Publisher

JURNALSAINSJURNALSAINS

Journal Emerald: Journal of Economics and Social SciencesEmerald: Journal of Economics and Social Sciences Abstract

Pemerintah Indonesia menetapkan perubahan kebijakan ekspor bahan mentah nikel berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.11 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.3 Tahun 2020, yaitu perubahan dari Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan kebijakan tersebut mendapatkan respon dari Uni Eropa (UE) dengan menggugat Indonesia ke WTO dan meluncurkan konsultasi Enforcement Regulation sebagai tindak lanjut dalam penggugatan di WTO. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, tulisan ini ingin menjawab bagaimana dampak kebijakan hilirisasi bahan mentah nikel Indonesia terhadap UE yang selama ini mendapatkan pasokan bahan mental dari Indonesia. Untuk menjawabnya, tulisan ini menggunakan pendekatan kepentingan nasional. Hasilnya, UE merespon kebijakan tersebut karena berkaitan dengan adanya ketergantungan terhadap pasokan bahan mentah nikel, khususnya dalam industri baja dan teknologi ramah lingkungan untuk mencapai target pengurangan emisi melalui baterai kendaraan listrik. Respon tersebut menjadi sebuah upaya UE untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasionalnya yaitu kepentingan ekonomi dan lingkungan yang bergantung pada pasokan bahan mentah nikel.

Conclusion

Perubahan kebijakan Indonesia dalam ekspor bahan mentah nikel memiliki dampak global terutama UE.UE merespon demi mencapai kepentingan nasionalnya dengan menggugat Indonesia ke WTO dan meluncurkan konsultasi Enforcement Regulation sehingga timbul perselisihan dalam perdagangan.Hal ini menyoroti kompleksitas dan ketergantungan terhadap pasokan bahan mentah nikel demi sektor-sektor industri yang berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi.Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan harga nikel melonjak di pasar global, dimana memengaruhi biaya produksi bahan mentah nikel yang semakin mahal.Kenaikan biaya produksi dan adanya keterbatasan akses bahan mentah nikel telah menghambat pertumbuhan dan pengembangan industri di UE, terutama industri baja dan baterai kendaraan listrik.Selain itu, kekurangan akses dan mahalnya biaya produksi bahan mentah nikel berpotensi menghambat pencapaian target UE terhadap pengurangan emisi.Nikel dianggap penting untuk pembangunan berkelanjutan di UE, baik dalam mendukung ketahanan industri baja di UE maupun mendukung program pembangunan industri teknologi ramah lingkungan seperti baterai dan kendaraan listrik, yang keduanya menjadi penambah daya saing bagi UE di pasar global.Oleh karena itu, respon yang dilakukan UE merupakan sebuah upayanya untuk mencapai dan melindungi kepentingannya yaitu kepentingan ekonomi dan lingkungan yang bergantung pada bahan mentah nikel.

Future Research

1) Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi alternatif bahan mentah untuk industri baja dan teknologi ramah lingkungan di UE, seperti penggunaan logam substitusi atau bahan daur ulang yang lebih berkelanjutan. 2) Studi tentang potensi kerja sama regional antara Indonesia dan negara-negara Eropa dalam pengembangan industri hilirisasi nikel dapat diusulkan, termasuk pembentukan kemitraan strategis untuk memastikan pasokan stabil dan harga yang kompetitif. 3) Analisis dampak jangka panjang dari kebijakan hilirisasi Indonesia terhadap struktur ekonomi global, khususnya dalam konteks transisi energi menuju kendaraan listrik dan teknologi rendah karbon, menjadi arah penelitian yang relevan. Dengan memahami dinamika ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menghindari konflik perdagangan sambil memastikan kepentingan ekonomi dan lingkungan kedua belah pihak. Penelitian ini juga dapat menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur efektivitas kebijakan serta dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal di Indonesia dan Eropa. Selain itu, perlu dilakukan studi banding terhadap kebijakan hilirisasi di negara lain, seperti China atau Australia, untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadopsi oleh Indonesia dan UE. Penelitian ini juga bisa mengevaluasi peran lembaga internasional seperti WTO dalam mediasi konflik perdagangan berbasis sumber daya alam, serta mempertimbangkan pengembangan kerangka hukum yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi dan lingkungan global.

References

1. Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... academic.oup.com/ejil/article/33/2/381/6633744Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content academic oup ejil article 33 2 381 6633744
2. The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export... mdpi.com/2313-0105/7/4/80The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia Actions around the Nickel Ore Export mdpi 2313 0105 7 4 80

Metadata

File size	420.98 KB
Pages	16
DMCA	Report