UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJaminan merupakan hal yang pada umumnya dijumpai masyarakat khususnya pada kredit. Suatu benda dapat dibebankan jaminan fidusia apabila memang dikehendaki oleh debitur dan kreditur namun pada praktiknya sering dijumpai benda yang dibebani jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia atau biasa disebut dengan fidusia ulang dimana debitur melakukan hal tersebut agar memperoleh pinjaman dari kreditur lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah diatur pelarangan fidusia ulang karena hak kepemilikan atas objek telah beralih, Metode yang digunakan berupa yuridis normatif melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fidusia ulang sebenarnya dilarang dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Praktik fidusia ulang yang dipaksakan berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau dapat dilakukan pencoretan atas fidusia yang telah dilunasi atau roya.
Praktik Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya benda yang sudah dibebani fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Penerima Fidusia yang pertama kali mendaftar sehingga pemberi fidusia tidak memiliki hak untuk melakukan fidusia ulang atas benda tersebut.Pemberi fidusia baru dapat memfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut di roya fidusia.Praktik fidusia ulang yang dipaksakan pada objek jaminan terdaftar berakibat hukum pada hilangnya hak preferen atau hak untuk didahulukan bagi kreditur dalam pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi objek Jaminan Fidusia.Sementara, bagi debitur, akibat hukum yang ditimbulkan adalah jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat meminta penuntutan pelaksanaan prestasi dan pemenuhan ganti rugi.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas sistem pendaftaran fidusia elektronik dalam mencegah praktik fidusia ulang, seperti memperbaiki mekanisme otomatisasi penolakan pendaftaran ulang terhadap objek yang sudah terdaftar. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam kasus fidusia ulang yang dipaksakan, terutama dalam konteks keseimbangan hak antara kreditur preferen dan konkuren. Terakhir, penelitian juga bisa mengkaji dampak sosial ekonomi dari regulasi larangan fidusia ulang terhadap akses kredit masyarakat, khususnya bagi usaha kecil dan menengah.
| File size | 284.36 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan berkeadilan, sehingga perlu adanya rekonstruksi hukum yangSektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan berkeadilan, sehingga perlu adanya rekonstruksi hukum yang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Temuan menyoroti kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi sebagai faktor utama yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. PersepsiTemuan menyoroti kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi sebagai faktor utama yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. Persepsi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Analisis yuridis hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 22/PDT/2016/PT GTO menunjukkan pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama karenaAnalisis yuridis hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 22/PDT/2016/PT GTO menunjukkan pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama karena
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kondisi tersebut membuat pertahanan negara Indonesia di wilayah maritime sering terjadi pelanggaran hukum, baik oleh masyarakat Indonesia maupun negaraKondisi tersebut membuat pertahanan negara Indonesia di wilayah maritime sering terjadi pelanggaran hukum, baik oleh masyarakat Indonesia maupun negara
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum bisnis mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian dan perikatan dalam praktek bisnis. Selain itu, faktor-faktor seperti perkembanganHukum bisnis mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian dan perikatan dalam praktek bisnis. Selain itu, faktor-faktor seperti perkembangan
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Penelitian berfokus pada keteraturan hukum dalam ranah pendidikan, menegaskan perlunya peraturan kuat dan penegakan hukum yang tepat. Hasil analisis menunjukkanPenelitian berfokus pada keteraturan hukum dalam ranah pendidikan, menegaskan perlunya peraturan kuat dan penegakan hukum yang tepat. Hasil analisis menunjukkan
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI 368 K/AG/1995 memperkenankan ahli waris non-Muslim menerima bagian melalui wasiat wajibah sebagai solusi ijtihad untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia368 K/AG/1995 memperkenankan ahli waris non-Muslim menerima bagian melalui wasiat wajibah sebagai solusi ijtihad untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Akar masalah utamanya adalah kekosongan hati dan pikiran akibat jauh dari Tuhan, yang membuat anggota keluarga mudah emosi dan merasa tidak berguna. SelainAkar masalah utamanya adalah kekosongan hati dan pikiran akibat jauh dari Tuhan, yang membuat anggota keluarga mudah emosi dan merasa tidak berguna. Selain
Useful /
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Program administrasi publik harus merumuskan administrasi publik yang berakar lokal sambil tetap sadar akan dunia global dalam kerangka pengajarannya.Program administrasi publik harus merumuskan administrasi publik yang berakar lokal sambil tetap sadar akan dunia global dalam kerangka pengajarannya.
IKTGMIKTGM Proses perencanaan dilakukan berdasarkan metode analisis konsumsi logistik periode sebelumnya dan Apoteker yang terlibat sebagai penanggung jawab ApotekerProses perencanaan dilakukan berdasarkan metode analisis konsumsi logistik periode sebelumnya dan Apoteker yang terlibat sebagai penanggung jawab Apoteker
PERNUSPERNUS Waktu pelaksanaan berlangsung 4 minggu dengan populasi dalam penelitian ini adalah lansia. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini dengan menggunakanWaktu pelaksanaan berlangsung 4 minggu dengan populasi dalam penelitian ini adalah lansia. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini dengan menggunakan
UNIGRESUNIGRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Makassar belum berjalan efektif karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaranHasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Makassar belum berjalan efektif karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran