UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikNotaris pengganti memegang tanggung jawab penting yang sama dengan notaris. Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Hukum Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengelaborasi lebih jauh tentang apakah ketentuan Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66 berlaku bagi Notaris Pengganti dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan atau hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Kajian ini menyimpulkan bahwa pasal 66 UUJN mengatur perlindungan hukum bagi notaris bukan notaris pengganti. Perlindungan hukum bagi notaris pengganti mengenai pemberitahuan kepentingan yudisial bersifat umum yang didasarkan pada peniadaan pengingkaran dan kewajiban.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 66 UUJN tidak mengatur perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti, melainkan hanya bagi Notaris.Meskipun demikian, Notaris Pengganti tetap memiliki kewajiban ingkar dan hak ingkar sebagaimana Notaris, yang diatur dalam Undang-Undang lain seperti KUHAP dan BW.Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang lebih jelas bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai perlunya revisi terhadap UUJN untuk secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti, mengingat tanggung jawab mereka yang setara dengan Notaris. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas kewajiban ingkar dan hak ingkar bagi Notaris Pengganti dalam praktik, serta mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin dihadapi. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki sistem kenotariatan serupa untuk mempelajari bagaimana mereka memberikan perlindungan hukum kepada pejabat pengganti notaris, dan mengadaptasi praktik terbaiknya ke dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi Notaris Pengganti, serta menjaga kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan perdata.
| File size | 682.48 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALASPIKOMJURNALASPIKOM jurnalisme yang benar-benar sensitif terhadap anak memerlukan penggunaan konsisten bahasa empatik, kerangka narasi yang bertanggung jawab, dan kehati-hatianjurnalisme yang benar-benar sensitif terhadap anak memerlukan penggunaan konsisten bahasa empatik, kerangka narasi yang bertanggung jawab, dan kehati-hatian
APPIHIAPPIHI Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dan data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi terhadapPenelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dan data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi terhadap
APPIHIAPPIHI Tantangan utama mencakup resistensi birokrasi, stigma NGO, dan konflik kepentingan elite lokal, namun penguatan peran NGI membuka peluang melalui akuntabilitasTantangan utama mencakup resistensi birokrasi, stigma NGO, dan konflik kepentingan elite lokal, namun penguatan peran NGI membuka peluang melalui akuntabilitas
DINASTIRESDINASTIRES Hingga saat ini, pelaksanaan pemilihan umum telah menerapkan model serentak dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan daerah. Namun, penerapanHingga saat ini, pelaksanaan pemilihan umum telah menerapkan model serentak dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan daerah. Namun, penerapan
UNIGRESUNIGRES Rumah sakit bertanggung jawab atas wanprestasi dokter melalui mekanisme komite medis dan ganti rugi, sementara prosedur persetujuan harus disederhanakanRumah sakit bertanggung jawab atas wanprestasi dokter melalui mekanisme komite medis dan ganti rugi, sementara prosedur persetujuan harus disederhanakan
UNIGRESUNIGRES Batas usia pensiun bagi pekerja/buruh tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan ditetapkanBatas usia pensiun bagi pekerja/buruh tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan ditetapkan
UNIGRESUNIGRES Sertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepadaSertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada
UNIGRESUNIGRES Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalamFidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Primary data were obtained through interviews with traditional leaders, village officials, and disputing parties, while secondary data were collected fromPrimary data were obtained through interviews with traditional leaders, village officials, and disputing parties, while secondary data were collected from
DINASTIRESDINASTIRES Studi perbandingan politik pengakuan agama di Indonesia dan Turki menunjukkan bahwa kedua negara mayoritas Muslim ini mengembangkan model pengelolaan agamaStudi perbandingan politik pengakuan agama di Indonesia dan Turki menunjukkan bahwa kedua negara mayoritas Muslim ini mengembangkan model pengelolaan agama
DINASTIRESDINASTIRES Validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan publik, integritas sistem digital,Validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan publik, integritas sistem digital,
STPMATARAMSTPMATARAM Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi pengembangan wisata non bahari untuk mendukung eksistensi Labuan Bajo sebagai DPSP. Metode deskriptif kualitatifPenelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi pengembangan wisata non bahari untuk mendukung eksistensi Labuan Bajo sebagai DPSP. Metode deskriptif kualitatif