GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahJurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Generasi Z di tingkat sarjana mengenai proses penyusunan peraturan militer Indonesia dari sudut pandang demokratis. Menggunakan pendekatan penelitian lapangan kualitatif, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur akademik. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, didukung oleh triangulasi sumber untuk validasi. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa memandang proses legislasi kurang transparan, kurangnya partisipasi publik, dan akuntabilitas, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi substansif. Ketentuan kontroversial ditemukan membuka peluang bagi praktik militeristik dan melemahkan kontrol sipil. Penelitian ini menyoroti kesadaran kritis Generasi Z, yang berfungsi sebagai pengawas sosial, mencerminkan peran mereka sebagai penjaga moral dan agen demokrasi. Melalui diskusi, demonstrasi, judicial review, dan dialog kebijakan, mahasiswa memperjuangkan tata kelola yang transparan dan penguatan supremasi sipil. Penelitian ini menekankan urgensi partisipasi inklusif dalam proses legislatif untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Tentara Nasional Indonesia dinilai oleh mahasiswa sebagai proses yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi substansif.Dari perspektif Generasi Z di tingkat universitas, proses penyusunan undang-undang dianggap kurang transparan, menutup ruang partisipasi publik, dan melemahkan mekanisme akuntabilitas politik.Amandemen sejumlah pasal krusial, khususnya Pasal 3, Pasal 7 ayat (2), Pasal 47, dan Pasal 53, dinilai berpotensi mengaburkan batas-batas antara ranah sipil dan militer, membuka peluang bagi kembalinya praktik militeristik, dan mengancam prinsip supremasi sipil.Mahasiswa memiliki kesadaran politik kritis yang kuat dan bertindak sebagai pengawas sosial dalam menanggapi kebijakan publik yang dianggap problematis.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai efektivitas berbagai mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi, khususnya dalam konteks undang-undang yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Hal ini dapat mencakup studi komparatif antara berbagai model partisipasi publik dan dampaknya terhadap kualitas undang-undang yang dihasilkan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis peran media sosial dan platform digital lainnya dalam membentuk opini publik dan memobilisasi partisipasi mahasiswa dalam isu-isu terkait dengan reformasi militer dan supremasi sipil. Penelitian ini dapat mengidentifikasi strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau Generasi Z dan mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji dampak dari revisi Undang-Undang TNI terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia, dengan fokus pada persepsi dan pengalaman berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kontrol sipil atas militer dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia dan berkontribusi pada upaya memperkuat demokrasi dan supremasi hukum.
- PERAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM PEMBENTUKAN SIKAP DEMOKRATIS | Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan.... doi.org/10.37478/jpm.v4i1.2433PERAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM PEMBENTUKAN SIKAP DEMOKRATIS Prima Magistra Jurnal Ilmiah Kependidikan doi 10 37478 jpm v4i1 2433
- MAHASISWA SEBAGAI PRESSURE GROUP : FENOMENA SILENT MAJORITY DI ERA REFORMASI | SOSFILKOM : Jurnal Sosial,... doi.org/10.32534/jsfk.v11i02.1443MAHASISWA SEBAGAI PRESSURE GROUP FENOMENA SILENT MAJORITY DI ERA REFORMASI SOSFILKOM Jurnal Sosial doi 10 32534 jsfk v11i02 1443
- Project MUSE -- Verification required!. project muse verification required order better serve keep site... doi.org/10.1353/jod.2004.0060Project MUSE Verification required project muse verification required order better serve keep site doi 10 1353 jod 2004 0060
| File size | 1.21 MB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNITOMOUNITOMO Penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan normalisasi kata pada metode Naïve Bayes Classifier dan K-Nearest Neighbor menghasilkan akurasi yang lebihPenelitian ini menunjukkan bahwa melakukan normalisasi kata pada metode Naïve Bayes Classifier dan K-Nearest Neighbor menghasilkan akurasi yang lebih
RCRSRCRS Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang pendidikan tinggi ditetapkan dalam beberapa peraturan pemerintah yang mengacu padaKebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang pendidikan tinggi ditetapkan dalam beberapa peraturan pemerintah yang mengacu pada
DINASTIREVDINASTIREV Rekonstruksi ambang batas maksimal koalisi menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, dengan mendorong kemandirian partai, memperkuat oposisi,Rekonstruksi ambang batas maksimal koalisi menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, dengan mendorong kemandirian partai, memperkuat oposisi,
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.
UNESUNES Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsipMenurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Sumber data penelitian dalam makalah ini berasal dari dokumen-dokumen terkait dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan topik tersebut. DialektikaSumber data penelitian dalam makalah ini berasal dari dokumen-dokumen terkait dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan topik tersebut. Dialektika
IRPIIRPI Dari analisis dan hasil yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis sentimen opini masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia cenderungDari analisis dan hasil yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis sentimen opini masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia cenderung
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Ketiga, kode prilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Kelima, totaliterisme. Keenam, RasialismeKetiga, kode prilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Kelima, totaliterisme. Keenam, Rasialisme
Useful /
CAHAYA ICCAHAYA IC Studi ini menyimpulkan bahwa pendidikan guru perlu memperkuat kesiapan sains dengan memperhatikan sumber daya instruksional, keterlibatan pemangku kepentingan,Studi ini menyimpulkan bahwa pendidikan guru perlu memperkuat kesiapan sains dengan memperhatikan sumber daya instruksional, keterlibatan pemangku kepentingan,
CAHAYA ICCAHAYA IC Tingkat kepercayaan instrumen tergolong ideal dengan nilai reliabilitas person untuk pengetahuan (0,50), sikap (0,76), dan perilaku (0,75). Studi ini memberikanTingkat kepercayaan instrumen tergolong ideal dengan nilai reliabilitas person untuk pengetahuan (0,50), sikap (0,76), dan perilaku (0,75). Studi ini memberikan
UNIRAYAUNIRAYA Dalam penyelesaian kasus perzinahan khususnya di Desa Hilisaooto Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tetap melalui proses musyawarah adat dimanaDalam penyelesaian kasus perzinahan khususnya di Desa Hilisaooto Kecamatan Siduaori Kabupaten Nias Selatan tetap melalui proses musyawarah adat dimana
UNIRAYAUNIRAYA Kesalahan pelaku adalah tidak melaporkan kepada pihak berwajib atau orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penjatuhanKesalahan pelaku adalah tidak melaporkan kepada pihak berwajib atau orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penjatuhan