TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA

Jurnal Cyber TechJurnal Cyber Tech

Permasalahan faktur yang sering terjadi adalah perbedaan isi antara faktur yang diterbitkan oleh pengirim dengan faktur yang diterima oleh penerima. Sehingga solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan mekanisme Digital Signature. Digital Signature akan dibuat dengan menggunakan kombinasi algoritma SHA-256 dan RSA-CRT. SHA-256 merupakan jenis kriptografi fungsi hash yang dapat digunakan untuk proses pengecekan integritas data, dan mempunyai waktu paling cepat dalam proses otentikasi. Menghasilkan 256 bit message digest lalu di enkripsi menggunakan kunci publik RSA-CRT. Kombinasi algoritma tersebut merupakan kombinasi yang tepat dalam penggunaan Digital Signature untuk memperketat keamanan data. Digital Signature akan dibubuhkan di setiap faktur yang telah diterbitkan dalam bentuk QR Code. Proses verifikasi keabsahan faktur dapat dilakukan dengan pemindaian QR Code yang ada di dalam faktur.

Permasalahan dalam pemodifikasian faktur dapat diatasi dengan mengimplementasikan sistem Digital Signature berbasis web.Digital Signature dapat menjamin dan memenuhi tujuan kriptografi yaitu menjaga integritas data, kerahasiaan data, otentikasi serta penyangkalan.Kombinasi algoritma SHA-256 dan RSA-CRT yang digunakan dalam pembuatan Digital Signature membantu menciptakan kode-kode acak yang rumit sehingga sulit untuk dipecahkan.Untuk membuktikan bahwa faktur asli dikirim oleh pengirim yaitu dengan cara memvalidasi QR Code yang berada di faktur, jika QR Code yang dikirim oleh pengirim mengeluarkan informasi yang sama dengan faktur yang diterima menandakan bahwa faktur tersebut asli, namun jika QR Code tidak memunculkan informasi apapun yang tidak sama dengan faktur yang diterima maka sudah terjadi pemodifikasian faktur.Dengan diterapkannya digital signature pada faktur berbasis web dapat memudahkan para pengguna dalam proses verifikasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem digital signature pada faktur. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan metode deteksi anomali pada data faktur yang telah dienkripsi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi upaya manipulasi atau pemalsuan faktur secara lebih cepat dan akurat. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain untuk menyimpan dan memverifikasi data faktur secara terdesentralisasi, sehingga meningkatkan transparansi dan ketertelusuran transaksi. Ketiga, penelitian dapat mengkaji implementasi kecerdasan buatan (AI) untuk mengotomatiskan proses verifikasi faktur, dengan memanfaatkan algoritma machine learning untuk menganalisis pola dan anomali pada data faktur, sehingga mempercepat proses verifikasi dan mengurangi risiko kesalahan manusia.

  1. Implementasi Algoritma Kriptografi Rivest Shamir Adleman (RSA) pada Tanda Tangan Digital | Techno.Com.... doi.org/10.33633/tc.v18i2.2166Implementasi Algoritma Kriptografi Rivest Shamir Adleman RSA pada Tanda Tangan Digital Techno Com doi 10 33633 tc v18i2 2166
  2. Kriptografi Citra Menggunakan Metode Rivest-Shamir-Adleman Chinese Remainder Theorem Di Konsultan XYZ... ejournals.umn.ac.id/index.php/TI/article/view/357Kriptografi Citra Menggunakan Metode Rivest Shamir Adleman Chinese Remainder Theorem Di Konsultan XYZ ejournals umn ac index php TI article view 357
  3. Implementasi Algoritma Kriptografi RSA untuk Enkripsi dan Dekripsi Email | Ginting | Jurnal Teknologi... doi.org/10.14710/jtsiskom.3.2.2015.253-258Implementasi Algoritma Kriptografi RSA untuk Enkripsi dan Dekripsi Email Ginting Jurnal Teknologi doi 10 14710 jtsiskom 3 2 2015 253 258
Read online
File size1.34 MB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Transparansi Pengadaan Berkelanjutan Oleh Wirausaha Sosial 2026More at 2026

RCF INDONESIARCF INDONESIA Digitalisasi juga terbukti memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan performa sosial dan lingkungan dari wirausaha sosial. TemuanDigitalisasi juga terbukti memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan performa sosial dan lingkungan dari wirausaha sosial. Temuan

