UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoTanggung jawab hukum fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kegawatdaruratan merupakan aspek penting dalam menjamin hak atas kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif melalui teknik interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum telah menunjukkan sinkronisasi vertikal dan horizontal, terutama antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pemerintah, dan berbagai peraturan menteri kesehatan. Tanggung jawab hukum terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan tanggung jawab administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014. Namun demikian, masih terdapat kekosongan norma pada beberapa regulasi, khususnya terkait praktik mandiri dan Puskesmas yang belum secara eksplisit mencantumkan kewajiban layanan darurat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaruan hukum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pasien dalam kondisi gawat darurat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani kegawatdaruratan di Indonesia telah mencapai tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal yang memadai.Namun, masih ada celah hukum, terutama dalam regulasi terkait praktik mandiri dan Puskesmas yang tidak secara eksplisit mengatur kewajiban layanan darurat.Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan pasien dalam kondisi gawat darurat.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak reformasi hukum terhadap akses layanan darurat, analisis efektivitas pelatihan staf medis dalam protokol kegawatdaruratan, serta studi tentang mekanisme sanksi administratif dalam memastikan kepatuhan fasilitas kesehatan. Selain itu, penelitian juga bisa mengkaji perbandingan sistem tanggung jawab hukum antara Indonesia dan negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Penelitian ini juga dapat melibatkan studi kasus lebih lanjut untuk memahami tantangan implementasi regulasi dalam lingkungan klinis nyata.
- Communication in Health Care Services: An Overview of the Legal Position of Informed Consent | International... journal.lps2h.com/ijlsh/article/view/139Communication in Health Care Services An Overview of the Legal Position of Informed Consent International journal lps2h ijlsh article view 139
- Hans Kelsen’s Nomostatics and Nomodinamics Legal Theory | Justice Voice. hans kelsen nomostatics... doi.org/10.37893/jv.v2i2.773Hans KelsenAos Nomostatics and Nomodinamics Legal Theory Justice Voice hans kelsen nomostatics doi 10 37893 jv v2i2 773
- The Legal Protection for Patients in Medical Practice and Healthcare Services | International Journal... doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.155The Legal Protection for Patients in Medical Practice and Healthcare Services International Journal doi 10 70193 ijlsh v1i2 155
| File size | 427.17 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PIKSIPIKSI Data yang tersimpan dapat diakses oleh siswa secara real-time melalui antarmuka Firebase. Alur kerja sistem dimulai dengan absensi menggunakan keypad,Data yang tersimpan dapat diakses oleh siswa secara real-time melalui antarmuka Firebase. Alur kerja sistem dimulai dengan absensi menggunakan keypad,
PIKSIPIKSI Hasil pengujian menunjukkan akurasi pengenalan wajah mencapai 92,7% dengan rata-rata waktu respon 1,84 detik, membuktikan kemampuan sistem dalam membedakanHasil pengujian menunjukkan akurasi pengenalan wajah mencapai 92,7% dengan rata-rata waktu respon 1,84 detik, membuktikan kemampuan sistem dalam membedakan
PIKSIPIKSI Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan aplikasi kuesioner screening di Puskesmas Pabuaran Subang dengan metode Rational UnifiedBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan aplikasi kuesioner screening di Puskesmas Pabuaran Subang dengan metode Rational Unified
PIKSIPIKSI Metode yang digunakan adalah Waterfall, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Data diperoleh melalui observasiMetode yang digunakan adalah Waterfall, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Data diperoleh melalui observasi
DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan Informed Consent yang tidak sesuai prosedur, termasuk delegasi penjelasan tindakan kepada tenaga non-medis, berpotensi menimbulkan risiko hukumPelaksanaan Informed Consent yang tidak sesuai prosedur, termasuk delegasi penjelasan tindakan kepada tenaga non-medis, berpotensi menimbulkan risiko hukum
INDOJOURNALPMRINDOJOURNALPMR Setelah mendapatkan informed consent dari orang tua, dilakukan pemeriksaan terhadap 46 anak SD usia 15-199 bulan. Subyek diperiksa menggunakan tabel milestonesSetelah mendapatkan informed consent dari orang tua, dilakukan pemeriksaan terhadap 46 anak SD usia 15-199 bulan. Subyek diperiksa menggunakan tabel milestones
NEWINERANEWINERA Makalah ini mengeksplorasi prospek keamanan pangan serta gizi berdasarkan data sekunder dan tinjauan literatur. Keamanan pangan terkait dengan produksi,Makalah ini mengeksplorasi prospek keamanan pangan serta gizi berdasarkan data sekunder dan tinjauan literatur. Keamanan pangan terkait dengan produksi,
NEWINERANEWINERA Artikel ini tidak bermaksud melarang hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi, namun menegaskan adanya batasan hukum terhadap tindakan pencemaranArtikel ini tidak bermaksud melarang hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi, namun menegaskan adanya batasan hukum terhadap tindakan pencemaran
Useful /
UHBUHB Kepemilikan hanya diberikan kepada orang-orang alami, dengan Indonesia menerapkan doktrin karya dibuat untuk disewa dan Swedia memungkinkan hak terbatasKepemilikan hanya diberikan kepada orang-orang alami, dengan Indonesia menerapkan doktrin karya dibuat untuk disewa dan Swedia memungkinkan hak terbatas
UNILAUNILA Sopana et al. (2011) menyatakan bahwa fungsi ekosistem mangrove adalah penyeimbang dan penyambung ekosistem laut dan darat. Bahan organik yang tinggi padaSopana et al. (2011) menyatakan bahwa fungsi ekosistem mangrove adalah penyeimbang dan penyambung ekosistem laut dan darat. Bahan organik yang tinggi pada
UNILAUNILA Model ini memiliki akurasi tinggi dengan nilai AUC 0. 97 dan deviasi standar 0. 93. Model kesesuaian habitat Elang Jawa di TNBTS menunjukkan kategori tinggiModel ini memiliki akurasi tinggi dengan nilai AUC 0. 97 dan deviasi standar 0. 93. Model kesesuaian habitat Elang Jawa di TNBTS menunjukkan kategori tinggi
NEWINERANEWINERA Artikel ini membahas Ontologi Administrasi Publik berdasarkan pemahaman dasar ontologi administratif, yaitu pemikiran berdasarkan sifat dan makna yangArtikel ini membahas Ontologi Administrasi Publik berdasarkan pemahaman dasar ontologi administratif, yaitu pemikiran berdasarkan sifat dan makna yang