EDUPARTNEREDUPARTNER
Journal of Managiere and BusinessJournal of Managiere and BusinessRendahnya tingkat adopsi Digipay di satuan kerja mitra KPPN Metro, yang hanya mencapai 11,11% pada tahun 2023, meskipun platform ini menawarkan berbagai keunggulan seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja negara. Faktor penyebab rendahnya penggunaan Digipay antara lain kurangnya pemahaman pengguna, preferensi terhadap metode konvensional, serta keterbatasan penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan transaksi belanja negara melalui marketplace Digipay pada satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas strategi berdasarkan kriteria fleksibilitas, kehati-hatian, efektivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas (bobot 0,33) menjadi kriteria utama yang memengaruhi keputusan satuan kerja menggunakan Digipay, dengan subkriteria kemudahan transaksi (0,41) sebagai faktor paling dominan. Sementara itu, kendala implementasi terutama terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi yang belum optimal. Simpulan penelitian ini mengusulkan tiga strategi utama: (1) peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola keuangan satuan kerja, (2) pendaftaran penyedia barang/jasa langganan ke dalam platform Digipay, dan (3) optimalisasi metode pembayaran non-tunai seperti Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Rekomendasi kebijakan mencakup perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mendorong penggunaan Digipay serta kolaborasi antara KPPN Metro, satuan kerja, dan penyedia barang/jasa.
Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa fleksibilitas menjadi faktor kunci dalam meningkatkan adopsi Digipay pada satuan kerja mitra KPPN Metro, dengan kemudahan transaksi sebagai aspek paling dominan.Temuan ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa strategi peningkatan harus berfokus pada penyederhanaan proses transaksi, perluasan akses vendor, dan peningkatan kapasitas pengguna, bukan hanya aspek keamanan atau regulasi sebagaimana diasumsikan sebelumnya.Penelitian ini juga membuktikan bahwa integrasi metode kuantitatif (AHP) dan kualitatif mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang lebih komprehensif dibandingkan studi-studi terdahulu yang hanya menggunakan salah satu pendekatan.
Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi potensi integrasi Digipay dengan sistem e-government lainnya guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model pengukuran dampak ekonomi dari adopsi Digipay, serta mengidentifikasi insentif yang efektif untuk mendorong partisipasi penyedia lokal. Penting juga untuk melakukan studi komparatif antara implementasi Digipay di berbagai KPPN untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan relevan dengan konteks lokal. Terakhir, penelitian dapat mengkaji peran teknologi blockchain dalam meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi Digipay, serta dampaknya terhadap kepercayaan pengguna dan efisiensi proses.
| File size | 221.76 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
BALIACADEMICPUBLISHINGBALIACADEMICPUBLISHING Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih sadar budaya dan etis dalam pemasaran pariwisata digital, yang bertujuanSecara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih sadar budaya dan etis dalam pemasaran pariwisata digital, yang bertujuan
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang‑undang untuk merevisi UU No. 30 TahunPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang‑undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun
MKRIMKRI Doktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakahDoktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakah
MKRIMKRI Dengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-UndangDengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-Undang
MKRIMKRI Terlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah KonstitusiTerlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah Konstitusi
MKRIMKRI Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dikawal oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam preliminary ruling procedureUndang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dikawal oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam preliminary ruling procedure
MKRIMKRI Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadapBerdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap
BALIACADEMICPUBLISHINGBALIACADEMICPUBLISHING Penelitian ini menginvestigasi dampak pengintegrasian aplikasi Match Up ke dalam paradigma pembelajaran campuran untuk membantu mahasiswa keperawatan dalamPenelitian ini menginvestigasi dampak pengintegrasian aplikasi Match Up ke dalam paradigma pembelajaran campuran untuk membantu mahasiswa keperawatan dalam
Useful /
ALFARABIALFARABI This study aims to determine the effect of the Problem-Based Learning (PBL) model on students understanding of science concepts, especially on the subjectThis study aims to determine the effect of the Problem-Based Learning (PBL) model on students understanding of science concepts, especially on the subject
ALFARABIALFARABI Kyai sering kali menjadi jembatan antara pesantren dan donatur atau lembaga lain yang dapat memberikan bantuan. Di Pondok Pesantren Al-Furqon Cimerak,Kyai sering kali menjadi jembatan antara pesantren dan donatur atau lembaga lain yang dapat memberikan bantuan. Di Pondok Pesantren Al-Furqon Cimerak,
ALFARABIALFARABI 2) prestasi akademik siswa meningkat karena dewan guru diberi kebebasan untuk membuat program pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Siswa mampu mencapai2) prestasi akademik siswa meningkat karena dewan guru diberi kebebasan untuk membuat program pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Siswa mampu mencapai
ALFARABIALFARABI Analisis dilakukan terhadap karya-karya tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Miskawaih, hingga pemikir modern seperti Zakiah Daradjat dan Thomas Lickona, denganAnalisis dilakukan terhadap karya-karya tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Miskawaih, hingga pemikir modern seperti Zakiah Daradjat dan Thomas Lickona, dengan