UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikNotaris pengganti memegang tanggung jawab penting yang sama dengan notaris. Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Hukum Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengelaborasi lebih jauh tentang apakah ketentuan Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66 berlaku bagi Notaris Pengganti dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan atau hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Kajian ini menyimpulkan bahwa pasal 66 UUJN mengatur perlindungan hukum bagi notaris bukan notaris pengganti. Perlindungan hukum bagi notaris pengganti mengenai pemberitahuan kepentingan yudisial bersifat umum yang didasarkan pada peniadaan pengingkaran dan kewajiban.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 66 UUJN tidak mengatur perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti, melainkan hanya bagi Notaris.Meskipun demikian, Notaris Pengganti tetap memiliki kewajiban ingkar dan hak ingkar sebagaimana Notaris, yang diatur dalam Undang-Undang lain seperti KUHAP dan BW.Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang lebih jelas bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai perlunya revisi terhadap UUJN untuk secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti, mengingat tanggung jawab mereka yang setara dengan Notaris. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas kewajiban ingkar dan hak ingkar bagi Notaris Pengganti dalam praktik, serta mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin dihadapi. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki sistem kenotariatan serupa untuk mempelajari bagaimana mereka memberikan perlindungan hukum kepada pejabat pengganti notaris, dan mengadaptasi praktik terbaiknya ke dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi Notaris Pengganti, serta menjaga kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan perdata.
| File size | 682.48 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi aparat pengadaan dan penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuanKondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi aparat pengadaan dan penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuan
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, serta data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkanPendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, serta data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan
DINASTIREVDINASTIREV Hukum administrasi kesehatan berperan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab, baik melalui BPJS KesehatanHukum administrasi kesehatan berperan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab, baik melalui BPJS Kesehatan
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debtImplementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debt
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan hasil analisis beberapa alternatif dan didukung oleh temuan empiris, rekayasa paling rasional yang harus diterapkan adalah memendekkan masaBerdasarkan hasil analisis beberapa alternatif dan didukung oleh temuan empiris, rekayasa paling rasional yang harus diterapkan adalah memendekkan masa
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan dialog antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintahOleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan dialog antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah
UNKRISWINAUNKRISWINA Negara Indonesia melakukan telah melakukan upaya pencegahan dan perlindungan dengan merumuskan peraturan yang bertujuan melindungi anak, terutama pekerjaNegara Indonesia melakukan telah melakukan upaya pencegahan dan perlindungan dengan merumuskan peraturan yang bertujuan melindungi anak, terutama pekerja
UNIGRESUNIGRES Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/buruh sesuai ketentuan adalah Umur 56 Tahun. Untuk itu setiap pekerja/buruhPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/buruh sesuai ketentuan adalah Umur 56 Tahun. Untuk itu setiap pekerja/buruh
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Rekonseptualisasi merupakan langkah dalam menghindari itikad tidak baik dalam menyelesaikan sengketa. Serta memastikan di dalam perjanjiannya menyatakanRekonseptualisasi merupakan langkah dalam menghindari itikad tidak baik dalam menyelesaikan sengketa. Serta memastikan di dalam perjanjiannya menyatakan
DINASTIREVDINASTIREV Aktivitas ekonomi berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang moneter. Investasi memegang peranan penting dalam pembangunan danAktivitas ekonomi berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang moneter. Investasi memegang peranan penting dalam pembangunan dan
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD memiliki peran strategis dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, menyalurkan aspirasi, serta melakukanSebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD memiliki peran strategis dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, menyalurkan aspirasi, serta melakukan
STPMATARAMSTPMATARAM Keempat aspek ancilliary pembangunan gapura selamat datang Surfing sebagai icon Pantai Lakey dan menyediakan layanan TIC (Tourism Information Center) danKeempat aspek ancilliary pembangunan gapura selamat datang Surfing sebagai icon Pantai Lakey dan menyediakan layanan TIC (Tourism Information Center) dan