KEMENDAGRIKEMENDAGRI
Jurnal Bina PrajaJurnal Bina PrajaIzin adalah salah satu cara bagi pelaku bisnis untuk memformalkan usahanya. Tanpa izin, usaha tidak dapat berpindah ke sektor formal dan memperoleh berbagai manfaat seperti program pelatihan, insentif pajak, serta akses kredit atau bantuan modal, khususnya dari bank dan jaminan hukum. Namun demikian, pelaku usaha menganggap bahwa layanan perizinan masih belum optimal. Keluhan pelaku usaha antara lain layanan yang tidak efisien dan efektif akibat aspek institusi yang lemah. Peningkatan institusi DPMPTSP akan berdampak pada kemudahan layanan dan peningkatan iklim investasi. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regulatory Impact Assessment (RIA) didukung dengan Regulatory Mapping (Regmap) untuk menentukan peta regulasi yang berkontribusi pada aspek institusi DPMPTSP. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar masalah kelemahan institusi DPMPTSP adalah tidak adanya program peningkatan institusi DPMPTSP. Penyebab utama masalah tersebut berkontribusi pada beberapa masalah dalam optimalisasi institusi DPMPTSP seperti SOP yang tidak diperbarui, kekurangan kompetensi aparatur pelaksana, serta keterlambatan dalam mengantisipasi perubahan regulasi otoritas pusat.
Strategi optimalisasi institusi DPMPTSP dapat diwujudkan melalui delegasi wewenang layanan perizinan ke DPMPTSP, penyusunan panduan NSPK, pembaruan regulasi institusi DPMPTSP, penyusunan peraturan daerah terkait implementasi institusi, formulasi SOP layanan perizinan, penempatan tenaga teknis, serta pengembangan sarana dan prasarana layanan berbasis elektronik.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas implementasi NSPK di berbagai daerah dalam mempercepat proses perizinan. Selain itu, perlu dilakukan studi longitudinal untuk mengukur dampak sistem berbasis elektronik terhadap kepuasan pelaku usaha dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian perbandingan mekanisme koordinasi antar instansi teknis untuk mengurangi hambatan sectoral dalam layanan perizinan sangat relevan untuk mengungkap strategi optimalisasi institusi DPMPTSP.
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN UMKM DI SURAKARTA | Hartono | Jurnal Bisnis dan Manajemen... jurnal.uns.ac.id/jbm/article/view/2678FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN UMKM DI SURAKARTA Hartono Jurnal Bisnis dan Manajemen jurnal uns ac jbm article view 2678
- Institutional Optimization Strategy of Capital Investment Agency and One-Stop Integrated Service | Jurnal... jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/608Institutional Optimization Strategy of Capital Investment Agency and One Stop Integrated Service Jurnal jurnal kemendagri go index php jbp article view 608
| File size | 512.65 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan pendekatan teknis seperti sanitary landfill dan pengembangan PLTSa, kesenjangan implementasiTemuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan pendekatan teknis seperti sanitary landfill dan pengembangan PLTSa, kesenjangan implementasi
STIE TDNSTIE TDN Penelitian ini menggunakan pendekatan library research, yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur terkait fintech syariah, akad murakkab, regulasiPenelitian ini menggunakan pendekatan library research, yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur terkait fintech syariah, akad murakkab, regulasi
ICJAMBIICJAMBI Fenomena ini terdiri dari dua bentuk utama: pertama, masuknya warga negara asing tanpa dokumen resmi dan keberangkatan tidak teratur warga negara Indonesia,Fenomena ini terdiri dari dua bentuk utama: pertama, masuknya warga negara asing tanpa dokumen resmi dan keberangkatan tidak teratur warga negara Indonesia,
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru memenuhi harapan publik dan memberikan dampak signifikanPenelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru memenuhi harapan publik dan memberikan dampak signifikan
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Implementasi kebijakan pembangunan Kawasan Warisan Kayutangan di Kota Malang menunjukkan hasil yang signifikan dalam mentransformasi area tersebut, baikImplementasi kebijakan pembangunan Kawasan Warisan Kayutangan di Kota Malang menunjukkan hasil yang signifikan dalam mentransformasi area tersebut, baik
UNHASUNHAS Metode penelitian normatif dipakai untuk menganalisis peraturan perundang‑undangan, dokumen kebijakan, dan kerangka hukum internasional guna menilaiMetode penelitian normatif dipakai untuk menganalisis peraturan perundang‑undangan, dokumen kebijakan, dan kerangka hukum internasional guna menilai
IAINPTKIAINPTK Kontroversi mengenai implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melaluiKontroversi mengenai implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melalui
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kompetensi dimana seseorang menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya memiliki kreativitas dan kemampuan yang inovatif dalam menyelesaikan suatuKompetensi dimana seseorang menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya memiliki kreativitas dan kemampuan yang inovatif dalam menyelesaikan suatu
Useful /
UNHASUNHAS Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,
IAINPTKIAINPTK Secara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer. Fikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukumSecara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer. Fikih kedaulatan dalam pemikiran politik-hukum
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penguatan kelembagaan pemerintah perlu ditingkatkan dalam mewujudkan tata praja birokrasi melalui peningkatan skala prioritas, tindakan, dan pencapaianPenguatan kelembagaan pemerintah perlu ditingkatkan dalam mewujudkan tata praja birokrasi melalui peningkatan skala prioritas, tindakan, dan pencapaian
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION spesimen 20%-80%, sebesar 0,0012297 J/mm2, spesimen 30%-70% sebesar 0,0014208J/mm2, spesimen 40%-60% sebesar 0,00136383 J/mm2 dan spesimen 50%-50% sebesarspesimen 20%-80%, sebesar 0,0012297 J/mm2, spesimen 30%-70% sebesar 0,0014208J/mm2, spesimen 40%-60% sebesar 0,00136383 J/mm2 dan spesimen 50%-50% sebesar