JURIS Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dihubungkan Dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penerapan hak konsumen harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, diperlukan penguatan peran negara dalam pengawasan, penegakan sanksi tegasPenerapan hak konsumen harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, diperlukan penguatan peran negara dalam pengawasan, penegakan sanksi tegas

JURIS Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Perlindungan Data Konsumen Bank Perekonomian Rakyat Di Batam 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan OJK memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas perlindungan data konsumen pada BPR di Kota Batam.melaluiPenelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan OJK memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas perlindungan data konsumen pada BPR di Kota Batam.melalui

JURIS Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf Uang 2025More at 2025

IAISYAICHONAIAISYAICHONA Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS Lantabur Tebuireng telah mengimplementasikan prinsip-prinsipAnalisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS Lantabur Tebuireng telah mengimplementasikan prinsip-prinsip

JURIS Prinsip Ekonomi Syariah Sebuah Realitas Akad Tabarru pada Polis Asuransi Klaim Nasabah 2025More at 2025

IAISYAICHONAIAISYAICHONA Dalam hal ini, perusahaan tidak bertindak sebagai pihak yang mencari keuntungan, melainkan hanya sebagai pengelola dana. Dana dikelola untuk membayar kontribusiDalam hal ini, perusahaan tidak bertindak sebagai pihak yang mencari keuntungan, melainkan hanya sebagai pengelola dana. Dana dikelola untuk membayar kontribusi

JURIS Legal Consequences of Transfer of Rights to a Trademark That Has Not Been Registered Before the Debtor Is Decided Bankrupt 2025More at 2025

AKRABJUARAAKRABJUARA Based on the analysis, the transfer of trademark rights not registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIP) has no legalBased on the analysis, the transfer of trademark rights not registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIP) has no legal

JURIS Implementation Of Handling Imported Goods Activities In The Bonded Warehouse Of PT Sunjaya Mentari Abadi Semarang 2024More at 2024

AKMICIREBONAKMICIREBON Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan barang impor dan pengelolaan dokumen kain guna meningkatkan kualitas layanan gudang berikat PTPenelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan barang impor dan pengelolaan dokumen kain guna meningkatkan kualitas layanan gudang berikat PT

JURIS Transaksi Jual Beli On Line Melalui Media Instagram PPSSHOP88 dengan Akad Salam 2019More at 2019

UM SURABAYAUM SURABAYA Keabsahan transaksi ini sah karena telah sesuai dengan kaidah syariat Islam yang mengatur jual beli, tanpa mengandung unsur ketidakjelasan atau penipuan.Keabsahan transaksi ini sah karena telah sesuai dengan kaidah syariat Islam yang mengatur jual beli, tanpa mengandung unsur ketidakjelasan atau penipuan.

Useful /

JURIS Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pemberhentian Tenaga Kerja Menggunakan Metode MAUT Pada Usaha Bakso Bandung 2026More at 2026

TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Untuk itu dibutuhkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan menggunakan Metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT). Dimana sistem pendukung keputusanUntuk itu dibutuhkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan menggunakan Metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT). Dimana sistem pendukung keputusan

JURIS Penerapan Permendagri No 22 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan Kerjasama Daerah Oleh Pemerintah Daerah Di Sulawesi Utara 2025More at 2025

FHUKIFHUKI The study further finds that DPRD approval is not required for all forms of regional cooperation, but only for cooperation that imposes financial or socialThe study further finds that DPRD approval is not required for all forms of regional cooperation, but only for cooperation that imposes financial or social

JURIS The Legal Ratio of Resolving Criminal Acts Through the Professional Disciplinary Council Within the Health Law System 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDP mencerminkan prinsip lex specialis derogat legi generali, namun tumpang tindih wewenang antara MDP dan aparat penegakHasil penelitian menunjukkan bahwa MDP mencerminkan prinsip lex specialis derogat legi generali, namun tumpang tindih wewenang antara MDP dan aparat penegak

JURIS Pertanggungjawaban Rumah Sakit Atas Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi Pasien Pasca Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi 2025More at 2025

FHUKIFHUKI This study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches to assess relevant legislation, including the PDP Law, HealthThis study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches to assess relevant legislation, including the PDP Law, Health

ads-block-test