STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah KontemporerAn-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah KontemporerTindak pidana pemerasan seksual (sektorsi) berbasis gender siber melalui elektronik merupakan kejahatan siber yang kerap terjadi dewasa ini. Sekstorsi dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban secara seksual dengan memanfaatkan konten pornografi milik korban. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik diatur secara terpisah dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki kelemahan yuridis yang menyebabkan penanggulangan tersebut di Indonesia belum memadai. Penelitian ini membahas bentuk pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik dalam hukum pidana Indonesia.
Pengaturan tindak pidana pemerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia sebelum UU TPKS diundangkan masih bersifat terpisah dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE.Penerapan ketiga peraturan tersebut belum memadai dalam menjangkau seluruh unsur tindak pidana pemerasan seksual di dunia digital.Hadirnya UU TPKS telah mengatur formulasi tindak pidana pemerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik yang lebih baik dan lebih komprehensif, serta diharapkan mampu mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam penanggulangan tindak pidana tersebut.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas implementasi UU TPKS dalam menangani kasus pemerasan seksual di dunia digital, terutama dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan korban. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi perbandingan hukum antar negara dalam mengatasi kekerasan seksual berbasis teknologi informasi, sehingga dapat diadopsi kebijakan terbaik untuk Indonesia. Penelitian juga sebaiknya fokus pada dampak psikologis dan sosial terhadap korban pemerasan seksual, serta upaya pencegahan melalui pendidikan digital dan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan siber berbasis gender.
- ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN | Sari | Jurnal Pembangunan... doi.org/10.14710/jphi.v1i2.171-181ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN Sari Jurnal Pembangunan doi 10 14710 jphi v1i2 171 181
- Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia | Binamulia Hukum. sekstorsi... doi.org/10.37893/jbh.v9i1.364Sekstorsi Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia Binamulia Hukum sekstorsi doi 10 37893 jbh v9i1 364
- LEGAL ANALYSIS OF SEXTORTION CRIME IN THE COMPERATIVE LAW AND TURKISH LAW | Health Sciences Quarterly.... doi.org/10.26900/jsp.3.045LEGAL ANALYSIS OF SEXTORTION CRIME IN THE COMPERATIVE LAW AND TURKISH LAW Health Sciences Quarterly doi 10 26900 jsp 3 045
| File size | 363.99 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UMPOUMPO Data dianalisis menggunakan analisis pendapatan dan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa modal, tenaga kerja, dan teknologi berpengaruh positifData dianalisis menggunakan analisis pendapatan dan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa modal, tenaga kerja, dan teknologi berpengaruh positif
UMMUMM Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,
UNSULTRAUNSULTRA Seluruh pemerhati pendidikan dan lingkungan dimasa yang akan dating terus berupaya meningkatkan pemahaman, keterampilan dan produktivitas dalam memanfaatkanSeluruh pemerhati pendidikan dan lingkungan dimasa yang akan dating terus berupaya meningkatkan pemahaman, keterampilan dan produktivitas dalam memanfaatkan
OSOOSO Pontianak merupakan kota yang lekat dengan julukan Kota Khatulistiwa, hal itu bukan tanpa alasan sebab di kota ini terdapat sebuah monument yang menjadiPontianak merupakan kota yang lekat dengan julukan Kota Khatulistiwa, hal itu bukan tanpa alasan sebab di kota ini terdapat sebuah monument yang menjadi
STAISAMSTAISAM Jurnal ini memperkenalkan berbagai strategi pemasaran digital yang penting bagi UMKM dan dapat diterapkan untuk meningkatkan pengakuan konsumen terhadapJurnal ini memperkenalkan berbagai strategi pemasaran digital yang penting bagi UMKM dan dapat diterapkan untuk meningkatkan pengakuan konsumen terhadap
UNWIDHAUNWIDHA Keluarga Aisyiyah berperan dalam memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga dalam aspek kesehatan, moral, iman dan perilaku.Keluarga Aisyiyah berperan dalam memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga dalam aspek kesehatan, moral, iman dan perilaku.
IAIN CURUPIAIN CURUP Transaksi pada commodity exchange sebagai perdagangan berjangka (futures trading), tampak siklus kontrak sebagai suatu aktivitas perdagangan murni, yakniTransaksi pada commodity exchange sebagai perdagangan berjangka (futures trading), tampak siklus kontrak sebagai suatu aktivitas perdagangan murni, yakni
UMAUMA Urgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukanUrgensi sumber pendapatan asli desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan
Useful /
ARIPAFIARIPAFI Di era modern, Islam di kawasan ini juga mampu merespons tantangan global melalui inovasi kelembagaan dan penguatan nilai-nilai keislaman yang kontekstual.Di era modern, Islam di kawasan ini juga mampu merespons tantangan global melalui inovasi kelembagaan dan penguatan nilai-nilai keislaman yang kontekstual.
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Responsivitas penataan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai model perlindungan hukum perspektif sosiologi sebagai entitas yang berhubungan denganResponsivitas penataan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai model perlindungan hukum perspektif sosiologi sebagai entitas yang berhubungan dengan
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana praktik. Kedua, Apakah NikahBerdasarkan hal tersebut, maka terdapat tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana praktik. Kedua, Apakah Nikah
UMMUMM Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, peraturan daerah, dan laporan pemerintah. Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemenData sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, peraturan daerah, dan laporan pemerintah. Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen