UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoTanggung jawab hukum fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kegawatdaruratan merupakan aspek penting dalam menjamin hak atas kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif melalui teknik interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum telah menunjukkan sinkronisasi vertikal dan horizontal, terutama antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pemerintah, dan berbagai peraturan menteri kesehatan. Tanggung jawab hukum terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan tanggung jawab administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014. Namun demikian, masih terdapat kekosongan norma pada beberapa regulasi, khususnya terkait praktik mandiri dan Puskesmas yang belum secara eksplisit mencantumkan kewajiban layanan darurat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pembaruan hukum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pasien dalam kondisi gawat darurat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani kegawatdaruratan di Indonesia telah mencapai tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal yang memadai.Namun, masih ada celah hukum, terutama dalam regulasi terkait praktik mandiri dan Puskesmas yang tidak secara eksplisit mengatur kewajiban layanan darurat.Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan pasien dalam kondisi gawat darurat.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak reformasi hukum terhadap akses layanan darurat, analisis efektivitas pelatihan staf medis dalam protokol kegawatdaruratan, serta studi tentang mekanisme sanksi administratif dalam memastikan kepatuhan fasilitas kesehatan. Selain itu, penelitian juga bisa mengkaji perbandingan sistem tanggung jawab hukum antara Indonesia dan negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Penelitian ini juga dapat melibatkan studi kasus lebih lanjut untuk memahami tantangan implementasi regulasi dalam lingkungan klinis nyata.
- Communication in Health Care Services: An Overview of the Legal Position of Informed Consent | International... journal.lps2h.com/ijlsh/article/view/139Communication in Health Care Services An Overview of the Legal Position of Informed Consent International journal lps2h ijlsh article view 139
- Hans Kelsen’s Nomostatics and Nomodinamics Legal Theory | Justice Voice. hans kelsen nomostatics... doi.org/10.37893/jv.v2i2.773Hans KelsenAos Nomostatics and Nomodinamics Legal Theory Justice Voice hans kelsen nomostatics doi 10 37893 jv v2i2 773
- The Legal Protection for Patients in Medical Practice and Healthcare Services | International Journal... doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.155The Legal Protection for Patients in Medical Practice and Healthcare Services International Journal doi 10 70193 ijlsh v1i2 155
| File size | 427.17 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PIKSIPIKSI Dataset yang digunakan mencakup 10.407 citra daun padi yang terbagi ke dalam 10 kategori, termasuk kondisi sehat dan sembilan jenis penyakit. StrategiDataset yang digunakan mencakup 10.407 citra daun padi yang terbagi ke dalam 10 kategori, termasuk kondisi sehat dan sembilan jenis penyakit. Strategi
PIKSIPIKSI Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam menunjang efektivitas proses belajar di sekolah, sistem pemantauan kondisi fisik menjadiSeiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam menunjang efektivitas proses belajar di sekolah, sistem pemantauan kondisi fisik menjadi
PIKSIPIKSI Sensor warna TCS3200 mendeteksi nominal uang berdasarkan warna yang sesuai, kemudian motor servo berfungsi menjatuhkan uang ke dalam kotak kas. AkurasiSensor warna TCS3200 mendeteksi nominal uang berdasarkan warna yang sesuai, kemudian motor servo berfungsi menjatuhkan uang ke dalam kotak kas. Akurasi
PIKSIPIKSI Metode yang digunakan adalah Waterfall, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Data diperoleh melalui observasiMetode yang digunakan adalah Waterfall, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Data diperoleh melalui observasi
UncenUncen Kesimpulannya, subtipe HIV-1 yang dominan di RSUD Yowari Kabupaten Jayapura adalah CRF01_AE diikuti subtipe B, dan tidak terdapat korelasi signifikan antaraKesimpulannya, subtipe HIV-1 yang dominan di RSUD Yowari Kabupaten Jayapura adalah CRF01_AE diikuti subtipe B, dan tidak terdapat korelasi signifikan antara
NEWINERANEWINERA Selain itu, pemberian bantuan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang dalam aborsi dapat dikenai Pasal 55, 56 KUHP serta Pasal 194 Undang‑Undang Kesehatan,Selain itu, pemberian bantuan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang dalam aborsi dapat dikenai Pasal 55, 56 KUHP serta Pasal 194 Undang‑Undang Kesehatan,
NEWINERANEWINERA Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kontra-terorisme secara sosiologis preventif dan represif. Dewan legislatif Indonesia telah mengesahkanTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kontra-terorisme secara sosiologis preventif dan represif. Dewan legislatif Indonesia telah mengesahkan
NEWINERANEWINERA Artikel ini membahas Ontologi Administrasi Publik berdasarkan pemahaman dasar ontologi administratif, yaitu pemikiran berdasarkan sifat dan makna yangArtikel ini membahas Ontologi Administrasi Publik berdasarkan pemahaman dasar ontologi administratif, yaitu pemikiran berdasarkan sifat dan makna yang
Useful /
UHBUHB Kedua sistem tersebut memerlukan reformasi legislatif untuk mengatasi kepemilikan, orisinalitas, dan kepemilikan dalam ilustrasi yang dihasilkan oleh AI,Kedua sistem tersebut memerlukan reformasi legislatif untuk mengatasi kepemilikan, orisinalitas, dan kepemilikan dalam ilustrasi yang dihasilkan oleh AI,
UHBUHB Dalam merespons meningkatnya ketimpangan dan tantangan kelembagaan, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi PeraturanDalam merespons meningkatnya ketimpangan dan tantangan kelembagaan, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
JOIVJOIV Terdapat kebutuhan besar akan dataset yang lebih realistis untuk menguji kemampuan model secara menyeluruh, dan di sinilah N‑BaIoT berperan, karena jugaTerdapat kebutuhan besar akan dataset yang lebih realistis untuk menguji kemampuan model secara menyeluruh, dan di sinilah N‑BaIoT berperan, karena juga
JOIVJOIV Prinsip UAce serta metodologi Design Science Research (DSR) yang dipadukan dengan pendekatan desain berpusat pada pengguna dapat menjembatani kesenjanganPrinsip UAce serta metodologi Design Science Research (DSR) yang dipadukan dengan pendekatan desain berpusat pada pengguna dapat menjembatani kesenjangan