UNIGRESUNIGRES

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik

Jaminan merupakan hal yang pada umumnya dijumpai masyarakat khususnya pada kredit. Suatu benda dapat dibebankan jaminan fidusia apabila memang dikehendaki oleh debitur dan kreditur namun pada praktiknya sering dijumpai benda yang dibebani jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia atau biasa disebut dengan fidusia ulang dimana debitur melakukan hal tersebut agar memperoleh pinjaman dari kreditur lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah diatur pelarangan fidusia ulang karena hak kepemilikan atas objek telah beralih, Metode yang digunakan berupa yuridis normatif melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fidusia ulang sebenarnya dilarang dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Praktik fidusia ulang yang dipaksakan berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau dapat dilakukan pencoretan atas fidusia yang telah dilunasi atau roya.

Praktik Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya benda yang sudah dibebani fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Penerima Fidusia yang pertama kali mendaftar sehingga pemberi fidusia tidak memiliki hak untuk melakukan fidusia ulang atas benda tersebut.Pemberi fidusia baru dapat memfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut di roya fidusia.Praktik fidusia ulang yang dipaksakan pada objek jaminan terdaftar berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau hak untuk didahulukan bagi kreditur dalam pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi objek Jaminan Fidusia.Sementara, bagi debitur, akibat hukum yang ditimbulkan adalah jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat meminta penuntutan pelaksanaan prestasi dan pemenuhan ganti rugi.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas sistem pendaftaran fidusia elektronik dalam mencegah praktik fidusia ulang, seperti memperbaiki mekanisme otomatisasi penolakan pendaftaran ulang terhadap objek yang sudah terdaftar. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam kasus fidusia ulang yang dipaksakan, terutama dalam konteks keseimbangan hak antara kreditur preferen dan konkuren. Terakhir, penelitian juga bisa mengkaji dampak sosial ekonomi dari regulasi larangan fidusia ulang terhadap akses kredit masyarakat, khususnya bagi usaha kecil dan menengah.

Read online
File size284.36 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh Nippo Corporation Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 16 KPPU M 2023 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Meskipun tidak ditemukan niat buruk dari pihak Nippo Corporation, unsur pelanggaran dinilai terbukti, termasuk nilai aset yang melebihi ambang batas danMeskipun tidak ditemukan niat buruk dari pihak Nippo Corporation, unsur pelanggaran dinilai terbukti, termasuk nilai aset yang melebihi ambang batas dan

JURIS Peran Hukum Administrasi Kesehatan dalam Pengawasan Asuransi Kesehatan Pemerintah dan Swasta di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hukum administrasi kesehatan berperan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab, baik melalui BPJS KesehatanHukum administrasi kesehatan berperan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab, baik melalui BPJS Kesehatan

JURIS Tinjauan Yuridis Tentang Praperadilan Sebagai Mekanisme Pengawasan Penetapan Tersangka Studi Putusan No 24 Pid Pra 2025 PN Jakarta Selatan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Agar tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum, KUHAP menyediakan mekanisme praperadilan sebagai kontrol yudisial. Pra/2025/PN Jakarta SelatanAgar tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum, KUHAP menyediakan mekanisme praperadilan sebagai kontrol yudisial. Pra/2025/PN Jakarta Selatan

JURIS Tinjauan Hukum Digitalisasi Rekam Medis Terhadap Hak Privasi Medis Pasien 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Dengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta budaya kepatuhan agar inovasiDengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta budaya kepatuhan agar inovasi

JURIS Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danPenelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

JURIS Aspek Kenotariatan dalam Pelaksanaan Hibah Wasiat sebagai Alternatif Pembagian Waris 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektifBerdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektif

JURIS Perbandingan Regulasi Syarat dan Ketentuan pada Fitur PayLater di E Commerce yang sesuai Kebijakan OJK dan Undang Undang 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sebagian besar platform telah menerapkan prinsip transparansi dan perlindunganMenggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sebagian besar platform telah menerapkan prinsip transparansi dan perlindungan

JURIS Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisiPenelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisi

Useful /

JURIS Elemen Pedoman Keuangan dan Regulasi Ventura Kajian Hipotesis Moneter Neo Tradisional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Keuangan Publik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana regulasi di bidang investasi dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejak diberlakukannya Undang-UndangOleh karena itu, perlu dikaji bagaimana regulasi di bidang investasi dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Jual Beli Tanah di Bawah Tangan di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menegaskan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan di Kecamatan Gunung Raya masih menjadi pilihan utama masyarakat karena pertimbanganPenelitian ini menegaskan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan di Kecamatan Gunung Raya masih menjadi pilihan utama masyarakat karena pertimbangan

JURIS Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Lakey Kabupaten Dompu Sebagai Daya Tarik Wisata Alam di Kecamatan Hu u 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM peningkatan fasilitas seperti musholah, toilet, area parkir, penginapan, dan restoran. serta penyediaan layanan tambahan seperti gapura selamat datangpeningkatan fasilitas seperti musholah, toilet, area parkir, penginapan, dan restoran. serta penyediaan layanan tambahan seperti gapura selamat datang

JURIS Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat 1 Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Bagi pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uangBagi pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uang

ads-block-test