NEWINERANEWINERA
Journal La SocialeJournal La SocialePada era modern ini, perkembangan teknologi informasi, media elektronik, dan globalisasi terjadi di hampir semua aspek kehidupan. Salah satu kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan teknologi elektronik dan komputer adalah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum apa yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik di media sosial jika terbukti memenuhi empat elemen dalam Undang-Undang ITE.
Artikel ini tidak bermaksud melarang hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi, namun menegaskan adanya batasan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik.Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), berlaku sebagai lex specialis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang sebelumnya diatur dalam KUHP.Untuk dapat dipidana, pelaku harus memenuhi empat elemen.setiap orang, secara sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang mengandung pencemaran nama baik, serta melakukan distribusi, transmisi, atau membuat informasi tersebut dapat diakses publik.
Pertama, perlu penelitian lanjutan yang mengkaji persepsi masyarakat luas terhadap batas wajar kebebasan berpendapat dan kewajaran penerapan hukuman pidana atas pencemaran nama baik di media sosial, terutama di kalangan generasi muda pengguna aktif media sosial. Kedua, diperlukan studi mendalam tentang efektivitas penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam putusan pengadilan selama lima tahun terakhir, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi vonis dan apakah terdapat ketidakkonsistenan penegakan hukum antarwilayah. Ketiga, perlu dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di media sosial, khususnya mengenai proses pemulihan reputasi, hak untuk dilupakan (right to be forgotten), dan dukungan psikologis yang tersedia secara hukum, agar sistem peradilan dapat lebih berpihak pada keadilan restoratif selain pendekatan represif.
| File size | 467.81 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Penelitian ini berpendapat bahwa penggabungan konsent persetujuan pihak dan batasan prosedural yang lebih jelas ke dalam kerangka penyelesaian sengketaPenelitian ini berpendapat bahwa penggabungan konsent persetujuan pihak dan batasan prosedural yang lebih jelas ke dalam kerangka penyelesaian sengketa
HTPHTP Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan (OR = 2,60 ; CI: 1,08-3,67), sosialisasi (OR = 3,10; CI: 2,58-5,99), dan ketersediaanHasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan (OR = 2,60 ; CI: 1,08-3,67), sosialisasi (OR = 3,10; CI: 2,58-5,99), dan ketersediaan
HTPHTP Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan 1 poin umur pekerja maka akan terjadi peningkatan 0,084 poin low back pain pada pekerja dan peningkatan 1 poinHasil ini menunjukkan bahwa peningkatan 1 poin umur pekerja maka akan terjadi peningkatan 0,084 poin low back pain pada pekerja dan peningkatan 1 poin
UncenUncen Penelitian ini bertujuan menidentifikasi subtipe HIV-1 dan faktor risiko yang berhubungan dengan penularan virus tersebut. Desain yang digunakan adalahPenelitian ini bertujuan menidentifikasi subtipe HIV-1 dan faktor risiko yang berhubungan dengan penularan virus tersebut. Desain yang digunakan adalah
IAIN MADURAIAIN MADURA Namun, aksesibilitas platform digital yang meningkat memfasilitasi praktik tidak bermoral, menantang penegakan hukum dan norma budaya. Penelitian ini bertujuanNamun, aksesibilitas platform digital yang meningkat memfasilitasi praktik tidak bermoral, menantang penegakan hukum dan norma budaya. Penelitian ini bertujuan
IAIN CURUPIAIN CURUP Menggunakan metode penelitian kualitatif perpustakaan, studi ini mengacu pada fiqh klasik, dokumen hukum formal, praktik pengadilan, dan kerangka analisisMenggunakan metode penelitian kualitatif perpustakaan, studi ini mengacu pada fiqh klasik, dokumen hukum formal, praktik pengadilan, dan kerangka analisis
NEWINERANEWINERA Berdasarkan hasil dan pembahasan, pemerintah harus meningkatkan layanan kesehatan di daerah pedesaan agar sesuai dengan peraturan kesehatan yang berlaku,Berdasarkan hasil dan pembahasan, pemerintah harus meningkatkan layanan kesehatan di daerah pedesaan agar sesuai dengan peraturan kesehatan yang berlaku,
NEWINERANEWINERA Keamanan pangan terkait dengan produksi, persediaan, akses, dan pemanfaatan. Pemanfaatan biasanya merujuk pada penggunaan berbagai jenis nutrisi bagi tubuhKeamanan pangan terkait dengan produksi, persediaan, akses, dan pemanfaatan. Pemanfaatan biasanya merujuk pada penggunaan berbagai jenis nutrisi bagi tubuh
Useful /
UncenUncen floridum hanya ditemukan di Moko; R. mucronata hanya ditemukan di kawasan Pelabuhan Wisata; sedangkan Nypa memiliki distribusi lebih luas karena ditemukanfloridum hanya ditemukan di Moko; R. mucronata hanya ditemukan di kawasan Pelabuhan Wisata; sedangkan Nypa memiliki distribusi lebih luas karena ditemukan
ALJAMIAHALJAMIAH Ketika itu ada salah seorang peserta pelatihan, David, yang harus meninggalkan kegiatan tersebut karena ada panggilan darurat via telepon bahwa dia harusKetika itu ada salah seorang peserta pelatihan, David, yang harus meninggalkan kegiatan tersebut karena ada panggilan darurat via telepon bahwa dia harus
NEWINERANEWINERA Penerimaan terhadap rencana dokter dapat digambarkan sebagai telah diberikan ketika pasien telah menerima detail yang memadai. Pasien harus diberi informasiPenerimaan terhadap rencana dokter dapat digambarkan sebagai telah diberikan ketika pasien telah menerima detail yang memadai. Pasien harus diberi informasi
NEWINERANEWINERA Menurut pendapat para ahli hukum internasional, akan ditemukan prinsip dan teori hukum mengenai posisi individu sebagai subjek hukum internasional. PrinsipMenurut pendapat para ahli hukum internasional, akan ditemukan prinsip dan teori hukum mengenai posisi individu sebagai subjek hukum internasional. Prinsip