UM SURABAYAUM SURABAYA
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi SyariahJurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi SyariahAtas dasar peraturan yang berkaitan dengan murabahah baik yang bersumber dari fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan murabahah. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri. (2) Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri.
Pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri bersifat abstrak karena proses transaksi beralih antara nasabah dan pemasok, sehingga tidak dapat dipastikan apakah dana pembiayaan akan digunakan untuk membeli barang.Penentuan harga dalam akad murabahah lebih bergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan nasabah, padahal harga seharusnya disesuaikan dengan pengeluaran riil untuk pembelian barang.Penentuan persentase margin berdasarkan plafon pembiayaan menyerupai bunga, dan penandatanganan akad murabahah bersamaan dengan akad wakalah menyebabkan ketidakjelasan akad serta mekanisme kepemilikan barang.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis perbandingan penerapan akad murabahah di BMT UGT Sidogiri Kediri dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak pemberian margin berdasarkan agunan terhadap keadilan dan keberpihakan terhadap nasabah kecil. Terakhir, penelitian dapat mengkaji efektivitas penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan nasabah. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pembiayaan murabahah di Indonesia, serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
| File size | 326.91 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
LIFESCIFILIFESCIFI Penelitian ini secara sistematis mengkaji dampak analitik big data, kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan komputasi awan pada strategi mitigasi risiko.Penelitian ini secara sistematis mengkaji dampak analitik big data, kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan komputasi awan pada strategi mitigasi risiko.
UMKUMK Sebaliknya, rasio profitabilitas yang lebih tinggi mengurangi risiko krisis keuangan. Temuan ini dapat membantu regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskanSebaliknya, rasio profitabilitas yang lebih tinggi mengurangi risiko krisis keuangan. Temuan ini dapat membantu regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan
STIE AASSTIE AAS 55/POJK. 03/2016 dan POJK No. 17/POJK. 03/2023. Earnings diukur menggunakan Return on Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM), dan rasio BOPO, sementara55/POJK. 03/2016 dan POJK No. 17/POJK. 03/2023. Earnings diukur menggunakan Return on Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM), dan rasio BOPO, sementara
UGMUGM Namun, hingga kuartal IV 2022, target tersebut belum tercapai, sebagian disebabkan oleh tingginya risiko kredit dan asimetri informasi di sektor UMKM.Namun, hingga kuartal IV 2022, target tersebut belum tercapai, sebagian disebabkan oleh tingginya risiko kredit dan asimetri informasi di sektor UMKM.
ILOMATAILOMATA Good Corporate Governance (GCG) memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan tetapi tidak untuk keputusan investasi dan pendanaan.Good Corporate Governance (GCG) memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan tetapi tidak untuk keputusan investasi dan pendanaan.
DINASTIREVDINASTIREV Penyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt. G/2023/PNPenyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt. G/2023/PN
STIE AASSTIE AAS Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Tujuan analisis profitabilitas perusahaan adalah untuk mengukur tingkat efisiensiProfitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Tujuan analisis profitabilitas perusahaan adalah untuk mengukur tingkat efisiensi
UGMUGM Kami menemukan bahwa risiko kredit, operasional dan likuiditas secara keseluruhan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, musyarakah,Kami menemukan bahwa risiko kredit, operasional dan likuiditas secara keseluruhan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, musyarakah,
Useful /
UGMUGM Namun, keterlibatan perusahaan dalam kontroversi ESG melemahkan pengaruh positif pengungkapan sosial dan tata kelola terhadap kinerja, sedangkan kontroversiNamun, keterlibatan perusahaan dalam kontroversi ESG melemahkan pengaruh positif pengungkapan sosial dan tata kelola terhadap kinerja, sedangkan kontroversi
APTKLHIAPTKLHI ) yang diberi perlakuan dengan asam borat, minyak nabati dan pemanasan. Kayu manii diimpregnasi dengan larutan asam borat dan minyak nabati (mimba, nyamplung,) yang diberi perlakuan dengan asam borat, minyak nabati dan pemanasan. Kayu manii diimpregnasi dengan larutan asam borat dan minyak nabati (mimba, nyamplung,
TEKNOKRATTEKNOKRAT Hal ini dapat menjadi hambatan bagi orang-orang yang ingin mengunjungi gereja ini serta bagi umat Katolik yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan keagamaanHal ini dapat menjadi hambatan bagi orang-orang yang ingin mengunjungi gereja ini serta bagi umat Katolik yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan
UM SURABAYAUM SURABAYA 7 Tahun 1989 serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 pada 2013 memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.7 Tahun 1989 serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 pada 2013 memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.