UM SURABAYAUM SURABAYA
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi SyariahJurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi SyariahAtas dasar peraturan yang berkaitan dengan murabahah baik yang bersumber dari fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan murabahah. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri. (2) Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri.
Pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri bersifat abstrak karena proses transaksi beralih antara nasabah dan pemasok, sehingga tidak dapat dipastikan apakah dana pembiayaan akan digunakan untuk membeli barang.Penentuan harga dalam akad murabahah lebih bergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan nasabah, padahal harga seharusnya disesuaikan dengan pengeluaran riil untuk pembelian barang.Penentuan persentase margin berdasarkan plafon pembiayaan menyerupai bunga, dan penandatanganan akad murabahah bersamaan dengan akad wakalah menyebabkan ketidakjelasan akad serta mekanisme kepemilikan barang.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis perbandingan penerapan akad murabahah di BMT UGT Sidogiri Kediri dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak pemberian margin berdasarkan agunan terhadap keadilan dan keberpihakan terhadap nasabah kecil. Terakhir, penelitian dapat mengkaji efektivitas penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan nasabah. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pembiayaan murabahah di Indonesia, serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
| File size | 326.91 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIKUSTAIKU Penelitian ini menekankan pentingnya pengalaman fisik, emosional, dan reflektif pasca-perjalanan dalam mendorong loyalitas wisatawan, menawarkan implikasiPenelitian ini menekankan pentingnya pengalaman fisik, emosional, dan reflektif pasca-perjalanan dalam mendorong loyalitas wisatawan, menawarkan implikasi
STAIKUSTAIKU (3) Nilai-Nilai Budaya Kontekstual (Kebijaksanaan Lokal Indonesia). dan (4) Etika Digital dan Tanggung Jawab Online. dan etika digital sebagai operasionalisasi(3) Nilai-Nilai Budaya Kontekstual (Kebijaksanaan Lokal Indonesia). dan (4) Etika Digital dan Tanggung Jawab Online. dan etika digital sebagai operasionalisasi
STAIKUSTAIKU This research employs a mixed-methods socio-legal approach, integrating doctrinal analysis of Indonesian health legislation, civil law, and Islamic fatwasThis research employs a mixed-methods socio-legal approach, integrating doctrinal analysis of Indonesian health legislation, civil law, and Islamic fatwas
STAIKUSTAIKU Risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan sejarah banjir dimitigasi melalui kepemimpinan inklusif, transparansi data berbasis teknologi,Risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan sejarah banjir dimitigasi melalui kepemimpinan inklusif, transparansi data berbasis teknologi,
STAIKUSTAIKU Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Analog Switch-Off (ASO) tidak dapat dinilai hanya dari klaim administratif penyelesaian distribusi,Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Analog Switch-Off (ASO) tidak dapat dinilai hanya dari klaim administratif penyelesaian distribusi,
JIMF BIJIMF BI Namun, peran Shariah board tetap minimal, kemungkinan karena tidak adanya pedoman yang jelas yang mendefinisikan tanggung jawabnya dalam tata kelola lingkungan.Namun, peran Shariah board tetap minimal, kemungkinan karena tidak adanya pedoman yang jelas yang mendefinisikan tanggung jawabnya dalam tata kelola lingkungan.
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Terdapat lembaga yang diamanahkan untuk mengelola zakat, yang dikenal dengan badan amil zakat. Sepatutnya peran amil zakat menjadi sentral dalam masyarakatTerdapat lembaga yang diamanahkan untuk mengelola zakat, yang dikenal dengan badan amil zakat. Sepatutnya peran amil zakat menjadi sentral dalam masyarakat
UM SURABAYAUM SURABAYA Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli online melalui Instagram @ppshop88 mudah dilakukan karena kemudahan akses dan pemesanan. Keabsahan transaksiBerdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli online melalui Instagram @ppshop88 mudah dilakukan karena kemudahan akses dan pemesanan. Keabsahan transaksi
Useful /
STAIKUSTAIKU Pembebasan dari dosa seksual hanya dimungkinkan melalui karya Allah Tritunggal, dan pemulihan hamba Tuhan memerlukan proses holistik yang mencakup pertobatan,Pembebasan dari dosa seksual hanya dimungkinkan melalui karya Allah Tritunggal, dan pemulihan hamba Tuhan memerlukan proses holistik yang mencakup pertobatan,
UNPAMUNPAM Sistem transaksi online pemeriksaan Anti‑SARS‑CoV‑2 berbasis web ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter. (3)Sistem transaksi online pemeriksaan Anti‑SARS‑CoV‑2 berbasis web ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter. (3)
UNPAMUNPAM Pemesanan secara online dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam berkomunikasi secara manual. Pemesanan produk memang salah satu kegiatan yang palingPemesanan secara online dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam berkomunikasi secara manual. Pemesanan produk memang salah satu kegiatan yang paling
UM SURABAYAUM SURABAYA Baznas Jawa Timur dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas pusat, untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahBaznas Jawa Timur dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas pusat, untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayah