komputasional dan kompetensi etika AI, di mana kelompok dengan pemikiran komputasionalPenelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara pemikiran komputasional dan kompetensi etika AI, di mana kelompok dengan pemikiran komputasional
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Penyebab utama masalah tersebut berkontribusi pada beberapa masalah dalam optimalisasi institusi DPMPTSP seperti SOP yang tidak diperbarui, kekuranganPenyebab utama masalah tersebut berkontribusi pada beberapa masalah dalam optimalisasi institusi DPMPTSP seperti SOP yang tidak diperbarui, kekurangan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Perlindungan represif, yang meliputi mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dan litigasi, memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut ganti rugiPerlindungan represif, yang meliputi mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dan litigasi, memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijalankan agar dapat mengurangi terjadinya pencemaran minyak di laut. Penegakan hukum terhadapDengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijalankan agar dapat mengurangi terjadinya pencemaran minyak di laut. Penegakan hukum terhadap
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Meskipun kebijakan telah beralih dari pendekatan perbatasan keras ke perbatasan lunak, pelaksanaannya masih didominasi oleh ego sektoral lembaga keamananMeskipun kebijakan telah beralih dari pendekatan perbatasan keras ke perbatasan lunak, pelaksanaannya masih didominasi oleh ego sektoral lembaga keamanan
KEMENDAGRIKEMENDAGRI This study analyzes the role of Women legislators of Commission II local legislative in Pasuruan city in promoting the empowerment of micro, small, andThis study analyzes the role of Women legislators of Commission II local legislative in Pasuruan city in promoting the empowerment of micro, small, and