JURNALSAINSJURNALSAINS
Emerald: Journal of Economics and Social SciencesEmerald: Journal of Economics and Social SciencesPemerintah Indonesia menetapkan perubahan kebijakan ekspor bahan mentah nikel berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.11 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.3 Tahun 2020, yaitu perubahan dari Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan kebijakan tersebut mendapatkan respon dari Uni Eropa (UE) dengan menggugat Indonesia ke WTO dan meluncurkan konsultasi Enforcement Regulation sebagai tindak lanjut dalam penggugatan di WTO. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, tulisan ini ingin menjawab bagaimana dampak kebijakan hilirisasi bahan mentah nikel Indonesia terhadap UE yang selama ini mendapatkan pasokan bahan mental dari Indonesia. Untuk menjawabnya, tulisan ini menggunakan pendekatan kepentingan nasional. Hasilnya, UE merespon kebijakan tersebut karena berkaitan dengan adanya ketergantungan terhadap pasokan bahan mentah nikel, khususnya dalam industri baja dan teknologi ramah lingkungan untuk mencapai target pengurangan emisi melalui baterai kendaraan listrik. Respon tersebut menjadi sebuah upaya UE untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasionalnya yaitu kepentingan ekonomi dan lingkungan yang bergantung pada pasokan bahan mentah nikel.
Perubahan kebijakan Indonesia dalam ekspor bahan mentah nikel memiliki dampak global terutama UE.UE merespon demi mencapai kepentingan nasionalnya dengan menggugat Indonesia ke WTO dan meluncurkan konsultasi Enforcement Regulation sehingga timbul perselisihan dalam perdagangan.Hal ini menyoroti kompleksitas dan ketergantungan terhadap pasokan bahan mentah nikel demi sektor-sektor industri yang berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi.Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan harga nikel melonjak di pasar global, dimana memengaruhi biaya produksi bahan mentah nikel yang semakin mahal.Kenaikan biaya produksi dan adanya keterbatasan akses bahan mentah nikel telah menghambat pertumbuhan dan pengembangan industri di UE, terutama industri baja dan baterai kendaraan listrik.Selain itu, kekurangan akses dan mahalnya biaya produksi bahan mentah nikel berpotensi menghambat pencapaian target UE terhadap pengurangan emisi.Nikel dianggap penting untuk pembangunan berkelanjutan di UE, baik dalam mendukung ketahanan industri baja di UE maupun mendukung program pembangunan industri teknologi ramah lingkungan seperti baterai dan kendaraan listrik, yang keduanya menjadi penambah daya saing bagi UE di pasar global.Oleh karena itu, respon yang dilakukan UE merupakan sebuah upayanya untuk mencapai dan melindungi kepentingannya yaitu kepentingan ekonomi dan lingkungan yang bergantung pada bahan mentah nikel.
1) Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi alternatif bahan mentah untuk industri baja dan teknologi ramah lingkungan di UE, seperti penggunaan logam substitusi atau bahan daur ulang yang lebih berkelanjutan. 2) Studi tentang potensi kerja sama regional antara Indonesia dan negara-negara Eropa dalam pengembangan industri hilirisasi nikel dapat diusulkan, termasuk pembentukan kemitraan strategis untuk memastikan pasokan stabil dan harga yang kompetitif. 3) Analisis dampak jangka panjang dari kebijakan hilirisasi Indonesia terhadap struktur ekonomi global, khususnya dalam konteks transisi energi menuju kendaraan listrik dan teknologi rendah karbon, menjadi arah penelitian yang relevan. Dengan memahami dinamika ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menghindari konflik perdagangan sambil memastikan kepentingan ekonomi dan lingkungan kedua belah pihak. Penelitian ini juga dapat menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur efektivitas kebijakan serta dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal di Indonesia dan Eropa. Selain itu, perlu dilakukan studi banding terhadap kebijakan hilirisasi di negara lain, seperti China atau Australia, untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadopsi oleh Indonesia dan UE. Penelitian ini juga bisa mengevaluasi peran lembaga internasional seperti WTO dalam mediasi konflik perdagangan berbasis sumber daya alam, serta mempertimbangkan pengembangan kerangka hukum yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi dan lingkungan global.
- Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... academic.oup.com/ejil/article/33/2/381/6633744Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content academic oup ejil article 33 2 381 6633744
- The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export... mdpi.com/2313-0105/7/4/80The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia Actions around the Nickel Ore Export mdpi 2313 0105 7 4 80
| File size | 420.98 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Pengembangan sistem manajemen baterai (BMS) sangat direkomendasikan untuk memantau tegangan, arus, dan suhu secara real-time serta memberikan perlindunganPengembangan sistem manajemen baterai (BMS) sangat direkomendasikan untuk memantau tegangan, arus, dan suhu secara real-time serta memberikan perlindungan
UNSERAUNSERA Pencatatan keuangan yang sistematis memiliki manfaat untuk memberikan informasi keuangan dari hasil usaha peserta kegiatan yang telah menjalankan fungsiPencatatan keuangan yang sistematis memiliki manfaat untuk memberikan informasi keuangan dari hasil usaha peserta kegiatan yang telah menjalankan fungsi
UNTAGUNTAG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas teknis dan operasional Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di wilayah JABODETABEKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas teknis dan operasional Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di wilayah JABODETABEK
UWPUWP Sehingga melalui hal tersebut maka BPN diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sekaligus menangani sengketa pertanahan.Sehingga melalui hal tersebut maka BPN diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sekaligus menangani sengketa pertanahan.
UWPUWP Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika hukum politik dan politik hukum terkait revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dari aspek legalTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika hukum politik dan politik hukum terkait revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dari aspek legal
UWPUWP Sehingga hukum waris adat sudah seharusnya didukung dan dihormati dalam keberlakuannya. Akan tetapi justru sebaliknya, keunikan hukum waris adat yang dapatSehingga hukum waris adat sudah seharusnya didukung dan dihormati dalam keberlakuannya. Akan tetapi justru sebaliknya, keunikan hukum waris adat yang dapat
UWPUWP Meskipun demikian, kebijakan khusus pengembangan kendaraan listirk di Indonesia belum memadai, sehingga perlu dibentuk dan memperhatikan kesadaran penggunaanMeskipun demikian, kebijakan khusus pengembangan kendaraan listirk di Indonesia belum memadai, sehingga perlu dibentuk dan memperhatikan kesadaran penggunaan
UWPUWP Sejumlah peraturan ini menunjukkan bahwa hak kontrol negara terhadap kehidupan rakyat yang ditetapkan oleh UUD 1945 telah dirampas oleh peraturan yangSejumlah peraturan ini menunjukkan bahwa hak kontrol negara terhadap kehidupan rakyat yang ditetapkan oleh UUD 1945 telah dirampas oleh peraturan yang
Useful /
UNTAGUNTAG Komponen utama dari perangkat ini meliputi motor listrik, kaliper, piringan cakram, master rem, dan bearing. Dalam penyelesaian pembuatan alat uji sistemKomponen utama dari perangkat ini meliputi motor listrik, kaliper, piringan cakram, master rem, dan bearing. Dalam penyelesaian pembuatan alat uji sistem
UNESAUNESA Selain itu, pengaruh politik identitas dapat mengancam persatuan bangsa dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih serius untukSelain itu, pengaruh politik identitas dapat mengancam persatuan bangsa dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih serius untuk
JOURNALCENTERJOURNALCENTER Penelitian ini menetapkan hubungan signifikan antara praktik perawatan AHTS, ketersediaan suku cadang, dan efisiensi operasional dalam operasi PertaminaPenelitian ini menetapkan hubungan signifikan antara praktik perawatan AHTS, ketersediaan suku cadang, dan efisiensi operasional dalam operasi Pertamina
JOURNALCENTERJOURNALCENTER Selain itu, sistem mendukung penyimpanan data secara terpusat dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Uji coba yang dilakukan dengan melibatkan stafSelain itu, sistem mendukung penyimpanan data secara terpusat dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Uji coba yang dilakukan dengan melibatkan staf