NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialePada era modern ini, perkembangan teknologi informasi, media elektronik, dan globalisasi terjadi di hampir semua aspek kehidupan. Salah satu kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan teknologi elektronik dan komputer adalah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum apa yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik di media sosial jika terbukti memenuhi empat elemen dalam Undang-Undang ITE.
Artikel ini tidak bermaksud melarang hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi, namun menegaskan adanya batasan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik.Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), berlaku sebagai lex specialis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang sebelumnya diatur dalam KUHP.Untuk dapat dipidana, pelaku harus memenuhi empat elemen.setiap orang, secara sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang mengandung pencemaran nama baik, serta melakukan distribusi, transmisi, atau membuat informasi tersebut dapat diakses publik.
Pertama, perlu penelitian lanjutan yang mengkaji persepsi masyarakat luas terhadap batas wajar kebebasan berpendapat dan kewajaran penerapan hukuman pidana atas pencemaran nama baik di media sosial, terutama di kalangan generasi muda pengguna aktif media sosial. Kedua, diperlukan studi mendalam tentang efektivitas penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam putusan pengadilan selama lima tahun terakhir, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi vonis dan apakah terdapat ketidakkonsistenan penegakan hukum antarwilayah. Ketiga, perlu dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di media sosial, khususnya mengenai proses pemulihan reputasi, hak untuk dilupakan (right to be forgotten), dan dukungan psikologis yang tersedia secara hukum, agar sistem peradilan dapat lebih berpihak pada keadilan restoratif selain pendekatan represif.
| File size | 467.81 KB |
| Pages | 10 |
| Short Link | https://juris.id/p-wb |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP The findings of this study show Islamic Law as decency norms or living law can be a priority for law enforcement to online prostitution by using ArticleThe findings of this study show Islamic Law as decency norms or living law can be a priority for law enforcement to online prostitution by using Article
LAAROIBALAAROIBA Pengujian tersebut menunjukkan dan menjelaskan sebuah hasil yang memperlihatkan bahwa karyawan PT Surya Segara Safety Marine Surabaya memiliki etos kerjaPengujian tersebut menunjukkan dan menjelaskan sebuah hasil yang memperlihatkan bahwa karyawan PT Surya Segara Safety Marine Surabaya memiliki etos kerja
IAIN MADURAIAIN MADURA Perkembangan teknologi telah mengganggu budaya hukum masyarakat Muslim Aceh, terutama dengan meningkatnya praktik perjudian dan prostitusi online.meskipunPerkembangan teknologi telah mengganggu budaya hukum masyarakat Muslim Aceh, terutama dengan meningkatnya praktik perjudian dan prostitusi online.meskipun
IAIN MADURAIAIN MADURA Perjudian daring telah menjadi persoalan yang berkembang pesat, menimbulkan kerugian finansial dan tantangan kesehatan mental. Di Malaysia, perjudian daringPerjudian daring telah menjadi persoalan yang berkembang pesat, menimbulkan kerugian finansial dan tantangan kesehatan mental. Di Malaysia, perjudian daring
NEWINERANEWINERA Dalam pandangan positivisme, pengetahuan tidak pernah melebihi fakta sementara rasionalisme administratif adalah metode untuk memperoleh pengetahuan dalamDalam pandangan positivisme, pengetahuan tidak pernah melebihi fakta sementara rasionalisme administratif adalah metode untuk memperoleh pengetahuan dalam
NEWINERANEWINERA Objek tidak bergerak dikenai hak tanggungan yang wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan; Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyaiObjek tidak bergerak dikenai hak tanggungan yang wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan; Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyai
UNEJUNEJ Artikel ini juga menggambarkan konfigurasi baru kekuasaan politik yang menggabungkan kebebasan pers, kepemilikan dominan atas media, dan konteks demokrasiArtikel ini juga menggambarkan konfigurasi baru kekuasaan politik yang menggabungkan kebebasan pers, kepemilikan dominan atas media, dan konteks demokrasi
UMAUMA Sejalan dengan perkembangan zaman menuju globalisasi dan telah dirancangkannya otonomi daerah agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik dalamSejalan dengan perkembangan zaman menuju globalisasi dan telah dirancangkannya otonomi daerah agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik dalam
Useful /
IAIN CURUPIAIN CURUP Sebenarnya penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bisa lebih efektif jika Perma No. 15 Tahun 2019 juga disosialisasikan karena berkaitan dengan tujuanSebenarnya penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bisa lebih efektif jika Perma No. 15 Tahun 2019 juga disosialisasikan karena berkaitan dengan tujuan
IAIN CURUPIAIN CURUP 31/1999 tentang Korupsi, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat,31/1999 tentang Korupsi, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat,
IAIN CURUPIAIN CURUP Dalam memenuhi kekurangan bukti saksi, salah satu pelaku kejahatan dibawa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa saksi mahkotaDalam memenuhi kekurangan bukti saksi, salah satu pelaku kejahatan dibawa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa saksi mahkota
UINUIN Wawancara mendalam dan telaah dokumen terutama literatur yang ditulis langsung oleh informan utama dijadikan sebagai instrumen pengumpulan data. SemuaWawancara mendalam dan telaah dokumen terutama literatur yang ditulis langsung oleh informan utama dijadikan sebagai instrumen pengumpulan data. Semua