UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsNegara-negara Asia Tenggara secara beragam telah mengalami transisi dari rezim totaliter dan otoriter menuju demokrasi yang berkembang. Namun, hak politik rakyat tetap terabaikan di sebagian besar negara tersebut, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek hak asasi manusia. Penelitian ini mengeksplorasi konteks regional dan mekanisme yang mendasari keterlambatan perlindungan hak asasi manusia serta memberikan wawasan tentang tantangan dan kemungkinan pemajuan dalam kerangka kerja tersebut.
Meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia, negara-negara Asia Tenggara masih menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan hak-hak tersebut.Reformasi kelembagaan yang komprehensif dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia sangat penting untuk mendorong akuntabilitas dan perlindungan lebih lanjut dari pelanggaran hak.Dalam menghadapi populisme dan otoritarianisme, usaha kolaboratif antara negara dan masyarakat sipil akan menjadi kunci untuk menciptakan perubahan positif.
Penelitian lanjutan sebaiknya mengeksplorasi bagaimana pendidikan tentang hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda. Selain itu, bagaimana peran media sosial dalam mempertahankan atau melawan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara Asia Tenggara juga patut diteliti, mengingat dampak besarnya terhadap opini publik. Terakhir, studi lebih mendalam mengenai kerjasama antarnegara di kawasan ASEAN dalam mengatasi isu hak asasi manusia dapat membantu menemukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan perlindungan hak di lingkungan yang sulit ini.
| File size | 134.63 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Di Asia, keberhasilan mediasi institusional didorong oleh regulasi yang mendukung serta peningkatan kapasitas mediator, dengan tingkat penyelesaian sengketaDi Asia, keberhasilan mediasi institusional didorong oleh regulasi yang mendukung serta peningkatan kapasitas mediator, dengan tingkat penyelesaian sengketa
LAMINTANGLAMINTANG Dengan mengacu pada penelitian akademik dan praktik industri di negara‑negara Asia Tenggara, temuan mengungkap kebutuhan mendesak untuk integrasi yangDengan mengacu pada penelitian akademik dan praktik industri di negara‑negara Asia Tenggara, temuan mengungkap kebutuhan mendesak untuk integrasi yang
DINASTIRESDINASTIRES Penolakan ini didasarkan pada kepatuhan terhadap konstitusi, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta perlunya regenerasi kepemimpinan demiPenolakan ini didasarkan pada kepatuhan terhadap konstitusi, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta perlunya regenerasi kepemimpinan demi
PresUnivPresUniv Penelitian ini menyelidiki penerapan Tujuh Paradigma Komunikasi Cerdas yang diusulkan oleh Ginting, menggunakan survei terstruktur berisi 56 item yangPenelitian ini menyelidiki penerapan Tujuh Paradigma Komunikasi Cerdas yang diusulkan oleh Ginting, menggunakan survei terstruktur berisi 56 item yang
BINUSBINUS Koleksi studi yang beragam memperkaya pemahaman tentang evolusi ASEAN, menyoroti progres multidimensional dari nilai, budaya, ekonomi, hingga hubunganKoleksi studi yang beragam memperkaya pemahaman tentang evolusi ASEAN, menyoroti progres multidimensional dari nilai, budaya, ekonomi, hingga hubungan
UMMUMM Disarankan adopsi kotak pasir regulasi dan penerapan prinsip FEAT di Indonesia. Regulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikanDisarankan adopsi kotak pasir regulasi dan penerapan prinsip FEAT di Indonesia. Regulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikan
UNEJUNEJ Pembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama. Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakanPembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama. Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakan
UINUIN Selain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam perundang‑undangan terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketatSelain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam perundang‑undangan terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketat
Useful /
IBLAMIBLAM Implementasi peraturan perundang‑undangan di Indonesia belum secara khusus mengatur tindak pidana femisida, sehingga kasus femisida diproses dengan pasalImplementasi peraturan perundang‑undangan di Indonesia belum secara khusus mengatur tindak pidana femisida, sehingga kasus femisida diproses dengan pasal
IBLAMIBLAM Penentuan jabatan dalam ASN yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam Perpres 38/2020, yang mencakup Jabatan Fungsional (JF). Salah satu jabatan fungsionalPenentuan jabatan dalam ASN yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam Perpres 38/2020, yang mencakup Jabatan Fungsional (JF). Salah satu jabatan fungsional
IBLAMIBLAM Kondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif dan secara tegas mengakomodasi prinsip exclusionary rules. Selain itu, pembentukanKondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif dan secara tegas mengakomodasi prinsip exclusionary rules. Selain itu, pembentukan
DINASTIRESDINASTIRES Dengan memperhatikan keseimbangan antara otoritas dan kepedulian terhadap karyawan, gaya kepemimpinan ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung danDengan memperhatikan keseimbangan antara otoritas dan kepedulian terhadap karyawan, gaya kepemimpinan ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan