UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJaminan merupakan hal yang pada umumnya dijumpai masyarakat khususnya pada kredit. Suatu benda dapat dibebankan jaminan fidusia apabila memang dikehendaki oleh debitur dan kreditur namun pada praktiknya sering dijumpai benda yang dibebani jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia atau biasa disebut dengan fidusia ulang dimana debitur melakukan hal tersebut agar memperoleh pinjaman dari kreditur lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah diatur pelarangan fidusia ulang karena hak kepemilikan atas objek telah beralih, Metode yang digunakan berupa yuridis normatif melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fidusia ulang sebenarnya dilarang dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Praktik fidusia ulang yang dipaksakan berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau dapat dilakukan pencoretan atas fidusia yang telah dilunasi atau roya.
Praktik Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya benda yang sudah dibebani fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Penerima Fidusia yang pertama kali mendaftar sehingga pemberi fidusia tidak memiliki hak untuk melakukan fidusia ulang atas benda tersebut.Pemberi fidusia baru dapat memfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut di roya fidusia.Praktik fidusia ulang yang dipaksakan pada objek jaminan terdaftar berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau hak untuk didahulukan bagi kreditur dalam pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi objek Jaminan Fidusia.Sementara, bagi debitur, akibat hukum yang ditimbulkan adalah jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat meminta penuntutan pelaksanaan prestasi dan pemenuhan ganti rugi.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas sistem pendaftaran fidusia elektronik dalam mencegah praktik fidusia ulang, seperti memperbaiki mekanisme otomatisasi penolakan pendaftaran ulang terhadap objek yang sudah terdaftar. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam kasus fidusia ulang yang dipaksakan, terutama dalam konteks keseimbangan hak antara kreditur preferen dan konkuren. Terakhir, penelitian juga bisa mengkaji dampak sosial ekonomi dari regulasi larangan fidusia ulang terhadap akses kredit masyarakat, khususnya bagi usaha kecil dan menengah.
| File size | 284.36 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan oleh mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia,Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan oleh mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, sertaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, serta
UNKRISWINAUNKRISWINA Kemudian dari perspektif keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung aquo bertentangan dengan aspek keadilan yang mana menurut Aristoteles menyebutkan bahwa keadilanKemudian dari perspektif keadilan Surat Edaran Mahkamah Agung aquo bertentangan dengan aspek keadilan yang mana menurut Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan
UNKRISWINAUNKRISWINA Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berusia palingPutusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berusia paling
UNKRISWINAUNKRISWINA Berdasarkan pasal ini negara memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan perlindungan anak di Indonesia dari segala bentuk permasalahan salah satunya pekerjaBerdasarkan pasal ini negara memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan perlindungan anak di Indonesia dari segala bentuk permasalahan salah satunya pekerja
UNKRISWINAUNKRISWINA Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif. Penerapan hukum bagi pelaku perdagangan manusia di kabupatenTeknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif. Penerapan hukum bagi pelaku perdagangan manusia di kabupaten
UNIGRESUNIGRES Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan Profesi Notaris di Kota Makassar antara lain. (1) tidak membacakan akta,Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan Profesi Notaris di Kota Makassar antara lain. (1) tidak membacakan akta,
UNIGRESUNIGRES Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak – hak pekerja/buruh seperti hak pensiun. Tidak mengatur dengan jelasUndang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak – hak pekerja/buruh seperti hak pensiun. Tidak mengatur dengan jelas
Useful /
STPMATARAMSTPMATARAM Hasil penelitian ini menunjukan adanya upaya pengelola objek wisata meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Lakey, yang dilakukan pengembangan empatHasil penelitian ini menunjukan adanya upaya pengelola objek wisata meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Lakey, yang dilakukan pengembangan empat
UNIGRESUNIGRES Dimulai dengan mengidentifikasi aspek konsumen perlindungan bagi mahasiswa STAB yang idealnya disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Hasil penelitianDimulai dengan mengidentifikasi aspek konsumen perlindungan bagi mahasiswa STAB yang idealnya disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Hasil penelitian
UNIGRESUNIGRES Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi pembentukan jaringan intelijen, pembentukan tim investigasi khusus, patroli rutin, operasi lapangan, dan himbauanUpaya penanggulangan yang dilakukan meliputi pembentukan jaringan intelijen, pembentukan tim investigasi khusus, patroli rutin, operasi lapangan, dan himbauan
UNIGRESUNIGRES Dalam hal ini diharapkan agar pihak rumah sakit dapat memberikan kebijakan mengenai bentuk dan isi informed consent yang digunakan, sehingga tidak menghambatDalam hal ini diharapkan agar pihak rumah sakit dapat memberikan kebijakan mengenai bentuk dan isi informed consent yang digunakan, sehingga tidak menghambat