UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikNotaris pengganti memegang tanggung jawab penting yang sama dengan notaris. Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Hukum Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengelaborasi lebih jauh tentang apakah ketentuan Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66 berlaku bagi Notaris Pengganti dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan atau hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Kajian ini menyimpulkan bahwa pasal 66 UUJN mengatur perlindungan hukum bagi notaris bukan notaris pengganti. Perlindungan hukum bagi notaris pengganti mengenai pemberitahuan kepentingan yudisial bersifat umum yang didasarkan pada peniadaan pengingkaran dan kewajiban.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 66 UUJN tidak mengatur perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti, melainkan hanya bagi Notaris.Meskipun demikian, Notaris Pengganti tetap memiliki kewajiban ingkar dan hak ingkar sebagaimana Notaris, yang diatur dalam Undang-Undang lain seperti KUHAP dan BW.Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang lebih jelas bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai perlunya revisi terhadap UUJN untuk secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti, mengingat tanggung jawab mereka yang setara dengan Notaris. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas kewajiban ingkar dan hak ingkar bagi Notaris Pengganti dalam praktik, serta mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin dihadapi. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki sistem kenotariatan serupa untuk mempelajari bagaimana mereka memberikan perlindungan hukum kepada pejabat pengganti notaris, dan mengadaptasi praktik terbaiknya ke dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi Notaris Pengganti, serta menjaga kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan perdata.
| File size | 682.48 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Transaksi akuisisi tersebut efektif secara yuridis pada 3 Juni 2021, namun baru diberitahukan kepada KPPU pada 18 Oktober 2021, yang melebihi batas waktuTransaksi akuisisi tersebut efektif secara yuridis pada 3 Juni 2021, namun baru diberitahukan kepada KPPU pada 18 Oktober 2021, yang melebihi batas waktu
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan oleh mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia,Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan oleh mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia,
APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat secara berkelanjutan untuk mencegah peredaran jenis narkotika baru dan melindungi masyarakat dariOleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat secara berkelanjutan untuk mencegah peredaran jenis narkotika baru dan melindungi masyarakat dari
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 mengenai11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 mengenai
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitianMetode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulisNamun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis
UNKRISWINAUNKRISWINA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa, dalam penanganan kasus perkosaan, Pihak Kepolisian di Kabupaten Sumba Timur tidak menggunakan UU No.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa, dalam penanganan kasus perkosaan, Pihak Kepolisian di Kabupaten Sumba Timur tidak menggunakan UU No.
UNIGRESUNIGRES Sertifikat mencakup data fisik dan yuridis tanah, terdapat kasus sertifikat ganda akibat kelalaian atau kesalahan penunjukan batas oleh kantor pertanahan.Sertifikat mencakup data fisik dan yuridis tanah, terdapat kasus sertifikat ganda akibat kelalaian atau kesalahan penunjukan batas oleh kantor pertanahan.
Useful /
PROVISIPROVISI Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan melibatkan 250 responden dari berbagai sektor, seperti teknologi, keuangan digital,Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan melibatkan 250 responden dari berbagai sektor, seperti teknologi, keuangan digital,
STPMATARAMSTPMATARAM Pelatihan dilaksanakan secara periodik dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kompetensi teknis dan perilaku kerja karyawan. Loyalitas karyawan dibangunPelatihan dilaksanakan secara periodik dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kompetensi teknis dan perilaku kerja karyawan. Loyalitas karyawan dibangun
STPMATARAMSTPMATARAM Pemerintah melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)Pemerintah melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)
STPMATARAMSTPMATARAM Desa Wisata Batujai memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan dengan atraksi alam, budaya, dan kuliner, namun pengelolaannya belum optimal karenaDesa Wisata Batujai memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan dengan atraksi alam, budaya, dan kuliner, namun pengelolaannya belum optimal karena