KEMENDAGRIKEMENDAGRI
Jurnal Bina PrajaJurnal Bina PrajaIzin adalah salah satu cara bagi pelaku bisnis untuk memformalkan usahanya. Tanpa izin, usaha tidak dapat berpindah ke sektor formal dan memperoleh berbagai manfaat seperti program pelatihan, insentif pajak, serta akses kredit atau bantuan modal, khususnya dari bank dan jaminan hukum. Namun demikian, pelaku usaha menganggap bahwa layanan perizinan masih belum optimal. Keluhan pelaku usaha antara lain layanan yang tidak efisien dan efektif akibat aspek institusi yang lemah. Peningkatan institusi DPMPTSP akan berdampak pada kemudahan layanan dan peningkatan iklim investasi. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regulatory Impact Assessment (RIA) didukung dengan Regulatory Mapping (Regmap) untuk menentukan peta regulasi yang berkontribusi pada aspek institusi DPMPTSP. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar masalah kelemahan institusi DPMPTSP adalah tidak adanya program peningkatan institusi DPMPTSP. Penyebab utama masalah tersebut berkontribusi pada beberapa masalah dalam optimalisasi institusi DPMPTSP seperti SOP yang tidak diperbarui, kekurangan kompetensi aparatur pelaksana, serta keterlambatan dalam mengantisipasi perubahan regulasi otoritas pusat.
Strategi optimalisasi institusi DPMPTSP dapat diwujudkan melalui delegasi wewenang layanan perizinan ke DPMPTSP, penyusunan panduan NSPK, pembaruan regulasi institusi DPMPTSP, penyusunan peraturan daerah terkait implementasi institusi, formulasi SOP layanan perizinan, penempatan tenaga teknis, serta pengembangan sarana dan prasarana layanan berbasis elektronik.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas implementasi NSPK di berbagai daerah dalam mempercepat proses perizinan. Selain itu, perlu dilakukan studi longitudinal untuk mengukur dampak sistem berbasis elektronik terhadap kepuasan pelaku usaha dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian perbandingan mekanisme koordinasi antar instansi teknis untuk mengurangi hambatan sectoral dalam layanan perizinan sangat relevan untuk mengungkap strategi optimalisasi institusi DPMPTSP.
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN UMKM DI SURAKARTA | Hartono | Jurnal Bisnis dan Manajemen... jurnal.uns.ac.id/jbm/article/view/2678FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN UMKM DI SURAKARTA Hartono Jurnal Bisnis dan Manajemen jurnal uns ac jbm article view 2678
- Institutional Optimization Strategy of Capital Investment Agency and One-Stop Integrated Service | Jurnal... jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/608Institutional Optimization Strategy of Capital Investment Agency and One Stop Integrated Service Jurnal jurnal kemendagri go index php jbp article view 608
| File size | 512.65 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
ASHAPUBLISHINGASHAPUBLISHING The work environment is generally conducive, despite some facility limitations, and employees generally understand their responsibilities, even when assignedThe work environment is generally conducive, despite some facility limitations, and employees generally understand their responsibilities, even when assigned
IRPIIRPI Serta sedikitnya media promosi penjualan furniture menggunakan Augmented Reality. Implementasi Augmented Reality kedalam sebuah aplikasi Android bertujuanSerta sedikitnya media promosi penjualan furniture menggunakan Augmented Reality. Implementasi Augmented Reality kedalam sebuah aplikasi Android bertujuan
IRPIIRPI The primary objectives were to create an effective GIS application, provide accurate information to the government and stakeholders, and enhance the effectivenessThe primary objectives were to create an effective GIS application, provide accurate information to the government and stakeholders, and enhance the effectiveness
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Analisis SERVQUAL mengindikasikan semua dimensi—tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy—memiliki nilai gap positif, menandakanAnalisis SERVQUAL mengindikasikan semua dimensi—tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy—memiliki nilai gap positif, menandakan
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Bondowoso merupakan instansi strategis yang memiliki fungsiDinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Bondowoso merupakan instansi strategis yang memiliki fungsi
IRPIIRPI Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Prototyping, yang memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui pembuatanMetode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Prototyping, yang memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui pembuatan
UNAIUNAI Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas kritis dalam proses tersebut meliputi pembuatan susunan mata kuliah, tahapan persetujuan, dan penilaian olehPenelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas kritis dalam proses tersebut meliputi pembuatan susunan mata kuliah, tahapan persetujuan, dan penilaian oleh
JOIVJOIV Temuan ini diharapkan memfasilitasi penelitian dalam membina pemikiran komputasional melalui pendidikan terintegrasi AI dengan pertimbangan etika AI yangTemuan ini diharapkan memfasilitasi penelitian dalam membina pemikiran komputasional melalui pendidikan terintegrasi AI dengan pertimbangan etika AI yang
Useful /
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai sektor usaha untuk memanfaatkan sistem digital dalam mendukung efisiensi layanan. Salah satunya adalahPerkembangan teknologi informasi mendorong berbagai sektor usaha untuk memanfaatkan sistem digital dalam mendukung efisiensi layanan. Salah satunya adalah
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan bank sampah guna mengatasi keterbatasanPenelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan bank sampah guna mengatasi keterbatasan
UINUIN Kajian ini mengungkap posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini yang secara kelembagaan memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Era disrupsi dan revolusiKajian ini mengungkap posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini yang secara kelembagaan memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Era disrupsi dan revolusi
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Formulasi strategi menyoroti empat dimensi utama, yaitu regulasi, pendanaan, sosialisasi, dan kerja sama, yang masing‑masing memerlukan kebijakan kepalaFormulasi strategi menyoroti empat dimensi utama, yaitu regulasi, pendanaan, sosialisasi, dan kerja sama, yang masing‑masing memerlukan kebijakan kepala