UNIGRESUNIGRES

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik

Jaminan merupakan hal yang pada umumnya dijumpai masyarakat khususnya pada kredit. Suatu benda dapat dibebankan jaminan fidusia apabila memang dikehendaki oleh debitur dan kreditur namun pada praktiknya sering dijumpai benda yang dibebani jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia atau biasa disebut dengan fidusia ulang dimana debitur melakukan hal tersebut agar memperoleh pinjaman dari kreditur lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah diatur pelarangan fidusia ulang karena hak kepemilikan atas objek telah beralih, Metode yang digunakan berupa yuridis normatif melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fidusia ulang sebenarnya dilarang dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Praktik fidusia ulang yang dipaksakan berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau dapat dilakukan pencoretan atas fidusia yang telah dilunasi atau roya.

Praktik Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya benda yang sudah dibebani fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Penerima Fidusia yang pertama kali mendaftar sehingga pemberi fidusia tidak memiliki hak untuk melakukan fidusia ulang atas benda tersebut.Pemberi fidusia baru dapat memfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut di roya fidusia.Praktik fidusia ulang yang dipaksakan pada objek jaminan terdaftar berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau hak untuk didahulukan bagi kreditur dalam pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi objek Jaminan Fidusia.Sementara, bagi debitur, akibat hukum yang ditimbulkan adalah jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat meminta penuntutan pelaksanaan prestasi dan pemenuhan ganti rugi.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas sistem pendaftaran fidusia elektronik dalam mencegah praktik fidusia ulang, seperti memperbaiki mekanisme otomatisasi penolakan pendaftaran ulang terhadap objek yang sudah terdaftar. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam kasus fidusia ulang yang dipaksakan, terutama dalam konteks keseimbangan hak antara kreditur preferen dan konkuren. Terakhir, penelitian juga bisa mengkaji dampak sosial ekonomi dari regulasi larangan fidusia ulang terhadap akses kredit masyarakat, khususnya bagi usaha kecil dan menengah.

Read online
File size284.36 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis atas Putusan Praperadilan Kasus Korupsi Eks Wamenkumham oleh Hakim Pengadilan 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Korupsi merugikan ekonomi, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalamKorupsi merugikan ekonomi, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam

JURIS Sengketa Perdata Atas Ketidaksesuaian Barang dalam Proyek Pengadaan Pemerintah Analisis Yuridis dan Studi Kasus 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Ketidaksesuaian spesifikasi barang (non-konformitas) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/JasaKetidaksesuaian spesifikasi barang (non-konformitas) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa

JURIS Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa akseptabilitas perkawinan sesama jenis di Indonesia masih sangat terbatas karena kuatnya resistensi hukum, budaya, danHasil penelitian menunjukkan bahwa akseptabilitas perkawinan sesama jenis di Indonesia masih sangat terbatas karena kuatnya resistensi hukum, budaya, dan

JURIS Penegakan Hukum Administratif Terhadap Korporasi Atas Pencemaran Limbah B3 Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 telah menyediakanHasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 telah menyediakan

JURIS Tinjauan Hukum Syar i terhadap Operasi Plastik Antara Kebutuhan Medis dan Estetika 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan antara hukum taklifi dan wadhiy sangat penting untuk memahami struktur dan kompleksitas hukum Syariah, baikHasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan antara hukum taklifi dan wadhiy sangat penting untuk memahami struktur dan kompleksitas hukum Syariah, baik

JURIS Pembuatan Abstrak Produk Hukum Pada Peraturan Walikota Tahun 2015 di Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2024 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan abstrak di JDIH Sekretariat DPRD Kota Bandung belum optimal, dengan masih banyaknya produk hukum yang tidakHasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan abstrak di JDIH Sekretariat DPRD Kota Bandung belum optimal, dengan masih banyaknya produk hukum yang tidak

JURIS Tinjauan Perjanjian dalam Hukum Bisnis Antara Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menetapkan isi perjanjian sesuai kepentingan masing-masing. Namun, kebebasan ini tetapKebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menetapkan isi perjanjian sesuai kepentingan masing-masing. Namun, kebebasan ini tetap

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Supremasi sipil bukan sekadar prinsip formal dalam peraturan perundang-undangan melainkan harus diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan. Tanpa komitmenSupremasi sipil bukan sekadar prinsip formal dalam peraturan perundang-undangan melainkan harus diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan. Tanpa komitmen

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Film Berbayar Pada Platform Streaming Digital Yang Digandakan Melalui Aplikasi Bstation 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata atas kerugian materiil dan immateriil sesuai Pasal 99 UUHasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata atas kerugian materiil dan immateriil sesuai Pasal 99 UU

JURIS Rekonstruksi Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 86 Pid Sus Tpk 2023 Pn Sby 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV ketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti menyebabkan mereka memilih pidana penjara pengganti, menimbulkan kerugian negara dan mengungkap kelemahanketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti menyebabkan mereka memilih pidana penjara pengganti, menimbulkan kerugian negara dan mengungkap kelemahan

JURIS Criminal Policy in Handling Cyber in the Digital Era 2024More at 2024

SINESIASINESIA Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan siber di Indonesia memerlukan penguatan, terutama dalam hal implementasi, edukasi publik, dan adaptasi teknologi.Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan siber di Indonesia memerlukan penguatan, terutama dalam hal implementasi, edukasi publik, dan adaptasi teknologi.

JURIS Developing android based literature theory learning media using the MIT App inventor application 2024More at 2024

UNIBUNIB Proses pembelajaran biasanya memiliki waktu yang tersistem dalam bentuk jadwal. Berbeda dengan aplikasi digital ini, waktu belajar menjadi lebih fleksibelProses pembelajaran biasanya memiliki waktu yang tersistem dalam bentuk jadwal. Berbeda dengan aplikasi digital ini, waktu belajar menjadi lebih fleksibel

ads-block-test